Setelah menuai kritik, Presiden Prabowo memutuskan mempercepat pengangkatan calon ASN atau CASN. Calon PNS atau CPNS akan diangkat paling lambat Juni 2025, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK selambatnya Oktober 2025. Semua kementerian/lembaga (K/L) dan pemda diminta menindaklanjuti keputusan dengan menyusun perencanaan pengangkatan bagi para CASN tersebut. Keputusan pemerintah untuk mempercepat pengangkatan CASN ini disampaikan Mentsetneg, Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kemenpan dan RB, Jakarta, Senin (17/3). Pengangkatan CASN tersebut sebelumnya menuai polemik setelah ada keputusan penundaan seusai rapat Komisi II DPR dengan Kemenpan dan RB serta Badan Kepegawaian Negara (BKN), Rabu (5/3).

Kala itu, Menpan dan RB, Rini Widyantini menyampaikan pengangkatan CPNS ditunda menjadi serentak pada 1 Oktober 2025, sedangkan PPPK pada 1 Maret 2026. Sebelum ada keputusan penundaan, pengangkatan CPNS sudah dijadwalkan pada 22 Februari hingga 23 Maret 2025. Peserta PPPK tahap satu dijadwalkan diangkat Februari 2025 dan tahap dua pada Juli 2025. Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo telah memutuskan mempercepat pengangkatan CPNS dan PPPK. Untuk CPNS, pengangkatan diselesaikan paling lambat Juni 2025, sedangkan PPPK paling lambat Oktober 2025. Berdasarkan data Kemenpan dan RB,total ada 248.970 CPNS dan 1.017.111 calon PPPK yang harus diangkat. (Yoga)

Ada duri dalam daging di dunia investasi di Indonesia. Pelaku usaha terpaksa menghadapi berbagai tantangan, mulai dari birokrasi dan perizinan yang lamban, pungutan liar alias pungli, hingga pemerasan serta perilaku premanisme dari berbagai aktor. Mereka berakrobat menghadapi persoalan tersebut sendirian. Mulai dari usaha kecil sampai investor besar, termasuk penanaman modal asing (PMA), kerap menghadapi masalah yang seharusnya tidak perlu ada. ST, pemilik perusahaan manufaktur di Pulau Jawa, bercerita bagaimana oknum anggota legislatif daerah mencoba mengintimidasi perusahaannya. Rombongan anggota legislatif itu suatu hari tiba-tiba mendatangi pabriknya.

Mereka mengaku ada pengaduan warga soal limbah dari pabriknya. ”Pertanyaan ketua rombongannya, ’Ini perusahaan asing, ya?’ Saya bilang, ini perusahaan saya, orang Indonesia. Dia bilang, ’Kamu, kan, cuma dipakai nama saja.’ Marah saya, gebrak meja. Memangnya kalau punya asing, Bapak boleh peras?” tutur ST. ST ”unjuk kekuatan” dengan menyebut kenalannya petinggi partai yang separtai dengan sebagian rombongan anggota legislatif tersebut. Rombongan legislatif pun melunak. ST percaya diri menunjukkan aktivitas di area pabriknya sesuai aturan. WA, pimimpinan PMA di Jabar, mengaku banyak uang yang harus dikeluarkan untuk pungli yang dilakukan di tingkat masyarakat bawah hingga birokrat.

Dana rutin yang disiapkan mencapai 20 % dari perputaran total per tahun. PW, pengusaha lain di Jabar, mengeluhkan tidak adanya kepastian hukum membuat munculnya biaya tidak terprediksi. Ada oknum-oknum tertentu yang harus dibayar. Misalnya, saat perusahaan digeruduk kelompok ormas, mereka harus mengeluarkan biaya untuk oknum aparat kepolisian agar diamankan. Padahal, belum tentu terjamin keamanannya. AP, manajer PMA di Jabar, pernah didemo perusahaannya oleh ormas dan dimintai sejumlah uang oleh oknum aparat.

