JAKARTA,ID-Pemerintah menaikkan subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) super mikro menjadi 15%. Kebijakan ini diyakini dapat menggenjot penyaluran KUR pada umumnya, terutama super mikro, "kata pengamat perbankan Paul Sutaryono di Jakarta,Selasa (5/9/2023). Selain itu, kata dia, penurunan bunga KUR dapat mengerek pertumbuhan kredit perbankan secara umum. Derasnya pertumbuhan kredit perbankan akan menggairahkan pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi, ia menilai, bank juga harus meningkatkan kehati-hatian dalam penyaluran kredit, termasuk KUR, Tujuannya agar bank dapat menjaga kualitas kredit untuk memitigasi risiko. "Pada prinsipnya, bisnis harus lancar, ekonomi harus lebih subur, dan NPL di perbankan tetap terjaga di ambang batas aman sebesar 5%," kata dia. Diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan No 317/2023 tentang Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KUR. Dalam keputusan itu, besaran subsidi bunga KUR penempatan pekerja migran Indonesia dikurangi menjadi 13,5%. (Yetede)

Porsi pembayaran bunga utang pada RAPBN 2024 meningkat signifikan hingga dua kali lipat melampaui belanja modal serta menduduki posisi tertinggi di atas jenis belanja lain. Kenaikan beban biaya utang yang nyaris menembus Rp 500 triliun itu dapat mempersempit ruang fiskal di tengah target belanja pemerintah yang ambisius. Sudah lima tahun terakhir ini porsi pembayaran bunga utang dalam komponen belanja pemerintah pusat di APBN terus melonjak signifikan. Di satu sisi, kenaikan itu sulit dihindari karena akumulasi utang yang sempat meroket untuk menutupi pembiayaan pandemi Covid-19 sepanjang periode 2020-2022. Sebagai perbandingan, pada 2019, porsi pembayaran bunga utang masih Rp 275,5 triliun, meningkat menjadi Rp 314 triliun pada 2020, naik menjadi Rp 343,4 triliun pada 2021, meningkat ke Rp 386,3 triliun pada 2022, melonjak ke Rp 437,4 triliun pada outlook 2023, dan kini ditargetkan mencapai Rp 497,3 triliun pada RAPBN 2024.

Belanja bunga utang tahun depan terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp 456,8 triliun dan pembayaran bunga utang luar negeri Rp 40,4 triliun. Komposisinya mencakup 20,3 % total belanja pemerintah pusat senilai Rp 2.446,5 triliun. Beban biaya utang itu juga menduduki porsi belanja tertinggi di antara jenis belanja lainnya, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bansos. Tahun depan, porsi pembayaran bunga utang membesar dua kali lipat di atas alokasi belanja modal yang sifatnya paling produktif. Dimana, nilai belanja modal pada RAPBN 2024 adalah Rp 244,4 triliun.  

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, Senin (28/8) mengatakan, kenaikan pembayaran bunga utang yang signifikan memang tidak bisa dihindari sebagai konsekuensi dari pembiayaan utang yang membengkak selama pandemi. Namun, dari sisi produktivitas utang, ia menilai bertambahnya beban biaya utang itu masih wajar. ”Itu masih cukup baik karena peningkatan utang kita itu untuk kebutuhan pemulihan ekonomi pascapandemi, yang hasilnya mulai terlihat sekarang lewat mobilitas masyarakat yang kembali normal dan ekonomi kita yang kembali ke status upper middle income,” kata Josua saat dihubungi. (Yoga)

Pemerintah perlu mewaspadai kambuhnya ”penyakit” lama struktur ekonomi Indonesia. Untuk mengurangi tekanan ”penyakit” lama itu, pemerintah perlu menggulirkan sejumlah langkah strategis yang tidak hanya berfokus pada hilirisasi. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara, Senin (28/8) mengatakan, selama ini, struktur ekonomi Indonesia masih bergantung pada komoditas primer atau yang diambil langsung dari alam. Selain itu, ketergantungan Indonesia terhadap investor asing masih sangat besar. Maka, tidak mengherankan jika harga komoditas ekspor utama turun, pendapatan dari ekspor turut turun. Begitu juga ketika banyak arus modal asing keluar dan waktu pembayaran imbal hasil investasi atau dividen perusahaan asing tiba, kondisi finansial bakal goyang.

