Lembaga Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) memprakarsai GSP pada 1971. Tujuannya, memberikan akses pasar bebas bea dan bebas kuota kepada negara-negara berkembang dan kurang berkembang. Sebaliknya, negara-negara pemberi GSP akan menikmati berbagai komoditas impor dengan harga yang juga relatif terjangkau. Hingga kini, terdapat 15 negara yang memberi keistimewaan tarif itu, yaitu AS, Armenia, Australia, Belarus, Kanada, Uni Eropa (UE), Eslandia, Jepang, Kazakhstan, Selandia Baru, Norwegia, Rusia, Swiss, Turki, dan Inggris. AS, misalnya, mulai mengadopsi GSP setelah menerbitkan UU Perdagangan AS pada 1974. Terdapat 3.572 produk dari 119 negara penerima manfaat, termasuk Indonesia, yang diizinkan masuk pasar AS tanpa bea.

Syaratnya, para negara penerima manfaat harus mematuhi 15 kriteria, terkait kelayakan hukum, memberi hak pekerja sesuai aturan internasional, melindungi hak kekayaan intelektual, dan memastikan akses yang adil dan wajar ke pasarnya. ”GSP sangat penting bagi usaha-usaha kecil AS, yang banyak di antaranya bergantung pada penghematan bea masuk impor dari program tersebut agar tetap kompetitif,” sebut Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR). Namun, pada 2018, di era kepemimpinan periode pertama Trump, USTR meninjau kembali penerapan GSP bagi sejumlah negara yang bakal berakhir pada 31 Desember 2020, yaitu Indonesia, Thailand, Uzbekistan, Georgia, Laos, Eritrea, dan Zimbabwe. Alasannya beragam. Thailand dinilai kurang menerapkan perdagangan produk babi secara adil dan wajar di pasar AS.

Uzbekistan, Georgia, Laos, Eritrea, dan Zimbabwe dinilai kurang melindungi hak-hak pekerja. Adapun Indonesia dinilai kurang menerapkan perdagangan produk pertanian secara adil dan wajar di pasar AS. Namun, pada 30 Oktober 2020, Trump meminta USTR menghentikan peninjauan GSP negara-negara tersebut. Di periode kedua kepemimpinan Trump, AS belum banyak menyinggung perihal GSP. Kali ini, Trump berfokus pada pengenaan tarif resiprokal atau balasan terhadap negara-negara yang menyebabkan neraca perdagangan defisit besar. China, UE, Kanada, dan Meksiko telah menjadi sasaran tembak kenaikan tarif Trump.

Pada Rabu (2/4/2025) waktu setempat atau Kamis pagi WIB, Trump dijadwalkan meluncurkan Liberation Day. ”Hari Pembebasan” bagi Trump adalah penerapan tarif tinggi kepada 15 negara penikmat surplus perdagangan dengan AS (Dirty 15). USTR menyebutkan, penetapan ke-15 negara itu dipilih dari 21 negara yang menguasai 88 % total perdagangan dengan AS, dimana Indonesia berada di peringkat ke-15 dalam daftar Dirty 15 itu. Kebijakan kenaikan tarif bakal merugikan negara-negara mitra dagang AS yang jadi target. Termasuk Indonesia, jika masuk daftar. Kebijakan tersebut juga bakal menjadi bumerang bagi ekonomi, bisnis, bahkan konsumen. (Yoga)

Di tengah semakin maraknya perang dagang, AS kembali menggoyang Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Di bawah kepemimpinan Donald Trump yang kedua, AS terindikasi menangguhkan pendanaan WTO. Reuters melaporkan, AS telah menunda sementara pembayaran pendanaan ke WTO pada 2024 dan 2025. Pada 2024, anggaran WTO sebesar 205 juta franc Swiss atau 232,06 juta USD. Kontribusi AS terhadap anggaran itu sebesar 11 %. Laporan tersebut berdasarkan tiga sumber Reuters pasca WTO menggelar rapat anggaran pada 4 Maret 2025, dimana delegasi AS menyampaikan penundaan pendanaan untuk WTO pada 2024 dan 2025 sambil menunggu tinjauan anggaran belanja AS. Bila AS benar-benar menghentikan pendanaan tersebut, WTO bisa jadi mengerem atau mengefisiensi sebagian belanjanya.

