Labirin | News & Update

;

Amerika Serikat

( 385 )

Trust Isu Trump ”Effect” dan Trump ”Mistake”

KT3 30 Jan 2025 Kompas (H)

Kembalinya Donald Trump ke kursi kepresidenan Amerika Serikat telah memunculkan kontroversi baru di berbagai bidang. Trump 2.0 diperkirakan tidak hanya membuat kebijakan yang aneh, tetapi juga anti-globalisasi dan anti-liberalisme. Garis kebijakan kontroversial yang diungkapkan selama kampanye dan setelah dilantik itu tidak hanya terkait sektor politik, ekonomi, sosial, ataupun kebijakan luar negeri, tetapi juga kebijakan di pasar keuangan. Para investor menunggu dengan harap-harap cemas kebijakan seperti apa yang akan muncul pada kepemimpinan kedua Trump kali ini. Kebijakan ekstrem berbasis nasionalisme lewat slogan ”America First” memang menjadi tumpuan warga AS untuk bisa kembali makmur dan tetap menjadi negara adidaya. Namun, kebijakan seperti ini juga akan mengubah tatanan global di hampir segala bidang.

Politik luar negeri Meski sudah bisa ditebak sebelumnya, kebijakan Trump 2.0 itu memunculkan situasi yang sangat sulit diprediksi (unpredictable). The Guardian (19/1/2025) mengingatkan, dunia boleh berharap ada kebijakan yang positif, tetapi juga harus bersiap-siap menghadapi kebijakan terburuk sekalipun. Sebelumnya, jajak pendapat The New York Times, Februari 2018, pernah menempatkan Trump, yang baru setahun menjabat, di peringkat kelima terbawah di antara para presiden AS yang pernah menjabat. Di bidang politik luar negeri, ide gila yang mencuat dari Trump, pertama, adalah menjadikan Kanada dan Greenland (wilayah semi-otonom Denmark) negara bagian AS. Pemikiran ini menimbulkan kekhawatiran sekaligus membahayakan kekompakan di Aliansi Pertahanan Atlantik Utara (NATO) mengingat ketiganya anggota NATO. Kedua, mundurnya AS dari Perjanjian Paris (Paris Agreement).

Keluarnya AS dari kesepakatan tersebut akan membahayakan pembiayaan dan pendanaan untuk mendukung ekonomi hijau di negara-negara berkembang. Publik global melihat AS sudah tidak peduli lagi dengan upaya bersama menanggulangi risiko perubahan iklim yang semakin meningkat. Ketiga, penarikan diri AS dari keanggotaan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Langkah ini dianggap para pengamat sebagai sebuah ”strategic mistake”. Selama ini AS menjadi donatur terbesar WHO dan donasi itu sangat membantu WHO dalam mengatasi pandemi global dan menyediakan sarana kesehatan di negara berkembang. Ekonomi dan perdagangan Trump dan para pendukungnya selalu mengglorifikasi kesuksesan Trump dalam menjalankan roda ekonomi domestik. Padahal, pertumbuhan ekonomi rata-rata AS selama Trump berkuasa pada periode pertama hanya 2,3 persen dan pada era Joe Biden 2,2 persen. (Yoga)

Ekonomi

Kebijakan Energi Trump dan Peluang Indonesia Penghasil Komoditas Fosil

KT1 30 Jan 2025 Investor Daily (H)

Sejumlah kebijakan Presiden Amrika Serikat Donald Trump di sektor energi diprediksi bisa menguntungkan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil komoditas fosil, khususnya batu bara. Namun, keputusan AS yang memilih keluar dari Kesepakatan Paris (Paris Agreement) tidak akan mengubah komitmen Indonesia yang akan mencapai karbon netral pada 2060. Donald Trump secara tegas mendukung kebijakan optimalisasi produksi minyak dan gas AS sejak masa kampanye. Dengan semboyan "drill, baby drill", AS akan memperluas secara besar-besaran pengeboran minyak dunia. Pasalnya, dengan produksi minyak AS yang meningkat maka suplai minyak dunia akan bertambah. Tercatat produksi minyak AS saat ini mencapai sekitar 18 juta barel per hari pada Oktober 2024. AS menyumbangkan 20% dari produksi minyak mentah global, menjadikannya negara penghasil minyak terbesar dunia. Trump juga menyebutkan batu bara sebagai sumber energi penting bagi Amerika dan mengusulkan membangun pembangkit listrik baru yang dapat menggunakan sebagai cadangan energi, terutama untuk memenuhi kebutuhan listrik. Trump mengklaim AS memiliki cadangan batu bata tersbesar di dunia yang dapat diandalkan jika terjadi gangguan pasokan gas dan minyak (Yetede)

