Pemerintahan Presiden AS, Donald Trump kini siap-siap memasang tarif tinggi pada barang-barang impor farmasi, cip komputer, dan semikonduktor. Sebelum diterapkan, tim Trump menyelidiki bagaimana produk impor obat-obatan dan semikonduktor memengaruhi keamanan nasional. AS punya ketergantungan besar pada produksi obat-obatan dan cip dari negara lain yang bisa mengancam keamanan nasional. Penyelidikan pada farmasi dan semikonduktor disebutkan dalam dokumen Federal Register (publikasi harian resmi pemerintah federal AS berisi pemberitahuan resmi tentang perubahan hukum federal), Senin (14/4). Meski Trump menghentikan sebagian besar kenaikan tarif selama 90 hari, kecuali untuk China, Trump masih akan mengenakan tarif pada obat-obatan, kayu, tembaga, dan cip komputer.

Penyelidikan itu mencakup penilaian potensi produksi cip komputer dalam negeri AS untuk memenuhi permintaan AS berikut peran manufaktur serta perakitan, pengujian, dan pengemasan yang dilakukan. Terkait rantai pasok cip komputer, AS mempelajari risiko pemusatan produksi cip komputer di negara lain serta dampaknya pada daya saing AS. Trump sudah mengatakan, barang elektronik tidak akan dimasukkan dalam tarif timbal balik yang angkanya sampai 50 % di sejumlah negara. Mendag AS Howard Lutnick menjelaskan, farmasi, semikonduktor, dan otomotif akan ditangani dengan tarif ”sektor tertentu”. Tarif ini tidak bisa dirundingkan. AS, kata Lutnick, mau membuat semua barang itu sendiri. AS merupakan produsen utama semikonduktor, tetapi hanya di beberapa bidang.

 AS sangat bergantung pada impor dari Taiwan dan Korsel untuk beberapa jenis cip canggih. Produk seperti laptop, ponsel pintar, dan komponen yang dibutuhkan untuk membuatnya menyumbang 174 miliar USD dalam impor AS dari China tahun lalu. Produsen cip komputer besar, seperti Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp (TSMC), sudah berinvestasi besar-besaran di fasilitas manufaktur AS. Sebagian karena insentif yang diberikan selama masa jabatan mantan Presiden AS Joe Biden. Hal ini yang membuat AS kemudian jadi sangat bergantung pada cip impor dari Taiwan. Jika mau mengubah seluruh rantai pasok, prosesnya juga akan mahal dan memakan waktu bertahun-tahun. (Yoga)

Seusai Rakortas terkait persiapan negosiasi penetapan tarif resiprokal AS, di Jakarta, Senin (14/4), Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, selain mengundang perusahaan AS berinvestasi di Indonesia, perusahaan nasional juga akan mengajukan proposal investasi di AS. Perihal negosiasi bidang investasi, Wamen Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu mengatakan pemerintah melalui BPI Danantara akan mendorong BUMN untuk berinvestasi di AS, ataupun menarik investasi dari AS. Posisi Danantara sebagai sovereign wealth fund (SWF) ia nilai strategis untuk mengelola investasi di dalam dan di luar negeri. ”Sektor strategis yang ingin dimasuki perusahaan Indonesia di AS adalah minyak dan gas. Apalagi, anak perusahaan PT Pertamina (Persero) sudah pernah berinvestasi di AS,” ujar Todotua.

Adanya gejolak ekonomi global akibat kebijakan tarif AS membuka peluang bagi Indonesia untuk memperbaiki diri dengan memangkas regulasi dan memperkuat iklim investasi. Stabilitas politik dan kebijakan yang berpihak pada ketahanan pangan dan energi membuat investor asing mulai melirik pasar Indonesia. Hal tersebut dipercaya oleh Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Sjahrir. Ia menilai, dengan memanfaatkan investasi strategis, Indonesia berpeluang mengurangi dampak negatif dari kebijakan perdagangan internasional yang tidak menguntungkan. ”Menurut saya, yang terjadi dengan perang tarif ini in a way blessing in disguise buat Indonesia,” ujar Pandu di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin.

