;
Tags

Amerika Serikat

( 385 )

Tanpa Bantuan AS Tetap Mandiri

KT3 05 Feb 2025 Kompas
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengevaluasi bantuan luar negeri AS. Hal itu dikhawatirkan memicu kekacauan global bidang bantuan dan pembangunan. Pembekuan bantuan luar negeri AS diberlakukan agar sejalan dengan kebijakan luar negeri Trump yang mengutamakan kepentingan nasional dengan semangat kebangkitan kembali AS. Peninjauan ulang bantuan luar negeri AS akan berlangsung 90 hari (Kompas.id, 1 Februari 2025). Elon Musk, melalui X Space, Senin (3/2/2025), mengumumkan, Badan untuk Pembangunan Internasional AS (USAID) pun harus ditutup. Musk, orang terkaya di dunia versi majalah Forbes, ditunjuk Trump mengepalai Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE). Penutupan lembaga itu sebagai bagian pemotongan anggaran pemerintah. Sebagian besar karyawan diminta mengambil cuti tanpa batas. Ribuan kontraktor diputus, krisis keuangan, memberhentikan staf, dan menghadapi tagihan belum dibayar hingga jutaan dollar AS. 

Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa, AS menyumbang 42 persen bantuan global. Mengutip kantor berita Reuters, pada tahun fiskal 2023, misalnya, AS melalui USAID mengelola dana bantuan luar negeri senilai 72 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.177 triliun. Dana itu digunakan antara lain untuk mencari pengobatan HIV/AIDS, membersihkan daerah bekas konflik dari ranjau darat, memberdayakan petani dan buruh perkebunan, membiayai rumah sakit lapangan di berbagai negara, program kesehatan perempuan di area konflik, hingga antikorupsi. Pembekuan bantuan luar negeri AS memukul berbagai lembaga swadaya masyarakat dan negara penerima manfaat. Di Asia Tenggara, menurut The Guardian, bantuan AS dipakai untuk bantuan kemanusiaan bagi warga rentan terhadap bencana alam dan dukungan bagi aktivis prodemokrasi. Di Indonesia, USAID menyalurkan dana 153 juta dollar AS atau sekitar Rp 2,5 triliun pada 2023, antara lain untuk dukungan pemerintahan demokratis, antikorupsi, penanganan perubahan iklim, pendidikan, dan kesehatan, termasuk peluncuran mesin deteksi cepat tuberkulosis. 

Di Myanmar, pusat perawatan kesehatan yang melayani puluhan ribu pengungsi akibat konflik kudeta militer diperintahkan untuk ditutup pada akhir Januari lalu. Program kesehatan bagi pengidap HIV yang bergantung pada pendanaan AS dikurangi. Penghentian pendanaan juga mengancam keselamatan aktivis prodemokrasi di Myanmar. Selama ini banyak negara berkembang seperti Indonesia bergantung pada bantuan luar negeri AS dalam melaksanakan berbagai program karena keterbatasan kemampuan ekonomi. Jika kebijakan pembekuan bantuan luar negeri AS berlanjut, hal ini dikhawatirkan menghambat upaya pembangunan dan kemanusiaan di berbagai negara. Dampak jangka panjang pembekuan bantuan luar negeri AS mesti segera diantisipasi. Negara berkembang dituntut lebih mandiri dan fokus mengatasi problem mendasar yang selama ini penanganannya dibantu USAID, seperti sanitasi, air bersih, dan program kesehatan. (Yoga)

