14 April 2025, dunia berada di ujung tanduk ketika Trump menerapkan tarif 145% terhadap produk Tiongkok dan menaikkan tarif atas impor dari 184 negara lainnya, memicu balasan Beijing dengan tarif 125% atas produk utama AS-sebuah eskalasi agresif yang mengancam kestabilan ekonomi global. Dibalik restorika keras Washington, Beijing tampaknya  sangat tenang, dengan bahkan mengatakan tarif Trump sebagai sesuatu lelucon, Presiden Xi Jinping secara sistematis telah mempersiapkan Tiongkok untuk melanjutkan-bahkan meningkatkan- perang dagang yang dipicu Trump, mampukah Beijing bertahan? Pertama, salah satu senjata paling kuat namun kerap diabaikan yang dimiliki Tiongkok adalah dominasinya atas pasokan unsur tanah jarang dunia. Sebanyak 17 logam kritis ini sangat diperlukan dalam perangkat elektronik, kendaraan listrik, turbin angin, rudal berpemandu, hingga pesawat tempur. Saat ini, Tiongkok memproses lebih dari 90% unsur tanah jarang dunia, memberinya pengaruh luar biasa terhadap rantai pasok yang vital bagi sektor teknologi dan pertahanan AS. Pada tahun 2023 saja, 78% impor unsur tanah jarang AS berasal dari Tiongkok (USGS, 2023). Salah satu langkah pembalasan Beijing terhadap tarif 145 persen yang diterapkan Trump atas impor dari Tiongkok adalah dengan memberlakukan pembatasan ekspor terhadap sejumlah unsur tersebut- termasuk Disprosium, Gadolinium, Lutetium, Samarium, Skandium, Terbium, dan Yttrium. (Yetede)

Buruh terlihat sedang membongkar ikan hasil tangkapan dari Laut Arafura di Dermaga Pelabuhan Muara Angke, Jakarta, Jumat (11/4/2025). Dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan, Amerika Serikat menjadi negara tujuan ekspor perikanan terbesar selama tahun 2024 dengan nilai 1,9 miliar dollar AS atau setara dengan 32 persen dari total nilai ekspor perikanan Indonesia. Pengenaan tarif resiprokal AS sebesar 32 % bakal berdampak besar pada turunnya ekspor perikanan ke AS. (Yoga)

Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diperkirakan hanya mencapai 4,5% di bawah target pemerintah yang sebesar 5,2%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi cermin dari ketidakmampuan kebijakan domestik dalam beradaptasi cepat terhadap guncangan eksternal. Proyeksi tersebut bahkan di bawah perkiraan Bank Dunia dan OECD yang masing-masing sebesar 5,1% dan 4,9%. Dari sisi perekonomian global, sikap Presiden AS Donald Trump yang menerapkan tarif  balasan atau resiprokal dari AS  ke Indonesia menjadi penyebab koreksi atas pertumbuhan ekonomi nasional. Meski saat ini Trump telah memutuskan  untuk penundaan selama 90 hari, tetapi hal tersebut masih menyebabkan ketidakpastian  pada perekonomian dunia. "Proyeksi yang lebih jujur dan kritis menurut kami, menempatkan pertumbuhan Indonesia hanya di kisaran 4,2% hingga 4,5%. Bahkan, berpotensi lebih rendah apabila respons  kebijakannya tetap pasif," kelas pakar kabijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat. Nur Hidayat mengatakan kebijakan tarif Trump adalah pemicu, namun tidak serta-merta menjadi penyebab tunggal. (Yetede)

Keputusan penundaan penerapan tarif resiprokal oleh Presiden AS Donald Trump dinilai memberi waktu bernafas Indonesia dan puluhan negara lain di dunia.  Dengan adanya penundaan ini, pemerintah bisa mempersiapkan langkah taktis negosiasi secara lebih matang, sehingga memperkuat posisi tawar menawar Indonesia di hadapan AS. Namun, sejumlah pihak mengingatkan agar penundaan ini tidak menyurutkan tekad dan langkan pemerintah untuk mempekuat daya saing Indonesia melalui kebijakan stratregis dan reformasi struktrural. Pasalnya, hanya dengan daya saing yang kuat, Indonesia akan bisa mendapatkan peluang pasar, termasuk dalam mendiversifikasi pasar ekspor, meski tekanan global meningkat. Demikian benang merah pandangan yang dihimpun Investor Daily dari sejumlah narasumber secara terpisah, Jumat (11/4/2025). Mereka adalah peneliti Departemen Economi Centre for Startegic and International Studies (CSIS) Riandy Laksono, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI) Telisa Aulia Falianty, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, dan Ketua Dewan Komisoner OJK Mahendra Siregar. Seperti dilansir sejumlah kantor berita asing, termasuk CNBC, melalui unggahan di media sosial pada Rabu (09/04/2025), Trump menurunkan tarif impor resiprokal terhadap sebagian besar negara mitra dagang AS menjadi 10% selama 90 harii, dari sebelumnya dalam rentang 11-5-%. (Yetede)

Kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memicu guncangan besar di pasar keuangan global. Ketidakpastian akibat perang dagang membuat investor global melakukan reposisi besar-besaran terhadap portofolio investasinya, yang ditandai dengan eksodus dari aset-aset berbasis dolar AS, saham, dan obligasi negara tersebut.

Penjatuhan tarif impor 10 % oleh Presiden AS, Donald Trump kepada Australia tidak hanya memukul kerja sama ekonomi dan perdagangan kedua negara. Di sisi pertahanan dan keamanan juga terancam. Aliansi Australia-Inggris-AS atau AUKUS kini goyah. Merujuk Kantor Berita Reuters, Kamis (10/4) muncul keraguan atas masa depan penjualan kapal selam nuklir untuk Angkatan Laut Australia. Australia sejatinya mengalami defisit dalam neraca perdagangan dengan AS. Namun, Trump pada 2 April 2025 tetap mengenakan tarif 10 % untuk Australia dengan alasan, kawan ataupun lawan sudah terlalu lama mencurangi AS dari segi perdagangan. AUKUS dibentuk pada 2021 dengan niat menjegal pengaruh China di Indo-Pasifik. Skema aliansi ini terdiri dari dua pilar.

Pilar pertama ialah pengerahan delapan kapal selam bertenaga nuklir untuk berpatroli di Australia dan sekitarnya. Pilar kedua adalah saling berbagi pengetahuan dan teknologi antara Canberra, London, dan Washington DC. Total dana proyek pengadaan kapal selam berte- naga nuklir ini adalah 368 miliar dollar Australia. ”Kita memiliki dua kendala. Australia masih harus melunasi biaya 2 miliar dollar Australia untuk pembuatan tiga kapal selam kelas Virginia. Kalaupun lunas, belum ada jaminan bisa selesai dan dikirim tepat waktu,” kata Menhan Australia, Richard Marles di Canberra, Kamis (10/4). Hal ini karena 35 % bahan baku pembuatan kapal dan kapal selam di AS diimpor dari negara lain. Semua mitra dagang AS dikenai tarif impor oleh Trump. Dampaknya, kemungkinan besar harga pembuatan kapal selam kelas Virginia akan naik. Kenaikan tarif juga akan menghambat rantai pasok. (Yoga)

Pemerintah Indonesia akan memanfaatkan jeda 90 hari atas pemberlakuan tarif impor resiprokal AS untuk menyusun kerangka kerja sama dengan negara-negara ASEAN sebelum melanjutkan negosiasi bilateral dengan Gedung Putih. Pada Rabu (9/4) siang waktu Washington DC atau Kamis (10/4) dini hari WIB, Presiden AS, Donald Trump mengumumkan penundaan implementasi pemberlakuan sebagian tarif bea masuk impor resiprokal tinggi selama tiga bulan atau 90 hari. Dengan penundaan sementara, tarif bea masuk untuk Indonesia yang semula ditetapkan jadi 32 % per 9 April 2025 akan berada di angka 10 % hingga tiga bulan ke depan. Penundaan ini tidak berlaku bagi China yang tarif bea masuknya meroket hingga 125 %.

Dilansir Reuters, Menkeu Sri Mulyani di sela pertemuan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis, menyatakan, Indonesia akan memanfaatkan jeda 90 hari untuk menyusun kerangka kerja sama dengan negara-negara kawasan sebelum melanjutkan negosiasi dengan Gedung Putih. Menurut Sri Mulyani, konsesi yang ditawarkan Indonesia harus dapat dihormati secara timbal balik oleh negara lain. Indonesia juga perlu bekerja sama dengan negara-negara ASEAN guna meningkatkan ketahanan kawasan. Sebelum penundaan penerapan tarif impor 90 hari diumumkan Gedung Putih, enam dari sembilan negara di Asia Tenggara yang menjadi target Pemerintah AS telah dikenai tarif yang jauh lebih besar dari perkiraan, yakni berkisar 32-49 %, dimana tarif untuk Uni Eropa sebesar 20 %, Jepang 24 %, dan India 27 %.

