Labirin | News & Update

;

Amerika Serikat

( 385 )

Trump Kembali? BRICS, Energi, dan Dampak Global

HR1 20 Jan 2025 Bisnis Indonesia

Kembalinya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada periode 2025-2029 dapat membawa dinamika baru dalam geopolitik dan geoekonomi global. Dengan semboyan Make America Great Again, kebijakan proteksionisme dan fokus domestik Trump 2.0 berpotensi memperkuat dominasi energi fosil, termasuk meningkatkan produksi minyak dan gas AS serta agresifitas dalam ekspor LNG. Hal ini dapat memperlambat transisi global menuju energi terbarukan, yang berimplikasi pada pasar energi global, termasuk Indonesia, yang dapat meningkatkan kerjasama dalam teknologi pengendalian emisi dengan AS.

Dari sisi geopolitik, kebijakan Trump 2.0 yang cenderung proteksionis berpotensi memperlemah komitmen AS terhadap perjanjian internasional dan forum multilateral, memberi peluang bagi BRICS untuk memperluas pengaruhnya. BRICS, yang terdiri dari negara-negara berkembang seperti Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, semakin vokal dalam menggagas tatanan ekonomi yang lebih multipolar, termasuk tantangan terhadap dominasi dolar AS dalam transaksi global.

Dari perspektif geoekonomi, meskipun negara-negara G7 masih menguasai pangsa PDB global yang lebih besar, BRICS memiliki populasi yang jauh lebih besar dan potensi untuk menjadi kekuatan ekonomi global. Indonesia, yang baru bergabung dengan BRICS, harus berhati-hati dalam mengelola hubungan dengan AS, terutama dalam sektor perdagangan dan investasi, untuk meminimalkan dampak negatif. Indonesia dapat memanfaatkan potensi ekspor energi fosil, seperti batu bara dan gas, namun harus memperhatikan transisi energi yang matang dan bertahap.

Secara keseluruhan, Indonesia perlu mengambil sikap strategis dan pragmatis untuk menjaga keseimbangan hubungan dengan kedua kekuatan besar, AS dan BRICS, demi kepentingan nasional yang lebih besar.

Ekonomi

Penutupan TikTok di AS

KT3 20 Jan 2025 Kompas

Penutupan aplikasi Tiktok di Amerika Serikat memiliki beberapa alasan. Akan tetapi, langkah ini berpotensi menjadi alasan pembatasan ruang siber. Aplikasi Tiktok menuju saat-saat terakhir di Amerika Serikat sebelum mereka dihapus dari berbagai pelantar pengunduhan. Pada Sabtu (18/1/2025) malam waktu setempat atau Minggu (19/1) pagi WIB, Tiktok telah memberi tahu para penggunanya bahwa Tiktok tidak lagi akan bisa digunakan untuk sementara waktu mulai Minggu waktu setempat. Laman media The Information melaporkan, para pengambil kebijakan pada Oracle, pengelola komputasi awan untuk operasional data Tiktok di AS, telah memerintahkan para staf mereka untuk segera mempersiapkan penutupan peladen (server) data Tiktok di AS mulai Sabtu pukul 21.00 waktu setempat atau Minggu pukul 09.00 WIB (Kompas.id, 19/1/2025). Sejak awal pengusulan undang-undang yang menyebabkan penutupan Tiktok, Pemerintah Amerika Serikat selalu beralasan soal ancaman keamanan nasional.

Mereka khawatir penggunaan aplikasi asal China secara luas akan mengancam keamanan nasional mereka. Mereka tidak bisa mengendalikan pengambilan dan pengelolaan data yang dilakukan oleh Tik-tok. Saat itu pilihannya adalah Tiktok ditutup atau melakukan divestasi alias penjualan sebagian saham ke entitas bisnis Amerika Serikat. Akhirnya Tiktok memilih menutup usahanya di negara itu. Kasus ini, lepas dari kemungkinan Tiktok bisa beroperasi lagi di Amerika Serikat setelah Donald Trump kembali memimpin, bisa memberi sinyal dan memicu negara lain dalam memberlakukan perusahaan teknologi di ruang siber. Apalagi, selama ini kalangan pengamat politik telah melihat posisi perusahaan teknologi yang makin lebih tinggi dibandingkan dengan negara.

