;
Tags

Internasional

( 1369 )

Terancamnya Tanaman Pangan Global

KT3 20 Mar 2025 Kompas

Perubahan iklim dan kenaikan suhu bumi memengaruhi berbagai aspek penting kehidupan, termasuk pangan. Hasil penelitian terbaru menemukan, produksi tanaman pangan global berpotensi turun tajam jika suhu bumi meningkat hingga lebih dari 1,5 derajat celsius. Perubahan iklim, terutama fenomena El Nino, juga berdampak signifikan pada produksi beras di Indonesia. Perubahan iklim menyebabkan kemunduran musim tanam, kekeringan, dan potensi gagal panen. Sebagai negara yang masih mengandalkan beras sebagai makanan pokok, kondisi ini akan mengancam ketahanan pangan di Indonesia.

Kondisi serupa tidak hanya dialami di Indonesia, tetapi juga negara lain meskipun makanan pokok mereka bukanlah beras. Sebab, dampak dari perubahan iklim dan kenaikan suhu juga mengancam sejumlah tanaman pangan yang menjadi makanan pokok dari negara tersebut. Dalam studi yang diterbitkan di jurnal Nature Food pada 4 Maret 2025 ini disebutkan, setengah dari produksi tanaman di wilayah lintang rendah (dekat khatulistiwa / beriklim tropis) akan terancam karena kondisi iklim yang berubah. wilayah itu juga akan mengalami penurunan besar dalam keanekaragaman tanaman pangan.

Sara Heikonen, peneliti yang memimpin studi itu, menyampaikan, hilangnya keanekaragaman membuat jenis tanaman pangan yang dibudidayakan dapat berkurang secara signifikan di daerah tertentu. Kondisi ini akan berdampak terhadap ketahanan pangan dan menyulitkan masyarakat dalam memperoleh sumber kalori dan protein. Peneliti memetakan, pemanasan global akan sangat mengurangi jumlah lahan pertanian global untuk tanaman pokok seperti beras, jagung, gandum, kentang, dan kedelai. Lima tanaman itu menyumbang lebih dari dua pertiga asupan energi pangan dunia. (Yoga)

Usaha yang Pasti, Tanpa Pungli

KT3 20 Mar 2025 Kompas

Kepastian berusaha diawali saat mengurus perizinan hingga produksi tanpa gangguan pungli dan premanisme. Tanpa kepastian, investor enggan masuk Indonesia. Rencana bisa kacau saat perusahaan mesti menghadapi ”biaya tak terduga” yang muncul karena ketidakpastian. Misalnya, pengurusan izin yang tak kunjung beres tanpa kejelasan. Atau, pemerasan dan perilaku premanisme yang menyedot sumber daya biaya dan energi karena kegiatan produksi bisa tertunda atau terhenti. Kekacauan lain adalah ”biaya di bawah meja” atau ”biaya siluman”, seperti pungutan liar. Biaya tak tercatat ini sulit diukur hasilnya, tetapi membebani usaha dan mengurangi biaya produksi. Biaya-biaya tak terlihat ini, menurut salah seorang pengusaha, bisa 20 persen dari total perputaran dana per tahun (Kompas, 18/3/2025). Besar, tetapi tak ada hasilnya alias lenyap begitu saja.

Padahal, jika digunakan untuk proses produksi, dana tersebut bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif, diantaranya untuk menambah mesin produksi, mempercepat proses produksi, menambah pekerja, atau malahan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pada akhirnya akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tak ada jalan lain selain membenahi iklim bisnis di Indonesia. Tak perlu berdalih pelaku premanisme dan pungli itu oknum. Tak perlu juga merasa jemawa dengan jumlah penduduk Indonesia yang 280 juta jiwa, yang menarik investor menjadikan Indonesia sebagai pasar. Pasar yang besar tak akan jadi daya tarik karena tertutup bayang-bayang ketidakpastian berusaha. Jika berbagai hambatan berinvestasi ini dibiarkan, lambat laun investor akan enggan masuk ke Indonesia. Investasi macet. (Yoga)

