Perang tarif antara AS dan China kembali memanas dengan ancaman yang lebih sistemik dan berdampak luas ke negara-negara ketiga. Namun demikian, Indonesia tidak boleh menyikapi situasi ini dengan mentalis inferior, melainkan tampil sebagai negara berdaulat dan percaya diri, dengan tidak memilih antara AS atau China. Baik AS maupun China sama-sama mitra dagang utama, yang membuat posisi Indonesia memang cukup sulit. Data dari Kementerian Perdagangan untuk ekspor nonmigas Indonesia ke China relatif cukup tinggi dalam tiga tahun terakhir. Pada 2022, 2023, dan 2024, ekspor nonmigas Indonesia ke China masing-masing lebih dari US$ 60 miliar. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2024 menunjukkan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) dari China ke Indonesia sebesar US$8,1 miliar atau sekitar Rp136 triliun. Sementara AS  konsisten menjadi salah satu tujuan utama ekspor nonmigas Indonesia. Pada Oktober 2024 saja, ekspor nonmigas Indonesia ke AS mencapai US$ 2,34 miliar, menempatkannya sebagai tujuan  ekspor terbesar kedua setelah China. Sepanjang tahun 2024, AS menjadi penyumbang surplus terbesar neraca perdagangan Indonesia dengan nilai US$ 16,84 miliar. Secara umum, seraca perdagangan Indonesia terhadap AS selalu surplus selama sepuluh tahun terakhir, atau periode 2015 sampai 2024. (Yetede)

BI terus berkoordinasi dengan delegasi Pemerintah RI mengenai isu QRIS yang dianggap sebagai salah satu hambatan oleh Pemerintah AS. Pelaku industri sistem pembayaran di Indonesia mengklaim keberadaan QRIS tidak untuk menafikan aturan main internasional, tetapi mendorong perekonomian dan inklusi keuangan domestik. Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti menyatakan, BI telah berkomunikasi dengan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di Washington DC untuk bernegosiasi dengan Pemerintah AS terkait pengenaan tarif impor resiprokal AS atas produk Indonesia. Salah satu isu yang sedang dinegosiasikan adalah perihal QRIS. ”Kita lagi negosiasi. (Diskusi dengan Kemenko Perekonomian) sudah dilakukan. Semua sudah ada di sana (Kemenko Perekonomian),” katanya di Jakarta, Senin (21/4).

Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) menyoroti QRIS sebagai salah satu hambatan terkait layanan keuangan. Laporan tahunan Estimasi Perdagangan Nasional (National Trade Estimate/NTE) 2025 yang dirilis USTR menuding Peraturan BI No 21 Tahun 2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran minim melibatkan partisipasi dari perusahaan AS, termasuk penyedia pembayaran dan perbankan. Destry menjelaskan, kebijakan mengenai QRIS dan sistem pembayaran (fast payment) lainnya pada dasarnya berlandaskan kerja sama dengan negara lain. BI selaku otoritas tidak membeda-bedakan mitranya.

” Kalau AS siap, kita siap, kenapa tidak? Sampai kini, kartu kredit yang selalu diributkan, Visa-mastercard, masih yang dominan. Jadi, enggak ada masalah,” ujarnya. QRIS hingga Juni 2024 telah digunakan oleh 32,7 juta merchant dan 50,5 juta pengguna atau tumbuh 160,8 % secara tahunan. Dalam empat tahun, penggunaan QRIS telah mengakselerasi tingkat inklusi keuangan RI, dari 59,7 % pada 2019 menjadi 88,7 % pada 2024. QRIS tidak hanya berlaku dalam sistem pembayaran domestik, tetapi juga antar negara atau QRIS cross border. Sistem pembayaran yang diintegrasikan dengan transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) ini telah berlaku dengan Malaysia, Thailand, dan Singapura, serta akan menjajaki kerja sama dengan Korea, India, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. (Yoga)

Pemerintah menyatakan kebijakan tarif baru yang diterapkan AS terhadap produk asal Indonesia tidak akan memengaruhi target pertumbuhan ekspor Indonesia sebesar 7,1 % pada 2025. Berdasar data BPS, kinerja perdagangan Indonesia sepanjang 2024 meraih surplus 31,04 miliar USD dari akumulasi nilai ekspor sebesar 264,7 miliar USD, dikurangi volume impor tahunan sebesar 233,6 miliar USD. Awal tahun ini, Kemendag menargetkan kinerja ekspor pada 2025 akan tumbuh 7,1 % dari capaian akumulasi nilai ekspor sepanjang 2024. Artinya, akumulasi nilai ekspor sepanjang 2025 ditargetkan mencapai 283,5 miliar USD.

Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, Djatmiko Bris Witjaksono tidak memungkiri hasil simulasi internal menunjukkan implementasi tarif bea masuk Pemerintah AS berdampak pada penurunan kinerja ekspor ke negara adidaya tersebut. Namun, penurunan ini dapat terkompensasi dengan berbagai kesepakatan baru yang Indonesia jalin dengan negara mitra perdagangan di luar AS. Selain itu, sejumlah perjanjian dagang yang sudah lama diimplementasikan dengan negara mitra juga ada yang diperbarui untuk menopang pertumbuhan kinerja ekspor. ”Dengan adanya perjanjian perdagangan yang baru, kita harapkan target (pertumbuhan ekspor 7,1 % pada 2025) yang sudah ditetapkan bisa tercapai,” ujarnya dalam media briefing ”Kebijakan Tarif AS” di Jakarta, Senin (21/4). (Yoga)

Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso selaku salah satu anggota tim 7 untuk negosiasi di Washington DC pada Senin (21/4) pagi WIB, mengatakan, ada tiga pihak utama yang harus ditemui untuk melakukan negosiasi, yaitu USTR (United States Trade Representative), Mendag AS, dan Menkeu AS. Untuk urusan negosiasi perdagangan dan kerja sama internasional, termasuk tarif, tugasnya USTR. Untuk kebijakan besar soal perdagangan internasional, ada di Mendag AS. Dengan Kemenkeu AS karena tarif itu, berpengaruh ke pendapatan negara. Jadi harus berhubungan juga dengan menkeunya.

“Kami sebenarnya sangat optimistis. Artinya, pihak USTR kooperatif. Mendag AS, Howard Lutnick mengapresiasi Pak Airlangga (Menko Perekonomian) karena Indonesia sudah menyiapkan tawaran yang konkret. Angkanya ada. Yang beli siapa, yang jual siapa, komoditasnya apa, sudah lengkap semuanya. Sinyalnya sangat bagus, apalagi, di tingkat teknis karena yang akan bernegosiasi adalah tim yang sudah sering berhubungan dengan Tim Kemenko Perekonomian. Jadi, kami optimistis. Tapi, keputusan akhirnya berada di Presiden Trump. Ditengah-tengah itu, kami terjadwal bertemu dengan pihak-pihak swasta AS secara langsung, seperti asosiasi-asosiasi dan USINDO (United States-Indonesia Society). Semua ingin membantu kita, Pemerintah Indonesia, melakukan pendekatan dengan Pemerintah AS,” ujarnya.

Defisit perdagangan hanya 18 miliar USD. Ini bisa dikompensasi dari energi dan produk pertanian saja. Dari energi, kita bisa impor 15 miliar USD. Dari produk pertanian, bisa 3,5 miliar USD - 4,5 miliar USD. Kita akan bernegosiasi agar tarif bea masuk Indonesia lebih rendah dari sejumlah negara pesaing. Menurut Airlangga, 20 komoditas ekspor utama kita ke US harus turun atau lebih rendah tarifnya dari kompetitor. Begitu tarif untuk Indonesia lebih rendah ketimbang negara pesaing, otomatis ekspor akan bertambah ke US, yang berpotensi mendorong investasi dan kapasitas manufaktur. Meski dampaknya ke PDB tidak besar, hal ini tetap penting untuk menjaga keberlanjutan industri manufaktur. (Yoga)

Penerapan kebijakan tarif tinggi oleh Pemerintah AS di bawah Donald Trump melalui strategi "America First Trade Policy" memberikan pukulan langsung terhadap sektor ekspor unggulan Indonesia, khususnya perikanan. Meski implementasinya ditunda 90 hari untuk negosiasi, sinyal proteksionisme AS sangat jelas, termasuk tarif 32% untuk komoditas ekspor Indonesia seperti udang dan tuna.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyampaikan sejumlah keluhan terkait hambatan perdagangan dengan Indonesia, antara lain menyangkut bea cukai, kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), hak kekayaan intelektual, serta sistem pembayaran domestik seperti GPN dan QRIS. Laporan ini menjadi dasar potensi penetapan tarif atau tekanan dagang dari AS.

