JAKARTA,ID- Pemerintah memangkas target platform Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2023 menjadi Rp297 triliun dari target sebelumnya yang sebesar Rp450 triliun. Pemangkasan hingga 34% atau Rp153 triliun itu dilatarbelakangi  oleh masalah ketercukupan anggaran subsidi bunga  marjin KUR periode 2023 setelah realisasi  selama semester I-2023 naik signifikan. "Memperhatikan dinamikan penyaluran KUR pada semenster I, perlu adanya penyesuaian target  penyaluran KUR 2023. Dengan tetap menjaga jumlah dan kualitas disbursement KUR dan memperhatikan kecukupan anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan carry over tagihan seubsidi KUR secara bertahap di 2023 dan 2024," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga hartarto dalam keterangannya. Pernyataan Airlangga tersebut dinyatakan sehari setelah ia meminpin  rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM di Loka Kretagama Gedung Ali Wardhana, lapangan Banteng, Jakarta. Berdasarkan data Menteri keuangan (Kemenkeu) realisasi subsidi bunga KUR sampai semester I-2023 mencapai Rp14,4 triliun atau 35,1% dari pagu APBN 2023. (Yetede)

Kendati inflasi terus melandai, BI tetap mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75 %, untuk menjaga stabilitas nilai tukar di tengah ketidakpastian perekonomian global. Suku bunga acuan di level 5,75 % sudah bertahan selama enam bulan. ”Keputusan mempertahankan suku bunga acuan ini konsisten dengan sikap kebijakan moneter BI untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2-4 % pada sisa tahun 2023,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam jumpa pers, Kamis (22/6). Berdasarkan data BPS, inflasi berbasis indeks harga konsumen (IHK) per Mei 2023 sebesar 4 % secara tahunan, menurun dibandingkan April 2023 di 4,33 %.

Menurunnya inflasi, lanjut Perry, adalah hasil positif dari konsistensi kebijakan moneter. Perry menambahkan, keputusan mempertahankan tingkat suku bunga acuan tersebut karena besarannya masih diperlukan dalam rangka penguatan stabilisasi nilai rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor (imported inflation). Perputaran aktivitas ekonomi dan manufaktur dalam negeri telah meningkatkan permintaan barang impor baik sebagai barang konsumsi maupun barang bahan baku. Dengan nilai tukar rupiah yang terjaga, diharapkan bisa menahan inflasi dari aspek barang impor. (Yoga)

Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memutuskan untuk mempertahankan tingkat bunga penjaminan dalam rapat Dewan Komisioner LPS Mei 2023. Salah satu pertimbangan utamanya adalah suku bunga pasar simpanan masih di bawah tingkat bunga penjaminan. Dengan demikian, tingkat bunga penjaminan (TBP) untuk simpanan rupiah bank umum pada level 4,25 %, simpanan valas bank umum 2,25 %, dan simpanan rupiah pada bank perekonomian rakyat (BPR) 6,75 %. TBP ini mulai berlaku 1 Juni 2023 sampai 30 September 2023. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, salah satu pertimbangan mempertahankan TBP adalah karena suku bunga di pasar masih berada di bawah TBP.

”Dengan masih adanya selisih antara TBP dan suku bunga pasar, ada ruang peningkatan suku bunga pasar sehingga TBP diputuskan untuk dipertahankan,” ujar Purbaya dalam jumpa pers penentuan TBP di Jakarta, Jumat (26/5). Mengutip data LPS, suku bunga pasar deposito rupiah pada Mei 2023 berada pada posisi 3,24 % atau di bawah TBP simpanan rupiah bank umum yang berada pada level 4,25 %. Demikian pula suku bunga pasar deposito valas pada Mei 2023 yang berada pada posisi 1,61 % atau di bawah TBP valas bank umum yang mencapai 2,25 %. (Yoga)

BI memutuskan mempertahankan tingkat suku bunga acuan di level 5,75 %. BI menilai tingkat suku bunga acuan saat ini masih memadai untuk menjaga inflasi, stabilisasi nilai tukar rupiah, dan mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global. Gubernur BI Perry Warjiyo dalam jumpa pers, Kamis (25/5) di Jakarta, menjelaskan, tingkat suku bunga acuan ini diharapkan bisa mengendalikan inflasi barang impor (imported inflation). Inflasi barang impor berpotensi meningkat seiring meningkatnya permintaan barang dan jasa. Selain itu, juga untuk memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global. Ketidakpastian itu tetap tinggi dipengaruhi oleh dampak risiko stabilitas sistem keuangan di negara maju dan juga ketidakpastian penyelesaian permasalahan plafon utang Pemerintah AS.