”Kita butuh investasi yang sehat, yang aman,” kata AP. Indonesia perlu belajar dari negara tetangga dalam memperlakukan investor. Di Thailand, investor diperlakukan istimewa. Yang terbaru adalah penyederhanaan prosedur visa untuk memfasilitasi kegiatan investasi di Thailand. Negara-negara tetangga itu belakangan mampu menarik investasi besar dari sejumlah perusahaan teknologi dunia.Pada tahun 2024, Google dikabarkan akan membangun pusat data di Thailand. Apple juga menggelontorkan investasi 15 miliar USD di Vietnam, karena negara-negara itu memberikan beragam insentif untuk kemudahan usaha. (Yoga)

Rumah berlantai dua di kampung padat penduduk di Cikarang Barat, Bekasi, Jabar, ramai dipenuhi puluhan pemuda, suatu siang akhir Februari lalu. Para pemuda itu rupanya baru menyelesaikan tugas dari sang pemilik rumah, yakni berunjuk rasa di depan areal perusahaan di kawasan industri di Cikarang Barat. Tugas yang mereka jalankan sepertinya akan sukses. Perusahaan yang mereka geruduk melalui unjuk rasa akhirnya melunak. ”Demonya tadi enggak lama. Hanya lima menit, perusahaan mau audiensi. Sepertinya akan ada kesepakatan untuk tanda tangan kontrak kerja sama,” kata salah satu pemuda di bawah Aliansi Pemuda Bangun Desa (APBD). Keberadaan mereka di teras rumah itu membuka tabir aktor di balik huru-hara yang kerap terjadi di kawasan industri, yaitu sang bohir limbah (dari bahasa Belanda, bouwheer).

Bohir ini punya kepentingan menguasai limbah dari perusahaan yang baru saja didemonstrasi. Limbah ekonomis yang ingin dikuasai itu berupa potongan-potongan besi sisa produksi perusahaan. Bisnis limbah terlihat sepele. Bohir hanya perlu punya cukup modal. Setelah itu ia harus mampu meyakinkan perusahaan agar bersedia dibeli sisa produksi industrinya (limbah) yang akan diangkut dan dijual ke tempat peleburan limbah. Walaupun tampak sederhana, nilai keuntungannya fantastis. Misalnya, bohir limbah membeli sisa produksi perusahaan berupa potongan aluminium seharga Rp 12.500 per kg, aluminium itu dijual lagi ke tempat peleburan dengan harga Rp 25.000 per kg. Bayangkan, berapa keuntungan yang didapat jika menguasai limbah perusahaan yang mencapai ratusan ton per bulan?

Kondisi ini membuat mereka tak mau tahu meski perusahaan sudah mengikat kontrak kerja sama secara profesional dengan perusahaan pengolah limbah lain. Rendy Swendi, pemilik perusahaan pengelola limbah PT Risky Citra Sejati, mengaku sudah empat tahun menggeluti bisnis limbah. Ia adalah sosok di balik hadirnya puluhan pemuda di rumahnya hari itu. Rendy siang itu didampingiRanio Abadillah. Ia sempat membantu Rendy berdialog dengan perusahaan yang sebelumnya digeruduk massa suruhan. Ranio bukan orang sembarangan. Ia anggota DPRD Kabupaten Bekasi periode 2014-2019.

Rendy beranggapan, walau telah bertahun-tahun industri berdiri di kampungnya, warga sekitar tidak kebagian manfaat apa pun. ”Perusahaan yang kami demo tadi limbahnya dikelola sendiri. Perusahaan jual sendiri ke tempat peleburan. Ini, enggak boleh,” kata Rendy, Senin (24/2). Ranio menjelaskan, unjuk rasa yang mereka lakukan bagian dari ikhtiar mendapat kesempatan kerja sama dengan perusahaan. Dengan cara main seperti itu, urusan berebut limbah alias sampah dari industri berpotensi penuh drama. Konsekuensinya, pihak perusahaan harus siap menelan pil pahit setiap menghadapi tekanan ormas pesanan bohir-bohir limbah. (Yoga)

KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumsel. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka seusai operasi tangkap tangan (OTT) KPK tersebut diduga terlibat pemufakatan jahat pengurusan dan perencanaan proyek. Penerima suap adalah Kadis PUPR OKU, Nopriansyah, Ketua Komisi III DPRD OKU, M Fahrudin, anggota Komisi III DPRD OKU, Ferlan Juliansyah dan Ketua Komisi II DPRD OKU, Umi Hartati. Dua tersangka lain merupakan pemberi suap dari pihak swasta, yakni M Fauzi alias Pablo dan Ahmad Sugeng Santoso. Mereka terjaring dalam OTT KPK di OKU, Sabtu (15/3). Ketua KPk, Setyo Budiyanto saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (16/3), menjelaskan, kasus bermula dari pembahasan RAPBD OKU Tahun Anggaran 2025 pada Januari 2025.

Agar RAPBD tersebut dapat disahkan, anggota DPRD menemui pihak pemerintah dahulu. ”Kemudian, pada pembahasan tersebut, perwakilan dari DPRD meminta jatah pokir (usulan dari anggota DPRD untuk pengadaan barang dan jasa) seperti yang diduga sudah dilakukan, kemudian disepakati bahwa jatah pokir tersebut diubah menjadi proyek fisik di Dinas PUPR,” kata Setyo. Hasil kongkalikong DPRD dan Pemda OKU menyepakati jatah pokir Rp 45 miliar. Ini dihitung dari nilai proyek untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD OKU sebesar Rp 5 miliar, sedangkan anggota DPRD Rp 1 miliar. Namun, akibat efisiensi anggaran, jatah pokir terpangkas jadi hanya Rp 35 miliar. Jatah proyek pokir Rp 35 miliar itu diubah menjadi fee atau komisi untuk anggota DPRD sebesar 20 % (Rp 7 miliar) dan Dinas PUPR 2 persen (Rp 700 juta). Akibatnya, total anggaran Dinas PUPR di APBD OKU 2025 menggelembung dari Rp 48 miliar menjadi Rp 96 miliar.

Jatah pokir dan penerimaan fee itu diwujudkan dalam bentuk sembilan proyek, yakni rehabilitasi rumah dinas bupati (Rp 8,3 miliar), rehabilitasi rumah dinas wakil bupati (Rp 2,4 miliar), dan pembangunan kantor Dinas PUPR OKU (Rp 9,8 miliar), pembangunan jembatan di Desa Guna Makmur (Rp 983 juta), peningkatan jalan poros Desa Tanjung Manggus dan Desa Bandar Agung (Rp 4,9 miliar), peningkatan jalan Desa Panai Makmur dan Desa Guna Makmur (Rp 4,9 miliar), peningkatan jalan unit 16, Kedaton Timur (Rp 4,9 miliar), peningkatan Jalan Letnan Muda M Sidi Junet (Rp 4,8 miliar), dan peningkatan jalan Desa Makarti tama (Rp 3,9 miliar). Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu menuturkan, pihaknya bakal lanjut mengejar keterlibatan pihak lain, termasuk pejabat daerah dan legislator setempat. (Yoga)

Dua pekan jelang Idul Fitri, tingkat pemesanan hotel dan paket perjalanan dalam negeri kurang bergeliat. Trennya justru melambat dibanding Lebaran tahun lalu. Momentum Lebaran kali ini dikhawatirkan tidak optimal di tengah lesunya kondisi ekonomi. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Hariyadi Sukamdani menilai, tingkat pemesanan hotel pada momen Lebaran kali ini justru lebih lambat dibanding tahun lalu. Padahal, saat ini sudah tepat dua minggu sebelum perayaan Lebaran. ”Okupansi hotel (hari ini) masih jelek, rata-rata 20 %. Untuk Lebaran, kami belum tahu, masih belum kelihatan. Intinya, untuk daerah tujuan pemudik dihitung H-14, memang lebih lambat dibanding tahun lalu,” tutur Hariyadi, Minggu (16/3).