Presiden Amerika Serikat Donald Trump Mengevaluasi Bantuan Luar Negeri AS

KT3 05 Feb 2025 Kompas
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengevaluasi bantuan luar negeri AS. Hal itu dikhawatirkan memicu kekacauan global bidang bantuan dan pembangunan. Pembekuan bantuan luar negeri AS diberlakukan agar sejalan dengan kebijakan luar negeri Trump yang mengutamakan kepentingan nasional dengan semangat kebangkitan kembali AS. Peninjauan ulang bantuan luar negeri AS akan berlangsung 90 hari (Kompas.id, 1 Februari 2025). Elon Musk, melalui X Space, Senin (3/2/2025), mengumumkan, Badan untuk Pembangunan Internasional AS (USAID) pun harus ditutup.Musk, orang terkaya di dunia versi majalah Forbes, ditunjuk Trump mengepalai Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE). Penutupan lembaga itu sebagai bagian pemotongan anggaran pemerintah. Sebagian besar karyawan diminta mengambil cuti tanpa batas. Ribuan kontraktor diputus, krisis keuangan, memberhentikan staf, dan menghadapi tagihan belum dibayar hingga jutaan dollar AS.

Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa, AS menyumbang 42 persen bantuan global. Mengutip kantor berita Reuters, pada tahun fiskal 2023, misalnya, AS melalui USAID mengelola dana bantuan luar negeri senilai 72 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.177 triliun. Dana itu digunakan antara lain untuk mencari pengobatan HIV/AIDS, membersihkan daerah bekas konflik dari ranjau darat, memberdayakan petani dan buruh perkebunan, membiayai rumah sakit lapangan di berbagai negara, program kesehatan perempuan di area konflik, hingga antikorupsi. Pembekuan bantuan luar negeri AS memukul berbagai lembaga swadaya masyarakat dan negara penerima manfaat. Di Asia Tenggara, menurut The Guardian, bantuan AS dipakai untuk bantuan kemanusiaan bagi warga rentan terhadap bencana alam dan dukungan bagi aktivis prodemokrasi. Di Indonesia, USAID menyalurkan dana 153 juta dollar AS atau sekitar Rp 2,5 triliun pada 2023, antara lain untuk dukungan pemerintahan demokratis, antikorupsi, penanganan perubahan iklim, pendidikan, dan kesehatan, termasuk peluncuran mesin deteksi cepat tuberkulosis.

Di Myanmar, pusat perawatan kesehatan yang melayani puluhan ribu pengungsi akibat konflik kudeta militer diperintahkan untuk ditutup pada akhir Januari lalu. Program kesehatan bagi pengidap HIV yang bergantung pada pendanaan AS dikurangi. Penghentian pendanaan juga mengancam keselamatan aktivis prodemokrasi di Myanmar. Selama ini banyak negara berkembang seperti Indonesia bergantung pada bantuan luar negeri AS dalam melaksanakan berbagai program karena keterbatasan kemampuan ekonomi. Jika kebijakan pembekuan bantuan luar negeri AS berlanjut, hal ini dikhawatirkan menghambat upaya pembangunan dan kemanusiaan di berbagai negara. Dampak jangka panjang pembekuan bantuan luar negeriAS mesti segera diantisipasi. Negara berkembang dituntut lebih mandiri dan fokus mengatasi problem mendasar yang selama ini penanganannya dibantu USAID, seperti sanitasi, air bersih, dan program kesehatan. (Yoga)

China Balas Serangan Tarif AS Dengan Cara yang Sama

KT1 05 Feb 2025 Investor Daily (H)
Pemerintah China memberlakukan tarif retaliasi yang menyasar ke barang-barang impor Amerika Serikat (AS) pada Selasa (4/2/2025). Negeri Tirai bambu itu  juga memasukkan beberapa perusahaan  AS, termasuk Google, dalam status kemungkinan terkena sanksi sebagai bentuk respons terukur atas tarif impor yang dikenakan Presiden AS Donald Trump kepada China. Tindakan balasan terbatas China terhadap pengenaan tarif 10% oleh Trump makin memperkuat upaya para pembuat kebijakan China untuk mengajak Trump bernegosiasi, guna menghindari perang dagang  antara dua negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Berdasarkan proyeksi Capital Economics, tarif tambahan dari China akan berlaku untuk sekitar US$ 20 miliar impor tahunan. Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan US$ 450 miliar barang-barang China yan terkena tarif oleh Trump, yang mulai berlaku pada Selasa pukul 00.01 dini hari waktu AS. "Langkah-langkah ini cukup sederhana, setidaknya relatif terhadap langkah AS, dan telah dikalibrasi untuk mengirim pesan ke AS," ujar Julian Evans Pritchard, kepada China Economics, yang dilansir Reuters. (Yetede)