BI berpandangan, suku bunga bank sentral AS, The Federal Reserve atau The Fed, sudah mencapai puncaknya. Kecil kemungkinan The Fed akan kembali menaikkan suku bunga acuannya. Mengutip kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah terhadap dollarAS pada perdagangan Kamis (25/5) ditutup pada level Rp 14.952. Sejak awal tahun hingga 24 Mei 2023, nilai tukar rupiah menguat 4,48 %. Penguatan ini lebih baik dibandingkan apresiasi Thailand sebesar 0,20 %. Menurut Perry, kebijakan moneter ini juga untuk memastikan inflasi inti terkendali dalam kisaran 2-4 % di sisa tahun 2023. Adapun inflasi berbasis Indeks Harga Konsumen (IHK) dapat segera kembali ke dalam kisaran sasaran 2-4 % pada triwulan III-2023. (Yoga)

WASHINGTON, ID – Wall Street, para pelaku usaha kecil dan calon pembeli rumah kemungkinan dapat bernapas lega jika The Federal Reserve (The Fed) memilih untuk tidak menaikkan suku bunga dalam pertemuan kebijakan pada Juni 2023, seperti diperkirakan banyak pialang dan analis. Namun, tampaknya para pejabat bank sentral Amerika Serikat (AS) tidak sekadar masih ragu Jumat (19/05/2023) waktu setempat, ketika Gubernur The Fed Jerome Powell berbicara dipanel kebijakan moneter pada konferensi penelitian staf bank sentral AS di Washington. Panel ini sendiri dijadwalkan dimulai pukul 11.00 waktu setempat. Powell sendiri mungkin akan dibatasi mengenai seberapa jauh ia dapat bersandar pada saat ini. Apalagi The Fed tidak mungkin menaikkan suku bunga, jika kebuntuan politik mengenai plafon utang federal AS masih belum terselesaikan. Dan apabila gagal bayar utang AS benar-benar terjadi, bank sentral bahkan mungkin akan terdorong mengambil langkah-langkah darurat untuk meringankan beban ekonomi. Di sisi lain, Presiden The Fed Atlanta Raphael Bostic menangkap (perubahan) situasi yang terjadi di awal minggu ini, ketika ia mengatakan punya kecenderungan mempertahankan suku bunga stabil pada pertemuan Juni. Tapi keputusan yang disampaikannya tidak membahas banyak hal tentang masa depan. “Saya akan mengatakan bahwa ini adalah sebuah jeda, namun jeda bisa berarti lompatan atau bisa juga sebuah penundaa.  (Yetede)

Tren kenaikan suku bunga di Indonesia sebentar lagi mungkin bakal berakhir. Banyak pengamat menilai ada peluang Bank Indonesia (BI) mulai menurunkan suku bunga acuan, mengingat kondisi ekonomi yang terus membaik. Kepala Ekonom Citi Indonesia Helmi Arman melihat, BI memiliki ruang menurunkan suku bunga acuan di semester kedua tahun ini. “Kami melihat suku bunga acuan di semester II tahun ini turun ke arah 5% dari sekarang di posisi 5,75%,” ujar dia, Rabu (17/5). Ada beberapa faktor yang melandasi proyeksi ini. Salah satunya, tingkat suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (AS) yang sudah hampir mencapai puncak. Tambah lagi, inflasi di Indonesia sudah mereda dan defisit APBN sudah kembali ke level sebelum pandemi Covid-19. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae sependapat, kondisi ekonomi Indonesia saat ini terjaga baik. Salah satu indikatornya, neraca dagang surplus hingga April 2023. Kendati begitu, jangan berharap suku bunga kredit akan ikut turun bila BI benar menurunkan suku bunga di semester II. Sebab, era suku bunga acuan tinggi di AS tampaknya belum akan berakhir dalam waktu dekat, karena meski inflasi AS mulai turun, posisinya masih tinggi. "Oleh karenanya, suku bunga acuan BI masih sulit turun," kata Dian. Apalagi, tidak semua bank langsung merespons kenaikan suku bunga BI dengan ikut menaikkan bunga kredit. Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Jahja Setiaatmadja mengungkapkan, sejak tahun lalu BCA belum menaikkan suku bunga. Justru, bunga Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ada yang turun. Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) Lani Darmawan juga mengungkapkan, saat ini ia masih akan memonitor stabilitas terkait biaya dana di bank. “Diharapkan biaya dana akan menurun dalam kuartal ke depan, sehingga diusahakan suku bunga kredit tidak perlu dinaikkan lagi,” ujar Lani.

