Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22-23 April 2025, BI memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility 5,00%, dan suku bunga Lending Facility 6,50%. Di sisi lain, Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve atau The Fed mempertahankan suku  juga acuan sebesar 4,25%-4,50% dalam federal Open market Committe atau FOMC periode Mei 2025. The Fed  memeprtahankan suku bunga acuan seiring meluaskany kekhawatiran  atas tarif yang diberlakukan terhadap mitra dagang utama AS. Hal ini berartu Bank Sentral AS tersebut sejak mempertahankan suku bunga sejak pertemuan pada Januari dan Maret tahun ini. "Waktu yang realistis untuk penuruan suku bunga acuan lebih lanjut adalah pada semester II tahun 2025, dengan catat bawa kondisi global mulai membaik dan tekanan inflasi tetap rendah," kata pakar ekonomi Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Arilangga Tika Widiastuti kepada Investor Daily. Dia mengatakan, indikator domestik seperti pertumbuhan ekonomi yang melambat dan permintaan kredit yang lemah juga menjadi pertimbangan yang penting. (Yetede)

Bank Sentral AS, Federal Reserve atau The Fed, kembali mempertahankan suku bunga acuannya sebesar 4,25-4,5 %. Keputusan ini dinilai kian mempersempit ruang bagi BI, untuk memangkas suku bunga di tengah perekonomian yang melambat. The Fed mengumumkan tingkat suku bunga tersebut di Washington, AS, Rabu (7/5) waktu setempat atau Kamis WIB, melalui rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) yang digelar pada 6-7 Mei 2025. The Fed masih menunda untuk memangkas suku bunga acuannya. Mereka melihat adanya risiko inflasi yang lebih tinggi dan pengangguran yang meningkat seiring kebijakan tarif oleh Presiden AS, Donald Trump.

Melansir kantor berita Reuters, Gubernur The Fed, Jerome Powell mengatakan, kebijakan perdagangan Pemerintah AS itu telah memicu ketidakpastian. Maka, The Fed memilih mencermati dulu perkembangan ekonomi ke depan. ”Meskipun ketidakpastian meningkat, ekonomi masih dalam posisi yang solid. Kami percaya sikap kebijakan moneter saat ini membuat kami berada dalam posisi yang baik untuk merespons secara tepat waktu terhadap perkembangan ekonomi potensial,” katanya dalam konferensi pers. Senior Economist PT Samuel Sekuritas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi berpendapat, keputusan The Fed kembali menahan suku bunga acuannya membuat ruang pelonggaran kebijakan moneter BI kian sempit.

Selain suku bunga AS yang tetap tinggi, pelemahan yuan China dan perkembangan geopolitik terkini masih menjadi sentimen bagi investor sehingga menimbulkan risiko tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan keluarnya arus modal asing. ”Bagi Indonesia, penahanan suku bunga The Fed secara efektif mempersempit ruang gerak kebijakan. BI saat ini terjebak dalam situasi sulit karena harus mengelola stabilitas mata uang dan menstimulus ekonomi, terutama karena pertumbuhan ekonomi triwulan I-2025 baru-baru ini melambat menjadi 4,87 secara tahunan, terlemah sejak 2021,” ujarnya. BI diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuannya di masa mendatang, kemungkinan hingga awal 2026. (Yoga)

Kebijakan tarif Trump memberikan dampak yang luar biasa terhadap persaingan usaha di tanah Air. Menghadapi tantangan tersebut, KPPU terus mendukung pemerintah lewat beberapa strateginya. Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Aru Armando mengatakan, setidaknya ada lima dampak yang mempengaruhi persaingan usaha, yaitu penurunan daya saing ekspor Indonesia, oversuplay di pasar domestik, predator priciping dan tekanan harga, pengurangan produksi dan PHK, dan merger & akuisisi meningkat. "Pertama, kami menilai Indonesia akan kalah bersaing pada produk tertentu dibandingkan dengan negara lain yang menggunakan tarif lebih rendah dari pada Indonesia. Misalnya harga minyak sawit  Indoneisia  akan lebih mahal diangingja dari Malaysia karena Malaysia hanya untuk dikenakan tarif sebesar 24%," terang dia. Untuk itu KPPU meminta agar pemerintah mendorong para eksportir untuk mencapai pasar aternatif seperti Eropa, China, Timur Tangah, atau Afrika untuk mengurangi ketergantngan pada AS. "Sehingga pasar persaingan produk Indonesia akan bersifting dari AS yang  ke pasar alternatif yang akan dimasuki oleh para eksportir," kata Aru. 