Warga AS Tersakiti dengan Kebijakan Trump soal Tarif

KT3 04 Feb 2025 Kompas

Tarif  baru bagi semua barang impor dari Kanada, Meksiko, dan China yang dikenakan  Amerika Serikat berlaku pada Selasa (4/2/2025). Presiden AS Donald Trump mengakui, rakyat AS akan merasakan ”sakit” dari kenaikan harga. ”Akankah ada rasa sakit? Ya, mungkin (dan mungkin juga tidak). Akan tetapi, kita akan membuat AS hebat kembali. Semua rasa sakit ini akan sepadan,” cuit Trump di akun pelantar Truth Social. Para pakar ekonomi di AS memperkirakan, untuk jangka pendek akan ada lonjakan harga barang. Padahal, salah sat alasan Trump memenangi pemilihan umum presiden, November 2024, adalah karena rakyat AS sudah muak dengan inflasi yang menyebabkan kenaikan harga barang sejak pandemi Covid-19. Koran The New York Times melaporkan, harga bahan makanan, kendaraan, barang elektronik, hingga bahan bakar minyak akan naik.

”Karena gabungan ketiga negara (yang menjadi sasaran kebijakan tarif Trump), akan sulit untuk menyusuri lorong toko kelontong dan tidak melihat semacam efek inflasi,” kata Jason Miller, profesor manajemen rantai pasok Universitas Negeri Michigan Harga avokad, tomat, dan stroberi berpotensi naik karena sebagian besar produk ini diimpor dari Meksiko. Pada 2023, hampir tiga perempat impor pertanian AS dari Meksiko terdiri dari sayur-sayuran, buah, minuman, dan minuman beralkohol sulingan. Toko kelontong akan kekurangan stok bahan makanan yang substansial dan berujung pada kenaikan harga. AS juga mengimpor berbagai produk pertanian dari Kanada, termasuk daging dan biji-bijian.

Kenaikan tarif berpotensi meningkatkan harga eceran daging sapi apabila toko-toko kelontong membebankan biaya tersebut kepada konsumen. Trump pada Rabu (1/1) mengumumkan kenaikan tarif 25 persen untuk semua barang impor dari Meksiko dan Kanada. Padahal, AS, Meksiko, dan Kanada terikat perjanjian perdagangan bebas negara-negara Amerika Utara (USMCA). Ia juga menambah tarif 10 persen kepada China. Walhasil, impor dari China kini terkena biaya tambahan sampai 60 persen. Pemberlakuan tarif itu memicu perang dagang. Ada beberapa alasan Trump melakukan itu. Pertama, ia kesal terhadap defisit neraca perdagangan. Meksiko mitra dagang nomor satu AS dan disusul Kanada. Kedua, Trump menyalahkan Meksiko dan Kanada karena membiarkan imigran gelap membanjiri AS. Menurut Trump, imigran adalah penyebab kejahatan, kemiskinan, dan kemerosotan AS. (Yoga)

