Pada 2023 PHK terjadi karena ekonomi makro dan harus menjadi dominan di pasar. Salah satu raksasa digital, Amazon, mengumumkan hendak memecat lagi setidaknya 18.000 pekerjanya. Inflasi dan perlambatan ekonomi menjadi alasan pengambilan keputusan tersebut. Dirut Amazon Andy Jassy menyampaikan kebijakan tersebut di markas utama Amazon di Seattle, Negara Bagian Washington, Rabu (4/1) malam waktu setempat atau Kamis (5/1) WIB. ”Keputusan ini berlaku sejak 18 Januari. Divisi e-dagang dan sumber daya manusia akan terdampak,” kata Jassy (Kompas.id, 5/1). Sebelum  pengumuman itu, perusahaan teknologi di bidang pengelolaan relasi dengan konsumen Salesforce sudah mengumumkan PHK sehari sebelumnya. Mereka hendak memecat 8.000 karyawan. Perusahaan teknologi lain yang diperkirakan akan kembali memangkas karyawannya, antara lain, Twitter, Tesla, Shopify, Microsoft, dan Netflix.

Sepanjang 2022, perusahaan teknologi di AS telah memecat total 150.000 pekerja. Pada umumnya mereka menyatakan, perekrutan dalam jumlah besar saat pandemi menyebabkan beban bagi mereka karena ternyata permintaan ketika pandemi mereda, sudah tidak sebesar saat pandemi. Kondisi ekonomi makro berupa inflasi dan ancaman resesi menyebabkan dana segar sulit didapat sehingga mereka harus memotong biaya tenaga kerja. Akibat situasi yang mengimpit, mereka akan terus melakukan konsolidasi dengan mengefisienkan berbagai biaya. Salah satu alasan konsolidasi, mereka harus dominan di pasar. Dominasi di pasar ini akan menyelamatkan mereka dari masalah bisnis. Perusahaan teknologi akan kembali sehat ketika mereka bisa mengendalikan pasar lebih baik lagi. (Yoga)

Pemerintah Taiwan akan ”berbagi kebahagiaan” dengan memberikan uang tunai sebesar 195,61 USD atau Rp 3 juta kepada setiap warga Taiwan pada tahun ini. Pertumbuhan ekonomi Taiwan yang selama ini bergantung pada ekspor dan produk teknologi global, seperti cip atau semikonduktor, tumbuh 6,45 % pada 2021. Ini laju pertumbuhan yang tercepat sejak 2010 yang tumbuh 10,25 %. ”Buah pencapaian perekonomian kita akan dinikmati seluruh rakyat dari muda hingga tua. Kami ingin memberikan berkat Tahun Baru kepada semua warga setelah awal Tahun Baru Imlek,” kata Perdana Menteri Su Tseng Chang, yang mengumumkan kabar gembira ini, Rabu (4/1). Awal Tahun Baru Imlek yang dimaksud Su  merujuk pada hari libur selama seminggu yang dimulai pada 20 Januari. Alokasi ”hadiah” uang tunai untuk rakyat itu akan diambilkan dari pos pendapatan pajak yang jumlahnya mencapai 140 miliar dollar Taiwan atau Rp 71 triliun. Penduduk Taiwan berjumlah lebih dari 23 juta jiwa. Namun, untuk memformalkan rencana bagi-bagi duit itu, masih dibutuhkan persetujuan parlemen terlebih dahulu.

Ini hanya formalitas karena Partai Progresif Demokratik (DPP), partai yang berkuasa di Taiwan, memegang kursi mayoritas di parlemen. Su tidak memberikan penjelasan lebih rinci bagaimana pemerintah akan menyalurkan uang tunai tersebut. Pemerintah juga mengingatkan kepada seluruh rakyat bahwa pertumbuhan ekonomi Taiwan kemungkinan akan melambat pada 2022 dan 2023. Untuk mengantisipasi kesulitan ekonomi, pemerintah sudah membuat rencana untuk memasukkan tambahan pendapatan pajak 12,4 Miliar USD dari tahun lalu ke dalam perekonomian guna membantu melindungi Taiwan dari guncangan ekonomi dunia. Pemerintah sudah menyiapkan subsidi untuk biaya listrik, tenaga kerja, dan asuransi kesehatan untuk membantu rakyat. Taiwan merupakan produsen utama semikonduktor yang digunakan dalam segala hal, mulai dari mobil dan ponsel cerdas hingga pesawat jet tempur.  Perekonomiannya terus tumbuh dengan stabil, bahkan selama pandemi Covid-19 dalam beberapa tahun terakhir karena adanya permintaan yang tinggi terhadap cip yang digunakan pada barang-barang elektronik konsumen. Penjualan cip justru melonjak ketika pandemi Covid-19 karena banyak orang yang harus bekerja dari rumah dan membutuhkan barang-barang elektronik yang membantu mereka dalam aktivitas keseharian. (Yoga)

