Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, Kamis (16/3/2023), memutuskan mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75 %. ”Kami melihat tingkat suku bunga acuan ini dalam posisi memadai untuk pengendalian inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini untuk mengarahkan inflasi inti dan inflasi umum kembali ke sasaran,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam jumpa pers, Kamis, di Jakarta. (Yoga)

Risiko lompatan inflasi menjelang Ramadan dan Idulfitri, tak membuat Bank Indonesia (BI) latah mengerek suku bunga acuan. Demikian pula dengan risiko pelemahan rupiah akibat faktor eksternal menyusul gonjang-ganjing industri perbankan Amerika Serikat (AS). Sekarang ini, untuk urusan suku bunga BI bergeming. Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Kamis (16/3), memutuskan tetap mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) tetap di level 5,75%. Tak ayal, pelaku pasar, pebisnis, hingga para bankir pun merespons positif keputusan tersebut. Kendati demikian, sejumlah kalangan tetap berharap otoritas moneter mempertahankan kuda-kuda guna menepis pukulan ganda yang datang dari tekanan internal maupun eksternal. Inflasi inti sejauh ini memang berada dalam tren melandai. Akan tetapi, secara historis indeks harga konsumen (IHK) acap kali bergerak liar pada hari besar keagamaan nasional, termasuk Ramadan dan Idulfitri. Adapun, dari eksternal risiko hantaman muncul akibat dinamika di pasar keuangan yang dipicu oleh bank run di Negeri Paman Sam serta tenggelamnya salah satu bank terbesar di dunia, Credit Suisse Group AG. 

Secara umum, bank run yang dialami Silicon Valley Bank (SVB) memang tidak memiliki rembetan lagsung terhadap stabilitas mata uang negara-negara lain, termasuk rupiah. Apalagi, sudah ada jaminan dari otoritas di AS bahwa nasabah bank tersebut tak akan kehilangan dana mereka. Keputusan untuk mempertahankan suku bunga di level 5,75% ini dimaknai sebagai pertanda berlanjutnya agresivitas BI yang ditempuh sejak krisis pangan dan energi melanda dunia, yakni pada Agustus tahun lalu. Sejak saat ini, secara total bank sentral telah mengatrol suku bunga acuan sebesar 225 basis poin dengan tujuan mengekang inflasi, terutama yang bersumber dari komponen inti. Presiden Direktur PT CIMB Niaga Tbk. Lani Darmawan, mengatakan cost of fund telah mengalami kenaikan mengikuti lonjakan suku bunga acuan sejak tahun lalu. Menurutnya, sikap BI mendukung perusahaan untuk menjaga biaya dana dan kualitas pinjaman sehingga bisa mempertahankan kualitas aset dan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). Corporate Secretary PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Aestika Oryza Gunarto, mengatakan suku bunga yang tetap berada di 5,75% menguatkan sinyal kinerja ekonomi kian membaik sejalan dengan inflasi yang terkendali.

Sudah diramal sebelumnya, Bank Indonesia kembali menahan suku bunga acuan BI 7-Days Reverse Repo Rate (BI7DRR) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 15-16 Maret 2023. Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, suku bunga acuan bulan ini tetap di level 5,75%. "Keputusan ini konsisten dengan stance kebijakan moneter yang pre emptive dan forward looking untuk memastikan penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan," tutur Perry dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (16/3). Tak hanya itu, BI juga akan melakukan kebijakan stabilitas nilai tukar rupiah untuk mengendalikan inflasi impor (imported inflation) dan mitigasi dampak rambatan pasar keuangan global terhadap rupiah. Sehubungan itu, BI akan memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain menahan suku bunga acuan, bank sentral juga menahan suku bunga deposit facility di level 5% dan suku bunga lending facility di level 6,5%. Bank Mandiri sendiri meyakini, Bank Indonesia (BI) akan menahan suku bunga acuan di level 5,75% hingga akhir tahun 2023. Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menilai, keputusan BI tersebut pastinya telah mempertimbangkan berbagai perkembangan yang terjadi di dalam negeri.