Anak Muda Marah pada Korupsi

KT3 19 Mar 2025 Kompas

Marah pada korupsi yang menggurita di negaranya, anak-anak muda Serbia tiada henti berunjuk rasa. Empat bulan terakhir, Serbia diguncang unjuk rasa anak-anak muda. Unjuk rasa terbaru, terbesar sejauh ini berlangsung pada Sabtu (15/3). Dilaporkan, 100.000 hingga 300.000 orang turun ke jalan, mulai dari ibu kota Belgrade hingga kota-kota kecil, menentang korupsi masif di pemerintahan Serbia. Pemantik unjuk rasa besar-besaran di Serbia adalah korupsi. Pemicunya, insiden ambruknya atap stasiun kereta di Novi Sad, kota terbesar kedua, yang menewaskan 15 orang, November 2024, yang baru direnovasi pada 2022, tetapi sudah ambruk dan menelan korban jiwa. Insiden itu mengungkap adanya borok korupsi.

Setelah diguncang demonstrasi, aparat hukum Serbia mengusut kasus stasiun Novi Sad. Sejumlah pejabat, termasuk PM Milos Vucevic, Menhub dan Infrastruktur Tomislav Momirovi, serta penggantinya, Milan Duric, mundur. Namun, di mata anak-anak muda pengunjuk rasa, harapan mereka tak berhenti di situ. Mereka menginginkan perubahan menyeluruh, yang bisa memupus kanker korupsi di Serbia. Sedemikian kuat gurita korupsi di Serbia, segala perkara hingga urusan mencari pekerjaan tak lepas dari praktik korupsi. Sangat bisa dimaklumi jika anak-anak muda di negara itu marah dan menumpahkannya lewat serangkaian unjuk rasa.

Ivana, mahasiswa Universitas Novi Sad, mengatakan, ”Ijazah saya tidak akan berguna selama korupsi dan kolusi mewabah. Lapangan kerja terbuka bukan karena saya terampil. Saya bisa dapat kerja kalau mau menyuap atau jadi kroni,” ujarnya (Kompas, 18/3/2025). Data Transparency International memperlihatkan, Serbia menduduki peringkat ke-105 dari 180 negara soal indeks persepsi korupsi. Hal ini diperburuk oleh catatan Freedom House yang menempatkan Serbia sebagai negara dengan kebebasan  terbatas dengan nilai 56 dari skala 0-100. (Yoga)

Persaingan Nike dan Adidas

KT3 19 Mar 2025 Kompas

Bagi sebagian orang, jika sudah menggunakan Adidas, mereka enggan beralih ke Nike, begitu pula sebaliknya. Salah satunya Fildaz Raeditya (33) yang selama 10 tahun setia menggunakan produk Adidas tanpa pernah membeli merek lain. Dari berbagai produk yang pernah ia coba sebelumnya, Adidas menjadi pilihan yang paling nyaman di kakinya, sesuai dengan selera, dan memberikan rasa percaya diri yang lebih. ”Durability (daya tahan) Adidas luar biasa. Total ada delapan pasang sepatu yang saya miliki. Dari yang termurah, Rp 300.000 untuk model Superstar, hingga yang termahal Rp 3 juta, yaitu Microacer, favorit saya. Yang paling sering dipakai Adizero SL,” ujarnya, Selasa (18/3).

Menurut Didit, kesetiaannya pada Adidas didasarkan pada konsep klasik yang ditawarkan merek tersebut. Selain itu, beberapa seri Adidas juga menghadirkan sentuhan futuristik, bahkan menggabungkan kedua konsep itu dalam satu desain. Yavi Diamanta. Hingga usia 30 tahun, tetap setia pada Nike dan tak pernah beralih ke merek lain. ”Nike punya kampanye yang luar biasa. Bold, well-crafted, dan erat dengan dunia atlet. Gue suka banget atlet-atlet Nike. Cerita bagaimana Nike bisa merekrut Michael Jordan, misalnya, itu gila banget. Belum lagi deretan sepatu ikonik Nike yang sudah menjadi bagian dari kultur,” ujar Yavi. Menurut dia, model Air Jordan 1 adalah sepatu yang tak lekang oleh waktu.