Di tengah ketidakpastian global, para ivestor asing akan mencari negara yang dinilai memiliki situasi politik yang stabil dan kebijakan yang relatif baik, untuk berinvestasi. Salah satu milestone atau tonggak pencapaian pertama komitmen pengelolaan dana oleh BPI Danantara bersama Qatar Investment Authority sebesar 4 miliar USD (Rp 67,27 triliun) yang ditujukan untuk pembangunan di Indonesia. Pandu memberikan sinyal bahwa Danantara bakal fokus investasi di sektor yang memberikan imbal hasil tinggi. Pasalnya, tanpa adanya jaminan return tinggi, tidak akan ada hal yang menarik selera investor untuk melibatkan diri bergabung bersama proyek-proyek Danantara. (Yoga)

Sepanjang kuartal 1-2025, terjadi pertumbuhan pengiriman  (shipment) telpon seluler (ponsel) global. Lembaga riset IDC mencatat, pengiriman ponsel tumbuh 1,5% yoy, sementara lembaga riset Counterpoint mencatat pertumbuhan 3% yoy. Sayangnya, pertumbuhan pengiriman tersebut bukan dipicu  oleh permintaan pasar  yang kuat, tetapi lebih kepada faktor kepanikan atas kebijakan tarif resiprokal yang ditetapkan Presiden Donald Trump. Meskipun, akhirnya kebijakan tersebut ditinjau ulang, terutama untuk segmen ponsel, PC, hingga barang elektronik lainnya, kekhawatiran pasar tetap saja menghantui perjalanan pasar sepanjang tahun ini. Wakil Presiden Client Devices IDC Francisco Jerenimo mengatakan, eskalasi ketidakpastian geopolitik, serta ancaman kenaikan tarif AS terhadap barang-barang yang diimpor dari China, membuat para vendor secara strategis  mempercepat jadwal produksi dan mempercepat volume pengiriman yang signifikan, khususnya ke pasar AS dan pasar penting lainnya selama kuartal 1-2025. "Lonjakan sisi penawaran ini utamanya ditujukan untuk mengurangi potensi kenaikan biaya dan gangguan. Ini secara efektif meningkatkan angka pengiriman pada kuarta 1-2025, melampaui level yang diantisipasi, berdasarkan tren permintaan konsumen yang mendasar," kata Jerenimo. (Yetede)

Negosiasi tarif bea masuk (BM) Indonesia dengan  AS bak menjadi pertaruhan besar industri padat karya yang menggantungkan ekspor ke Paman Sam, seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, dan furnitur. Negosiasi ini akan menentukan nasib tiga sektor yan kini berada di ujung tanduk tersebut. Jika negosiasi berhasil, ketika sektor itu bisa kembali bernafas. Sebaliknya, jika gagal, penurunan ekspor, produksi, utilitas, hingga PHK massal sulit dihindari. Sebagai ilustrasi, ekspor TPT dalam bentuk aparel dan pakaian (HS 61,62) ke AS tahun 2024 sangat besar, mencapai US$ 4,6 miliar, mencapai 15,5% dari total ekspor produk ke AS, dan 55,4% terhadap total ekspor tektil secara keseluruhan. Jika tarif BM produk manufaktur ini dikerek menjadi 32% dari tadinya 10%, ekspor TPT ke AS bisa turun hingga 50% menjadi tinggal US$ 2,3 miliar. Utilitas TPT yang kini hanya 45% bisa tergerus lagi, yang bisa memicu tambahan PHK di sektor TPT mencapai 250 ribu. Tahun ini, jumlahnya dipastikan bertambah, seiring pailitnya Grup Sritex, yang total karyawannya diestimasi berkisar 60-80 ribu. Sementara itu, ekspor alas kaki ke AS (HS 64) mencapai US$ 2,4 miliar pada 2024, 9,1% dari ekspor ke negara itu, dan 33,8% terhadap total ekspor produk. Adapun ketergantungan ekspor furnitur ke AS lebih tinggi. Pada 2024,  ekspor furnitur ke Paman Sam mencapai US$ 1,4 miliar, setara 59% dari total pengapalan produk ini. (Yetede)

Operasi kemanusiaan termasuk yang paling terdampak kondisi perekonomian global, sehingga perlu bekerja keras mencari sumber pendanaan baru. Pukulan bertubi-tubi dialami para pegiat kemanusiaan. Selama ini mereka bekerja dengan anggaran dana terbatas, di bawah tekanan, bahkan kerap menjadi sasaran kekerasan bersenjata. Belakangan, kondisi ini diperburuk oleh pengurangan atau penghentian bantuan dari sejumlah negara donor, terutama AS. Situasi ini memaksa Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) merumahkan lebih dari 500 pegawai atau 20 % dari 2.600 pegawainya. Laporan AFP, akhir pekan lalu, menyebutkan, OCHA kekurangan dana 60 juta USD untuk memenuhi anggaran tahun 2025 sebesar 430 juta USD.

Saat ini OCHA berkarya di 60 negara dan harus mengurangi skala operasi mereka di Kamerun, Kolombia, Eritrea, Irak, Libya, Nigeria, Pakistan, Turki, dan Zimbabwe. Organisasi yang mengoordinasikan respons PBB serta memberikan laporan dari garis depan wilayah konflik ini masih beroperasi di Ukraina, Gaza, Sudan, dan zona konflik lainnya untuk menyediakan bantuan kemanusiaan. AS adalah penyandang dana kemanusiaan terbesar dengan sumbangan 63 juta USD per tahun. Tantangan bagi para pegiat kemanusiaan ini memburuk sejak pembekuan Badan untuk Pembangunan Internasional AS (USAID).

