Perang Tarif Trump -yang ia sebut sebagai "Seni Kesepakatan" atau "The Art of the Deal", kini dunia menyebutnya sebagai "Seni Delusi" atau "The Art of Delusion". Tidak mengherankan jika hastag #TrumpChikenedOut atau #TrumpTundukSebelumtarung atau "TrumpKeok meroket di media sosial dengan lebih dari 170 juta tampilan hanya dalam hitungan menit. Presiden AS Donald Trump mengancam mengenakan tarif berkisar 10-60% pada hampir seluruh negara di dunia, dan dengan menjatuhkan 245% tarif pada China telah menggiring perekonomian dunia pada resesi, terutama Amerika Serikat. Tarif Trump telah mencatatkan salah satu kerugian ekonomi terbesar di abad ini. Namun, China tidak bergeming. Bahkan Presiden China Xi Jin Ping memperkuat kerja sama perdagangan, investasi, teknologi, dan infrastruktur dengan negara-negara lain di dunia. Di pasar AS, ketegangan makin, memuncak, dan sentimen makin menggerus. Hanya antara awal Februari hingga akhir April 2025, ekonomi AS menunjukkan tanda-tanda kerentanan. Setelah mencapai puncak sementara pada Januari, pasar saham AS merosot. S&P 500 turun lebih dari 14% dari Februari hingga April 2025, sementara Nasdaq yang lebih banyak dihuni saham teknologi turun 23% dalam periode yang sama. (Yetede)

Hampir sebulan ini dunia disibukkan oleh kebijakan tarif tinggi Presiden Donald Trump yang membawa dampak tidak saja pada rantai-pasok perdagangan dunia (global value chains-GVCs) di sektor barang dan jasa terkait, tetapi juga pada pasar modal, nilai tukar mata uang, lapangan kerja, dan bahkan hubungan baik di antar negara-negara yang memainkan peran penting dalam GVCs. Dalam menanggapi situasi yang terus berkembang dalam hitungan hari, bergantung bagaimana mood Presiden Trump, berbagai negara menunjukkan sikapnya baik secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok. Mereka yang bersuara membawakan suara kelompoknya antara lain adalah Uni Eropa, Mercado Comun del Sur (MERCONSUR) yang terdiri atas Argentina, Brazil Paraguay Bolivia, dan Venezuela, serta African Continental Free Trade (AfCFTA) dengan 43 negara anggota dan 11  negara penandatangan. Bahkan, apa yang dulu disebut-sebut sebagai the odd coalition ("koalisi ganjil") yakni China-Japan-Korea atau CJK, kini juga merapatkan barisan untuk menunjukkan sikap dan bertekad meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan ditengah ketidakpastian yang diciptakan oleh Presiden Trump. (Yetede)

Upaya diplomasi secara bilateral dinilai menjadi satu-satunya jalan yang bisa ditempuh oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk bernegosiasi dengan AS soal tarif bea masuk (BM) impor resiprokal. Ini sesuai dengan pendekatan bilteral yang juga dilakukan oleh Presiden AS Donald Trump dalam penetapan tarif ini terhadap negara-negara anggota Asean, tidak seperti pendekatan ke negara-negara Uni Eropa (UE).  Namun demikian, semua negara anggota Asean bisa membangun komunikasi dan bersepakat terlebih dulu, sebelum bertemu dan menandatangani kesepakatan dengan pemerintah Trump soal tarif resiprokal, sehingga tidak saling mencurigakan. Indonesia dan Malaysia yang sama-sama memiliki produk CPO misalnya, perlu membangun pemahaman dan kesepakatan terlebih dahulu. Negara-negara yang sebelumnya sepakat untuk tidak melakukan retalisasi dengan AS dinilai sebagai langkah positif. Sementara itu, sebagai kekuatan ekonomi tersebar di Asean, dengan kontribusi produk domestik bruto (PDB) sekitar 36,7% atau lebih dari sepertiga dari total PDB Asean, Indonesia harus menjadi motor penting bersama Malaysia-yang kini memegang chairmanship Asean- dalam membangun kolaborasi dan kerja sama Asean. Dalam mengadopsi negosiasi tarif secara bilteral dengan AS, negara-negara Asean perlu berkoordinasi dan bertukar informasi. (Yetede)

Delegasi Indonesia telah menandatangani kerangka kerja sama perundingan teknis dengan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) sebagai fase awal negosiasi terkait tambahan tarif bea masuk impor sebesar 32 % terhadap produk Indonesia, yang direncanakan mulai diberlakukan Gedung Putih pada Juli 2025. Pembahasan substansi teknis akan dilakukan antara delegasi Indonesia dan USTR dalam dua pekan ke depan, dengan target penyelesaian negosiasi 60 hari.