”Kelemahan struktur ekonomi Indonesia itu mulai terlihat kembali dalam Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pascapandemi Covid-19,” ujarnya ketika dihubungi di Jakarta. Berdasarkan data NPI yang dirilis BI, neraca transaksi berjalan Indonesia pada triwulan II-2023 defisit 1,9 miliar USD atau 0,5 % dari PDB. Pada triwulan I-2023, neraca transaksi berjalan tersebut masih surplus 3 miliar USD atau 0,9 % dari PDB. Menurut Bhima, pemerintah tidak bisa menangkap ”durian runtuh” (windfall) secara optimal. Banyak perusahaan asing yang berinvestasi di sektor pertambangan dan perkebunan mengirimkan sebagian besar dividen ke perusahaan induknya di luar negeri. Di sisi lain, banyak investor asing yang memetik keuntungan besar atas imbal hasil portofolio pemerintah atau swasta akibat  kenaikan suku bunga acuan BI. (Yoga)

Indonesia harus bersiap-siap. Pasalnya, era suku bunga tinggi masih akan bertahan setidaknya hingga pertengahan tahun depan. Kondisi tersebut akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Ekonom Senior Bank Mandiri Faisal Rachman memperkirakan Bank Indonesia (BI) akan mempertahankan suku bunga di level 5,75% hingga akhir tahun ini. BI kemungkinan baru memangkas bunga acuan pada tahun depan atau paling cepat kuartal II-2024. Bank sentral Amerika Serikat (Federal Reserve/The Fed) yang memiliki tingkat pengaruh tinggi juga diyakini baru akan mengerem pengetatan kebijakan moneter pada tahun depan. Pun bank sentral global lainnya diyakini menerapkan kebijakan suku bunga lebih tinggi. Bahkan untuk jangka waktu yang lebih lama dari perkiraan. Bahkan, situasi ini semakin memperkuat ancaman bahwa ekonomi global akan melambat dari semester II-2023. Indonesia pun kini sudah mulai merasakan dampaknya. Terlihat dari pasar keuangan, bahwa ada aliran keluar modal asing baik di pasar surat berharga negara (SBN) maupun obligasi. Alhasil, nilai tukar rupiah pun melemah bila dibandingkan dengan dolar AS. Era suku bunga tinggi juga menjadi perhatian bagi pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan kenaikan suku bunga acuan akan lebih lama dari perkiraan. Tren suku bunga tinggi bahkan membuat pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi 2024 yang lebih rendah dari 2023. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun depan hanya 5,2%, melambat dari outlook pertumbuhan 2023 yang di kisaran 5,3% hingga 5,7%.

Arah suku bunga sejumlah bank sentral masih akan menjadi penentu pergerakan pasar keuangan dalam beberapa pekan ke depan. Yang jadi perhatian pasar dalam negeri, kini selisih suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) dan bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve semakin menyempit. Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang digelar pada 23-24 Agustus 2023, sejumlah ekonom dan analis keuangan memproyeksikan BI tetap mempertahankan bunga acuan. Alhasil, jarak bunga acuan Fed dan BI 7- days reverse repo rate cuma berselisih tipis antara 0,25%-0,5%. Saat ini suku bunga acuan BI ada di posisi 5,75%, sementara bunga Fed ada di level 5,25%-5,50%. Situasi ini dikhawatirkan memicu arus keluar dana asing dari pasar keuangan Indonesia. Dalam sepekan terakhir, misalnya, sekitar Rp 3,6 triliun dana asing keluar dari bursa saham dalam negeri. Toh, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan, menyempitnya spread bunga Fed dan BI Rate karena fundamental Indonesia menguat, Tapi, peringkat Indonesia masih BBB. Sedangkan peringkat AS di posisi AAA. Research & Education Coordinator Valbury Asia Futures, Nanang Wahyudin sepakat, kenaikan bunga Fed yang kemungkinan terjadi pada September atau November bisa membuat investor kian memburu dollar AS. Sehingga rupiah dan IHSG mengalami tekanan. Namun, Nanang menilai kondisi ini hanya bersifat sementara. Pasar melihat ruang kenaikan suku bunga akan berakhir dan terbuka ruang terjadi pemangkasan pada tahun depan.