Respons cepat pemerintah Indonesia dalam menegosiasi tarif perdagangan bilateral dengan AS mencerminkan keseriusan menjaga akses ekspor nasional tetap kompetitif.  Hal ini menjadi katalis positif bagi pelaku pasar, khususnya pada sektor karya. Di sisi lain, potensi tercapainya kesepakatan dagang AS-China juga membuka ruang bagi perbaikan sentimen global, termasuk terhadap aliran modal asing ke emerging market seperti Indonesia. Indonesia menjadi negara keempat yang mendapat perhatian khusus dari AS, menyusul Vietnam, Jepang, dan Italia, sejak ketegangan perdagangan global mencuat pada Rabu (2/4/2025) lalu. Kedua belah pihak sepakat menargetkan penyelesaian negosiasi tarif dalam waktu 60 hari, dengan fokus pada pembangunan rantai pasok yang tangguh, penguatan kemitraan industri, serta penyusunan peta jalan perdagangan yanag saling menguntungkan. Dalam tim negosiasi Indonesia, terdapat empat tokoh utama yang semuanya berlatar pendidikan AS, yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Wharton School), Menlu Sugiono (Norwich University), Wamenkeu Thomas Djiwandono (John Hopkins), serta Wakil Ketua Dewan Energi Nasional Mari Elka Pangestu (PhD US Davis). Mereka telah melakukan pertemuan untuk negosiasi tarif dengan sejumlah pejabat tinggi AS, seperti Menlu Marco Rubio, Mendag Howard Lutnick, dan USTR Jamienson Greer. Pada pertemuan selanjutnya, para  delegasi RI ini akan bertemu Menteri Keuangan AS Scott Bessent. (Yetede)

Pemerintah menargetkan negosiasi penerapan tarif resiprokal AS dirampungkan dalam waktu 60 hari ke depan. Dalam perundingan tersebut, Indonesia menawarkan sejumlah jalan tengah agar terjadi hubungan perdagangan yang tidak memberatkan salah satu pihak. Salah satu poin baru adalah penambahan impor pangan dari AS demi menyimbangkan neraca perdagangan. Sebelumnya, hanya berniat meningkatkan impor energi dari AS. Masuknya pangan ke paket negosiasi dilakukan karena tarif resiprokal AS mengancam ekspor sektor padat karya, seperti tekstil dan alas kaki. Seperti diketahui, AS mengeluarkan tarif kebijakan BM impor baru kepada beberapa negara di dunia yan berlaku mulai 9 April 2025. Indonesia kena tarif BM sebesar 32% dari tadinya 10%.

Sementara itu, AS  mengenakan tarif BM ke Tiongkok sebesar total 54%, Uni Eropa 20%, Jepang 24%, Korea Selatan 25%, India 26%, sedangkan tarif dasar mencapai 10%. Perkembangan terbaru, AS menunda penerapan tarif hingga 90 hari, kecuali untuk China, yang kini kena tarif 245%. Sejumlah negara, termasuk Indonesia menempuh jalur negosiasi. Berdasarkan data BPS, ekspor Indonesia ke AS naik menjadi US$ 26 miliar tahun lalu dibandingkan 2023 sebesar US$ 23 miliar. Porsinya mencapai 10,5% dari total ekspor US$ 264 miliar. Adapaun impor asal AS naik menjadi US$ 9,4 miliar dari US$ 9,2 miliar. Dengan demikian, Indonesia mencetak surplus perdagangan US$ 16,6 miliar. (Yetede)

Kementerian Luar Negeri China mengatakan bahwa pemerintahannya akan mengabaikan permainan angka  tarif yang terus-menerus dilancarkan AS. Hal ini disampaikan pada Kamis (17/4/2025) menyusul pernyataan Gedung Putih yang  menguraikan tentang bagaimana China menghadapi pemberlakuan tarif balasan hingga 245 % oleh AS. Mengutip dokumen yang dirilis pada Selasa (15/4/2025), Gedung Putih mengatakan bahwa total bea masuk China termasuk tarif resiprokal terbaru mencapai sebesar 125%. Di mana pemberlakuan tarif 20% bertujuan mengatasi krisisi fentanil, dan penerapan besaran tarif sekitar 7,5% dan 100% ditujukan ke barang-barang tertentu guna mengatasi praktik-praktik perdagangan yang tidak adil. Minggu lalu, Pemerintah China sempat mengumumkan telah menghentikan aksi retaliasi tarif fan menyatakan penaikan berikutnya oleh AS akan dianggap sebagai lelucon yang tidak akan dihiraukan. Alih-alih terus berfokus pada tarif barang, China memilih menggunakan angkah-langkah lain, termasuk strategi menargetkan sektor jasa Amerika. Sementara Presiden Donald Trump sebagian berfokus dengan rencana tarif. Pemerintah China dilaporkan telah meluncurkan serangkaian tindakan pembatasan non-tarif, termasuk memperluas  kontrol ekspor mineral logam langka dan membuka perusahaan-perusahaan AS, seperti raksasa informasi DuPont dan perusahaan teknologi informasi Google. (Yetede)