JAKARTA, ID - Para pelaku bisnis meminta perbankan tidak menaikkan suku bunga kredit meski Bank Indonesia kelak menaikkan suku bunga acuan. Bunga kredit bisa dipertahankan, bahkan diturunkan, di tengah tren kenaikan suku bunga global jika perbankan mampu menekan overhead cost atau biaya operasional. Perbankan juga diimbau sedikit mengurangi kenikmatan dari net interest margin (NIM) yang besar, yang saat ini berada di level 4,9%. “Dunia usaha masih banyak yang belum pulih. Perbankan perlu mengambil posisi sharing the pain, ikut memikul beban yang menindih dunia usaha khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah, dengan membantu menurunkan bunga kredit,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Kebijakan Publik Sutrisno Iwantono saat dihubungi Investor Daily dari Jakarta, Minggu (12/03/2023) malam. CEO BRI Group Sunarso mengatakan, Jumat (10/03/2023), pihaknya sudah menunjukkan sharing the pain kepada UMKM, khususnya usaha mikro. Itu terbukti dari sejumlah fakta. (Yetede)

Dana asing di pasar surat berharga negara (SBN) kembali berkurang. Per 8 Maret 2023, posisi asing di pasar SBN tersisa Rp 798,05 triliun dengan porsi 14,65%. Angka ini turun dari akhir Februari 2023 yang masih sebesar Rp 804 triliun atau setara dengan 14,79% dari total. Analis Fixed Income Sucorinvest Asset Management Alvaro Ihsan mengatakan, penurunan kepemilikan asing di pasar SBN terjadi seiring kondisi pasar tenaga kerja Amerika Serikat (AS) yang masih kuat serta tingkat inflasi yang di atas ekspektasi. Inflasi AS pada Januari 2023 mencapai 6,4% secara tahunan, lebih tinggi dari perkiraan yang sebesar 6,2%. Selain itu, bank sentral AS The Fed juga berpotensi kembali menaikkan suku bunga acuan secara agresif. Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori Fajar Dwi Alfian menambahkan, penurunan kepemilikan asing di pasar SBN merupakan efek dari sentimen global. Ini terkait dengan ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed yang akan lebih agresif. Kondisi ini membuat yield obligasi AS naik dan nilai tukar rupiah kembali tertekan. Fajar menilai, arus dana asing di pasar SBN akan sangat tergantung dengan prospek kebijakan moneter di AS. Jika The Fed menaikkan suku bunga secara agresif, maka dampaknya negatif terhadap arus dana asing di pasar SBN.

Lelang surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara, Selasa (7/3), lebih sepi dari lelang sebelumnya. Kemarin, total penawaran yang masuk cuma Rp 19,96 triliun, jauh lebih kecil dibanding penawaran yang masuk di lelang dua pekan sebelumnya, mencapai Rp 30,44 triliun. Meski lebih rendah dari lelang sebelumnya, penyerapan pemerintah dari lelang pekan ini sesuai target indikatif yang ditetapkan, yaitu Rp 11 triliun. Cuma memang, angka penyerapan ini juga lebih rendah dibanding dua pekan lalu, sebesar Rp 12 triliun. Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Kemenkeu Dwi Irianti Hadiningdyah menyebut, lelang pada pekan ini memang mengalami penurunan dibanding lelang sebelumnya, tetapi kualitasnya masih cukup baik. "Terbukti kami dapat memenangkan Rp 11 triliun sesuai target," kata dia, Selasa (7/3). Pada lelang kali ini Dwi mengatakan, terjadi penurunan keikutsertaan investor asing yang masuk. Dalam lelang kemarin, penawaran dari asing cuma sebesar Rp 2,67 triliun dan dimenangkan sebesar Rp 795 miliar. Head of Business Development Division Henan Putihrai Asset Management Reza Fahmi menilai, penurunan penawaran masuk pada lelang kali ini diakibatkan pasar yang masih berhati-hati terhadap langkah The Fed. Ini seiring ekspektasi The Fed akan menaikkan suku bunga 25-50 bps pada rapat FOMC di pertengahan Maret ini.

Lembaga Penjamin Simpanan memutuskan untuk menaikkan tingkat bunga penjaminan sebesar 25 basis poin. Keputusan ini mempertimbangkan tren kenaikan suku bunga pasar yang dipicu kenaikan suku bunga acuan BI. ”Rapat Dewan Komisioner LPS menetapkan untuk menaikkan tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah di bank umum dan BPR (bank perekonomian rakyat) sebesar 25 basis poin dan valuta asing dibank umum sebesar 25 basis poin,” ujar Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam jumpa pers ten tang tingkat bunga penjaminan LPS secara daring pada Selasa (28/2).