Oleh karena itu, penutupan Tiktok ini bisa menjadi contoh bagi negara lain untuk melakukan langkah yang sama ketika mereka melihat kehadiran platform media sosial bisa menjadi ancaman nasional. Apakah dari kasus ini akan muncul kecenderungan pembatasan di ruang siber? Sangat mungkin. Apalagi, banyak negara juga sudah melarang penggunaan sejumlah media sosial, baik secara penuh maupun parsial. China sendiri melalui World Internet Conference berusaha mengajak sejumlah negara untuk menyusun kedaulatan siber. Prinsip mereka adalah ruang siber tidak bisa dibiarkan bebas dan tanpa kendali karena perusahaan teknologi melalui berbagai platform telah menjadi aktor dalam politik sebuah negara. Dua kemungkinan yang terjadi, pemimpin yang otoriter akan memanfaatkan atau membajak peluang ini dengan mematikan ruang siber untuk kepentingan mereka, tetapi di sisi lain kecenderungan pembatasan cepat atau lambat akan terjadi. (Yoga)

Ekonomi

Amerika Serikat Mengumumkan Revisi Peraturan Soal Perdagangan Semikonduktor

KT3 17 Jan 2025 Kompas

Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengumumkan revisi peraturan soal perdagangan semikonduktor. Tujuannya, membatasi kemampuan China mengembangkan teknologi komputasi terbaru, termasuk akal imitasi (AI) untuk militer. Biro Keamanan dan Industri (BIS) pada Departemen Perdagangan AS mengungkap revisi itu pada Rabu (15/1/2025) siang waktu Washington DC. Selain pembaruan kendali ekspor, ada juga pendaftaran perusahaan Singapura di daftar sanksi. Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo mengatakan, pembaruan itu menutup celah China dan pihak lain menghindari sanksi serta melemahkan kepentingan nasional AS. ”Kami akan terus menjaga keamanan nasional dengan membatasi akses pada semikonduktor mutakhir, menegakkan aturan secara agresif, dan secara aktif mengenali ancaman baru,” ujarnya. Direktur BIS Depdag AS Alan F Estevez mengatakan, AS berusaha mencegah penyalahgunaan teknologi AS pada keperluan sipil dan militerChina.

”Dengan meningkatkan syarat uji tuntas, kami meminta pabrik ikut bertanggung jawab untuk memastikan produk mereka dialihkan ke lembaga yang dibatasi,” ujarnya. Dengan aturan baru, pabrik hingga perusahaan distribusi harus mengurus lebih banyak izin jika mau mengekspor semikonduktor berteknologi tertentu. Izin lebih mudah jika memenuhi tiga syarat. Pertama, ekspor ditujukan untuk semikonduktor yang teruji berkinerja di bawah ambang batas. Kedua, semikonduktor tidak akan dirakit menjadi cip oleh perusahaan-perusahaan di lokasi terlarang. Ketiga, perakitan dilakukan oleh lembaga teruji dan memastikan cip tidak akan berubah fungsi. ”Kendali ini dibuat untuk memitigasi upaya China mendapatkan semikonduktor berteknologi termutakhir yang memungkinkan pengembangan dan produksi, seperti penggunaan AI dalam militer.

Kemampuan tercanggih AI dimungkinkan oleh komputer super dan dibuat dengan semikonduktor termutakhir, menghadirkan ancaman keamanan nasional AS,” demikian pernyataan BIS Depdag AS. AI dalam militer bisa membuat proses pembidikan target lebih presisi. AI juga membantu mempercepat proses perencanaan dan pengambilan keputusan dengan menganalisis mahadata. ”Kemampuan ini juga mungkin digunakan dalam adaptasi perang elektronika, radar, pengacakan, dan mendukung pengenalan wajah sasaran,” lanjut pernyataan BIS. Aturan baru juga mengharuskan pabrik semikonduktor melaporkan transaksi dengan perusahaan baru. Pelaporan diperlukan jika perusahaan dicurigai akan menjual lagi produknya ke China. AS terus menambah daftar perusahaanyang dibatasi aksesnya pada semikonduktor berteknologi paling baru.Pekan ini, ada 16 perusahaan dan lembaga masuk daftar itu. Sebagian perusahaan itu ada di Singapura. (Yoga)

