Tarif resiprokal AS diumumkan tanggal 2 April dengan pengecualian baja, aluminium, otomotif dan suku cadang tertentu, tembaga, farmasi, semi konduktor, emas batangan, energi, serta mineral tertentu yang strategis untuk rantai pasok manufaktur AS. Sebagai respons, lembaga keuangan Moody meningkatkan probabilitas resesi AS dari 15 ke 40 %. Indonesia terkena tarif 32 %, dampaknya akan terlihat pada industri padat karya yang berorientasi ekspor, lalu akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi. Peluang untuk memitigasi dampak tarif adalah mencari pasar baru, fokus pada potensi ekspor produk tidak terkena tarif, dan konsumsi dalam negeri. Negara-negara berpenduduk besar, seperti Indonesia, memiliki ruang gerak untuk menggunakan pasar dalam negerinya. Dalam hal ini, konsumsi dalam negeri merupakan penyangga seraya bernegosiasi mencari kompromi dan alternatif pasar yang baru.

Situasi global berbeda akibat pandemi ataupun geopolitik. Harga barang dan jasa lebih mahal, walau inflasi sudah turun drastis. Akibatnya, rumah tangga menekankan pada minimisasi pengeluaran. Jika ada kendala anggaran, menabung dan menunda pengeluaran menjadi cara memupuk dana. Pengeluaran mudik versus kebutuhan lain bersaing di anggaran rumah tangga yang menimbulkan perubahan pola konsumsi. Di sini, pengamatan pada average propensity to consume (APC) yang dipublikasikan BI menjadi penting. Kenaikan APC berimplikasi ke penurunan APS (average propensity to save), menunjukkan lebih banyak pendapatan dibelanjakan. Memasuki 2024, peningkatan ketidakpastian akibat PHK di berbagai sektor menyebabkan masyarakat kian hati-hati. Lebaran 2025 jatuh pada tanggal muda,31 Maret-1 April. APC Februari 2025, yaitu 74,7, lebih tinggi dari pada Januari sebesar 73,6 serta individu bulanan di 2024.

Tampaknya konsumen mengambil napas sejenak, memupuk dana untuk konsumsi yang akan datang. Pada saat sama, angka PMI sudah tiga bulan di zona ekspansi. PMI mencapai 53,6 di Februari, tertinggi dalam 11 bulan terakhir. Maret kembali menurun ke 52,4, menunjukkan sudah ada penyeimbangan kembali dengan adanya mudik. Terkait APC bulan Maret ada dua kemungkinan. Siklus mudik yang tiba bersamaan dengan siklus belanja barang tahan lama membuatnya lebih kompleks. Jika konsumsi Februari 2025 tidak berlebihan, APC Maret akan tetap tinggi.  Agar konsumsi dapat menjadi penyangga dampak tarif, ke depan perlu mengisi gap itu dengan penguatan daya beli. Kebijakan tidak dapat lagi semata pada bantuan kas. Kebijakan juga mesti meliputi usaha untuk memperbesar ruang anggaran rumah tangga, seperti diskon pada waktu tertentu untuk listrik, liburan sekolah, dan cuti bersama hari kejepit (Yoga)

Per 9 April nanti, Indonesia akan merasakan hantaman dampak tarif resiprokal 32 % yang diterapkan AS, di luar tarif dasar 10 % yang sudah berlaku 5 April lalu. Efek seketika akan dirasakan oleh produk industri kita, tanpa bisa berkelit, sementara upaya diplomasi dan negosiasi oleh pemerintah yang masih dalam tahap perencanaan dipastikan membutuhkan waktu untuk mendapatkan hasil. Menghadapi tarif AS, Indonesia tak menempuh jalur retaliasi, tetapi memilih jalur diplomasi, bilateral ataupun multilateral, termasuk bersama negara ASEAN lain, guna menghindari dampak merugikan lebih besar pada ekonomi dalam negeri. Berbagai kritik sebelumnya menyoroti respons pemerintah yang dinilai lamban dalam antisipasi dan mitigasi.

Kosongnya kursi Duta Besar Indonesia di AS juga memperlemah diplomasi ekonomi Indonesia, justru di saat paling dibutuhkan. Indonesia masuk daftar 57 worst offenders negara yang membukukan surplus besar perdagangan dengan AS. AS terutama menyoroti hambatan nontarif yang diberlakukan Indonesia sebagai alasan pengenaan tarif resiprokal 32 %. Tarif resiprokal ini akan kian memukul sektor padat karya Indonesia yang selama ini bergantung pada pasar AS dan menyumbang besar pada ekspor dan lapangan kerja. Gelombang PHK dan perlambatan ekonomi menjadi ancaman di depan mata. Sejumlah pengamat mendesak pemerintah meminta penundaan tarif resiprokal dan menegosiasikan kembali skema generalized system of preferences (GSP) agar tetap bisa mengakses pasar AS.