Ekonomi

Dampak Trump terhadap Rupiah dan Pasar Modal

HR1 30 Jan 2025 Bisnis Indonesia

Pasar modal Indonesia memulai tahun 2025 dengan kinerja yang sangat positif, tercermin dari kenaikan IHSG lebih dari 2% dan IDX30 yang naik 2,5% year-to-date (YtD). Selain itu, indeks saham dan reksa dana yang mayoritas konstituennya adalah emiten perbankan juga menunjukkan kinerja yang solid, dengan reksa dana indeks seperti IDX Pefindo Prime Bank dan IDX Pefindo I-Grade masing-masing mengalami kenaikan sekitar 3% YtD.

Kinerja positif ini didukung oleh beberapa faktor eksternal dan domestik. Faktor eksternal seperti penurunan yield US Treasury dan pelemahan dolar AS, serta faktor domestik berupa kebijakan Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga acuan, turut mendukung likuiditas pasar keuangan Indonesia. Kebijakan tersebut juga menguntungkan saham-saham perbankan yang undervalued, seperti Bank BNI dan BRI.

Pasar obligasi dan pasar uang juga menunjukkan kinerja yang baik, dengan reksa dana pasar uang mencatatkan hasil positif sekitar 0,45%—0,50% YtD dan reksa dana pendapatan tetap dengan durasi pendek mencatatkan kinerja positif sekitar 0,5%—0,8% YtD.

Dengan valuasi pasar yang rendah, rasio price to earnings (P/E) yang berada di bawah rata-rata historis, dan dividend yield yang relatif tinggi, prospek pasar saham Indonesia di tahun 2025 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Potensi return IHSG diperkirakan mencapai 13%—18% dengan estimasi pertumbuhan laba bersih sekitar 8%. Selain itu, imbal hasil dari instrumen pendapatan tetap dan pasar uang juga diperkirakan akan memberikan potensi keuntungan yang baik.

Secara keseluruhan, kinerja investasi di pasar modal Indonesia pada awal tahun 2025 memperlihatkan prospek yang menjanjikan, meskipun investor perlu memperhatikan strategi investasi yang tepat dan memperhitungkan risiko serta imbal hasil yang dapat dicapai dalam jangka panjang.

Ekonomi

Siapa Saja Pemain Global yang Mengincar TikTok?

HR1 25 Jan 2025 Kontan

TikTok menghadapi ancaman larangan operasi di Amerika Serikat (AS) kecuali ByteDance Ltd. sebagai pemiliknya menjual sahamnya dalam waktu dua bulan. Meskipun banyak pihak yang berminat membeli, ByteDance masih enggan melepas TikTok.

Beberapa tokoh dan perusahaan ternama telah menyatakan minat mereka, termasuk Frank McCourt, Kevin O’Leary, dan MrBeast (Jimmy Donaldson), yang saat ini sedang berdiskusi dengan grup investasi. Elon Musk dan Larry Ellison, yang merupakan pilihan Donald Trump, juga disebut sebagai calon pembeli potensial.

Selain individu, perusahaan besar seperti Meta (pemilik Facebook dan Instagram), Google (pemilik YouTube), Amazon, Microsoft, dan Netflix juga dikabarkan tertarik. Namun, Meta dan Google kemungkinan akan menghadapi hambatan regulasi terkait persaingan usaha.

Situasi ini mengingatkan pada upaya serupa empat tahun lalu, ketika Oracle hampir membeli TikTok. Kini, dengan dukungan Trump, Oracle kembali masuk dalam daftar calon pembeli yang berpotensi mengamankan keberlangsungan TikTok di AS.

Ekonomi

Hari Ke-1 Trump Memimpin AS, Deportasi hingga Keluar dari WHO

KT3 22 Jan 2025 Kompas (H)

Begitu dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat, Senin (20/1/2025) waktu setempat atau Selasa (21/1/2025) dini hari WIB, Donald Trump langsung sibuk. Ia memanfaatkan jeda waktu antara setelah upacara pelantikan dirinya dan menjelang pesta perayaan pelantikan dengan mengumumkan 200 perintah eksekutif. Perintah itu di antaranya mendeportasi imigran dan mengeluarkan AS dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sementara itu, ucapan selamat dan harapan akan terjalinnya kerja sama yang lebih baik dengan AS pun mengalir dari para pemimpin dunia setelah Trump dilantik sebagai Presiden ke-47 AS. Ucapan selamat itu, di antaranya, dari Presiden Prabowo Subianto. Melalui sejumlah akun media sosialnya, Selasa sore, Prabowo mengucapkan selamat untuk Trump atas pelantikan Trump. Ia pun menegaskan, Indonesia berkomitmen untuk terus membangun dan meningkatkan kerja sama dengan Amerika Serikat.

”Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama erat dengan Amerika Serikat serta untuk memperkuat kerja sama strategis jangka panjang demi keuntungan bersama kedua negara,” kata Prabowo. Dalam dan luar negeri Perintah eksekutif merupakan hak prerogatif presiden. Perintah initidak sepenuhnya bisa terwujud apabila tidak disetujui DPR. Meski demikian, Trump mengumumkan ada 200 perintah eksekutif yang merupakan janji-janjinya di kampanye pemilihan presiden. Perintah pertama yang langsung dikeluarkan Trump ialah mendeportasi imigran. Ia menyatakan keadaan darurat di perbatasan selatan, yaitu perbatasan AS dengan Meksiko. Di sana, mengantre puluhan ribu orang dari negara-negara di Amerika Latin dan Karibia yang berharap bisa mendapat suaka politik di AS. ”Saya akan melanjutkan pembangunan tembok di sepanjang perbatasan dan mengerahkan pasukan ke selatan untuk mencegah invasi dari pa

ra imigran gelap,” ujar Trump. Bagian dari aturan anti-imigran Trump ialah menghentikan pemberian kewarganegaraan kepada anak-anak imigran gelap yang lahir di AS. Trump juga menyatakan semua kartel narkoba sebagai organisasi teroris yang mengancam keamanan nasional. Ia mengacu pada Undang-Undang Musuh Asing 1789. Aparat penegak hukum di tingkat federal dan negara bagian akan diturunkan untuk membasmi kartel narkoba dan geng bersenjata. Trump juga menandatangani perintah eksekutif untuk menggali Bumi demi mencari bahan bakar fosil. Dalam hal ini, ia terkenal dengan motonya, drill, baby drill atau secara lepas bisa diartikan ”galiterus, Sayang”. Ia memercayai, keputusan ini bermuara pada kedaulatan energi AS yang membantu menurunkan inflasi. Pada aspek politik, Trump mengampuni 1.600 orang yang ditangkap aparat penegak hukum akibat menyerang Gedung Capitol di Washington DC pada 20 Januari 2020. Ketika itu, Trump tidak menerima dirinya kalah pemilu dari Joe Biden. (Yoga)

Ekonomi

Amerika Serikat Keluar dari Keanggotaan WHO

KT3 22 Jan 2025 Kompas

Amerika Serikat menyatakan menarik diri dari keanggotaan Organisasi Kesehatan Dunia. Hal tersebut disampaikan lewat pernyataan resmi Gedung Putih pada Senin (20/1/2025) waktu setempat. Dengan keluarnya AS sebagai anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sejumlah antisipasi perlu disiapkan untuk mengatasi dampak yang bisa terjadi terhadap sistem kesehatan global. Di antaranya pada pendanaan dan anggaran WHO yang dinilai terdampak keputusan tersebut. Dalam pernyataannya, Gedung Putih menyampaikan alasan keluarnya Amerika Serikat dari keanggotaan WHO, salah satunya karena WHO tak mampu menunjukkan sikap independen dari pengaruh politik tak pantas negara-negara anggotanya. Selain itu, WHO juga meminta pembayaran amat memberatkan bagi AS, yang dinilai tidak proporsional dengan jumlah yang diberikan negara lain.