Ekonomi

Ekspor Cip Ancam 120 Negara Mengikuti Aturan AS

KT3 15 Jan 2025 Kompas

Serikat terus berupaya mengembalikan kejayaan sebagai pemimpin industri cip dan semikonduktor. Menjelang hari-hari terakhir pemerintahannya, Presiden Joe Biden mengusulkan kerangka kerja baru tentang ekspor cip canggih untuk pengembangan kecerdasan artifisial. Jika aturan itu berlaku, 120 negara bisa merugi. Kerangka kerja baru tersebut menetapkan, akses cip untuk sekitar 20 negara sekutu dan mitra utama tidak akan dibatasi. Negara-negara itu, antara lain, Australia, Belgia, Kanada, Denmark, Perancis, Jepang, Belanda, Korea Selatan, dan Inggris. Taiwan masuk dalam kelompok itu. Beberapa negara lain akan menghadapi pembatasan pada cip yang dapat diimpor. Meski target dari ketentuan itu adalah China, kebijakan itu menimbulkan kekhawatiran pada pelaku industri dan pejabat Uni Eropa. Penyebabnya, tidak semua anggota UE mendapat akses. Negara lain yang terancam memperoleh akses terbatas pada cip, antara lain, Meksiko, Portugal, Israel, dan Swiss.

”Jika China, dan bukan AS, yang menentukan masa depan kecerdasan artifisial atau AI di planet ini, saya rasa taruhannya sangat besar,” kata Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan, Senin (13/1/2025). Ia menekankan, kerangka kerja itu akan memastikan aspek AI termutakhir berkembang di AS dan sekutu ketimbang di negara-negara lain. Dengan demikian, negara di luar sekutu dapat membeli hingga 50.000 pemrosesan grafis per negara. Di samping itu, ada kesepakatan antarpemerintah untuk menaikkan batas pembelian sampai 100.000 unit apabila tujuan energi terbarukan dan keamanan teknologi negara itu selaras dengan kepentingan Washington. Lembaga di negara tertentu boleh mengajukan status hukum yang memungkinkan pembelian hingga 320.000 pemrosesan grafis canggih selama dua tahun. Namun, akan ada batasan seberapa banyak kapasitas komputasi AI yang bisa ditempatkan di luar negeri oleh perusahaan dan lembaga lain.

Di samping itu, pesanan cip komputer yang setara dengan 1.700 pemrosesan grafis canggih tidak memerlukan lisensi impor atau masuk hitungan batas cip nasional di antara standar lain yang ditetapkan oleh kerangka kerja tersebut. Pengecualian ini bisa membantu memenuhi kebutuhan universitas dan lembaga medis, bukan pusat data Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo mengatakan, sangat penting untuk mempertahankan kepemimpinan AS dalam bidang AI dan pengembangan cip komputer terkait AI. Teknologi AI yang berkembang pesat memungkinkan komputer menulis novel, membuat terobosan penelitian ilmiah, mengotomatisasi kendaraan, serta mendorong transformasi ekonomi dan peperangan. ”Usulan kerangka kerja tersebut dirancang untuk menjaga teknologi AI yang paling canggih dan memastikannya terhindar dari tangan musuh, tetapi juga memungkinkan penyebaran dan pembagian manfaat yang luas dengan negara-negara mitra,” kata Raimondo. (Yoga)

Ekonomi

Ragam Kebijakan Trump dan Dampaknya

HR1 15 Jan 2025 Bisnis Indonesia

Pelantikan Donald J. Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) pekan depan akan membawa konsekuensi besar bagi politik dan ekonomi global. Salah satu kebijakan yang dijanjikan Trump adalah penerapan tarif impor yang lebih ketat, termasuk tarif 10% untuk barang impor secara umum dan 60% untuk barang asal China, yang dapat memicu ketegangan perdagangan dan berpotensi menyebabkan perang tarif. Kebijakan ini dapat mengguncang stabilitas ekonomi dunia yang sudah rapuh.

Indonesia harus mewaspadai dampak dari kebijakan tersebut, terutama karena pemerintah Indonesia memiliki target pertumbuhan ekonomi yang ambisius, yakni 6% pada dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, keterbatasan opsi fiskal dan moneter menghadapkan Indonesia pada tantangan berat. Kementerian Keuangan kesulitan memberikan insentif karena fokus pada peningkatan penerimaan pajak, sementara Bank Indonesia (BI) juga sulit menurunkan suku bunga acuan untuk mengamankan nilai rupiah yang melemah.