Era suku bunga tinggi perlu diwaspadai, khususnya terhadap utang RI. Pasalnya, beban bunga utang pemerintah, juga pokok utang ke depan bisa lebih tinggi. Seperti diketahui, bank sentral Amerika Serikat The Federal Reserve mengumumkan kenaikan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5%-5,25% dalam rapat Federal Open Market Committee (FOMC), Kamis (4/5). Tingkat bunga acuan ini merupakan yang tertinggi dalam 16 tahun terakhir. Kenaikan ini berdampak terhadap pasar keuangan dalam negeri. Dari data Bank Indonesia (BI), premi credit default swap (CDS) lima tahun pada Kamis (4/5) lalu naik ke level 99,04 basis points (bps), dari level sebelumnya 92,08 pada 28 April lalu. Sementara itu, investor asing tercatat jual neto ( nett sell ) sebesar Rp 0,55 triliun di pasar surat berharga negara (SBN) pada periode 2 hingga 5 Mei 2023. Juga, tercatat nett sell sebesar Rp 0,4 triliun di pasar saham. Kondisi itu perlu diwaspadai karena kenaikan suku bunga The Fed bakal berdampak terhadap pembayaran bunga utang pemerintah. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperkirakan, pembayaran bunga utang pemerintah akan meningkat 5% hingga 7% dari target tahun ini yang sebesar Rp 441 triliun. Untuk itu, Bhima menghimbau, agar pemerintah waspada. Salah satu solusinya bisa dengan memperkecil porsi penerbitan surat berharga negara (SBN) ataupun melakukan negosiasi dengan kreditur melalui forum Debt Service Suspension Initiative (DSSI) bersama anggota G20. Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Sulistyo juga mengatakan, kenaikan suku bunga The Fed bakal mengerek imbal hasil penerbitan SBN pemerintah, baik rupiah maupun global bond. Hal itu untuk menarik minat investor asing masuk ke pasar SBN domestik. Akibatnya, beban utang pun bertambah.Sebab itu, efisiensi anggaran perlu dilakukan.

Kenaikan suku bunga The Fed membuat selisih (spread) Fed Funds Rate dengan suku bunga Bank Indonesia (BI) semakin tipis. Pada kondisi ini, investor harus berhati-hati berinvestasi di instrumen investasi berbasis dollar Amerika Serikat (AS). Kamis (4/5), The Fed menaikkan bunga sebesar 25 bps menjadi 5%-5,25%. Sementara, BI 7-day reverse repo rate di 5,75%. Ini artinya selisih keduanya hanya 50 bps menjadi selisih tipis sepanjang sejarah. Founder Finansialku.com, Melvin Mumpuni menyatakan, selisih bunga antara The Fed dan BI yang kian menciut adalah kejadian langka. Dia mengingatkan, kondisi ini tidak serta merta membuat aset investasi berbasis dollar AS menjadi menarik. Sebab dia bilang, ada ancaman gagal bayar utang AS. Perencana Keuangan, Aidil Akbar Madjid juga menyebut kekhawatiran akan kondisi ekonomi AS. "Jadi kalau mau memegang aset berbasis dollar AS harus dilihat durasi berapa lama karena AS di akhir tahun atau awal tahun depan akan ada Pilpres. Jadi kalau mau pegang dollar AS sebaiknya untuk jangka waktu antara dua sampai tiga tahun," kata Aidil berpendapat. Apalagi beberapa instrumen investasi berbasis dollar AS menghasilkan return yang kecil. Menurut Chief Analyst DCFX Futures Lukman Leong dan Presiden dan CEO PT Pinnacle Persada Investama, Guntur Putra dan salah satu aset yang mungkin bisa diincar saat kondisi saat ini adalah obligasi pemerintah AS. Keduanya menilai, berhentinya kenaikan suku bunga akan memicu kenaikan harga obligasi pemerintah. Head of Business Development Division HPAM Reza Fahmi mengatakan, BI masih akan dalam pendirian menghentikan kenaikan suku bunga. Beberapa ekonom memperkirakan, BI tidak akan mengubah suku bunga acuan sampai akhir tahun ini. Reza menyarankan para investor untuk wait and see pada instrumen berbasis dollar AS. Dia bilang, saham emerging market justru menarik lantaran fundamental ekonomi masih mendukung.

Kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS, The Federal Reserve atau The Fed, sebesar 0,25 % poin menjadi 5-5,25 %, pada hari Rabu (3/5) waktu setempat, diyakini tidak berdampak signifikan terhadap stabilitas nilai tukar. Sebab, kenaikan tersebut sudah sesuai dengan ekspektasi pasar. ”Karena sesuai ekspektasi, para pemilik modal pun tidak lantas serta-merta menarik modalnya dari Indonesia atau capital outflow sehingga tidak memicu gejolak nilai tukar rupiah,” ujar Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk David Sumual saat dihubungi pada Kamis (4/5).

David menjelaskan, berbagai indikator perekonomian Indonesia yang dalam kondisi positif juga memberikan keyakinan para pemilik modal bahwa risiko investasi di Indonesia cenderung menurun. Alih-alih melemah setelah The Fed mengumumkan kenaikan suku bunga, nilai tukar rupiah justru menguat terhadap dollar AS. Mengutip kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), pada perdagangan Kamis, kurs rupiah ditutup di level Rp 14.632, menguat ketimbang perdagangan Rabu yang sebesar Rp 14.706. Adapun sejak awal tahun hingga Kamis (4/5), nilai tukar rupiah telah menguat sebesar 6,15 %. Penguatan nilai tukar rupiah itu ditopang oleh derasnya arus modal masuk ke dalam negeri. (Yoga)

Federal Reserve alias The Fed seolah tak pernah berhenti menghentak pasar keuangan dunia. Termutakhir, pada Kamis (4/5), Bank Sentral Amerika Serikat (AS) itu kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke level 5%—5,25% untuk mengamankan inflasi. Kendati sinyal kenaikan suku bunga acuan telah muncul jauh-jauh hari, pengetatan moneter tersebut tetap bikin negara lain ketar-ketir. Sebab, makin tinggi suku bunga acuan di Negeri Paman Sam, akan mendorong keluar­nya modal asing dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Impaknya, nilai tukar pun kian rentan. Untungnya, Indonesia diproyeksikan memiliki imunitas yang tinggi, baik dari sisi pasar keuangan maupun ekonomi secara keseluruhan. Alasannya, baik otoritas fiskal dan bank sentral telah melakukan respons dini. Bank Indonesia (BI) misalnya, telah mengerek suku bunga acuan dengan agresif sejak Agustus 2022. Pun Kementerian Keuangan yang mengutak-atik postur fiskal untuk menebalkan bantalan sosial. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, saat ditemui Bisnis di sela-sela Pertemuan Tahunan Ke-56 ADB di Incheon, Korea Selatan, Kamis (4/5), mengatakan aksi The Fed tak memberikan hentakan keras bagi ekonomi nasional. Meski begitu, pemerintah terus memantau kesenjangan antara imbal hasil US Treasury dengan Surat Berharga Negara (SBN). “Kami akan terus menjaga sehingga keseimbangan antara cost of fund yang mengalami tekanan luar biasa besar gara-gara kenaikan suku bunga The Fed dengan belanja yang harus baik dan membuat ekonomi kita tumbuh,” ujarnya. Selain itu juga melakukan Operation Twist, yakni menjual SBN bertenor pendek dan membeli di tenor panjang sebagai bagian dari langkah untuk mendukung kebijakan dan memperkuat stabilitas.   Ditemui di lokasi sama, Gubernur BI Perry Warjiyo memberikan kode bank sentral tak akan mengekor The Fed. Menurutnya, suku bunga pada posisi menjadi 5,75% sudah cukup untuk memastikan inflasi dalam negeri terkendali. Terlebih, secara total bank sentral telah mengatrol suku bunga acuan hingga 225 basis poin sejak Agustus tahun lalu. Dia bahkan optimistis inflasi indeks harga konsumen (IHK) juga akan turun cepat, yakni di bawah 4% mulai Agustus tahun ini. "Kami sampaikan dulu core inflation di bawah 4%, sekarang malah 2,83% ,” katanya.