Padahal, WTO tengah menangani berbagai aduan sengketa dagang, termasuk soal kenaikan tarif impor AS terhadap sejumlah produk dari Kanada dan China. Kondisi itu berpotensi semakin menumpulkan peran WTO sebagai penjaga sistem perdagangan multilateral dunia. Hal ini mengingat AS di era kepemimpinan periode pertamanya, Trump memblokir pengangkatan hakim Badan Banding (AB) WTO pada 2019. Kebijakan tersebut terus berlanjut di era Joe Biden. Hingga kini, AB WTO belum berfungsi sepenuhnya. Per Desember 2024, terdapat 31 kasus banding yang tertunda. Guna mengatasinya, WTO berupaya merampungkan sengketa dagang di tingkat Badan Penyelesaian Sengketa (DSB). Sedangkan China, musuh bebuyutan AS dalam perang tarif panen ratusan investigasi perdagangan.

Separuh investigasi perdagangan itu disengketakan di WTO. Berdasar data Statista, total ekspor China pada 2024 mencapai 3,58 triliun USD, tumbuh 5,9 % secara tahunan. Surplus neraca dagang China dengan berbagai negara di dunia, mencapai rekor mendekati 1 triliun USD. Peneliti dan ekonom Universitas Peking, Lu Feng, menuturkan, sebanyak 198 investigasi perdagangan terhadap China sepanjang 2024 itu didominasi kasus dugaan dumping dan subsidi ilegal. Jumlah investigasi tersebut meningkat dua kali lipat dibandingkan pada 2023. China mengandalkan lonjakan ekspor untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional, juga untuk mengimbangi permintaan domestik yang melemah di tengah perlambatan sektor properti selama bertahun-tahun (Financial Times, 31/3/2025). (Yoga)

Keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengenakan tarif 200% pada anggur Prancis dan Italia menuai protes dari para importir, distributor, dan peritel anggur di AS. Meskipun Trump beranggapan bahwa kebijakan ini akan menguntungkan bisnis anggur lokal, para pelaku industri justru merasa terbebani.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, berjanji untuk melanjutkan janji-janji kampanyenya guna mengubah orientasi ekonomi, imigrasi, dan kebijakan luarnegeri negara secara cepat dan tanpa henti. Ia mengutarakan itu dalam pidato kenegaraan tahunan di hadapan Kongres AS di Washington pada Selasa (04/03/2025) waktu setempat. Pidato Trump berlangsung selama 99 menit berisi penuh tentang rencana-rencana kebijakan yang dijanjikan selama kampanye pilpres dan langsung dijalankan selama minggu-minggu pertama setelahkembali menjabat. Ia berjanji untuk terus memberikan perubahan besar untuk menyelamatkan negara dari apa yang ia gambarkan sebagai kehancuran dan kesalahan yang ditinggalkan oleh pendahulunya.

“Amerika menginginkan perubahan, tetapi ada cara yang bertanggung jawab untuk membuat perubahan dan cara yang sembrono, dan kita dapat membuat perubahan itu tanpa melupakan siapa kita sebagai sebuah negara dan sebagai sebuah demokrasi," tutur Trump, seperti dikutip AP. Di awal-awal masa jabatan keduanya sekarang, Trump telah memulai misi untuk membubarkan sebagian pemerintah federal, membangun kembali hubungan dengan sekutu-sekutu AS, dan mengenakan tarif yang telah memicu perang dagang Amerika Utara. “Itu hanyalah tindakan yang cepat dan tanpa henti. Orang-orang memilih saya untuk melakukan tugas itu dan saya melakukannya," kata Trump tentang minggu-minggu awal masa jabatannya. (Yetede)

Presiden AS, Donald Trump mengeluarkan skema izin tinggal berupa kartu visa emas (gold visa) bagi mereka yang ingin bermukim di AS. Syaratnya, mereka harus menempatkan dana minimal 5 juta USD (Rp 80 miliar). ”Pemberian visa itu akan membawa seseorang lebih mudah untuk mendapat kewarganegaraan AS. Ini pasar yang potensial dan akan laku keras,” kata Trump, Rabu (26/2) waktu setempat atau Kamis waktu Indonesia. Menurut Trump, kebijakan itu akan mampu mengurangi beban utang AS. Trump mengatakan, tidak ada pembatasan dan larangan dari negara mana asal pemohon visa. Pembatasan dan pengawasan dilakukan terhadap individu, bukan negara asal. Ia bahkan membuka peluang bagi warga negara China dan Iran. Trump menganggap pemerintah kedua negara itu sebagai seteru.