Di tengah tantangan ini, kolaborasi antara pemangku kebijakan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Indonesia perlu mengambil langkah antisipatif jangka panjang, memperkuat partisipasi dalam organisasi ekonomi dunia, serta menciptakan strategi untuk menarik lebih banyak investasi asing. Bank Indonesia pun harus mengoptimalkan kebijakan makroprudensial untuk menopang perekonomian, meskipun ruang kebijakan moneter terbatas.

Ekonomi

Trump Tetap Jalankan Taktik Tarif

KT3 10 Dec 2024 Kompas

Presiden terpilih AS Donald Trump mengatakan siap menaikkan tarif, menghentikan perang Ukraina, dan mengeluarkan AS dari keanggotaan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Hal itu diutarakan Trump dalam wawancara eksklusif dengan stasiun televisi NBC yang disiarkan pada Minggu (8/12) malam waktu setempat atau Senin (9/12) WIB. Saat wawancara disiarkan, Trump sedang berada di Paris, Perancis, untuk menghadiri pembukaan kembali Katedral Notre Dame. Di Perancis, ia juga bertemu dan berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. ”Tarif itu akan membuat kita kaya,” kata Trump dalam wawancara dengan NBC. Begitu dilantik pada 20 Januari 2025, ia langsung menetapkan tambahan tarif 25 % untuk semua produk impor dari Kanada dan Meksiko, dua negara tetangga yang berbatasan langsung dengan AS.

Ia juga akan menetapkan kenaikan tarif menjadi 60 % untuk semua produk China. Adapun negara-negara anggota kelompok ekonomi BRICS akan dihantam tarif 100 % gara-gara mereka berniat dedolarisasi. Trump menuturkan, ia tidak memercayai ramalan para ekonom bahwa kenaikan tarif berdampak pada inflasi. Pada akhirnya, rakyat AS yang menanggung biaya kenaikan tarif karena harga barang-barang pasti ikut meroket. Mayoritas produk dalam negeri AS pun sekarang dibuat dengan bahan baku impor. Meskipun begitu, ketika ditanya oleh pewawancara alasan keyakinan Trump bahwa tarif tak berimbas pada harga barang, ia berkelit. ”Saya tidak bisa menjanjikan dan menjamin apa pun. Hari esok tidak ada yang tahu,” katanya. (Yoga)

Ekonomi

Alarm bagi RI dan ASEAN akibat kebijakan Tarif Trump

KT3 09 Dec 2024 Kompas

Pada 20 Januari, dunia akan menyaksikan kembalinya Donald Trump di pucuk kekuasaan AS, yang disebut laporan akhir tahun majalah The Economist dalam edisi ”The World Ahead 2025”, adalah satu dari tiga faktor yang akan menentukan wajah tahun 2025. Dua faktor lain adalah teknologi dan ketidakpastian yang radikal. Agenda utama Trump yang dicermati para pemimpin dunia adalah penerapan tarif sebagai salah satu kebijakannya di bidang ekonomi. Pada 25 November 2024, melalui unggahan di media sosial miliknya, Truth Social, Trump sudah menabuh genderang tarif pada dua negara tetangganya, Kanada dan Meksiko. Ia juga menyasar China. Kepada Kanada dan Meksiko, kelak pada hari pertama menjabat, Trump akan memberlakukan tarif 25 % atas barang impor dari dua negara itu. Kepada China, ada tarif tambahan 10 %.

Sepekan kemudian, juga melalui Truth Social, sembilan negara anggota BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afsel, Mesir, Etiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab) sasarannya. Jika melemahkan USD melalui dedolarisasi, negara-negara itu akan digebuk Trump dengan tarif 100 %. ”Jika tarif mencapai level tersebut (100 %) anda tidak bisa berdagang. Dengan biaya dua kali lipat untuk memperdagangkan barang-barang Anda, secara ekonomis hal itu tidak bisa dilakukan,” ujar Wendy Cutler, Wapres Asia Society Policy Institute (ASPI), dalam Program Tur Reporter AS-ASEAN, yang diikuti Kompas, di Washington DC, AS, awal November 2024. Indonesia telah menyatakan minat bergabung BRICS. Malaysia bahkan sudah mengajukan permohonan masuk perkumpulan itu bersama Turki dan Azerbaijan. Peringatan Trump, tentu perlu diwaspadai Indonesia. Selain gertakan melalui media sosial, Trump selama kampanye telah menekankan bakal menetapkan tarif hingga 20 % atas semua barang impor dari seluruh dunia dan hingga 60 % atau lebih barang impor dari China.

