Pengenaan tarif resiprokal oleh AS terhadap Indonesia berpotensi mengikis pertumbuhan ekonomi dan PDB. Pemerintah RI perlu bernegosiasi dengan AS bermodal laporan tahunan Estimasi Perdagangan Nasional (NTE) 2025 yang diterbitkan Kantor Perwakilan Dagang AS. Pemerintah RI juga diminta mengisi kekosongan dubes RI untuk AS. Pada 2 April 2025 waktu AS, Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif resiprokal untuk Indonesia sebesar 32 %, berlaku  9 April 2025. Peneliti Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus, Jumat (4/4) berkata, AS merupakan mitra dagang terbesar kedua Indonesia. Kontribusi AS ke total ekspor Indonesia 10,3 %. Saat tarif resiprokal diimplementasikan, ekspor Indonesia, baik ke AS maupun mitra dagang lain, diperkirakan turun 2,83 %, karena dampak langsung ataupun tak langsung pemberlakuan tarif itu.

”Dampak tidak langsungnya, di saat ekspor negara-negara mitra dagang RI ke AS turun akibat kebijakan tarif AS, ekspor Indonesia ke negara-negara tersebut juga bakal turun. Contohnya, ketika ekspor China ke AS turun, ekspor RI ke China juga berpotensi turun,” ujarnya dalam diskusi daring bertajuk ”Waspada Genderang Dagang”. Penurunan ekspor akibat dampak langsung dan tak langsung akan menyebabkan perlambatan produksi dalam negeri. Ketua Umum Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia, Budhi Wibowo mengatakan, akibat kenaikan tarif, beberapa calon pembeli di AS membatalkan pembelian. Sejumlah eksportir pengolahan udang juga menunda pembelian bahan baku dari petambak. Dampak terburuk jika tarif itu berlaku, adalah PHK di sektor industri pengolahan dan eksportir.

Olah karena itu, Pemerintah RI tak boleh meremehkan dampak pengenaan tarif resiprokal AS. Pemerintah harus segera menunjuk dubes RI untuk AS dan menjalankan misi diplomasi secara terukur dan intensif dengan Pemerintah AS. Fithra Faisal Hastiadi, pengamat perdagangan internasional dari Fakultas Ekonomi Bisnis UI, menilai, Pemerintah RI terkesan kurangmengantisipasi pemberlakuan tarif resiprokal AS. Salah satu indikatornya adalah Pemerintah RI tidak segera menunjuk dan melantik dubes RI untuk AS. Pemerintah RI juga terkesan kurang siap dengan berbagai tudingan AS terkait beberapa kebijakan Indonesia yang tertuang dalam NTE 2025 AS. Dalam NTE itu terdapat beberapa kebijakan RI yang dinilai merugikan AS, baik itu berupa kebijakan tarif maupun nontarif. (Yoga)

Ketegangan global akibat perang dagang menyusul pemberlakuan tarif resiprokal oleh Presiden AS Donald Trump bisa berdampak pada penyelenggaraan ajang olahraga besar di negara itu, antara lain Piala Dunia 2026 serta Olimpiade dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Ajang-ajang ini sebetulnya memberi peluang bagi bisnis luar negeri untuk meningkatkan profit dan penjualan di AS. Namun, apakah peluang itu masih tetap terbuka setelah Trump mengumumkan daftar tarif bea impor ke negara itu pada Kamis (3/4) dini hari WIB, dimana Trump memberlakukan tarif dasar sebesar 10 % per 5 April 2025. Ia juga mengenakan tarif khusus yang besarannya beragam, termasuk Indonesia. Korsel, negara produsen mobil, dikenai tarif 25 %.

Pabrikan mobil Korea, Hyundai Group, sebelumnya berupaya memanfaatkan kesepakatan sponsor dengan FIFA selama Piala Dunia Antarklub 2025 di AS dan kemudian Piala Dunia 2026. Namun, John Zerafa, ahli strategi penawaran acara olahraga, menilai, para sponsor, termasuk Hyundai, akan berpikir ulang soal kesepakatan tersebut. ”Saya menduga beberapa sponsor sekarang menilai ulang bagaimana mereka ’mengaktifkan’ kesepakatan semacam itu di AS mengingat hambatan perdagangan yang kini telah diberlakukan,” kata Zerafa. Banyak tim olahraga dan atlet juga disponsori oleh merk pakaian olahraga. Padahal, sebagian besar perusahaan ini bergantung pada bahan dan manufaktur di Asia, tempat Trump mengenakan beberapa tarif tertinggi.