Dengan perubahan peta dan lanskap perdagangan global pasca kenaikan tarif AS, Indonesia tak boleh bergantung pada pasar tradisional AS dan Uni Eropa. Diversifikasi ke pasar nontradisional menjadi mendesak. Keanggotaan di BRICS, aksesi ke OECD, percepatan dan upgrade sejumlah kesepakatan perdagangan bebas bilateral dan kawasan, seperti RCEP dengan ASEAN+, CP-TPP, IEU- CEPA, I-EAEU CEPA, dan Kerja Sama Selatan-Selatan, diharapkan bisa memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan. Kita harus mewaspadai kemungkinan Indonesia jadi sasaran limpahan produk negara lain, terutama China, yang tak bisa masuk ke AS akibat kenaikan tarif AS. Melindungi pasar dan pelaku usaha dalam negeri menjadi agenda yang tak kalah penting. (Yoga)

Saat Presiden AS, Donald Trump mengumumkan kebijakan Liberation Day alias Hari Pembebasan yang mengguncang perekonomian dunia, Kebijakan Hari Pembebasan Trump adalah penerapan bea masuk yang lebih agresif kepada hampir semua negara yang selama ini dianggap mengambil keuntungan ekonomi dari AS melalui kebijakan perdagangan. Trump menerapkan tarif dasar atas impor produk (universal tariffs) hampir semua negara sebesar 10 % mulai 5 April 2025. Selanjutnya, untuk sejumlah negara, termasuk Indonesia, ada tarif balasan (reciprocal tariffs) dengan level variatif hingga 49 % yang berlaku mulai 9 April 2025. Kebijakan itu memicu respons beragam dari negara terdampak. Muncul kekhawatiran akan terjadinya perang dagang dalam skala lebih masif, gangguan pada rantai pasok perdagangan dunia, dan perlambatan ekonomi global.

Kamboja, yang dikenai tarif impor tertinggi, memiliki surplus perdagangan dengan AS. Nilai produk yang diimpor Kamboja dari AS pada 2024 hanya 321,6 juta USD. Sementara produk Kamboja yang diekspor ke AS mencapai 12,7 miliar USD. Komoditas ekspor utama Kamboja adalah pakaian, alas kaki, dan barang perjalanan (travel goods).  ”Tanpa kenaikan tarif dari AS pun, ekonomi Kamboja sudah tidak sehat, apalagi ditambah tarif setinggi ini,” ucap Sao Phal Niseiy (32) Pemimpin Redaksi Cambodianess. Banyak pekerja, khususnya di sektor garmen, yang terancam kehilangan pekerjaan jika langkah Trump itu mendorong perusahaan berorientasi ekspor keluar dari Kamboja. Hashini Amandha Pathirana (25) reporter News First, media berbahasa Inggris asal Sri Lanka, mengatakan, negaranya bahkan masih berusaha melunasi utang mereka sebesar 1,34 miliar USD ke IMF.

Utang itu terpaksa diambil saat krisis ekonomi terberat dalam sejarah Sri Lanka terjadi pada 2022. Kini, Trump menambah beban ekonomi Sri Lanka dengan mengenakan tarif impor 44 %, tertinggi ketiga setelah Kamboja dan Vietnam. Sri Lanka juga memiliki surplus perdagangan dengan AS. Pada 2024, Sri Lanka mengimpor produk AS dengan nilai total 368,2 juta USD dan mengekspor produk dari Sri Lanka hingga 3 miliar USD ke AS, dengan komoditas utama, teh Ceylon dan garmen. Tarif Trump sekaligus memukul dua sektor utama Sri Lanka, yakni pertanian dan garmen. Berhubung keduanya menyerap tenaga kerja paling banyak di Sri Lanka, efek domino dari implementasi tarif Trump dipastikan bakal signifikan. ”Yang paling terdampak adalah para petani teh lokal. Saat ini pun mereka sudah menjadi komunitas paling marjinal di Sri Lanka. Tarif Trump hanya akan membuat mereka semakin tidak sejahtera,” katanya. (Yoga)

Serangan tarif bea masuk (BM) Amerika Serikat (AS) memang akan  menghantam kinerja industri yang  banyak mengekspor barang ke negara tersebut, seperti tekstil, elektronik, dan mebel. Imbasnya, produksi dan utilitas pabrik tergerus yang bisa berujung ke pemutusan bunga kerja (PHK) massal di tiga sektor tersebut. Akan tetapi  pemerintah diminta bersikap tenang dalam merespons kebijakan Presiden AS Donald Trump tersebut. Sebaliknya, jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat kebijakan ekonomi agar Indonesia bisa bertahan di tengah kemelut perang dagang. Bentuknya bisa mencabut kebijakan ekonomi yang propasar, perusahaan, dan investasi.