Hal itu disampaikan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara daring pada Jumat (25/4) waktu Jakarta. ”Dengan ditandatanganinya dokumen tersebut, secara resmi proses negosiasi tingkat teknis antara  Indonesia dan AS untuk membahas isu tarif impor dimulai. Targetnya, dalam 60 hari, Indonesia dengan AS akan menyelesaikan pembahasan,” ujar Airlangga.

USTR merupakan lembaga yang ditunjuk Pemerintah AS sebagai juru runding untuk melanjutkan negosiasi atau pembahasan mengenai tarif dengan sejumlah negara, termasuk Indonesia. Selain menggelar pertemuan intensif dengan USTR, delegasi Indonesia telah mengadakan pertemuan dan pembicaraan organisasi bilateral nonpemerintah United States-Indonesia Society (USINDO) dan Kamar Dagang AS (US Chamber of Commerce). ”Indonesia aktif dalam negosiasi ini dengan tujuan solusi yang saling menguntungkan dan reformasi sistem perdagangan global,” kata Airlangga. (Yoga)

AS selangkah lagi menjual paket persenjataan senilai 100 miliar USD kepada Arab Saudi. AS juga menawarkan pengembangan teknologi nuklir dengan syarat pengakuan Arab Saudi terhadap Israel. Dalam laporan Reuters, Kamis (24/4) Presiden AS Donald Trump menjelang kunjungannya ke Arab Saudi, yang diagendakan awal Mei, menawarkan penjualan senjata ke negara kaya minyak tersebut, yang ditengarai demi menghentikan kerja sama Arab Saudi dengan China dan Rusia. Sebelumnya, dalam laporan Newsweek, Selasa (15/4), disebutkan, proses negosiasi kerja sama pembangunan reaktor nuklir AS di Arab Saudi dan dibukanya investasi Arab Saudi di AS untuk sektor nuklir tengah dibahas pejabat kedua negara.

Sejumlah industri yang mendapat pesanan senjata dan perlengkapan pendukung di antaranya Lockheed Martin yang memasok pesawat angkut C–130 varian terbaru, termasuk rudal, dan radar. Seorang sumber mengatakan, pemasok lainnya adalah Perusahaan RTX (dulu Raytheon Technologies), Boeing Co, Northrop Grumman Corp, dan General Atomics. Tiga orang sumber yang dikutip Kantor Berita Reuters mengatakan, para eksekutif perusahaan senjata tersebut juga dikatakan ikut dalam delegasi Trump saat mengunjungi Arab Saudi. Sebagian dari kesepakatan tersebut diketahui merupakan kelanjutan dari proyek yang sudah berjalan, menurut dua orang sumber. (Yoga)

Presiden Amerika Serikat Donad Trump telah menandatangani perintah eksekutif untuk memulai praktik penambangan di laut dalam. Langkah ini bertujuan mematahkan posisi dominasi China dalam rantai  pasokan mineral yang penting. Tindakan sepihak itu juga dimaksudkan melawan pengaruh China yang semakin besar atas sumber daya mineral dasar laut, memperkuat kemitraan dengan para sekutu, dan memastikan bahwa perusahan-perusahaan AS berada dalam posisi tepat guna mendukung pihak-pihak yang berminat untuk mengembangkan mineral dasar laut secara bertangung jawab. Menurut laporan yang dilansir CNBC pada Jumat (25/4/2025), Pemerintah AS berusaha mempercepat penambangan mineral-mineral penting yang strategis, seperti nikel, tembaga, serta elemen-elemen logam jarang dari dasar laut diperairan AS dan internasional. "Amerika Serikat memiliki kepentingan keamanan nasional, juga ekonomi utama dalam ilmu pengeahuan dan teknologi laut dalam sumber daya mineral dasar laut," ujar Trump. Namun menurut para krtitikus, perintah eksekutif tersebut bertentangan dengan upaya global untuk mengadopsi peraturan, yang mengarahkan perintah Trump melakukan percepatan izin penambangan  berdasarkan Deep Seabed Hard Minerals Act of 1980 atau UU Mineral Keras Dasar Laut. (Yetede)