”China, dengan populasi 1,4 miliar jiwa atau 300 persen dari populasi Amerika Serikat, memberikan kontribusi hampir 90 persen lebih sedikit (daripada AS) kepada WHO,” demikian tertulis dalam pernyataan itu. Dengan keputusan tersebut, Presiden AS Donald Trump meminta Menteri Luar Negeri dan Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran AS menghentikan sementara transfer dana, dukungan, ataupun sumber daya Pemerintah Amerika Serikat ke WHO di masa mendatang. Sumber daya manusia terkait Pemerintah AS yang saat ini bekerja dengan WHO juga diminta untuk kembali. Selama penarikan diri berlangsung, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat akan menghentikan negosiasi Perjanjian Pandemi WHO dan Amendemen Peraturan Kesehatan Internasional. Dengan demikian, perjanjian dan amendemen tersebut tidak akan memiliki kekuatan mengikat bagi AS.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Pascasarjana Universitas Yarsi yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Tjandra Yoga Aditama, menyampaikan, implementasi dan eksekusi keputusan tersebut perlu ditunggu lebih dahulu. Menurut Tjandra, jika peraturan sebelumnya tidak berubah, proses untuk keluar dari keanggotaan WHO bisa membutuhkan waktu hingga satu tahun. Meski demikian, sejumlah hal perlu diantisipasi, terutama yang terkait dengan sistem kesehatan global. Jumlah penduduk Amerika Serikat yang besar tentu akan berdampak pada kesehatan global dengan mobilitas yang cukup tinggi ke sejumlah negara di dunia. Selain itu, menurut Tjandra, kapasitas Amerika Serikat di bidang kesehatan dengan pusat kajian kesehatan global, seperti Centers of Diseases Control and Prevention (CDC) dan National nstitute of Health (NIH), bisa berpengaruh pada sistem kesehatan global. Hal itu juga terkait kapasitas sumber daya manusia yang saat ini aktif bekerja bagi WHO yang jumlahnya banyak. (Yoga)

Ekonomi

Trump Bisa Memicu Perang Dagang Jilid II

KT1 22 Jan 2025 Investor Daily (H)

Donald Trump diprediksi terus merilis kebijakan kontroversial di periode kedua sebagai presiden Amerika Serikat (AS) dengan intensitas lebih tinggi ketimbang sebelumnya. Hal ini harus diwaspadai pemerintah, terutama kebijakan Amerika First Trump yan dikhawatirkan memicu perang dagang jilid II. Trump memang tidak menerapkan tarif bea masuk (BM) besar ke negara yang dianggap lawan, seperti China, Meksiko, dan Kanada dalam pidato pelatikannya, Senin (20/1/2025). Namun, usai acara pelantikan, Trump berniat mengenakan tarif BM sebesar 25% ke Meksiko dan Kanada, dua negara yang dianggap bertanggung jawab terjadap banjirnya imigran dan narkoba di AS, mulai 1 Fabruari 2025. Ke depan, tindakan serupa berpotensi dilakukan terjadap China, rival ekonomi AS di dunia, yang bisa menyulut perang dagang jilid II. Perang ini bakal meluas jika Trump menaikkan tarif BM impor dari negara-negara Uni Eropa. Ketika hal itu terjadi, dolar AS dan imbal hasil (yield) obligasi AS tenor 10 tahun bakal menguat. Dana-dana panas di pasar negara berkembang bakal kembali ke AS, membuat pasar saham, obligasi, hingga mata uang negara terpuruk. (Yetede)

Ekonomi

Pengaruh Trump pada Stabilitas Pasar Keuangan

HR1 22 Jan 2025 Kontan (H)

Donald Trump resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) ke-47 pada 20 Januari, menandai kali keduanya memegang tampuk kekuasaan. Pada hari pertama menjabat, Trump langsung menerbitkan sejumlah perintah eksekutif, termasuk membatalkan 78 kebijakan era Presiden Joe Biden. Ia juga mengumumkan kebijakan ekonomi kontroversial, seperti tarif impor global 10%, tarif 60% untuk produk asal China, dan tambahan 25% untuk produk Kanada dan Meksiko. Kebijakan ini memperpanjang perang dagang AS-China serta mengguncang pasar global, termasuk anjloknya indeks saham Shanghai dan melemahnya mata uang Kanada serta Meksiko.

Alwi Assegaf, dari Trijaya Pratama Futures, menyebutkan kebijakan Trump dapat memperpanjang pelemahan mata uang global akibat kekhawatiran pasar. Namun, Indonesia relatif lebih stabil. Oktavianus Audi, VP Marketing Kiwoom Sekuritas, mengatakan bahwa kebijakan Trump tidak berdampak langsung ke Indonesia, dengan penguatan IHSG lebih didorong oleh keputusan Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan.

Sementara itu, Adityo Nugroho, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, menilai kepemimpinan Trump akan memperkuat dolar AS. Hal ini berisiko memicu capital outflow dari Indonesia, dengan dana asing mengalir kembali ke AS untuk mencari imbal hasil lebih tinggi. Di sisi lain, IHSG tetap menguat sebesar 1,44% sepanjang tahun berjalan hingga 21 Januari 2025, mencerminkan optimisme domestik.