Sebab, rangkaian kebijakan negatif menjadi alasan AS mengenakan tarif BM 32% dari tadinya 10% untuk produk Indonesia. Sebagai gantinya pemerintah harus merilis regulasi yang mempermudah investasi dan merombak tarif yang merespons negatif oleh komunitas global, termasuk AS. Pemerintah juga harus memanfaatkan peluang di balik serangan tarif Trump. Contohnya, sektor pertanian dan kelautan memiliki potensi besar di pasar Timur Tengah dan Afrika yang selama ini terabaikan. Kemudian, kenaikan tarif kayu menjadikan momentum untuk mengembangkan industri furnitur bernilai tambah tinggi, bukan sekedar ekspor kayu gelondongan.

Penguatan pasar domestik juga mendesak dilakukan demi menjaga laju ekonomi. Saat pasar global melemah,  pasar domestik menjadi tumpuan industri manufaktur. Sementara itu, pemerintah memastikan tidak akan melakukan tindakan balasan ke AS, seperti yang dilakukan China, Uni Eropa, dan Kanada. Pemerintah memilih jalur diplomasi. Di sisi lain, pasar keuangan diprediksi menghadaoi tekanan hebat pada pekan ini, mengikuti pergerakan bursa dunia. Diketahui wall street dan bursa Asia terempas begitu Trump mengumumkan tarif  BM impor baru yan disebut sebagai bertanda dimulainya perang dagang. (Yetede)

Pada tanggal 2 April 2025 Presiden Donald Trump akhirnya mengumumkan "Darurat Nasional" untuk menaikkan tingkat tarif kepada mitra dagangnya yang menikmati surplus perdagangan dengan AS. Sebagaimana tertuang  dalam fact sheet Gedung Putih, "Darurat Nasional" ini ditujukan untuk meningkatkan kedaulatan dan memperkuat keamanan nasional dan ekonomi  AS. Berbeda dengan kebijakan tarifnya di masa kepresidenan pertama dari 20 Januari 2017 hinga 20 Januri 2021, kali ini sejumlah mitra dagang AS menunjukkan sikap perlawanan secara nyata dan segera menyiapkan Langkah balasan. China segera menerapkan tariff counter-measures namun tetap membuka pintu periundingan dengan AS.

Presiden Uni Eropa mengumumkan bahwa Brussels sedang menyelesaikan paket pertama tindakan balasan terhadap kebijakan tarif Trump di sektor baja. Langkah ini ajan diusulkan dengan paket berikutnya, bila perundingan antara Washington, DC dan Brussels gagal mencapai kesepakatan. Meksiko, Kanada: counter measures tapi siap berunding. Di pihak lain, negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Vietnam tidak serta merta menyiapkan counter-measures tetapi segera mengajak Trump untuk berunding. Bagaimana dengan Indonesia? Berbeda dengan tahun lalu,  pemberitaan di sekitar Idul Fitri kali ini segera ditimpali dengan berita mengenai kebijakan tarif Trump dimana Indonesia  dimana Indonesia menjadi salah satu targetnya. (Yetede)

Menghadapi potensi pemberlakuan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat, pemerintah Indonesia tengah menyusun strategi yang seimbang antara jalur tarif dan non-tarif. Dewan Ekonomi Nasional (DEN) merekomendasikan dua pendekatan: menurunkan tarif untuk beberapa produk impor AS, dan merelaksasi hambatan non-tarif seperti larangan terbatas. DEN bahkan menyebut kebijakan tarif AS di bawah Presiden Donald Trump bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 0,8 poin, asal diiringi peningkatan investasi dan diversifikasi mitra dagang.

Pengenaan tarif resiprokal oleh AS terhadap Indonesia berpotensi mengikis pertumbuhan ekonomi dan PDB. Pemerintah RI perlu bernegosiasi dengan AS bermodal laporan tahunan Estimasi Perdagangan Nasional (NTE) 2025 yang diterbitkan Kantor Perwakilan Dagang AS. Pemerintah RI juga diminta mengisi kekosongan dubes RI untuk AS. Pada 2 April 2025 waktu AS, Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif resiprokal untuk Indonesia sebesar 32 %, berlaku  9 April 2025. Peneliti Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus, Jumat (4/4) berkata, AS merupakan mitra dagang terbesar kedua Indonesia. Kontribusi AS ke total ekspor Indonesia 10,3 %. Saat tarif resiprokal diimplementasikan, ekspor Indonesia, baik ke AS maupun mitra dagang lain, diperkirakan turun 2,83 %, karena dampak langsung ataupun tak langsung pemberlakuan tarif itu.