Tamat Sudah Riwayat USAID di Tangan Elon Musk

KT3 04 Feb 2025 Kompas

Spekulasi publik selama beberapa hari terakhir terjawab dengan unggahan miliarder Elon Musk di X mengenai kelanjutan Badan untuk Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USAID. Lembaga itu akan ditutup sebagai bagian dari pemotongan anggaran pemerintah. Sebagian besar karyawannya sejak pekan lalu diminta untuk mengambil cuti tanpa batas. Hal itu diumumkan Musk di X Spaces, Senin (3/2/2025). Musk, orang terkaya di dunia versi majalah Forbes, ditunjuk Presiden AS Donald Trump untuk mengepalai Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE). ”Saya sudah berkali-kali rapat dengan Pak Presiden. Keputusannya, USAID memang harus ditutup,” kata Musk. Ketidakpastian nasib USAID bermula pada akhir Januari 2025 ketika Trump mengumumkan penangguhan operasional USAID untuk 90 hari ke depan. Alasannya, ia ingin mengkaji kembali kebijakan dan pelaksanaan USAID agar sesuai dengan semangat kebangkitan kembali AS (Make America Great Again/MAGA). Sesuai prinsip MAGA, kepentingan dalamnegeri AS menjadi prioritas sehingga segala dana ataupun bantuan ke luar negeri dikebelakangkan.

Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa, AS menyumbang 42 persen bantuan global. Jumlahnya pada 2024 setara dengan 13,9 miliar dollar AS. Dana ini dipakai mulai dari mencari pengobatan HIV/AIDS, membersihkan daerah bekas konflik dari ranjau darat, memberdayakan petani dan buruh perkebunan, hingga membiayai sejumlah rumah sakit lapangan di beberapa negara. Di Thailand, contohnya, USAID mendanai sejumlah kamp pengungsi untuk warga Myanmar. Terhitung ada 100.000 warga Myanmar yang melarikan diri dari negara mereka sejak junta militer melancarkan kudeta pada 2021. Kamp-kamp ini terpaksa ditutup karena bantuan dihentikan. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada 29 Januari 2025 mengeluarkan surat edaran mengenai jenis-jenis program bantuan luar negeri yang dikecualikan dari pembekuan. Secara total, nilai bantuan luar negeri AS yang dipermasalahkan oleh Trump mencapai 60 miliar dollar AS yang disalurkan melaluisejumlah lembaga global.

”Program-program bantuan obat-obatan, layanan kesehatan, pangan dan papan, serta logistik untuk membantu kelangsungan hidup manusia tidak masuk kategori yang ditangguhkan,” tulis Rubio dalam surat edaran yang dikutip harian Washington Post. Sebaliknya, program-program kesetaraan jender dan perlindungan ataupun pemberdayaan minoritas etnis dibekukan. Namun, surat edaran Rubio ternyata tidak membantu. Pada Minggu (2/2/2025), ketika Trump ditanya wartawan mengenai masa depan USAID, ia mengatakan, lembaga tersebut tidak sesuai semangat MAGA. Sejak Sabtu (1/2), situs resmi USAID tidak aktif. Bahkan, Direktur Eksekutif USAID Matt Hopson yang diangkat oleh Trump pun mengundurkan diri. Belum ada kejelasan mengenai nasib 10.000 pegawai USAID yang tersebar di seluruh dunia. Sejumlah pegawai di AS diminta untuk mengambil cuti tanpa batas sejak pekan lalu. Trump menginginkan USAID dilebur ke dalam Departemen Luar Negeri. Padahal, selama ini, USAID adalah lembaga pemerintah yang independen dan tidak berada di bawah kementerian mana pun. (Yoga)

Target Tarif Trump Selanjutnya: Uni Eropa

HR1 04 Feb 2025 Kontan
Presiden Donald Trump kembali mengancam akan menerapkan tarif impor terhadap Uni Eropa, dengan alasan defisit neraca dagang AS yang besar terhadap kawasan tersebut. Ia menegaskan bahwa Uni Eropa tidak membeli cukup produk AS, seperti mobil dan produk pertanian. Meskipun Trump belum menyebutkan kapan tarif ini akan diberlakukan, tarif terhadap China, Meksiko, dan Kanada dijadwalkan mulai berlaku pada 3 Februari 2025.

Kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak. Menteri Ekonomi Spanyol, Carlos Cuerpo, mendesak Uni Eropa untuk bersatu dalam merespons ancaman tarif dan melindungi kepentingan pebisnis di kawasan tersebut. Ia menegaskan bahwa Uni Eropa mendukung globalisasi pasar, tetapi tetap harus menjaga daya saing bisnis mereka.