Dua koleksi lainnya yang menjadi favoritnya adalah Nike Blazer Mid 77 dan Jordan 1 Purple Court. Dari kecil dia memang suka dan merasa paling cocok dengan Nike, dan tidak tertarik membeli merek lain. Persaingan merebut hati konsumen tak hanya terlihat dari cerita Yavi dan Didit. Dua jenama, Nike dan Adidas, juga bersaing ketat berdasarkan sejumlah data. Mengutip laporan Brand Finance, di sektor aparel atau fashion, kedua merek ini masuk 10 besar merek dengan nilai tertinggi di dunia pada 2024. Nike, mencatat nilai merek sebesar 29,873 miliar USD, menempati peringkat kedua. Posisi Nike digeser Louis Vuitton dari Perancis yang kini berada di peringkat pertama dengan nilai pasar 32,235 miliar USD.  

Pada 2024, Adidas berada di peringkat kedelapan dengan nilai pasar 14,448 miliar USD. Dengan kekuatan branding-nya yang solid, kedua jenama ini juga mencatat pendapatan besar. Berdasarkan data Statista yang dipublikasikan pada 14 Januari 2025, pendapatan Adidas mencapai 23,683 miliar euro pada 2024, meningkat dari tahun sebelumnya di 21,427 miliar euro. Nike mencatat pendapatan 47,78 miliar euro pada 2024, naik dari 42,65 miliar euro pada 2023. Pendapatan besar yang diraih Nike dan Adidas juga didukung oleh luasnya jaringan toko ritel serta jumlah pekerja yang tersebar di seluruh dunia. (Yoga)

Sulitnya Mendaftar Program Mudik Gratis

KT3 19 Mar 2025 Kompas

Kondisi ekonomi yang lesu membuat program mudik gratis bagi warga Jakarta laris manis. Pemprov DKI Jakarta pun menambah 1.161 kuota mudik gratis bagi warga yang ingin pulang ke kampung halaman, tapi warga khawatir tingginya antusiasme membuat sebagian dari mereka tetap tidak mendapatkan  kuota tersebut. Eny Faridah (31), warga Jakbar, Selasa (18/3) mengatakan, bersiap untuk perang tiket (war ticket) mudik gratis yang disediakan Pemprov DKI Jakarta pada gelombang dua, Rabu (19/3).Tanpa menggunakan tiket mudik gratis, ia harus mengeluarkan ongkos Rp 3 juta untuk dia, suami, dan anaknya, pergi pulang naik kereta api atau bus umum.

Nilai uang itu dua kali lipat dari THR yang keluarganya dapatkan. Padahal, tahun lalu, ia baru kena PHK. Karena itulah, tiket mudik gratis sangat berharga sekali baginya dan sekeluarga. Jika tidak mendapatkan tiket mudik gratis, Eny mengatakan tidak akan pulang kampung pada Lebaran kali ini. Ia akan melewatkan Idul Fitri tanpa berkumpul dengan keluarga besar. Perjuangan untuk mendapat tiket mudik gratis sudah ia lakoni sejak gelombang pertama. Ia sudah bersiap seusai sahur, tetapi apes bagi Eny, laman pendaftaran selalu gagal dibuka. Ia kesulitan mengakses pendaftaran kuota mudik gratis itu.

”Tulisannya masih dalam antrean terus. Semoga saya bisa mengamankan tiket gelombang kedua. Saya takut gagal lagi,” ujar Eny. Ada 1.161 kuota penumpang tambahan pada gelombang ini dengan 27 unit bus yang disediakan. ”Dengan ini, total kuota mudik gratis pada gelombang pertama dan kedua mengangkut sebanyak 23.564 penumpang,” kata Kadis Perhubungan Jakarta, Syafrin Liputo, Selasa (18/3). Pendaftaran mudik gratis gelombang kedua dilakukan secara daring melalui situs resmi mudikgratis.jakarta.go.id. (Yoga)