”Dampak tidak langsungnya, di saat ekspor negara-negara mitra dagang RI ke AS turun akibat kebijakan tarif AS, ekspor Indonesia ke negara-negara tersebut juga bakal turun. Contohnya, ketika ekspor China ke AS turun, ekspor RI ke China juga berpotensi turun,” ujarnya dalam diskusi daring bertajuk ”Waspada Genderang Dagang”. Penurunan ekspor akibat dampak langsung dan tak langsung akan menyebabkan perlambatan produksi dalam negeri. Ketua Umum Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia, Budhi Wibowo mengatakan, akibat kenaikan tarif, beberapa calon pembeli di AS membatalkan pembelian. Sejumlah eksportir pengolahan udang juga menunda pembelian bahan baku dari petambak. Dampak terburuk jika tarif itu berlaku, adalah PHK di sektor industri pengolahan dan eksportir.

Olah karena itu, Pemerintah RI tak boleh meremehkan dampak pengenaan tarif resiprokal AS. Pemerintah harus segera menunjuk dubes RI untuk AS dan menjalankan misi diplomasi secara terukur dan intensif dengan Pemerintah AS. Fithra Faisal Hastiadi, pengamat perdagangan internasional dari Fakultas Ekonomi Bisnis UI, menilai, Pemerintah RI terkesan kurangmengantisipasi pemberlakuan tarif resiprokal AS. Salah satu indikatornya adalah Pemerintah RI tidak segera menunjuk dan melantik dubes RI untuk AS. Pemerintah RI juga terkesan kurang siap dengan berbagai tudingan AS terkait beberapa kebijakan Indonesia yang tertuang dalam NTE 2025 AS. Dalam NTE itu terdapat beberapa kebijakan RI yang dinilai merugikan AS, baik itu berupa kebijakan tarif maupun nontarif. (Yoga)

Ketegangan global akibat perang dagang menyusul pemberlakuan tarif resiprokal oleh Presiden AS Donald Trump bisa berdampak pada penyelenggaraan ajang olahraga besar di negara itu, antara lain Piala Dunia 2026 serta Olimpiade dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Ajang-ajang ini sebetulnya memberi peluang bagi bisnis luar negeri untuk meningkatkan profit dan penjualan di AS. Namun, apakah peluang itu masih tetap terbuka setelah Trump mengumumkan daftar tarif bea impor ke negara itu pada Kamis (3/4) dini hari WIB, dimana Trump memberlakukan tarif dasar sebesar 10 % per 5 April 2025. Ia juga mengenakan tarif khusus yang besarannya beragam, termasuk Indonesia. Korsel, negara produsen mobil, dikenai tarif 25 %.

Pabrikan mobil Korea, Hyundai Group, sebelumnya berupaya memanfaatkan kesepakatan sponsor dengan FIFA selama Piala Dunia Antarklub 2025 di AS dan kemudian Piala Dunia 2026. Namun, John Zerafa, ahli strategi penawaran acara olahraga, menilai, para sponsor, termasuk Hyundai, akan berpikir ulang soal kesepakatan tersebut. ”Saya menduga beberapa sponsor sekarang menilai ulang bagaimana mereka ’mengaktifkan’ kesepakatan semacam itu di AS mengingat hambatan perdagangan yang kini telah diberlakukan,” kata Zerafa. Banyak tim olahraga dan atlet juga disponsori oleh merk pakaian olahraga. Padahal, sebagian besar perusahaan ini bergantung pada bahan dan manufaktur di Asia, tempat Trump mengenakan beberapa tarif tertinggi.