Sementara itu, Gubernur Banque de France, Francois Villeroy de Galhau, yang juga anggota dewan European Central Bank (ECB), menilai tarif tinggi Trump dapat meningkatkan ketidakpastian ekonomi dan berpotensi merugikan semua pihak dalam perang dagang ini. Ia memperingatkan bahwa jika Uni Eropa terkena tarif, sektor otomotif bisa sangat terdampak.

Para ekonom memperkirakan bahwa tarif 25% terhadap barang impor dari Kanada dapat menyebabkan penurunan ekonomi negara tersebut hingga 2-4 poin persentase. Meskipun Uni Eropa mempertimbangkan tarif balasan, Villeroy menekankan pentingnya memperkuat ekonomi internal kawasan sebagai langkah utama dalam menghadapi kebijakan proteksionisme AS.

Ancaman tarif dari Trump semakin memperbesar risiko perang dagang global yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia dan memicu resesi global.

Kebijakan Menyulut Perang Dagang

KT1 04 Feb 2025 Investor Daily (H)

Kebijakan tarif Amerika terhadap Kanada, Meksiko, dan China  akan mulai berlaku pada Selasa, pukul 00.01 dini hari waktu setempat. Kebijakan Presiden AS Donald Trumph yang memberlakukan tarif 25% atas Kanada dan Meksiko, serta tarif 10%  terhadap China tersebut diprediksi akan memperlambat pertumbuhan global, sekaligus mendongkrak harga-harga yang lebih tinggi bagi warga Amerika. Indonesia bisa mencari peluang dari kondisi tersebut untuk memperluas pasar ekspor untuk mencari peluang  dari kondisi tersebut untuk memperluas pasar ekpor dan menarik investasi serta mempekuat diplomasi dagang, meningkat daya saing industri, dan memanfaatkan insentif perdagangan seperti Generalized System of Preferences (GSP). Namun peluang,  itu tampaknya sempit.

Berbagai kendala dan tantangan di dalam negeri masih membayangi iklim investasi dan perdagangan Indonesia. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyarankan  agar pemerintah proaktif melakukan pendekatan-pendekatan bilateral yang dibutuhkan agar Indonesia tidak mengalami penyempitan akses pasar eskpor AS. "Justru kalau bisa Indonesia melobi agar menjadi rekan dagang preferensial bagi AS,"ucap dia.  Dia menyebutkan, perang dagang bukan hal baru, karena sudah terjadi sejak 2018 hingga saat ini. Jadi kebijakan Trump baru-baru ini hanya mengakselerasi tren fragmentasi perdagangan global yang sudah terjadi sejak 2018. (Yetede)

Harga Mahal Kebijakan Tarif Trump Kian Terbuka

KT3 03 Feb 2025 Kompas
Risiko perang dagang global yang dipicu kebijakan tarif Trump kian terbuka. Dampak katastropis perang dagang ini bisa membahayakan perdagangan dan ekonomi dunia. Berbagai lembaga mengingatkan harga mahal yang harus dibayar akibat kebijakan proteksionis perekonomian terbesar dunia itu. Semua akan ikut menanggung dan negara berkembang paling dirugikan. Perang tarif juga bisa mengubah lanskap geopolitik dan geoekonomi global, membuat dunia semakin tidak ramah dan penuh ketidakpastian. Ibarat ”pendekar mabuk”, Trump, ”Si Tariff Man”, yang menyebut ”tarif” sebagai ”kata terindah dalam kamus”, menyebar ancaman tarif ke segala penjuru dengan beragam alasan. Targetnya bukan hanya China sebagai kompetitor strategis, melainkan juga semua negara di mana AS mengalami defisit perdagangan. Modusnya bukan hanya tarif retaliasi terhadap mitra dagang yang dianggap menerapkan praktik perdagangan tidak fair, Trump juga merencanakan blanket tariff atau tarif universal 10 persen pada semua produk impor dari semua negara. 