Dalam laporan terkini, Desember 2024, lembaga Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) memperingatkan kemungkinan terjadi disrupsi dalam rantai pasok global akibat perang tarif yang ditabuh Trump. ”Ekonomi ASEAN bisa mengalami disrupsi jangka pendek yang, menurut proyeksi para ahli ekonomi, bisa memangkas pertumbuhan kawasan hingga 0,5 % pada 2025 akibat kebijakan tarif Trump,” tulis Shay Wester, Direktur Urusan Ekonomi Asia pada ASPI, dalam analisisnya di Channel News Asia pada 21 November. Cutler menyebut Indonesia punya modal penting. ”Indonesia adalah tempat banyak mineral penting dan bahan metal penting lainnya. Ini area yang kami (di AS) ingin kurangi ketergantungan pada China,” katanya. (Yoga)

Ekonomi

Dampak Kemenangan Trump dan Bagi Perekonomian Indonesia Kedepan

KT1 07 Dec 2024 Tempo

DONALD Trump sudah dipastikan memenangi pemilihan Presiden Amerika Serikat. Terpilihnya kembali Trump ini sudah barang tentu akan sangat mempengaruhi ekonomi dunia ke depan. Apalagi Trump kelihatannya akan mengedepankan misi efisiensi ekonomi domestik di pemerintahannya.Kebijakan itu bakal berdampak pada perekonomian, mengingat Amerika Serikat merupakan negara dengan ekonomi terbesar di dunia, dengan produk domestik bruto (PDB) sebesar US$ 27,4 triliun dan PDB per kapita US$ 82 ribu. Sebagai perbandingan, negara raksasa ekonomi lainnya, Tiongkok, memiliki PDB sebesar US$ 17,8 triliun dengan PDB per kapita US$ 12.600. Sedangkan Indonesia baru memiliki PDB sebesar US$ 1,4 triliun dengan PDB per kapita US$ 4.900.

Langkah efisiensi Trump ini mirip kebijakan Executive Order 12291 oleh Presiden Ronald Reagan dari Partai Republik, yang menjabat sejak 20 Januari 1981 hingga 20 Januari 1989. Dalam kebijakan ini, Reagan meminta jajarannya melengkapi setiap kebijakan dengan analisis dampak kebijakan (regulatory impact assessment). Sementara itu, Trump akan membentuk departemen khusus, yakni Departemen Efisiensi Pemerintahan (Department of Government Efficiency), untuk menjaga agar tidak ada kebijakan yang membebani aktivitas ekonomi dalam negeri. Trump menunjuk dua pendukung dekatnya, yakni pengusaha sekaligus orang terkaya di dunia, Elon Musk, dan pengusaha bioteknologi sukses Vivek Ramaswamy, untuk memimpin departemen ini menjalankan reformasi kebijakan.

Sejarah menunjukkan, pada periode Ronald Reagan, ekonomi dunia memasuki era reformasi kebijakan di mana deregulasi dan debirokratisasi dilakukan untuk mendorong efisiensi ekonomi. Bukan hanya di Amerika Serikat, Inggris dengan Perdana Menteri Margaret Thatcher juga berfokus pada reformasi kebijakan untuk efisiensi ekonomi. Pemikiran ekonom Milton Friedman mendasari reformasi kebijakan ini. Kini Amerika Serikat kembali fokus dengan reformasi kebijakan dalam negeri dan menjadi sinyal bagi negara-negara yang mengharapkan investasi asing agar berfokus pada reformasi kebijakan dalam negeri. Salah satu indikator efisiensi ekonomi negara adalah incremental capital output ratio atau (ICOR). Indikator ini menunjukkan berapa banyak modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan kenaikan output sebesar satu unit. Artinya, makin rendah ICOR, makin efisien pula investasi, sehingga makin tinggi pertumbuhan ekonomi. (Yetede)