Tahun lalu, dari 100 kamar yang tersedia, pihak hotel sudah mengantongi kepastian reservasi 50 kamar atau setengah kapasitas pada H-14 Lebaran. Saat ini, ada penurunan tren tingkat reservasi sekitar 30 %. “Harapannya, mendekati hari H, sekitar H-5 atau H-3 itu (tren) naik, hotel bisa picking up,” kata Hariyadi yang juga Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Hariyadi tetap meyakini tren semasa musim puncak (peak season) akan tetap lebih tinggi dibanding masa normal. Ia memprediksi tingkat keterisian hotel akan mencapai 80-100 %, seperti Lebaran tahun lalu, bergantung pada hotel favorit dan lokasinya. Menurut Sekjen Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Budijanto Ardiansjah, tren perjalanan saat Lebaran mendatang menyusut tipis, karena kondisi daya beli masyarakat yang masih lesu.

Kendati penurunan harga tiket pesawat sedikit mendongkrak animo masyarakat, efeknya tidak terlalu besar. Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Pauline Suharno mengatakan, ia sedikit kecewa karena diskon tiket domestik Lebaran baru diumumkan sebulan sebelum Lebaran. Padahal, jika diumumkan sejak jauh hari, efeknya akan lebih baik. ”Kami jualan (tiket pesawat dan paket perjalanan) dari Agustus-September tahun lalu (2024). Kalau (harga tiket) diturunkan dari tahun lalu, akan lebih baik lagi. Supaya mengalihkan traveler yang ke luar negeri menjadi ke dalam negeri,” ujar Pauline. (Yoga)

Menjelang Idul Fitri, THR menjadi berkah tahunan yang dinanti pekerja. Tahun ini, pengemudi dan kurir daring turut mendapat bonus hari raya. Namun, sebagian buruh pabrik masih luput. THR digunakan untuk mudik, perayaan, dan tabungan. “Sebagian THR tahun ini dialokasikan untuk orangtua, saudara, dan keperluan saat mudik ke Blitar, termasuk bekal perjalanan pulang ke Jakarta. Sisanya ditabung, baik dalam bentuk tunai maupun reksa dana. Meski tak banyak, penting menyisihkan sebagian THR untuk tabungan,” ujar Rikha Khulafaurus (36) ASN di Jakarta

Menurut Sri Rahmawati (46), Buruh Garmen dan Pengurus FSBPI Sukapura, Jakut, “Bagi buruh, THR penting untuk merayakan Lebaran bersama keluarga. Sayangnya, tiap tahun masih ada buruh yang terlambat atau bahkan tidak menerima THR. Saya berharap pemerintah lebih tegas mengawasi perusahaan agar pembayaran THR tepat waktu, terutama tahun ini yang sudah ada indikasi keterlambatan, yang bisa berdampak pada daya beli buruh.

“Saya baru tahu dari teman bahwa mitra Grab bisa mendapat bonus hari raya (BHR). Syaratnya cukup berat, seperti menyelesaikan 250 order dalam sebulan, bekerja 9 jam sehari, pencapaian 90, rating baik, dan tidak melanggar kode etik. Jadi, saya harus berusaha mencapai target itu jika ingin mendapat BHR. Jika berhasil, bonusnya bisa membantu biaya servis motor dan kebutuhan hidup,” ujar Onta (37), Pengojek Daring asal Kota Tangerang, Banten. (Yoga)

Pengunjung terlihat mengerumuni kios kue kering Satu Hati di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, untuk membeli kue kering yang akan disuguhkan kepada tamu saat Lebaran, Sabtu (15/3/2025). Sebulan terakhir menjelang Lebaran penjualan kue kering laris manis, dalam sehari Satu Hati mampu menjual sekitar 3 kuintal berbagai jenis kue kering  dengan rentang harga Rp 60.000-Rp 185.000 per kilogram. (Yoga)