Hadirnya Pabrik Pemurnian Emas di Gresik Memperkuat Hilirisasi

KT3 18 Mar 2025 Kompas (H)

Presiden Prabowo meresmikan pabrik pemurnian logam mulia atau precious metal refinery PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus Gresik, Jatim, Senin (17/3). Kehadiran pabrik dengan kapasitas produksi 50 ton emas per tahun ini diharapkan menghasilkan devisa besar dan menciptakan lapangan kerja. Pabrik ini terletak di kompleks smelter tembaga PTFI di Gresik. Dalam prosesnya, lumpur anoda, salah satu produk sampingan dari pengolahan konsentrat tembaga, dimurnikan menjadi emas, perak batangan, dan sejumlah logam dalam kelompok platinum (platinum group metals). Smelter yang diresmikan pada 2024 itu menghasilkan 6.000 ton lumpur anoda per tahun.

Dari total kapasitas produksi 50 ton emas per tahun pada 2025, pabrik dengan nilai investasi sebesar 630 juta USD itu diperkirakan baru akan menghasilkan 32 ton emas karena smelter tengah dalam perbaikan. Kontrak sudah dilakukan PTFI dengan PT Antam Tbk yang bakal menyerap 30 ton emas pada tahun ini. Prabowo mengatakan, Indonesia ialah negara yang memiliki cadangan emas terbesar keenam di dunia. Karena itu, berbagai penyimpangan, termasuk penambangan ilegal dan penyelundupan emas ke luar negeri, terus diberantas. Sebaliknya, produksi emas yang dihasilkan dengan proses yang benar terus didorong.

Pertambangan menjadi salah satu sektor strategis yang diperkuat dalam hilirisasi, di samping sektor-sektor lain. ”Sektor-sektor penting ini menghasilkan devisa yang besar dan menciptakan lapangan kerja yang sangat besar. Sumber daya mesti dikelola dengan baik, tertib, good governance, transparansi, serta akuntabilitas,” kata Prabowo. Melalui hilirisasi, termasuk di sektor pertambangan, Indonesia menjadi negara yang tidak menjual bahan baku ke negara lain, tetapi barang jadi. Artinya, produk akhir yang dihasilkan memiliki nilai tambah besar. Industri-industri turunan pun diharapkan tumbuh sehingga semakin banyak tercipta lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi meningkat. (Yoga)

Regulasi Dibutuhkan Untuk Penguatan Asuransi Syariah

KT3 18 Mar 2025 Kompas

Pengembangan industri asuransi syariah di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, baik dari sisi permintaan, penawaran, maupun ekosistem. Oleh sebab itu, dukungan regulasi dibutuhkan, termasuk dalam aspek penguatan permodalan dan peningkatan daya saing. Hal ini mengemuka dalam seminar bertajuk ”Penguatan Ekosistem dan Regulasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia untuk Memasuki Pasar Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD)” di Jakarta, Senin (17/3). Acara tersebut diinisiasi oleh Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (PEBS FEB UI).

Ketua PEBS FEB UI, Rahmatina A Kasri mengatakan, Indonesia telah menjadi salah satu dari delapan kandidat OECD sejak Februari 2024. Namun, berbagai indikator masih menunjukkan adanya pembatasan aspek keterbukaan pasar yang dianggap tidak selaras dengan prinsip OECD. Restriksi perdagangan itu menyangkut sektor asuransi, yang regulasinya cenderung lebih ketat dibanding negara-negara lain. Di sisi lain, industri asuransi syariah memiliki peluang untuk terus tumbuh ke depan mengingat porsi asetnya 0,39 % dari total aset industri asuransi pada 2024, dengan pertumbuhan sebesar 5,13 % dibandingkan 2020.