Selain China dengan 34 %, Trump juga memberlakukan tarif 49 % untuk Kamboja, 46 % untuk Vietnam, 36 % untuk Thailand, dan 32 % untuk Indonesia. Tak heran, harga saham di perusahaan produk olahraga terkemuka, seperti Nike, Adidas, dan Puma, turun tajam. Kanada dan Meksiko, yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama AS, juga dikenai bea impor hingga 25 %. Kedua negara itu siap membalas pemberlakuan tarif tersebut. Tujuh tahun lalu, ketika tawaran menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia disetujui, Presiden Federasi Sepak Bola AS Carlos Cordeiro mengutarakan tema utamanya adalah ”Persatuan Tiga Negara”. Bulan lalu, Trump mengklaim ketegangan politik dan ekonomi antara AS dan tuan rumah Piala Dunia tak akan berdampak pada turnamen itu. (Yoga)

Pemberlakuan tarif resiprokal oleh Pemerintah AS akan berdampak langsung pada penurunan ekspor Indonesia dan bisa memukul industri padat karya dan sektor keuangan. Negosiasi diplomatik, termasuk forum multilateral, menjadi sangat krusial dalam memitigasi dampak dari ”perang dagang” AS. Pada Kamis (3/4) dini hari WIB, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal yang disebutnya  ”Hari Pembebasan”. Indonesia dikenai tarif impor 32 % atau tiga kali lipat dari basis tarif 10 % untuk semua negara, yang mendekati tambahan tarif resiprokal China di 34 5. Sebelumnya, China telah dikenai tarif 20 %. Tarif resiprokal dasar, yakni 10 %, mulai berlaku pada 5 April 2025. Adapun tarif resiprokal spesifik, termasuk yang dikenakan ke Indonesia, berlaku mulai 9 April 2025.

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eisha Maghfiruha Rachbini mengatakan, penerapan tarif resiprokal akan berdampak langsung terhadap penurunan ekspor Indonesia ke AS. Rata-rata tahunan, pangsa pasar ekspor Indonesia ke AS sebesar 10,3 %, terbesar kedua setelah ke China. Surplus perdagangan Indonesia-AS sebesar 16,08 miliar USD dari total surplus perdagangan nonmigas 2024, yaitu 31,04 miliar USD. ”Produk Indonesia, seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, serta produk pertanian dan perkebunan, seperti minyak kelapa sawit, karet, dan perikanan, bakal terdampak,” ujar Eisha.

Terkait hal itu, Pemerintah RI perlu segera bernegosiasi dengan AS untuk meminimalkan dampak tarif resiprokal bagi produk-produk ekspor Indonesia yang masuk pasar AS. Kekuatan negosiasi diplomatik menjadi sangat krusial. Menurut Eisha, pemerintah perlu mengoptimalkan perjanjian dagang bilateral dan multilateral, kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA), serta menginisiasi perjanjian kerja sama dagang dengan negara-negara nontradisional. Dengan demikian, eksportir dapat mengalihkan pasar. ”Pemerintah RI juga perlu memberikan insentif fiskal, subsidi, dan keringanan pajak guna membantu pelaku industri mengatasi peningkatan biaya dan pengurangan permintaan akibat dampak tarif dan perang dagang AS,” katanya. (Yoga)

Presiden AS Donald Trump mengenai tarif pada sejumlah negara yang dinilai merugikan AS. Hari saat pengumuman disampaikan, disebut  ”Hari Pembebasan” (Liberation Day). Indonesia tak luput dari kebijakan tarif itu. Dalam pengumuman yang dilakukan di Gedung Putih pada Rabu (2/4) atau Kamis (3/4) dini hari WIB, Indonesia dikenai tarif timbal balik 32 %. Dua negara ASEAN, yakni Thailand dan Vietnam, mendapat tekanan tarif cukup besar, 36 % dan 46 %. ”Dalam banyak kasus, terutama dalam hal perdagangan, kawan lebih buruk daripada lawan,” kata Trump. Apa yang disampaikan Trump bisa jadi teknik ”memaksa” pihak yang dikenai tarif supaya mau bernegosiasi. Trump menunggu tawaran negara mitra agar defisit perdagangan AS berkurang. Dengan kata lain, AS menerapkan pendekatan bilateral dan kekuatannya sebagai negara raksasa untuk memengaruhi mitra dagang.