JAKARTA — Tim peneliti International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menyoroti tingginya suku bunga pembiayaan dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) untuk pembangunan infrastruktur dasar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Musababnya, peneliti juga menemukan pinjaman pada proyek strategis lainnya bisa mendapat suku bunga jauh lebih murah dibanding pinjaman untuk Mandalika.

Selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), KEK Mandalika memperoleh pembiayaan dari AIIB yang berkantor pusat di Beijing melalui Proyek Infrastruktur Urban dan Pariwisata Mandalika (MUTIP) sebesar US$ 248,4 juta. Pinjaman itu dijamin oleh negara untuk membangun infrastruktur dasar. Pembiayaan MUTIP merupakan 78,5 persen dari kebutuhan infrastruktur dasar.

Pinjaman dari bank pembangunan multilateral ini termasuk utang jangka panjang yang memiliki tenor 35 tahun dan masa tenggang 10 tahun, dengan suku bunga 6 persen atau sesuai dengan London Interbank Offered Rate plus 1,4 persen per tahun. Bandingkan dengan bunga bantuan pembangunan oleh negara donor, misalnya pinjaman dari Jepang untuk Pelabuhan Patimban di Jawa Barat pada 2017 yang memiliki nilai pinjaman setara Rp 15,18 triliun dengan suku bunga 0,1 persen selama 40 tahun. (Yetede)

Kebijakan pengetatan moneter yang berlanjut di sejumlah negara maju sejauh ini dinilai tidak berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah. Rupiah diyakini bakal konsisten menguat ditopang oleh kinerja pasar surat utang negara yang stabil dan kewajiban parkir devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) yang mulai diterapkan bulan ini. Sampai 28 Juli 2023, nilai tukar rupiah tercatat menguat 3,13 % secara tahun kalender (year to date) atau sejak akhir Desember 2022. Penguatan nilai tukar rupiah itu terjadi ditengah ketidakpastian pasar keuangan global dan berlanjutnya kebijakan pengetatan moneter di sejumlah negara maju. Pekan lalu, bank sentral AS, The FederalReserve (TheFed), baru saja menaikkan suku bunga acuan Fed Fund Rate (FFR) sebanyak 25 basis poin hingga mencapai 5,25-5,5 %, tertinggi dalam dua dekade.

The Fed diperkirakan masih akan menaikkan lagi suku bunga acuannya sebanyak satu kali pada September 2023 hingga menyentuh level 5,75 %, seiring tekanan inflasi di negara maju yang masih relative tinggi. Proyeksi inflasi global masih diliputi ketidakpastian seiring adanya potensi kenaikan inflasi pangan dunia. Menkeu Sri Mulyani meyakini, meski di tengah tekanan inflasi global, nilai tukar rupiah akan konsisten menguat dengan ditopang oleh indikator fundamental ekonomi yang kuat, imbal hasil surat berharga negara (SBN) yang menarik, serta kebijakan wajib parkir DHE SDA yang berlaku mulai bulan ini. ”Nilai tukar rupiah akan tetap terkendali untuk mendukung stabilitas perekonomian,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) triwulan II tahun 2023 di Gedung BI, Jakarta, Selasa (1/8). (Yoga)