”Dari hasil analisis kami, industri asuransi syariah memiliki potensi pertumbuhan yang besar. Akan tetapi, keberlanjutan profitabilitas jangka panjang sangat bergantung pada efisiensi dan strategi ekspansi, termasuk digitalisasi untuk memperkuat daya saing serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah,” kata Rahmatina. PEBS UI merekomendasikan sejumlah kebijakan guna memperkuat ekosistem asuransi syariah dalam menghadapi standar OECD, di antaranya, penguatan diversifikasi produk asuransi syariah, peningkatan kapasitas permodalan perusahaan asuransi syariah, peninjauan kembali regulasi yang membatasi pertumbuhan industri ini, dan penguatan SDM di sektor asuransi syariah. (Yoga)

Surplus Perdagangan dan Risiko di Baliknya

KT3 18 Mar 2025 Kompas

Neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus selama 58 bulan secara beruntun atau nyaris lima tahun sejak Mei 2020 hingga Februari 2025. Terdapat tiga komoditas SDA unggulan penopang kinerja ekspor pada Februari 2025, yakni produk kelapa sawit dan turunannya, batubara, serta besi dan baja. Sayangnya, berlakunya aturan penempatan 100 % devisa hasil ekspor (DHE) SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia per 1 Maret 2025 berpotensi mengganggu kinerja ekspor Indonesia. Kebijakan ini membuat pengusaha terpaksa melakukan sejumlah efisiensi untuk menjaga arus kas perusahaan. BPS melaporkan, neraca perdagangan mengalami surplus 3,12 miliar USD (Rp 51,13 triliun) pada Februari 2025, dari surplus sektor nonmigas sebesar 4,84 miliar USD (Rp 73,42 triliun).

Adapun sektor migas mencatatkan defisit senilai 1,72 miliar USD (Rp 28,19 triliun). Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam konferensi pers, Senin (17/3) menjelaskan, nilai ekspor Indonesia Februari 2025 tercatat 21,98    miliar USD atau meningkat 14,05 % dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. ”Kenaikan nilai ekspor pada Februari 2025 secara tahunan didorong peningkatan ekspor nonmigas, terutama lemak dan minyak hewani/nabati, komoditas logam mulia dan permata, serta komoditas besi dan baja,” ujar Amalia. Terdapat tiga komoditas unggulan yang kerap jadi penopang kinerja ekspor Indonesia, yakni CPO dan produk turunannya, batubara, serta besi dan baja. Amalia menyebut ketiga komoditas tersebut berkontribusi terhadap 30,48 % dari total ekspor nonmigas Indonesia pada Februari 2025.

Nilai produk ekspor CPO dan turunannya naik 89,54 % secara tahunan. Sementara ekspor besi dan baja naik 19,52 persen secara tahunan. Baik produk CPO dan turunannya, batubara, maupun besi dan baja diwajibkan untuk menempatkan seluruh  devisa hasil ekspornya (100 %) ke dalam sistem keuangan Indonesia selama satu tahun guna memperkuat stabilitas cadangan devisa negara dan mendukung ketahanan ekonomi sesuai PP No 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang telah diperbarui melalui PP No 8/2025. Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia Fathul Nugroho mengatakan, kebijakan DHE baru yang diberlakukan pemerintah membuat pelaku usaha melakukan sejumlah penyesuaian dan efisiensi dalam kegiatan operasional usaha.

”Contohnya hauling (proses pengangkutan) kami biasanya 100.000 per ton per 100 km, sekarang bisa 100.000 ton per 120 km,” ujarnya. Fathul berharap fasilitas penempatan DHE SDA ke dalam rekening khusus untuk konversi valas ke rupiah (FX Swap) sudah matang agar pengusaha dapat menggunakannya untuk kebutuhan operasional perusahaan. Di samping itu, ia pun menyarankan adanya insentif PPh nol % atas bunga deposito DHE. ”Dengan adanya kelonggaran tersebut, pelaku usaha bisa punya ruang untuk memastikan operasionalisasi bisnis berjalan lancar tanpa hambatan finansial,” ucap Fathul. (Yoga)

Peluang Pekerja RI di Arab Saudi

KT3 18 Mar 2025 Kompas

Pemerintah Arab Saudi menawarkan kesempatan kerja bagi 600.000 pekerja migran Indonesia. Pemerintah Indonesia menerima tawaran Pemerintah Arab Saudi tersebut. Presiden Prabowo memberi persetujuan kepada Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (14/3) untuk mencabut moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi (Kompas.id, 14/3/2025). Moratorium TKI tersebut tertuang dalam Kepmenaker No 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah. Kepmenaker yang ditandatangani Menaker Hanif Dhakiri pada 26 Mei 2015 tersebut dilator belakangi banyaknya masalah pekerja, termasuk penyiksaan pekerja, di sejumlah negara Timur Tengah.