Apa yang dilakukan Trump pada ”Liberation Day” mirip upaya yang diterapkannya terhadap Eropa terkait pertahanan. AS menggertak negara-negara Eropa agar menambah belanja pertahanan demi kepentingan NATO. Pemikiran bahwa AS ”terlalu banyak memberi” dipakai Trump dalam melihat perekonomian AS. Sudah terlalu besar defisit yang diderita AS selama melakoni perdagangan dengan banyak mitra, termasuk sekutu. Menurut Trump dan penasihatnya, cara ampuh untuk menekan defisit akibat konsumsi domestik dan impor yang berlebih adalah penerapan tarif. Palu godam tarif yang diterapkan Trump mengingatkan bahwa perubahan adalah keniscayaan. Karena itu, efisiensi, diversifikasi pasar, serta kerja sama di antara negara-negara menengah harus selalu ditingkatkan. Jangan mau hanya bergantung begitu saja pada kekuatan besar. (Yoga)

Lembaga Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) memprakarsai GSP pada 1971. Tujuannya, memberikan akses pasar bebas bea dan bebas kuota kepada negara-negara berkembang dan kurang berkembang. Sebaliknya, negara-negara pemberi GSP akan menikmati berbagai komoditas impor dengan harga yang juga relatif terjangkau. Hingga kini, terdapat 15 negara yang memberi keistimewaan tarif itu, yaitu AS, Armenia, Australia, Belarus, Kanada, Uni Eropa (UE), Eslandia, Jepang, Kazakhstan, Selandia Baru, Norwegia, Rusia, Swiss, Turki, dan Inggris. AS, misalnya, mulai mengadopsi GSP setelah menerbitkan UU Perdagangan AS pada 1974. Terdapat 3.572 produk dari 119 negara penerima manfaat, termasuk Indonesia, yang diizinkan masuk pasar AS tanpa bea.

Syaratnya, para negara penerima manfaat harus mematuhi 15 kriteria, terkait kelayakan hukum, memberi hak pekerja sesuai aturan internasional, melindungi hak kekayaan intelektual, dan memastikan akses yang adil dan wajar ke pasarnya. ”GSP sangat penting bagi usaha-usaha kecil AS, yang banyak di antaranya bergantung pada penghematan bea masuk impor dari program tersebut agar tetap kompetitif,” sebut Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR). Namun, pada 2018, di era kepemimpinan periode pertama Trump, USTR meninjau kembali penerapan GSP bagi sejumlah negara yang bakal berakhir pada 31 Desember 2020, yaitu Indonesia, Thailand, Uzbekistan, Georgia, Laos, Eritrea, dan Zimbabwe. Alasannya beragam. Thailand dinilai kurang menerapkan perdagangan produk babi secara adil dan wajar di pasar AS.

Uzbekistan, Georgia, Laos, Eritrea, dan Zimbabwe dinilai kurang melindungi hak-hak pekerja. Adapun Indonesia dinilai kurang menerapkan perdagangan produk pertanian secara adil dan wajar di pasar AS. Namun, pada 30 Oktober 2020, Trump meminta USTR menghentikan peninjauan GSP negara-negara tersebut. Di periode kedua kepemimpinan Trump, AS belum banyak menyinggung perihal GSP. Kali ini, Trump berfokus pada pengenaan tarif resiprokal atau balasan terhadap negara-negara yang menyebabkan neraca perdagangan defisit besar. China, UE, Kanada, dan Meksiko telah menjadi sasaran tembak kenaikan tarif Trump.

Pada Rabu (2/4/2025) waktu setempat atau Kamis pagi WIB, Trump dijadwalkan meluncurkan Liberation Day. ”Hari Pembebasan” bagi Trump adalah penerapan tarif tinggi kepada 15 negara penikmat surplus perdagangan dengan AS (Dirty 15). USTR menyebutkan, penetapan ke-15 negara itu dipilih dari 21 negara yang menguasai 88 % total perdagangan dengan AS, dimana Indonesia berada di peringkat ke-15 dalam daftar Dirty 15 itu. Kebijakan kenaikan tarif bakal merugikan negara-negara mitra dagang AS yang jadi target. Termasuk Indonesia, jika masuk daftar. Kebijakan tersebut juga bakal menjadi bumerang bagi ekonomi, bisnis, bahkan konsumen. (Yoga)