JAKARTA – Laju aliran modal asing ke Indonesia diperkirakan tak akan terpengaruh oleh lonjakan beruntun suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve atau The Fed. Direktur PT TRFX Garuda Berjangka, Ibrahim Assuaibi, mengatakan beberapa indikator fundamental perekonomian di Tanah Air masih kokoh sehingga nyaris tak terganggu oleh sentimen global tersebut. Terlebih, Bank Indonesia sejauh ini belum mengikuti kebijakan anyar The Fed itu. "Selama pemerintah dan Bank Indonesia bisa menjaga tingkat inflasi, kondisi ekonomi kita masih baik serta terbilang aman," ujarnya kepada Tempo, kemarin, 30 Juli 2023. Rabu pekan lalu, masih dalam rangka untuk menanggulangi inflasi, The Fed kembali mengerek suku bunga acuan sebesar 25 basis point (bps) ke angka 5,25-5,5 persen. Posisi ini merupakan level tertinggi selama hampir dua dekade terakhir. Bila dihitung dengan keputusan anyar tersebut, berarti sudah 11 kali The Fed menaikkan tingkat suku bunga dana federal sejak Maret 2022. Tingkat suku bunga sudah melambung hingga 525 bps. Tak berhenti di situ, bank sentral Amerika masih membuka kemungkinan kenaikan yang lebih tinggi, tergantung perkembangan data ekonomi. (Yetede)

Bank sentral AS, Federal Reserve, memastikan masih ada peluang suku bunga acuan naik lagi. Inflasi yang masih di atas target Federal Reserve menjadi alasan peluang kenaikan itu terbuka, apalagi kemungkinan resesi mengecil. Bagi ekonomi Indonesia, hal tersebut dinilai tidak akan banyak terpengaruh. Ketua Dewan Gubernur Federal Reserve Jerome Powell mengumumkan, inflasi berulang kali terbukti lebih tinggi daripada yang diproyeksikan. ”Kita harus siap mengikuti data dan mempertimbangkan sejauh ini, kita bisa sedikit lebih sabar sembari tetap teguh menanti semuanya selesai,” kata Powell, Rabu (26/7). Pernyataan itu disampaikan kala ia mengumumkan kenaikan suku bunga acuan (SBA) Federal Reserve.

Dari 5,25 %, kini SBA AS menyentuh 5,5 %. Seluruh anggota Dewan Gubernur Federal Reserve atau The Fed menyepakatinya. The Fed mulai menaikkan SBA sejak Maret 2022 untuk menanggapi lonjakan inflasi. Dari 0,25 %, SBA menyentuh 5,25 % pada Mei 2023. Lewat 10 kali penyesuaian, Fed menaikkan SBA total 5,25 % pada Maret 2022-Juli 2023. Pada Juni 2023, Fed menaikkan SBA. Meski demikian, kala itu Dewan Gubernur mengindikasikan kenaikan SBA akan dilakukan setidaknya dua kali lagi pada 2023. Satu dari kenaikan sudah diambil pada akhir Juli 2023. Satu lagi berpeluang dilakukan September. ”Kami menunggu permintaan dan pasokan dalam perekonomian lebih berimbang, khususnya di pasar tenaga kerja. Kami terus bertanya, apakah seluruh data yang diperiksa menunjukkan suku bunga perlu dinaikkan lagi?” kata Powell. (Yoga)

Posisi inflasi Juni 2023 sebesar 3,52 persen telah kembali ke rentang target tahun ini, yakni 2-4 persen. Ini menjadi salah satu pertimbangan Bank Indonesia mempertahankan tingkat suku bunga acuan pada posisi 5,75 persen. Gubernur BI Perry Warjiyo, Selasa (25/7/2023), menjelaskan, keputusan ini konsisten dengan kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap terkendali di kisaran 2-4 persen. (Yoga)