Setidaknya 83 persen program kemanusiaan dari organisasi yang memiliki dana tahunan sebesar 42,8 miliar USD ini terhenti (Kompas.id, 12/4/2025). Salah satu langkah penting adalah mengurangi ketergantungan pada satu negara donor. Upaya memperluas kerja sama dengan negara Teluk, misalnya, perlu didorong untuk menjaga kelangsungan kegiatan kemanusiaan. Selain itu, membangun kemitraan dengan pihak swasta lewat program tanggung jawab sosial perusahaan. Di sisi lain, perlu tata kelola yang bersih guna mencegah kebocoran dan mengefisienkan penggunaan anggaran. (Yoga)

Tidak ada tanda-tanda perang tarif China dan AS akan mereda. China mendesak AS segera membatalkan sepenuhnya semua tarif timbal balik. Seruan China menyusul pengumuman AS untuk mengecualikan tarif bea masuk impor (BMI) atas 20 jenis komoditas. Akan tetapi, tidak sampai sehari, pemerintahan Donald Trump membuat pernyataan berbeda lagi. Dilaporkan Associated Press, Senin (14/4) mengutip Mendag AS, Howard Lutnick, pengecualian tarif pada ponsel pintar dan komputer buatan China hanya berlaku sementara waktu. Kemungkinan hanya akan berlaku satu atau dua bulan. Barang-barang elektronik dari China tetap akan kena tarif.

Bahkan, AS akan menyelidiki soal perdagangan keamanan nasional terhadap sektor semikonduktor. ”Kami mendesak AS untuk memperbaiki kesalahannya dengan membatalkan sepenuhnya tariftimbal balik yang salah dan kembali ke jalan yang benar untuk saling menghormati,” kata jubir Kemendag China, Minggu (13/4). Pernyataan Trump yang sering berubah membingungkan semua pihak. Dunia usaha AS juga bingung. Mereka meminta Pemerintah AS tidak mengubah pernyataan setiap hari. Setelah mengatakan ada pengecualian bagi ponsel pintar dan komputer, beberapa jam kemudian di media sosial Trump mengatakan tidak ada pengecualian sama sekali karena barang-barang itu hanya ”dipindahkan ke kategori tarif yang berbeda”.

 China tetap akan menghadapi tarif 20 % sebagai bagian dari upaya AS menghukum China karena berperan dalam perdagangan fentanil. Sementara Badan Perbatasan dan Cukai AS (CBP) mengatakan, barang-barang seperti ponsel pintar, komputer jinjing, hard drive, monitor layar datar, beberapa cip, dan mesin pembuat semikonduktor termasuk dalam pengecualian tarif. Pendiri dan Kepala Strategi Pasar untuk Northman Trader, Sven Henrich, menyarankan agar Pemerintah AS tidak mengubah pernyataannya setiap hari. Dunia usaha AS tidak bisa merencanakan atau berinvestasi jika pernyataan pemerintah berubah terus. (Yoga)

Indonesia akan mengajukan proposal pembelian produk AS senilai 19 miliar USD dalam rangkaian negosiasi dagang di Washington DC pekan depan. Rencana ini menjadi poin utama dalam upaya menekan tarif impor tinggi yang diberlakukan terhadap produk ekspor Indonesia. Hal itu disampaikan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto seusai memimpin Rakortas terkait persiapan negosiasi penetapan tariff resiprokal oleh AS terhadap Indonesia, di Jakarta, Senin (14/4).

Airlangga menyebut, penawaran pembelian produk dari AS bertujuan mengurangi defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia dan akan menjadi salah satu poin utama dalam proposal negosiasi tariff impor yang dibawa ke Gedung Putih. ”Rencana Indonesia adalah mengompensasi selisih ekspor-impor yang besarnya di kisaran 18 miliar-19 miliar USD. Indonesia akan membeli barang dari AS sesuai kebutuhan dalam negeri dengan nilai mendekati angka tersebut,” ujar Airlangga. (Yoga)