Penolakan terhadap beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) muncul dari Merauke, Papua Selatan. Perwakilan masyarakat adat dan masyarakat lokal sejumlah daerah yang terdampak proyek warisan Presiden Jokowi mendeklarasikan penghentian PSN yang dianggap mengorbankan rakyat. Koordinator Solidaritas Merauke, Franky Samperante, Sabtu (15/3) mengatakan, deklarasi ini merupakan hasil pertemuan Konsolidasi Solidaritas Merauke yang berlangsung pada 11-14 Maret 2025 di Merauke. Selama empat hari, 250 warga masyarakat adat dan masyarakat lokal yang terdampak PSN serta berbagai organisasi masyarakat sipil bertemu untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi. Perwakilan yang hadir merupakan masyarakat terdampak proyek food estate (lumbung pangan) Sumut, Kalteng, Keerom (Papua), serta Merauke dan Mappi (Papua Selatan).

Selain itu, juga datang perwakilan korban proyek Rempang Eco City di Kepri, proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim dan proyek geotermal atau panas bumi Poco Leok di NTT. ”Kami menuntut penghentian total PSN serta proyek-proyek atas nama kepentingan nasional lainnya yang mengorbankan rakyat,” demikian petikan deklarasi yang disepakati. Pelaku kejahatan negara dan korporasi wajib mengembalikan semua kekayaan rakyat yang dicuri dan segera memulihkan kesehatan dan ruang hidup rakyat di seluruh wilayah yang dikorbankan atas nama kepentingan nasional. Ketua Komnas HAM, Atnike Sigiro, yang hadir dalam deklarasi, mengatakan, pada 2020-2023, lembaganya menerima 114 kasus aduan terkait PSN yang diduga kuat melanggar HAM dalam berbagai bentuk. Komnas HAM juga telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait. Franky Samperante menyebutkan, deklarasi ini menjadi awal untuk melawan PSN yang justru mengancam kehidupan dan ruang hidup masyarakat. (Yoga)

Pembayaran tunjangan sertifikasi guru langsung ke rekening guru tiap bulan diyakini merupakan  terobosan yang akan meningkatkan kesejahteraan guru. Mekanisme baru pembayaran tunjangan guru yang diluncurkan Presiden Prabowo pada 13 Maret 2025 tersebut (Kompas, 14/3/2025) memberikan kepastian bagi guru untuk menerima tunjangan yang menjadi hak mereka setiap bulan. Selama ini, tunjangan profesi dibayarkan setiap tiga bulan sekali, itu pun kalau lancar. Ada beberapa kasus, pembayaran tunjangan profesi guru oleh pemda, melalui rekening umum kas daerah, tidak selalu lancar. Tunjangan profesi diberikan kepada para guru, baik guru ASN maupun non-ASN, yang sudah memperoleh sertifikasi guru. Hingga kini ada 1,8 juta guru bersertifikasi, sebanyak 392.802 di antaranya merupakan guru non-ASN.

Tunjangan sertifikasi untuk guru ASN yang sebesar satu kali gaji pokok akan ditransfer pemda dan tunjangan sertifikasi untuk guru non-ASN sebesar Rp 2 juta akan ditransfer Kemendikdasmen. Kelancaran pembayaran tunjangan guru tersebut bergantung hasil verifikasi dan validasi guru, termasuk validasi rekening guru. Gerak cepat pemda menyerahkan persyaratan yang dibutuhkan untuk verifikasi dan validasi tersebut akan menentukan kelancaran pembayaran tunjangan sertifikasi guru. Mekanisme baru pembayaran tunjangan guru tersebut perlu diikuti langkah lainnya agar terobosan kebijakan tersebut tak memperlebar kesenjangan kesejahteraan antara guru bersertifikasi dan yang belum.