Ekonom Departemen Ekonomi Universitas Andalas, Padang, Syafruddin Karimi, menilai, keputusan pemerintah dalam menyusun kerangka kerja sama bersama negara-negara ASEAN untuk memperkuat ketahanan kawasan sebagai langkah diplomasi yang strategis. ”Di tengah tekanan tarif sepihak dari AS, Indonesia tak hanya merespons secara bilateral, tapi juga memilih membangun solidaritas regional sebagai upaya memperkuat posisi tawar kolektif,” ujarnya. Kerangka kerja sama ini harus diwujudkan dalam agenda konkret, seperti penguatan rantai pasok regional, harmonisasi standar industri, dan perluasan pasar intra-ASEAN agar tidak berhenti pada retorika. Sehingga, dapat dibentuk koalisi negara berkembang untuk menyeimbangkan kekuatan negara adidaya yang makin agresif. ASEAN harus menjadi kekuatan ekonomi yang lebih mandiri, tangguh, dan dihormati dalam arsitektur global.  (Yoga)

Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO memperkirakan aksi balas-membalas tarif AS dengan China dapat menggerus perdagangan kedua negara sebesar 80 %. Perang tarif berkelanjutan itu juga berpotensi menggerus produk domestik bruto atau PDB dunia hingga 7 %. Pada 2 April 2025, AS mengenakan tarif resiprokal terhadap China sebesar 34 %. Selang tak lama, China membalas AS dengan mengenakan tarif yang sama. AS membalas dengan menaikkan tarif terhadap China sebesar 84 %. China pun memasang bea masuk produk impor dari AS sebesar 84 %. Terbaru, AS marah. Tarif balasan yang bakal dikenakan ke China sebesar 104 % dinaikkan menjadi 125 % pada Rabu (9/4) siang waktu setempat. AS bahkan menunda 90 hari penerapan tarif resiprokal terhadap negara-negara lain di luar China.

Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala, Rabu (9/4) waktu setempat, di Geneva, Swiss, mengatakan, meningkatnya ketegangan AS-China akan menimbulkan kontraksi tajam perdagangan kedua negara. ”Tindakan tit-for-tat (saling balas) di antara dua ekonomi terbesar di dunia, yang perdagangan bilateralnya mencakup 3 % dari perdagangan global, membawa implikasi yang lebih luas, yakni merusak prospek ekonomi global secara serius,” ujarnya melalui siaran pers. Dampak negatif ekonomi makro tidak akan terbatas pada AS dan China, tetapi akan meluas ke negara-negara lain, terutama negara yang paling kurang berkembang. Tindakan balas-membalas tarif itu berpotensi memicu fragmentasi perdagangan global berskala besar. ”Pembagian ekonomi global menjadi dua blok dapat menyebabkan penurunan jangka panjang dalam PDB riil global hingga 7 %,” katanya.  (Yoga)

Ketidakpastian global masih menjadi faktor utama yang mendorong volatilitas di pasar keuangan domestik dalam jangka pendek. Dengan ketidakpastian perekonomian dunia yang terjadi, nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada kisaran Rp16.830 sampai 16.945 per dolar AS. Adapun nilai tular rupiah pada penutupan perdagangan kamis (10/4/2025) di Jakarta, menguat sebesar 50 poin atau 0,29% menjadi Rp16.823 per dolar AS dari sebelumnya Rp16873 per dolar AS. Berdasarkan data kurs Jakarta Interbank Spot Dollar rate (Jisdor) BI, nilai tukar rupiah adalah Rp 16.779 per dolar AS pada kamis (10/4/2025).

Angka yang sudah lebih baik dari posisi rupiah pada rabu (9/4/2025) yang senilai Rp16.943. Namun masih lebih rendah dari nilai target rupiah dalam asumsi makro APBN 2025 yang senilai Rp16.000 per dolar AS.  Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan, dinamika pasar keuangan global terjadi karena pengaruh dari kebijakan perang tarif yang dijalankan AS terhadap banyak negara. "Rencana AS untuk menerapkan tarif impor sebesar 104% terhadap China setelah negosiasi tarif yang gagal, meningkatkan risiko perlambatan ekonomi global dan mendorong ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh federal Reserve yang lebih agresif pada tahun ini," jelas Andry. (Yetede)