Untuk pertama kali dalam 15 tahun terakhir, Singapura akan menaikkan pajak penjualan sebesar 1 % mulai 1 Januari 2023. Sejak hari pertama tahun 2023, pajak penjualan untuk segala macam barang dan jasa, dari bahan makanan hingga cincin berlian, naik dari 7 % menjadi 8 %. Menurut rencana, pada 2024 pajak penjualan itu akan dinaikkan lagi 1 % menjadi 9 % kecuali jika perekonomian dunia membaik tahun depan. Pemerintah Singapura beralasan, langkah itu harus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan demi membantu populasi negaranya yang makin menua. Diperkirakan, seperempat dari jumlah total populasi 5,6 juta jiwa di negara itu akan berusia 65 tahun ke atas pada tahun 2030. Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Singapura Lawrence Wong menjelaskan, pendapatan dari kenaikan pajak penjualan itu akan digunakan untuk mendukung pengeluaran perawatan kesehatan Singapura dan merawat manula.

Kenaikan pajak penjualan dari 7 menjadi 9 % pada 2024 diharapkan menghasilkan pendapatan pajak sebesar 3,5 miliar dollar Singapura setiap tahun. ”Tanpa kenaikan GST (pajak barang dan jasa), kami akan menghadapi risiko kesenjangan pendanaan struktural yang berlanjut, dan akan terus melebar dari tahun ke tahun,” kata Wong. Untuk membantu rakyatnya, Pemerintah Singapura berjanji memberikan kepada hampir 3 juta warga Singapura setidaknya 700 dollar Singapura atau Rp 8,2 juta uang tunai selama lima tahun sebagai bagian dari ”paket jaminan”. Jika ditotal, uang bantuan itu sebanyak 8 miliar dollar Singapura atau Rp 93 triliun. Pemerintah juga berjanji meninjau kenaikan pajak kedua jika situasi perekonomian dunia membaik. (Yoga)

TOKYO, ID – Laju inflasi inti konsumen Jepang mencapai level tertinggi baru dalam 40 tahun pada November 2022. Ini karena perusahaan-perusahaan terus menaikkan biaya-biaya untuk rumah tangga. Data juga menunjukkan ada tanda-tanda penaikan harga yang meluas dan dapat membuat bank sentral di bawah tekanan untuk mengurangi stimulus besar-besaran. Menurut laporan Jumat (23/12/2022), indeks harga konsumen (IHK) intiJepang – tidak termasuk makanan segar yang mudah berubah ubah, namun mencakup biaya energi – naik 3,7% pada November dari tahun sebelumnya. Hal ini sesuai dengan perkiraan pasar dan meningkat dari penaikan 3,6% pada Oktober. Itu artinya menjadi penaikan terbesar, sejak lonjakan sebesar 4.0% yang terjadi pada Desember 1981. Yaitu di saat inflasi masih tinggi akibat dampak guncangan minyak pada 1979 dan ekonomi yang sedang booming. (Yetede)

Trade Expo Indonesia atau TEI 2022 yang digelar Kemendag secara hibrida membukukan transaksi 15,83 miliar USD atau Rp 246,96 triliun. China, India, Jepang,Mesir, dan Filipina menyumbang transaksi terbesar pada pameran perdagangan internasional tersebut. Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Didi Sumedi, Kamis (22/12) mengatakan, capaian itu melampaui target  10 miliar USD. Transaksi itu terdiri dari transaksi perdagangan barang 15,28 miliar USD, perdagangan jasa 843.200 USD, dan investasi 551,5 juta USD. ”Lima negara yang berkontribusi besar terhadap transaksi tersebut adalah China dengan 10,78 miliar USD, India 1,5 miliar USD, Jepang 843,9 juta USD, Mesir 492,4 juta USD, dan Filipina 343,2 juta USD,” ujarnya pada Penutupan TEI Ke-37 Tahun 2022 secara hibrida di Jakarta. TEI Ke-37 digelar secara luring pada 19-23 Oktober 2022 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten, dan daring pada 19 Oktober-19 Desember 2022. Pameran diikuti 1.097 peserta dari tujuh kategori industri, yakni manufaktur, mode, perawatan kesehatan dan kecantikan, makanan dan minuman, peralatan medis, perabotan dan dekorasi rumah, serta layanan digital.