Bahkan, Trump merencanakan tarif resiprokal terhadap semua negara dengan mengenakan tarif pada produk impor dari suatu negara sebesar tarif yang dikenai negara itu ke produk impor dari AS. Trump juga menyasar sektor-sektor tertentu dan negara-negara tertentu. Termasuk mengulang lagi ancaman tarif 100 persen pada BRICS yang manuver dedolarisasinya dianggap mengancam hegemoni dollar AS. Tujuan kebijakan tarif Trump bukan lagi hanya untuk mengatasi defisit perdagangan AS, mendapatkan akses pasar lebih besar, atau melindungi industri/ekonomi dalam negeri. Tarif juga menjadi langkah koersif Trump untuk mengatasi isu politik domestikAS, seperti imigran gelap dan perdagangan ilegal narkoba, serta sebagai alat untuk memaksa mitra dagang menegosiasikan ulang kesepakatan dagang yang sudah ada. Sejumlah mitra dagang sudah mengancam akan membalas. Dengan ”lumpuhnya” mekanisme penyelesaian sengketa di WTO, aksitarif Trump bisa memicu aksi retaliasi yang sifatnya unilateral dari mitra dagang. IMF, UNCTAD, dan WTO mengingatkan dampak katastropis perang dagang skala global  pada rantai pasok dan perekonomian global. 

Niscaya, semua harus ikut menanggung akibatnya, termasuk konsumen AS. Negara berkembang jadi pihak paling dirugikan karena tanpa kekuatan tawar memadai secara bilateral. Bagi AS, langkah Trump bisa menjadi bumerang karena kian memacu orang beralih dari dollar AS atau memilih berdagang dengan negara non-AS sehingga kebijakan tarif justru bisa kontraproduktif bagi ambisi Trump membawa America great again. Kebijakan proteksionis AS (sebagai pionir liberalisasi perdagangan global) menggambarkan rasa insecure dan keterancaman AS oleh kekuatan ekonomi baru, terutama China. BRICS+ juga kian jauh menyalip G7, di mana AS berada. Artinya, tarif mungkin bukan langkah terakhir Trump. Dominasi dollar AS selama ini memberi pengaruh geopolitik kuat pada AS, tetapi juga sering mendestabilisasi ekonomi global. Kecenderungan AS menggunakan kekuatan mata uangnya sebagai senjata membuat banyak negara ingin mengurangi ketergantungan terlalu besar pada dollar AS yang toksik. (Yoga)

Program USAID di Indonesia dan Asia Terdampak

KT3 03 Feb 2025 Kompas
Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberlakukan pembekuan aliran bantuan luar negeri AS secara besar-besaran ke seluruh dunia. Kebijakan ini menimbulkan kebingungan dan kekacauan global, termasuk negara-negara penerima di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah AS sedang meninjau ulang untuk memastikan bantuan luar negeri AS selaras dengan kebijakan luar negeri Trump yang mengutamakan kepentingan nasional AS. Peninjauan berlangsung 90 hari. Mengutip Reuters, AS sejauh ini merupakan donor terbesar di dunia. Pada tahun fiskal 2023, misalnya, AS melalui Lembaga Pembangunan Internasional AS (USAID) menggelontorkan bantuan luar negeri senilai 72 miliar dollar AS (Rp 1.177 triliun) ke seluruh dunia. Di antaranya adalah program kesehatan perempuan di zona konflik, penanganan HIV/AIDS, keamanan energi, hingga upaya antikorupsi. AP pada Sabtu (1/2/2025) melaporkan, puluhan pejabat senior di badan pengelola bantuan kemanusiaan AS ke luar negeri telah diberhentikan. Pada saat sama, ribuan kontraktor juga diputus.