Dari 600.000kesempatankerja yang ditawarkan Arab Saudi, sebanyak 400.000 lowongan masih untuk pekerja informal. Namun, 200.000 lowongan pekerja formal sisanya mesti ditangkap secara serius oleh Pemerintah Indonesia. Kualitas pekerja diharapkan makin meningkat di sektor formal, di samping pekerja informal yang kebanyakan adalah pekerja rumah tangga. Kementerian P2MI harus terlebih dulu menyiapkan skema pelatihan dan penempatan para PMI. Persiapan kompetensi para PMI dinilai penting agar Indonesia bisa mengirim tenaga kerja sekaligus mendapatkan devisa secara optimal. Di samping itu, kita berharap evaluasi mendalam atas upaya pelindungan PMI sejak moratorium diterapkan 10 tahun lalu juga perlu dilakukan, terlebih sejak berlakunya UU Pelindungan PMI, terutama evaluasi pelindungan pekerja di Arab Saudi selama moratorium, termasuk pelindungan dari aspek hukum dan HAM. (Yoga)

Produk Kedaluwarsa di Parsel harus Diwaspadai

KT3 18 Mar 2025 Kompas

Penjualan produk dalam kemasan menjelang hari raya Idul Fitri meningkat 20-30 %. Hal ini sering dimanfaatkan oleh oknum penjual parsel dengan menggunakan produk yang sudah mendekati atau bahkan melewati tanggal kedaluwarsa. Intensifikasi dalam pengawasan pun diperkuat dan masyarakat diminta untuk lebih waspada. Demikian disampaikan Kepala BPOM, Taruna Ikrar yang ditemui seusai sidak di salah satu gudang penyimpanan e-dagang (e-commerce) di Jaktim, Senin (17/3). Inspeksi ini dilakukan sebagai rangkaian intensifikasi pengawasan produk pangan selama masa Ramadhan dan Idul Fitri. Ia menuturkan, pengawasan pada produk pangan dilakukan pada pangan siap saji yang biasanya dijual sebagai jajanan takjil serta pangan dalam kemasan yang dijual ditoko ritel ataupun supermarket.

Untuk pengawasan di supermarket, ujar Taruna, fokus yang dilakukan BPOM lebih ke produk yang dijual dalam parsel. Ini terkait pada aturan KLIK, yakni kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa yang sesuai. ”Khusus mengenai kedaluwarsa ini sangat penting karena biasanya menjelang hari raya ada kenaikan penjualan 20-30 %. Nah, kekhawatiran kami, ada produk-produk yang sudah expired (kedaluwarsa) dan karena cuci gudang, dia (penjual) mau jual semuanya,” katanya. Karena itu, Taruna mengimbau agar para pelaku usaha dan pedagang parsel memastikan produk-produk yang dikemas dalam parsel tetap memenuhi syarat keamanan dan kesehatan pangan.

Pastikan produk yang dijual memiliki kemasan yang tidak rusak atau cacat. Selain itu, label yang tertera wajib mencantumkan informasi yang benar dan jelas. Produk yang dijual juga harus memiliki nomor izin edar yang sesuai. Pastikan pula produk pangan tidak melewati tanggal kedaluwarsa. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa perlu ditulis secara jelas. Jika pelanggaran ditemukan, BPOM akan menindaknya sesuai dengan aturan. Masyarakat dihimbau agar lebih selektif dalam memilih produk parsel yang akan dikirim ataupun diterima. Pastikan produk sesuai dengan aturan. Pilih pula produk yang masih jauh dari tanggal kedaluwarsa. Bahkan, sebaiknya tidak membeli produk yang hampir mendekati tanggal kedaluwarsa. (Yoga)