Presiden Amerika Serikat Donad Trump telah menandatangani perintah eksekutif untuk memulai praktik penambangan di laut dalam. Langkah ini bertujuan mematahkan posisi dominasi China dalam rantai  pasokan mineral yang penting. Tindakan sepihak itu juga dimaksudkan melawan pengaruh China yang semakin besar atas sumber daya mineral dasar laut, memperkuat kemitraan dengan para sekutu, dan memastikan bahwa perusahan-perusahaan AS berada dalam posisi tepat guna mendukung pihak-pihak yang berminat untuk mengembangkan mineral dasar laut secara bertangung jawab. Menurut laporan yang dilansir CNBC pada Jumat (25/4/2025), Pemerintah AS berusaha mempercepat penambangan mineral-mineral penting yang strategis, seperti nikel, tembaga, serta elemen-elemen logam jarang dari dasar laut diperairan AS dan internasional. "Amerika Serikat memiliki kepentingan keamanan nasional, juga ekonomi utama dalam ilmu pengeahuan dan teknologi laut dalam sumber daya mineral dasar laut," ujar Trump. Namun menurut para krtitikus, perintah eksekutif tersebut bertentangan dengan upaya global untuk mengadopsi peraturan, yang mengarahkan perintah Trump melakukan percepatan izin penambangan  berdasarkan Deep Seabed Hard Minerals Act of 1980 atau UU Mineral Keras Dasar Laut. (Yetede)

Sebanyak 12 negara bagian AS menggugat pemerintahan Presiden AS, Donald Trump di Pengadilan Perdagangan Internasional AS di New York. Dalam gugatan itu, kebijakan tarif Trump dinilai melanggar hukum dan mengacaukan perekonomian AS sehingga harus dihentikan. Presiden dikatakan tidak dapat memberlakukan tarif begitu saja tanpa persetujuan kongres. Ke-12 negara bagian itu adalah Oregon, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, New Mexico, New York, dan Vermont. California juga mengajukan gugatan serupa, pekan lalu. ”Skema tarif gila-gilaan Presiden Trump tidak hanya gegabah secara ekonomi, tetapi juga ilegal,” kata Jaksa Agung Arizona Kris Mayes, Rabu (23/4).

Dalam gugatannya, negara-negara bagian berpendapat bahwa hanya kongres yang berwenang mengenakan tarif. Presiden hanya dapat menerapkan UU Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional ketika keadaan darurat menimbulkan ”ancaman yang tidak biasa dan luar biasa” dari luar negeri. Trump tidak bisa sewenang-wenang mengenakan tarif dengan alasan ”tindakan darurat”. Jaksa Agung Connecticut, William Tong juga mengatakan, tarif Trump yang tidak sesuai dengan hukum dan kacau membuat warga Connecticut menderita. ”Kebijakan itu juga menjadi bencana bagi bisnis dan lapangan kerja di Connecticut,” ujarnya. Mereka meminta pengadilan menyatakan tarif itu ilegal. Gara-gara tarif Trump, pasar bergejolak. Trump mengenakan bea masuk tambahan sebesar 145 % terhadap China dan China membalas AS dengan menetapkan tarif 125 % terhadap barang-barang AS. (Yoga)

Kebijakan Presiden AS, Donald Trump untuk memotong dukungan dana ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebabkan lembaga ini defisit anggaran ratusan juta USD. Selain pemangkasan tenaga kerja, defisit anggaran ini juga menghambat upaya organisasi ini mengatasi berbagai masalah kesehatan global, seperti tuberkulosis, HIV, keluarga berencana, serta kesehatan ibu dan anak. ”Penurunan dana yang tiba-tiba telah menyebabkan kesenjangan gaji yang besar dan tidak ada pilihan selain mengurangi skala pekerjaan dan tenaga kerja kita,” kata Sekjen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus kepada negara-negara anggota, Selasa (22/4).