Ekonomi

Untuk pertama kalinya Bitcoin Tembus 100.000 Dollar AS

KT3 06 Dec 2024 Kompas (H)

Untuk pertama kalinya, aset kripto Bitcoin menembus 100.000 dollar AS, Kamis (5/12). Catatan rekor ini tak lepas dari kemudahan transaksi Bitcoin berkat bertambahnya korporasi yang mengadopsi pemanfaatan aset kripto dan makin banyak pemerintah yang dipersepsikan akan cenderung pro aset kripto, termasuk AS di era Donald Trump nanti. Harga Bitcoin berhasil melampaui rekor tertinggi sepanjang masa menjelang tengah hari WIB pada Kamis. Hingga pukul 19.00, harga Bitcoin melonjak 4 % secara harian ke 102.646 USD atau Rp 1,63 miliar. Mike Novogratz, pendiri dan CEO perusahaan kripto AS Galaxy Digital, dikutip dari Reuters, berpendapat, momentum nilai Bitcoin menembus 100.000 USD didorong adopsi institusional, kemajuan dalam tokenisasi dan pembayaran, serta jalur regulasi yang lebih jelas.

Ini terjadi meski dalam 16 tahun umurnya, Bitcoin menjadi bahan kontroversi di dunia keuangan. Regulasi terkait aset kripto ini, antara lain, dirasakan semakin jelas di AS. Optimisme akan regulasi yang lebih baik dari Pemerintah AS ini terjadi menyusul kemenangan Donald Trump dalam pemilihan November 2024. Nilai Bitcoin meningkat lebih dari dua kali lipat tahun ini dan naik 45 % dalam empat minggu sejak kemenangan Trump pada pemilihan umum presiden AS 2024. Pelaku pasar pun telah menyaksikan banyaknya anggota parlemen pro kripto yang terpilih menjadi anggota Kongres. Pasar kini menanti janji Trump untuk menjadikan AS sebagai ”Ibu Kota Kripto di planet ini”. (Yoga)

Ekonomi

Ancaman Tarif 100 Persen pada BRICS oleh Trump

KT3 02 Dec 2024 Kompas

Presiden terpilih AS, Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif 100 % pada negara-negara yang tergabung dalam aliansi BRICS jika mereka melemahkan dollar AS. Peringatan ini perlu diwaspadai Indonesia yang secara resmi telah mengajukan ketertarikan untuk bergabung dengan BRICS. Ancaman Trump ditujukan kepada sembilan negara anggota BRICS, yakni Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Etiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Turki, Azerbaijan, dan Malaysia telah mengajukan permohonan menjadi anggota. Sejumlah negara lain juga telah menyatakan minatnya bergabung, termasuk Indonesia.

Trump menuntut komitmen BRICS untuk tidak menciptakan mata uang BRICS baru atau mendukung mata uang lain sebagai pengganti dollar AS. ”Tidak ada peluang bahwa BRICS akan menggantikan dollar AS dalam perdagangan internasional dan negara mana pun yang mencoba harus mengucapkan selamat tinggal kepada Amerika,” tulis Trump di platform media sosialnya, Truth Social, Sabtu (30/11) waktu setempat atau Minggu (1/12) WIB. Pernyataan terbaru Trump itu muncul sebagai respons atas hasil pertemuan puncak BRICS di Kazan, Rusia, Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, dibahas peningkatan transaksi non-dollar dan penguatan mata uang lokal. Kelompok BRICS telah berkembang secara signifikan sejak didirikan pada tahun 2009.

Semula, anggotanya hanya Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Kini, negara anggotanya meluas dengan bergabungnya Iran, Mesir, Etiopia, dan Uni Emirat Arab. Pertemuan puncak KTT BRICS di Kazan, Oktober lalu, menghasilkan deklarasi bersama yang mendorong terciptanya sistem pembayaran baru yang akan menawarkan alternatif bagi jaringan pengiriman pesan bank global, SWIFT. Penggunaan mata uang BRICS dan jaringan perbankan di luar sistem berdenominasi dollar AS dapat memungkinkan negara-negara anggota seperti Rusia, China, dan Iran untuk menghindari sanksi Barat. Namun, peluang mata uang baru mungkin tipis karena perbedaan ekonomi dan geopolitik aliansi tersebut. (Yoga)