Hingga kini masih ada sekitar 1,6 juta guru belum bersertifikasi (Kompas.id, 16/2/2025). Perlu terobosan kebijakan untuk membantu guru yang belum bersertifikasi. Pendidikan profesi guru (PPG), syarat untuk mendapat sertifikat pendidik, dibatasi kuota. Efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah saat ini semakin membatasi kuota PPG. Meski hanya merupakan salah satu aspek untuk mewujudkan kesejahteraan guru, tunjangan guru merupakan aspek yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru yang baik diyakini dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas guru, dan ini akan berdampak positif pada kualitas pendidikan. (Yoga)

Investor mana yang tidak kesal jika perusahaannya diganggu kelompok massa yang hanya ingin meraup keuntungan pribadi? Ketika jaminan keamanan dari aparat tidak dapat diraih, bersurat ke Presiden pun terpaksa ditempuh. Itulah yang dialami LA, manajer perusahaan asing (penanaman modal asing atau PMA) di Jabar. Akhir 2024, banyak surat pemberitahuan unjuk rasa dan audiensi dating dari berbagai ormas. Biasanya isi surat menyebut silaturahmi atau permohonan audiensi. Beberapa surat gamblang menyebutkan permintaan proyek untuk mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan non-B3. Limbah menjadi komoditas primadona yang diperebutkan komunitas tersebut. ”Limbah ini nilainya miliaran. Jadi, kalau limbah tidak dapat, akhirnya nego ke pengusaha limbah untuk dapat duit yang jumlahnya tidak kecil, rerata limbahnya besi,” kata LA.

Unjuk rasa di perusahaan LA diduga berawal dari beredarnya informasi tentang rencana perusahaan mendirikan bangunan baru di samping pabrik. Padahal, perusahaan telah bekerja sama dengan perusahaan pengelola limbah. Artinya, semua sisa produksi metal dari pabrik lama dan baru bakal ditangani vendor yang sama. Cuplikan surat ormas A berbunyi, ”Kami pimpinan ormas A bermaksud melaksanakan aksi unjuk rasa kepada perusahaan X untuk membangun mitra kerja sama mengelola limbahB3 dan non-B3 pabrik melalui badan usaha yang sah sesuai ketentuan aturan. Demi terciptanya kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan kemajuan organisasi kami.” Rumusan surat serupa juga tertulis di ormas B.

Perusahaan LA sudah menolak permohonan audiensi mereka. Namun, unjuk rasa di depan pagar pabrik tetap berlanjut, bahkan mereka mengancam untuk demo lagi. Saat unjuk rasa berlangsung, LA meminta vendor pengelola limbahnya untuk menjaga gerbang pabrik agar tidak jebol. Vendor pengelola limbah menjaga mati-matian. Kalau sampai pertahanannya lolos,taruhannya mereka tidak dibayar. Sementara oknum aparat justru mengizinkan pengunjuk rasa berorasi di depan gerbang pabrik. Pengamanan aparat tidak gratis, ada biaya tambahan yang diminta oknum aparat tersebut. Menjelang Tahun Baru atau Lebaran, tumpukan surat dari ormas/LSM kian banyak. ”Saya balas. Kalau maksa, saya lawan,” kata LA. Untuk menghadapi situasi ini, LA menyiapkan dua strategi. Langkah pertama adalah berkirim surat ke Presiden Prabowo akhir 2024, berisi permohonan perlindungan keamanan dan kenyamanan berinvestasi.

Surat itu mendapatkan respons Presiden Prabowo yang ditandai dengan kedatangan pejabat Polri ke perusahaan LA. Strategi kedua, jika surat tidak direspons, semua karyawan diminta untuk siaran langsung (live) di media sosial sambil embacakan permohonan bantuan keamanan ke pemerintah. Unjuk rasa mengepung pabrik berpotensi mengganggu investasi karena menghambat pengiriman produk. Misalnya ada demo satu hari penuh di depan gerbang pabrik, membuat truk pengirim barang tak bisa lewat, padahal produk harus segera dikirim ke pabrik lain. Dampak lain, barang terlambat atau gagal diterima klien dan perusahaan terkena penalti. Biaya kerugian yang dibebankan bisa mencapai miliaran rupiah. Di luar sana ada banyak perusahaan yang menghadapi permasalahan sama, yaitu premanisme, tetapi takut bersuara. Ampun, tolong, Pak Presiden..... Bantu kami atasi Premanisme. (Yoga)