Ekonomi

Sektor Saham Menjadi Pilihan Bagi Kebijakan Trump

HR1 21 Jan 2025 Bisnis Indonesia

Pelantikan Donald Trump sebagai Presiden AS ke-60 pada Senin, 20 Januari 2025, diprediksi akan membawa dampak signifikan terhadap pasar saham global, termasuk Indonesia. Meskipun pasar Indonesia sempat mengalami volatilitas pasca pemilu AS dan aksi jual investor asing yang menekan indeks harga saham gabungan (IHSG) Indonesia, IHSG menunjukkan pemulihan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan ini sebagian besar dipengaruhi oleh keputusan mengejutkan Bank Indonesia yang memangkas suku bunga acuan.

Menurut berbagai analis, pelantikan Trump kemungkinan akan berdampak pada berbagai sektor saham di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fath Aliansyah dari Maybank Sekuritas menyatakan bahwa pasar Indonesia sudah terpengaruh oleh efek Trump, terutama dalam bentuk penguatan indeks dolar AS (DXY). Sektor perbankan, yang sensitif terhadap perubahan suku bunga, diperkirakan akan mengalami dampak positif jika dana asing kembali masuk.

Felix Darmawan dari Panin Sekuritas menyarankan bahwa kebijakan Trump yang berfokus pada peningkatan belanja domestik atau perdagangan internasional bisa memberi dampak pada sektor ritel Indonesia, meski lebih terkait dengan faktor eksternal seperti nilai tukar atau tarif impor. Sebaliknya, penurunan suku bunga Bank Indonesia dapat mendorong sektor ritel, dengan meningkatnya daya beli konsumen.

Di sisi lain, Reza Fahmi dari Henan Putihrai Asset Management (HPAM) memperkirakan bahwa sektor infrastruktur, media, dan properti akan mendapat sentimen positif dari kebijakan Trump yang mendukung pembangunan dan investasi. Angga Septianus dari Indo Premier Sekuritas dan Abdul Azis Setyo Wibowo dari Kiwoom Sekuritas Indonesia juga melihat potensi keuntungan bagi sektor energi, terutama energi fosil dan minyak dan gas, sebagai dampak positif dari kebijakan Trump.

Namun, sejumlah analis, termasuk Abdul Azis, menyarankan untuk "wait and see" menjelang pelantikan Trump, mengingat ada potensi volatilitas pasar dan ketidakpastian yang menyertainya. Reaksi pasar terhadap pidato kebijakan Trump pasca pelantikan akan menjadi kunci bagi pergerakan saham dan obligasi di Indonesia.

Ekonomi

Belajar dari Insiden Kebakaran di LA

HR1 21 Jan 2025 Bisnis Indonesia

Dalam waktu kurang dari lima pekan, Amerika Serikat (AS) memberikan dua pesan penting yang mengingatkan tentang vitalnya asuransi dan manajemen risiko. Pertama, tragedi pembunuhan Brian Thompson, CEO United Healthcare, oleh Luigi Mangione di luar Hotel Hilton Manhattan pada 4 Desember 2024, yang diduga berkaitan dengan kebencian terhadap industri asuransi. Kedua, kebakaran hutan besar yang melanda Los Angeles sejak Januari 2025, yang menyebabkan kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai US$150 miliar (sekitar Rp2.430 triliun). Kerugian ini mencakup yang diasuransikan dan yang tidak, memperburuk tantangan yang dihadapi industri asuransi yang sudah bergumul dengan meningkatnya frekuensi bencana alam.

Kerugian besar ini memberi pelajaran penting tentang perlunya sistem asuransi bencana yang lebih baik, seperti yang sudah diterapkan di beberapa negara lain, misalnya Jepang dan Selandia Baru, yang menggabungkan peran serta pemerintah dalam asuransi bencana melalui pola Public-Private Partnership (PPP). Namun, di Indonesia, meski risiko bencana alam tinggi, termasuk kebakaran hutan dan lahan yang seringkali diperburuk oleh fenomena El Nino, program asuransi bencana wajib belum terwujud secara maksimal.

Penting bagi pemerintah untuk segera mewujudkan program asuransi wajib, seperti yang diamanatkan dalam UU No. 40/2014 tentang Perasuransian, khususnya untuk bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Program ini akan mengurangi kerugian ekonomi akibat bencana yang selama ini belum sepenuhnya dapat ditanggung oleh industri asuransi.