Senator Demokrat Chris Murphy, Jumat (31/1), memperingatkan Trump atas upayanya menghilangkan USAID sebagai badan independen. Dia berpendapat Trump tidak berwenang untuk membubarkan badan tersebut. Berdasarkan laporan The Guardian, bantuan luar negeri AS di Asia Tenggara ditujukan untuk program bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang paling rentan terhadap bencana alam. Program lain adalah dukungan bagi aktivis prodemokrasi yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk berkampanye melawan rezim represif. Sejauh ini, belum jelas seberapa besar pembekuan aliran dana luar negeri AS ke Asia Tenggara dan apa dampak jangka panjangnya ke kawasan. Namun, sumber The Guardian menyebutkan, khusus program penyelamatan nyawa di wilayah Asia Tenggara mulai dikurangi. Bantuan ke Indonesia Di Indonesia, USAID menyalurkan 153 juta dollarAS (Rp 2,5 triliun) untuk proyek-proyek Indonesia pada 2023. Proyek ini, antara lain, mencakup dukungan pemerintahan demokratis, antikorupsi, penanganan perubahan iklim dan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, serta kesehatan.

Selama beberapa tahun terakhir, USAID mendukung peluncuran mesin yang dengan cepat mengidentifikasi tuberkulosis dan pengobatan. USAID juga bermitra dengan sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Indonesia untuk melatih orang-orang dalam kesiapsiagaan bencana. Kabar yang berkembang, ada pembatalan perekrutan posisi kontraktor (personal service contractor/PSC) USAID di Indonesia. Per 24 Januari 2025, penawaran beberapa posisi PSC dibatalkan. Tak disebutkan kapan posisi itu akan dibuka lagi. Di Myanmar, pusat perawatan kesehatan yang melayani puluhan ribu pengungsi akibat konflik kudeta militer sejak 2021 diperintahkan untuk ditutup, Jumat (31/1). Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan, bantuan kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa akan dikecualikan dari pembekuan tersebut. Namun, sejumlah pasien di pusat perawatan kesehatan disepanjang perbatasan Myanmar-Thailand yang didanai Komite Penyelamatan Internasional dengan dukungan dana AS telah dipulangkan. (Yoga)

Ekonomi China dan AS Tumbuh, Eropa Masih Terpuruk

HR1 01 Feb 2025 Kontan
Pertumbuhan ekonomi global pada kuartal IV 2024 menunjukkan hasil yang beragam. Amerika Serikat (AS) dan China masih mencatatkan pertumbuhan yang solid, sementara Uni Eropa mengalami stagnasi akibat krisis politik di Jerman dan Prancis.

Menurut laporan Bloomberg, PDB AS tumbuh 2,3% secara tahunan, didorong oleh belanja konsumen yang meningkat 4,2% year on year (yoy). Hal ini menunjukkan ketahanan ekonomi AS meskipun inflasi masih tinggi dan biaya pinjaman mahal. The Fed pun tetap berhati-hati dalam memangkas suku bunga.

Sementara itu, PDB China tumbuh 5,4%, lebih tinggi dari kuartal sebelumnya yang 4,5%. Meski sesuai target pemerintah, ekonomi China masih menghadapi tantangan besar, terutama dari ancaman tarif baru yang akan diberlakukan oleh pemerintahan Donald Trump. Hal ini berpotensi memperlambat ekspor China di tengah krisis properti yang belum pulih.

Di sisi lain, PDB Uni Eropa stagnan, dengan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2024 hanya 0,7%, menurut laporan Eurostat. Krisis politik di Jerman dan Prancis menurunkan kepercayaan bisnis dan konsumen, sementara sektor manufaktur Jerman melemah. Italia dan Austria juga mengalami stagnasi. Untuk merespons situasi ini, Bank Sentral Eropa (ECB) menurunkan suku bunga deposito sebesar 25 basis poin menjadi 2,75% guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Meskipun AS dan China masih tumbuh cukup kuat, tantangan global seperti kebijakan proteksionis, inflasi, serta ketidakpastian politik di Eropa berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia pada 2025.