Perdebatan mengenai kebijakan tarif  agresif Trump  terus berlanjut antara para akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah di seluruh dunia. Mereka mempertanyakan berapa lama ini dapat bertahan, dan bisakah mencapai tujuan yang diinginkan? Sebulan setelah Trump mengumumkan tarif besar-besaran yang ia sebut sebagai deklarasi. "Hari Pembebasan", banyak pengamat memperingatkan bahwa kebijakan ini menandai awal dari kemunduran ekonomi AS, negara yang telah memegang status adi daya selama hampir delapan dekade. Tanda-tanda dini sudah mulai terlihat. Ekonomi AS mengalami kontraksi sebesar 0,3% pada kuartal 1 tahun 2025  bahkan sebelum 2 April ketika Trump mengumumkan kenaikan tarif terhadap hampir seluruh mitra dagang AS. Tak memerlukan rocket science atau ilmu roket untuk meramalkan bahwa rezim tarif sebesar ini lebih mungkin menimbulkan kerugian besar ketimbang manfaat. Analisis ekonomi umumnya menyoroti dampak negatif dari  proteksionisme, khususnya  terhadap kelas pekerja, dan menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut akan sangat bergantung pada reaksi negara-negara lain, kondisi ekonomi global secara keseluruhan, dan faktor-faktor lainnya. (Yetede)

Pengenaan tarif resiprokal oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebesar 32% ditambah baseline tarif 10% kepada lebih dari 60 negara, termasuk Indonesia, menimbulkan guncangan besar dalam perdagangan internasional, terutama bagi produk ekspor unggulan Indonesia seperti tekstil, furnitur, produk kulit, olahan ikan, karet, dan elektronik yang sebagian besar berbasis industri padat karya.

Butuh waktu 100 tahun bagi Amerika Serikat (AS) untuk menurunkan tarif rata-ratanya dari 59% pada tahun 1930. Namun, hanya dalam waktu kurang dari 100 hari, Presiden Donald Trump kembali menaikkan tarif ke level tertinggi sejak Depresi Besar. Akibat, PDB riil AS menyusut 0,3% pada kuartal pertama 2025, menandai kontraksi ekonomi dan inflasi yang meningkat. Harga melonjak, rak-rak toko kosong, aktivitas di Pelabuhan Los Angeles anjlok 30%, dan sentimen konsumen merosot tajam. Pasar saham goyah, kepercayaan CEO menurun, dan usaha kecil serta menengah berada di ambang kehancuran. Namun bagi Trump berdampak pada 185 negara. China menghadapi tarif sebesar 245%, sementara negara lain dikenakan tarif antara 10% hingga 60%, menciptakan ketidakpastian yang meningkat. Tarif ini menargetkan ratusan miliar dolar impor, membahayakan penjualan afilaisi AS senilai US$ 8 triliun di luar negeri - mempengaruhi perusahaan besar seperti Apple, Tesla, Starlink, McDonald's, Nike, Ford, dan Intel-serta mengancam puluhan triliun dolar keuntungan korporasi AS yang terlibat dalam rantai pasok global. (Yetede)

Penguatan signifikasi rupiah dan saham pada pekan lalu menjadi sinyal kuat kebangkitan pasar keuangan domestik, setelah sempat terpukul keras kebijakan tarif resiprokal AS. Tren ini diprediksi berlanjut, ditopang resilensi ekonomi nasional, kolaborasi erat otoritas moneter dan fiskal, serta potensi penurunan suku bunga AS. Rupiah yang sempat menembus Rp 17 ribu per dolar di pasar spot berbalik arah dan menguat ke level Rp16.400 per dolar AS, akhir pekan lalu. Pararel, kurs rupiah di Jakarta Interbank Spot Dollar rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI) akhir pekan lalu mencapai Rp16.493 per dolar AS, menguat dibandingkan posisi 8  April 2025 atau awal hari kerja setelah libur panjang Lebaran Rp 16.849 per dolar AS. Rupiah berpotensi terus menguat hingga mendekati Rp16.849 per dolar AS. Rupiah berpotensi terus menguat hingga mendekati Rp16.00 per dolar AS, sesuai asumsi APBN 2025. Bahkan, Sucor Sekuritas memprediksi rupiah menguat hingga Rp15.100 per dolar AS pada akhir tahun ini. Selain ditopang fundamental, penguatan rupiah disebabkan langkah BI melakukan intervensi total di pasar valas, baik di pasar spot, domestik nondeliverable forward (DNDF), dan surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder (triple intervention). (Yetede)

Pemerintah China sedang mengevaluasi tawaran Amerika Serikat (AS) untuk mengelar negosiasi terkait tarif sebesar 145% yang ditetapkan oleh Presiden AS Donal Trump. Namun China melalui Kementerian Perdagangan (Kemdag) mengingatkan pihak AS untuk tidak menekan maupun memaksakan kehendak. AS dan China saat ini sedang terjebak perang tarif. Tidak satupun dari kedua pihak yang mau mengalah, dalam perang yang sudah mengguncang pasar global dan mulai mengacaukan rantai pasokan global. Menurut Kemendag China, pihak AS melakukan pendekatan kepada Negeri Tirai bambu untuk membahas negosiasi kenaikan tarif Trump. China pun menyatakan masih terbuka untuk diskusi. Hal ini mengisyaratkan adanya potensi de-eskalasi dari perang dagang antara keduanya lewat saling balas menjatuhkan tarif impor tinggi.