Di tengah semakin maraknya perang dagang, AS kembali menggoyang Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Di bawah kepemimpinan Donald Trump yang kedua, AS terindikasi menangguhkan pendanaan WTO. Reuters melaporkan, AS telah menunda sementara pembayaran pendanaan ke WTO pada 2024 dan 2025. Pada 2024, anggaran WTO sebesar 205 juta franc Swiss atau 232,06 juta USD. Kontribusi AS terhadap anggaran itu sebesar 11 %. Laporan tersebut berdasarkan tiga sumber Reuters pasca WTO menggelar rapat anggaran pada 4 Maret 2025, dimana delegasi AS menyampaikan penundaan pendanaan untuk WTO pada 2024 dan 2025 sambil menunggu tinjauan anggaran belanja AS. Bila AS benar-benar menghentikan pendanaan tersebut, WTO bisa jadi mengerem atau mengefisiensi sebagian belanjanya.

Padahal, WTO tengah menangani berbagai aduan sengketa dagang, termasuk soal kenaikan tarif impor AS terhadap sejumlah produk dari Kanada dan China. Kondisi itu berpotensi semakin menumpulkan peran WTO sebagai penjaga sistem perdagangan multilateral dunia. Hal ini mengingat AS di era kepemimpinan periode pertamanya, Trump memblokir pengangkatan hakim Badan Banding (AB) WTO pada 2019. Kebijakan tersebut terus berlanjut di era Joe Biden. Hingga kini, AB WTO belum berfungsi sepenuhnya. Per Desember 2024, terdapat 31 kasus banding yang tertunda. Guna mengatasinya, WTO berupaya merampungkan sengketa dagang di tingkat Badan Penyelesaian Sengketa (DSB). Sedangkan China, musuh bebuyutan AS dalam perang tarif panen ratusan investigasi perdagangan.

Separuh investigasi perdagangan itu disengketakan di WTO. Berdasar data Statista, total ekspor China pada 2024 mencapai 3,58 triliun USD, tumbuh 5,9 % secara tahunan. Surplus neraca dagang China dengan berbagai negara di dunia, mencapai rekor mendekati 1 triliun USD. Peneliti dan ekonom Universitas Peking, Lu Feng, menuturkan, sebanyak 198 investigasi perdagangan terhadap China sepanjang 2024 itu didominasi kasus dugaan dumping dan subsidi ilegal. Jumlah investigasi tersebut meningkat dua kali lipat dibandingkan pada 2023. China mengandalkan lonjakan ekspor untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional, juga untuk mengimbangi permintaan domestik yang melemah di tengah perlambatan sektor properti selama bertahun-tahun (Financial Times, 31/3/2025). (Yoga)

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, berjanji untuk melanjutkan janji-janji kampanyenya guna mengubah orientasi ekonomi, imigrasi, dan kebijakan luarnegeri negara secara cepat dan tanpa henti. Ia mengutarakan itu dalam pidato kenegaraan tahunan di hadapan Kongres AS di Washington pada Selasa (04/03/2025) waktu setempat. Pidato Trump berlangsung selama 99 menit berisi penuh tentang rencana-rencana kebijakan yang dijanjikan selama kampanye pilpres dan langsung dijalankan selama minggu-minggu pertama setelahkembali menjabat. Ia berjanji untuk terus memberikan perubahan besar untuk menyelamatkan negara dari apa yang ia gambarkan sebagai kehancuran dan kesalahan yang ditinggalkan oleh pendahulunya.

“Amerika menginginkan perubahan, tetapi ada cara yang bertanggung jawab untuk membuat perubahan dan cara yang sembrono, dan kita dapat membuat perubahan itu tanpa melupakan siapa kita sebagai sebuah negara dan sebagai sebuah demokrasi," tutur Trump, seperti dikutip AP. Di awal-awal masa jabatan keduanya sekarang, Trump telah memulai misi untuk membubarkan sebagian pemerintah federal, membangun kembali hubungan dengan sekutu-sekutu AS, dan mengenakan tarif yang telah memicu perang dagang Amerika Utara. “Itu hanyalah tindakan yang cepat dan tanpa henti. Orang-orang memilih saya untuk melakukan tugas itu dan saya melakukannya," kata Trump tentang minggu-minggu awal masa jabatannya. (Yetede)