Program visa emas ini menggantikan kebijakan visa investor yang mewajibkan warga asing menempatkan dana 1 juta USD (Rp 16 miliar) dan mempekerjakan 10 warga negara AS untuk mendapat izin tinggal bagi investor di sana. Visa investasi atau EB-5 itu sudah berlangsung selama 35 tahun dan dinilai tidak berjalan efektif. Dalam pertemuan pertama dengan kabinetnya, Rabu, Trump mengandaikan bisa mendapat 5 triliun USD dari visa emas. Jumlah itu dapat mengurangi beban utang AS. Mendag AS, Howard Lutnick kepada media mengatakan, program visa emas akan membuat perubahan radikal dalam kebijakan imigrasi AS. Negara lain sudah lebih dulu menerapkanlangkah itu, yakni visa bagi orang-orang superkaya menempatkan dana, lalu mendapatkan izin tinggal di suatu negara. (Yoga)

China menunjukkan prioritas negaranya, yaitu fokus pada perbaikan ekonomi dan mencoba mencapai kesepakatan dengan Presiden Donald Trump untuk menghindari perang dagang. Banyak yang menyoroti absennya Presiden Xi Jinpin di meja perundingan Rusia dan AS di Arab Saudi pada Minggu ini, alih-alih bertemu para pengusaha teknologi China di Beijing. Selama tiga tahun terakhir, Pemerintah Cjina telah berkali-kali mengisyaratkan kesediannya untuk bertindak sebagai pembawa damai dalam perang Ukraina. Bahkan ada putaran diplomasi utusan China yang melawat ke berbagai negara, mulai dari Afrika Selatan hingga Indonesia. Selain itu ada juga rencana perdamaian dengan Brasil, dengan sekelompok negara berkembang, hingga proposal untuk mengirim pasukan  menjaga perdamaian ke Eropa. Kendati ingin dilihat sebagai pembawa perdamaian global, Pemerintah China berusaha melakukan tanpa harus "mengeluarkan biaya" atau mengambil risiko. Khususnya, jika hal itu dapat merusak hubungan bilateral dengan Rusia yang menjadi tempat bergantungnya untuk mendapatkan energi murah. (Yetede)

Donald Trump tengah menegosiasikan kesepakatan mineral dengan Ukraina, meminta 50% dari sumber daya penting seperti grafit, uranium, titanium, dan litium sebagai imbalan atas dukungan militer AS. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy menolak proposal ini, menganggapnya terlalu berpihak pada kepentingan AS dan tanpa jaminan keamanan bagi Ukraina.

Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI-Rate di level 5,75% meski memiliki ruang untuk menurunkan mengingat tingkat inflasi yang rendah. Ini dilakukan agar rupiah tetap stabil di tengah tekanan dinamika global, terutama ekonomi Amerika Serikat (AS), sehingga perekonomian nasional bisa terus bergulir atau melaju. Di antara tekanan yang kini menimpa rupiah adalah perkiraan bahwa suku bunga The Fed atau Fed Fund Rate hanya turun sekali sebesar 25 basis poin (bps) pada semester ini yakni di awal semeter II. Perkiraan itu diperoleh berdasarkan bacaan BI atas perkembangan ekonomi AS serta pernyataan dari Gubernur The Fed Jerome Powell. Gubernur BI Perry Warjiyo menyebutkan, ekonomi AS saat dalam kondisi lebih baik. Hanya saja, inflasi yang semula sempat turun, kini kembali naik. "Sehingga, bacaan-bacaan kami, termasuk juga penjelasan dari Fed Chairman Jeremy Powell, menunjukkan bahwa kemungkinan FFR hanya turun sekali, 25 bps," kata Perry. (Yetede)