Pernyataan tersebut muncul sehari setelah sebuah akun media sosial yang terhubung dengan media AS telah berusaha untuk memulai pembicaraan. Hal ini terjadi seminggu setelah Trump mengklaim bahwa diskusi sudah berlangsung, yang kemudian dibantah oleh China. "AS baru-baru ini telah mengambil inisiatif di banyak kesempatan untuk menyampaikan informasi kepada China melalui pihak-pihak terkait, dan mengatakan berharap dapat berbicara dengan China. Mencoba menggunakan  pembicaraan sebagai dalih untuk melakukan pemaksaan dan pemerasaan tidak akan berhasil," demikian bunyi pernyataan yang dilansir Reuters. (Yetede)

Diumumkannya Liberation Day oleh Presiden Amerika Serikat (AS) ke-47 Donald Trump pada tanggal 2 April 2025 berbuntut panjang dan rumit, apalagi bila dibayangkan dampaknya terhadap perdagangan multilateral yang digawangi oleh World Trade Organozation atau WTO yang kini beranggotakan 166 negara dan kawasan pabean independen. Perlu kita memahami beberapa terminologi dasar yang berlaku  di WTO untuk mengkaji apakah kebijakan Trump menaikkan tarif impor AS awal April lalu, meskipun kemudian ditunda selama tiga bulan kecuali terhadap China, berpotensi melanggar komitmen AS sendiri di WTO. Pertama, tentang tarif bindings atau perikatan tarif. Sebagaimana negara anggota WTO lainnya dan sebagai hasil perundingan sepanjang sebelum akhirnya WTO terbentuk pada tahun 1995, AS membuat komitmen dengan mendaftarkan sebagian besar bea masuknya berdasarkan penomoran  harmonized system code atau HS code. Tarif yang diikat ini merupakan tingkat tarif teringgi yang akan dikenakan AS terhadao barang impor sesuai nomor HS masing-masing. Ini dikenal juga dengan sebutan bound tariff ceillings atau batas dan tarif. Kedua, memahami termonology applied tariff atau tarif yang berlaku dalam kaitannya dengan tarif terikat di atas. Applied tariif adalah bea masuk yang nyata duberlakukan di perbatasan kepabeanan AS yang sama, seperti juga dilakukan banyak anggota WTO, umumnya lebih rendah dari tingkat tarif terikat, namun tidak boleh lebih tinggi dari tingkat tarif terikat. (Yetede)

Kebijakan tarif resiprokal AS berpotensi memperparah gelombang PHK di sektor tekstil dan alas kaki berorientasi ekspor yang berlangsung sejak pandemi. Kondisi ini diperburuk oleh ketatnya persaingan global dan tingginya ketergantungan pada pasar ekspor. Isu ini diperkirakan akan menjadi sorotan dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2025. Pada 2 April 2025, Presiden AS, Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal atau tarif Trump yang menggemparkan dunia, sebagai bagian dari ”Hari Pembebasan” untuk meningkatkan ekonomi AS dan lepas dari ketergantungan pada negara lain. Produk impor dari semua negara mitra dagang AS dikenai tarif universal 10 %. Selain itu, ada pula tarif tambahan yang disebut sebagai tarif resiprokal.

Tarif tambahan diberikan kepada negara yang memiliki defisit perdagangan dengan AS. Indonesia terdampak tarif hingga 32 %. Sektor padat karya berorientasi ekspor, terutama tekstil dan alas kaki, tidak hanya menyumbang porsi penting dalam ekspor manufaktur, tetapi juga menyerap tenaga kerja usia muda-tua dan berpendidikan rendah dalam jumlah besar. Kategori pekerja seperti ini secara struktural berada dalam posisi rentan. Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat UI (LPEM UI) Muhammad Hanri, dalam Labor Market Brief LPEM UI edisi 4 April 2025, mengatakan, di antara semua industri mikro-kecil (IMK), industri tekstil, barang dari kulit, dan alas kaki menempati posisi penting. Sesuai data Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia pada Survei IMK 2022, sektor tekstil menaungi lebih dari 303.000 IMK atau 7 % dari total IMK nasional.

Sedang sektor kulit dan alas kaki mencakup lebih dari 60.000 perusahaan IMK atau 1,4 % dari total IMK nasional. ”IMK sektor tekstil dan alas kaki lebih terbuka bagi tenaga kerja muda ataupun tua yang secara umum lebih rentan terhadap dinamika pasar tenaga kerja. Saat bersamaan, sebagai negara eksportir barang-barang manufaktur ringan, seperti tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki, Indonesia cukup bergantung pada akses pasar global, terutama AS,” ujar Hanri. Penerapan tarif  resiprokal oleh AS semakin memperparah kondisi karena produk IMK terancam kehilangan daya saing akibat tambahan tarif masuk. Penurunan permintaan ekspor kemungkinan besar akan mendorong perusahaan melakukan efisiensi, melalui PHK. (Yoga)