Dengan demikian, tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah di bank umum menjadi 4,25 % dan simpanan valas di bank umum 2,25 %. Adapun tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah di BPR 6,75 %. Tingkat bunga penjaminan tersebut akan mulai berlaku untuk periode 1 Maret 2023 sampai dengan 31 Mei 2023. ”Keputusan menaikkan tingkat bunga penjaminan ini menyesuaikan dan sejalan dengan dinamika arah kebijakan moneter dan respons perbankan,” ucap Purbaya. (Yoga)

Bank Indonesia kembali memberikan sinyal untuk melanjutkan pengenduran kebijakan moneter menyusul tingkat inflasi indeks harga konsumen yang berangsur terkendali. Sejak inflasi meroket pada Agustus tahun lalu, bank sentral telah menaikkan suku bunga acuan total sebanyak 225 basis poin. Hal itu dieksekusi guna menjaga ekspektasi inflasi, baik inflasi indeks harga konsumen (IHK) maupun inflasi inti.Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bahwa stance kebijakan BI konsisten diarahkan untuk mengendalikan laju inflasi di dalam negeri. Dia meyakini inflasi inti akan tetap terjaga di bawah 4% pada semester pertama tahun ini dan inflasi IHK akan kembali ke tingkat di bawah 4% pada semester kedua 2023. “Sehingga tidak diperlukan lagi kenaikan suku bunga karena inflasi akan kembali ke target dan ini sebagai bagian dari mendukung pertumbuhan ekonomi,” jelas Perry, Selasa (28/2). Bisnis mencatat, pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Februari 2023 bank sentral memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga acuan sebesar 5,75%. Adapun, pada Januari 2023, laju inflasi tercatat terus berlanjut turun menjadi sebesar 0,34% secara bulanan dan 5,28% secara tahunan. Penurunan inflasi pada periode ini didorong oleh inflasi inti dan administered prices yang melandai serta inflasi bahan pangan bergejolak (volatile food) yang terjaga. Sementara itu, konsensus ekonom Bloomberg memperkirakan tingkat inflasi pada bulan kedua tahun ini bergerak relatif tenang, dengan estimasi rata-rata sebesar 5,43%. Adapun, estimasi atas inflasi pada Februari 2023 berada pada posisi 5,7%, sedangkan estimasi bawah sebesar 5%.Dalam kaitan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kendati inflasi relatif terkendali pemerintah tetap mewaspadai risiko lesatan IHK jelang Ramadan dan Idulfitri.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan bikin aturan khusus terkait transparansi suku bunga kredit. Hal itu sejalan dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang menuntut bank melakukan transparansi penetapan suku bunga. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan adanya UU P2SK maka mau tidak mau OJK harus membuat aturan turunannya. "Saat ini aturannya masih sedang dikaji dan disiapkan OJK," katanya pada KONTAN, Jumat (24/2). Dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023, dia mengungkapkan perdebatan poin transparansi suku bunga bahkan sangat rumit saat rancangan UU P2SK masih dalam pembahasan. OJK diminta untuk menetapkan dan menghitung suku bunga kredit maksimal yang bisa dikenakan perbankan. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja, mengatakan perbankan ada baiknya melakukan analisa untuk melihat apa saja faktor yang mendorong kenaikan margin bunga bersih (NIM), apakah karena efisiensi penurunan bunga dana dan kenaikan pendapatan dari penempatan dana di Bank Indonesia (BI) dan SBN."Ini hal sensitif yang arus kita pelajari sama-sama,"ujarnya.

Meski dalam era bunga tinggi, perbankan masih yakin penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) bisa tumbuh dobel digit. Bankir menyebut likuiditas yang ditopang dana murah menjadikan bank mampu menahan kenaikan suku bunga. Bank Central Asia (BCA), misalnya, menargetkan, penyaluran kredit di tahun 2023 bisa tumbuh dua digit. Direktur BCA, Haryanto Tiara Budiman menyatakan selain menggelar ekspo, BCA akan menyasar segmen menengah. Saat ini, kebanyakan BCA menyalurkan KPR dengan ticket size Rp 1 triliun. Karena itu, BCA mulai bekerja sama dengan pengembang yang menawarkan produk di harga Rp 350 juta-Rp 500 juta. Adapun penyaluran KPR BCA pada tahun lalu mencapai Rp 108,29 triliun, atau tumbuh 11,0% per tahun. Pada BCA Expoversary 2023, bank berkode saham BBCA ini menawarkan KPR dengan bunga mulai 2,66% fixed satu tahun. Bank Mandiri menargetkan bisnis KPR tumbuh dua digit tahun ini. Tahun lalu, pertumbuhan KPR 8,4% yoy menjadi Rp 50,1 triliun.