Selain China dengan 34 %, Trump juga memberlakukan tarif 49 % untuk Kamboja, 46 % untuk Vietnam, 36 % untuk Thailand, dan 32 % untuk Indonesia. Tak heran, harga saham di perusahaan produk olahraga terkemuka, seperti Nike, Adidas, dan Puma, turun tajam. Kanada dan Meksiko, yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama AS, juga dikenai bea impor hingga 25 %. Kedua negara itu siap membalas pemberlakuan tarif tersebut. Tujuh tahun lalu, ketika tawaran menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia disetujui, Presiden Federasi Sepak Bola AS Carlos Cordeiro mengutarakan tema utamanya adalah ”Persatuan Tiga Negara”. Bulan lalu, Trump mengklaim ketegangan politik dan ekonomi antara AS dan tuan rumah Piala Dunia tak akan berdampak pada turnamen itu. (Yoga)

Pemberlakuan tarif resiprokal oleh Pemerintah AS akan berdampak langsung pada penurunan ekspor Indonesia dan bisa memukul industri padat karya dan sektor keuangan. Negosiasi diplomatik, termasuk forum multilateral, menjadi sangat krusial dalam memitigasi dampak dari ”perang dagang” AS. Pada Kamis (3/4) dini hari WIB, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal yang disebutnya  ”Hari Pembebasan”. Indonesia dikenai tarif impor 32 % atau tiga kali lipat dari basis tarif 10 % untuk semua negara, yang mendekati tambahan tarif resiprokal China di 34 5. Sebelumnya, China telah dikenai tarif 20 %. Tarif resiprokal dasar, yakni 10 %, mulai berlaku pada 5 April 2025. Adapun tarif resiprokal spesifik, termasuk yang dikenakan ke Indonesia, berlaku mulai 9 April 2025.

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eisha Maghfiruha Rachbini mengatakan, penerapan tarif resiprokal akan berdampak langsung terhadap penurunan ekspor Indonesia ke AS. Rata-rata tahunan, pangsa pasar ekspor Indonesia ke AS sebesar 10,3 %, terbesar kedua setelah ke China. Surplus perdagangan Indonesia-AS sebesar 16,08 miliar USD dari total surplus perdagangan nonmigas 2024, yaitu 31,04 miliar USD. ”Produk Indonesia, seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, serta produk pertanian dan perkebunan, seperti minyak kelapa sawit, karet, dan perikanan, bakal terdampak,” ujar Eisha.

Terkait hal itu, Pemerintah RI perlu segera bernegosiasi dengan AS untuk meminimalkan dampak tarif resiprokal bagi produk-produk ekspor Indonesia yang masuk pasar AS. Kekuatan negosiasi diplomatik menjadi sangat krusial. Menurut Eisha, pemerintah perlu mengoptimalkan perjanjian dagang bilateral dan multilateral, kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA), serta menginisiasi perjanjian kerja sama dagang dengan negara-negara nontradisional. Dengan demikian, eksportir dapat mengalihkan pasar. ”Pemerintah RI juga perlu memberikan insentif fiskal, subsidi, dan keringanan pajak guna membantu pelaku industri mengatasi peningkatan biaya dan pengurangan permintaan akibat dampak tarif dan perang dagang AS,” katanya. (Yoga)

Presiden AS Donald Trump mengenai tarif pada sejumlah negara yang dinilai merugikan AS. Hari saat pengumuman disampaikan, disebut  ”Hari Pembebasan” (Liberation Day). Indonesia tak luput dari kebijakan tarif itu. Dalam pengumuman yang dilakukan di Gedung Putih pada Rabu (2/4) atau Kamis (3/4) dini hari WIB, Indonesia dikenai tarif timbal balik 32 %. Dua negara ASEAN, yakni Thailand dan Vietnam, mendapat tekanan tarif cukup besar, 36 % dan 46 %. ”Dalam banyak kasus, terutama dalam hal perdagangan, kawan lebih buruk daripada lawan,” kata Trump. Apa yang disampaikan Trump bisa jadi teknik ”memaksa” pihak yang dikenai tarif supaya mau bernegosiasi. Trump menunggu tawaran negara mitra agar defisit perdagangan AS berkurang. Dengan kata lain, AS menerapkan pendekatan bilateral dan kekuatannya sebagai negara raksasa untuk memengaruhi mitra dagang.

Apa yang dilakukan Trump pada ”Liberation Day” mirip upaya yang diterapkannya terhadap Eropa terkait pertahanan. AS menggertak negara-negara Eropa agar menambah belanja pertahanan demi kepentingan NATO. Pemikiran bahwa AS ”terlalu banyak memberi” dipakai Trump dalam melihat perekonomian AS. Sudah terlalu besar defisit yang diderita AS selama melakoni perdagangan dengan banyak mitra, termasuk sekutu. Menurut Trump dan penasihatnya, cara ampuh untuk menekan defisit akibat konsumsi domestik dan impor yang berlebih adalah penerapan tarif. Palu godam tarif yang diterapkan Trump mengingatkan bahwa perubahan adalah keniscayaan. Karena itu, efisiensi, diversifikasi pasar, serta kerja sama di antara negara-negara menengah harus selalu ditingkatkan. Jangan mau hanya bergantung begitu saja pada kekuatan besar. (Yoga)