Ketika Presiden Donald Trump kembali menerapkan, dan bahkan memperluas kebijakan tarifnya, pada April 2025- dengan menaikkan bea masuk terhadap impor dari 185 negara- ia mengklaim langkah  tersebut untuk melindungi lapangan kerja AS dan memperbaiki ketidakseimbangan perdagangan. Namun bukti menunjukkan bahwa tarif ini berfungsi sebagai pajak bagi pelaku usaha dan rumah tangga AS, dengan hampir seluruh biaya dibebankan kepada konsumen, sementara eksportir asing nyaris tidak menanggung beban tersebut. Dampak dari kebijakan ini tidak hanya berupa kenaikan harga; efek lebih dalam dan berpotensi mendorong ekonomi AS menuju resesi. Hingga 12 April, Trump mempertahankan tarif sebesar 145 persen terhadap impor dari Tiongkok -yang dibalas oleh Tiongkok dengan tarif 125 persen terhadap produk AS-sementara rencana kenaikan terhadap 75 negara lainnya masih ditangguhkan. Berbeda dengan klaim Trump, tarif bukanlah beban bagi eksportir asing, melainkan pajak yang dibayarkan  oleh importit AS dan diteruskan kepada konsumen dalam negeri di Amerika dalam bentuk harga yang lebih tinggi. (Yetede)

Pemerintah Indonesia akan memulai upaya diplomasi dan  negosiasi secara langsung terkait Kebijakan Tarif Resiprokal AS pada pekan ini dan dijadwalkan berakhir pada pekan depan. Terkait itu, pemerintahpun telah mempersiapkan non-paper proposal yang relatif lengkap terkait dengan tarif, non-tarif measures (NTMs), kerja sama perdagangan dan investasi, hingga sektor keuangan. Delegasi Indonesia akan melakukan kunjungan kerja ke AS hingga delapan hari dari 16-23 April 2025 guna melangsungkan negosiasi  dengan US Trade Repesentative (USTR), Secretary of Commerce. Selain Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, akan bergabung dalam delegasi itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, Wamenkeu Thomas Djiwandono. Airlangga mengungkapkan, Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama unuk diundang ke Washington. "Jadi, ini tentu berdasarkan daripada yang sudah disampaikan oleh Pemerintah Indonesia," ujar Airlangga. Ia menyatakan, usai pemberlakuan Kebijakan Tarif Resiprokal AS yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump 2 April 2025, berbagai negara serentak memberikan respons terkait upaya penanggulangan dampak dari kebijakan itu. Namun demikian, Presiden Trump kembali mengumumkan penundaan pembelakuan tarif resiprokal selama 90 hari hingga 9 Juni 2025. (Yetede)

Dengan kebijakan tarif baru impor yang diterapkannya, Presiden AS, Donald Trump seolah tengah mengubrak-abrik tatanan global. Dengan jemawa ia mengatakan, para kepala negara pasti segera menghubunginya, meminta untuk bernegosiasi dan ia yakin Washington dengan mudah mendiktekan keinginannya. Awalnya, dunia bersikap sebagaimana yang Trump inginkan. Tapi, banyak pihak justru bersikap sebaliknya. Uni Eropa, China, dan Kanada membalas. Bahkan, China mengenakan tarif impor lebih dari 100 % pada produk asal AS. Situasi ini tentu tidak sehat. Banyak pihak telah menegaskan, perang dagang tidak memberikan keuntungan apa pun, kepada siapa pun.

Tatanan pasar bebas yang lebih kompetitif, adil, dan stabil dengan lahirnya WTO pada 1995, yaitu sebagai tindak tindak lanjut GATT, yang diprakarsai oleh AS malah ”direcoki” Trump dengan kebijakan yang cenderung mementingkan diri sendiri. Saat pandemi Covid-19 membatasi ruang gerak manusia, sejumlah negara sepakat membentuk ”ruang terbatas” bersama untuk menjaga perdagangan agar tetap berjalan dan merawat sikap saling percaya. Langkah awal itu berhasil menjaga rantai pasok global tetap beroperasi, kinerja ekonomi terjaga. Dunia pun perlahan pulih dari deraan pandemi. Indonesia yang pada 2022 mengampu keketuaan G20 sengaja menggelorakan semboyan ”Recover Together, Recover Stronger” sebagai tajuk presidensi.

Semboyan itu seolah ”melawan” kecenderungan yang sempat menguat di awal pandemi, yaitu ”virus” ingin selamat sendiri. Lewat semboyan itu, Indonesia menegaskan, untuk bisa pulih sepenuhnya dari pandemi, hal yang mutlak diperlukan adalah kerja sama. Dengan semboyan itu, dalam relasi global, Indonesia menegaskan pentingnya multilateralisme. Indonesia meyakini, dengan metode itu, tidak satu pun negara diabaikan dan ditinggalkan sendiri dalam keterpurukan. Kata kuncinya adalah kebersamaan dan sikap saling percaya. Itulah ramuan untuk bangkit dan itu terbukti. Meskipun terkesan naif, ”ramuan” yang sama dapat diuji lagi untuk menanggapi tekanan Trump. Kerja sama kawasan dapat dioptimalkan untuk memperkuat nilai tawar, memperkuat sekaligus memperlebar alternatif pasar, serta memberi tekanan balik kepada Trump. (Yoga)