Sebelumnya, WHO telah bersiap menghadapi rencana penarikan penuh dukungan dana dari AS, yang sebelumnya merupakan donor terbesar. AS memberi WHO dukungan dana 1,3 miliar USD untuk anggaran 2022-2023, terutama melalui kontribusi sukarela proyek-proyek tertentu. Namun, AS tidak lagi membayar iurannya untuk tahun 2024 dan diperkirakan tidak akan membayar iurannya untuk tahun 2025. Hal ini membuat WHO mempersiapkan struktur baru, yang dipresentasikan Tedros kepada staf dan negara-negara anggota. ”Penolakan AS untuk membayar kontribusi untuk tahun 2024 dan 2025, dikombinasikan dengan pengurangan bantuan pembangunan resmi oleh beberapa negara lain, berarti kita menghadapi kesenjangan gaji untuk dua tahun, 2026-2027, dari 560 juta hingga 650 juta USD,” katanya.

WHO sejauh ini mempekerjakan lebih dari 8.000 orang di seluruh dunia. Namun, ia akan mengucapkan selamat tinggal kepada sejumlah besar kolega dan berjanji untuk melakukannya secara manusiawi. Tedros menegaskan, dampak paling signifikan kemungkinan akan terasa di kantor pusat organisasi di Geneva, Swiss. Kepemimpinan senior di kantor pusat dikurangi dari 12 menjadi tujuh. Jumlah departemen juga akan dikurangi lebih dari setengahnya, dari 76 menjadi 34. Beberapa kantor perwakilan di negara-negara kaya kemungkinan akan ditutup. ”Ini adalah keputusan yang sangat menyakitkan bagi kita semua,” kata Tedros. Tedros menambahkan, situasinya bisa lebih buruk. Oleh karena itu, diharapkan ada peningkatan biaya keanggotaan. (Yoga)

Sejumlah konsesi yang ditawarkan delegasi RI dalam negosiasi tarif dengan AS dikhawatirkan akan mematikan industri di dalam negeri. Salah satunya relaksasi TKDN. Beberapa asosiasi usaha dan pengamat khawatir, relaksasi regulasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tak hanya mengancam industri dalam negeri, tapi juga memicu hengkangnya industri yang sudah ada karena merasa diperlakukan tak setara (Kompas, 21/4/2025). TKDN, sebagai instrumen nontarif untuk melindungi industri dalam negeri, dipersoalkan AS karena dianggap membatasi akses perusahaan AS ke pasar Indonesia. Selain TKDN, pro-kontra juga terjadi pada rencana penghapusan kuota impor. Kebijakan liberalisasi impor dikhawatirkan membuat Indonesia dibanjiri barang impor, memukul petani lokal, dan mengancam swasembada pangan.

Kalangan pelaku usaha dan pengamat berharap, pemerintah tak terlalu gampang menyerah pada tekanan negara lain. Salah satu misi terpenting delegasi RI dalam negosiasi dengan AS adalah mendapatkan kesepakatan penurunan tarif resiprokal 32 % dari AS. Untuk melunakkan kubu AS, Indonesia menawarkan menambah volume impor dari AS, melonggarkan TKDN, menghapus kuota impor, dan memberi kemudahan bagi perusahaan AS yang investasi di Indonesia. Total ada 16 poin kebijakan Indonesia yang dinilai merugikan AS.

AS dengan daya tawar lebih kuat dipastikan akan mencoba memaksakan syarat-syarat yang paling menguntungkan bagi pihaknya. Pemerintah dihadapkan pada tantangan, bagaimana komitmen penurunan tarif resiprokal bisa dicapai, tanpa mencederai industri, pasar, dan ekonomi dalam negeri. Kebijakan tarif Trump menjadi momentum bagi Indonesia untuk membenahi iklim investasi, ekosistem kebijakan dan penguatan daya saing industri di dalam negeri, agar ke depan kita lebih resilien menghadapi kemungkinan perubahan kebijakan di negara mitra dagang dan rezim perdagangan global yang semakin tak ramah. (Yoga)