TEI 2022 dikunjungi 29.714 orang dari dalam dan luar negeri serta 4.774 pembeli daring dari 194 negara. Sepanjang pameran  tersebut, terdapat 247 nota kesepahaman (MOU) senilai 12,8 miliar USD, termasuk MOU imbal dagang. Mendag Zulkifli Hasan  menyatakan, TEI merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan ekspor dan menggarap pasar internasional. Melalui pameran itu, RI bisa memperluas pasar dan mendatangkan investasi. ”Dalam pameran itu, minat sejumlah negara pasar ekspor  nontradisional RI cukup besar. Mesir yang merupakan pasar ekspor baru Indonesia, misalnya, masuk dalam lima besar negara penyumbang transaksi TEI 2022,” tuturnya. Kemendag mencatat, pameran itu tidak hanya dikunjungi pelaku usaha dari negara  pasar ekspor tradisional, tetapi juga dari pasar ekspor nontradisional, seperti Nigeria dan Arab Saudi, yang masuk sebagai negara dengan jumlah pengusaha terbanyak di TEI 2022, masing-masing 148 pengusaha dan 120 pengusaha. (Yoga)

Sejak Rusia menyerang Ukraina pada Februari lalu, sanksi dijatuhkan AS serta Uni Eropa (UE) terhadap Rusia, untuk melemahkan Rusia dan elite negara itu sehingga diharapkan Moskwa mengakhiri serangan. Namun, tampaknya tujuan tak tercapai. Hingga sekarang, perang masih berlangsung. Tidak hanya institusi, sasaran sanksi juga meliputi individu. Bidang yang dikenai sanksi antara lain keuangan serta perdagangan. Pada Jumat (16/12) paket sanksi kesembilan dari UE atas Rusia mulai berlaku. Kali ini, UE menjatuhkan sanksi bagi 141 orang dan 49 perusahaan atau institusi dari Rusia. Menurut The New York Times, untuk delapan paket sanksi terdahulu, sejak Februari lalu, UE telah memasukkan total 1.236 orang dan 155 perusahaan ke dalam daftar penerima sanksi. Wujudnya termasuk pembekuan aset. Sanksi itu juga melarang perdagangan produk dari total 1.000 kategori serta ratusan subkategori. Hampir keseluruhan impor minyak dari Rusia sudah diembargo.

Berdasarkan nilai, sepertiga ekspor UE ke Rusia dan dua pertiga impor dari negara itu telah dilarang. Penerapan sanksi menimbulkan perdebatan di antara anggota UE. Kelompok yang menginginkan sanksi lebih keras meliputi negara di dekat Rusia atau Ukraina, seperti Lituania serta Polandia. Di sisi lain, ada kelompok tak menyetujuinya. Pertimbangannya, sanksi membuat pasokan energi seret sehingga rakyat susah. Harga-harga pun meroket. Sungguh tidak mudah bagi anggota UE untuk menghadapi situasi ini. Di satu sisi, mereka dikehendaki mendukung Ukraina yang pemerintahannya sekarang pro-Barat. Di sisi lain, anggota UE harus menghadapi kenyataan rakyatnya mengalami kesulitan atau terdampak sanksi atas Rusia. Ketika perang berlarut-larut dan sanksi terus ditingkatkan, tekanan terhadap anggota UE kian besar. Situasi ekonomi yang sulit dan tak berkesudahan dapat memicu ketidakpuasan serta berujung pada gejolak politik. Oleh karena itu, solusi atas perang di Ukraina harus segera dicapai. (Yoga)

Mayoritas warga Jepang menolak kenaikan pajak demi meningkatkan postur anggaran pertahanan negara tersebut. Demikian hasil jajak pendapat media Kyodo yang dirilis Minggu (18/12). PM Jepang Fumio Kishida, Jumat (16/12), mengumumkan rencana pemerintah menaikkan anggaran pertahanan yang pembiayaannya dilakukan melalui kenaikan pajak. (Yoga)

Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan, RI resmi mengajukan banding ke Badan Banding Organisasi Perdagangan Dunia atau AB WTO pada 8 Desember 2022. Dalam surat pengajuan banding itu, RI menilai kesimpulan panel Badan Penyelesaian Sengketa atau DSB WTO keliru. ”Indonesia tidak sependapat dengan pandangan dan keputusan panel DSBWTO,” ujarnya ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (14/12). Djatmiko juga menegaskan, RI hanya akan menempuh banding melalui AB WTO dan tidak akan menempuh jalur lain. Selama ini, RI mendukung penuh mekanisme penyelesaian sengketa (DSM) WTO. Bukan salah RI jika sampai saat ini AB WTO masih vakum. WTO harus mempertanyakan dan menyelesaikan persoalan itu dengan pihak yang menghambat berfungsinya AB WTO. ”Kebijakan larangan ekspor bijih nikel RI dan hilirisasinya masih akan berjalan. Sebab, masih belum ada keputusan yang mengikat/inkrah sampai panel AB WTO mengeluarkan keputusan,” katanya. Pada 12 Desember 2022, WTO resmi mengumumkan pengajuan keberatan RI atas kesimpulan final DSB WTO kepada para anggota melalui dokumen nomor WT/DS592/6. Sebelumnya, hasil laporan final panel 30 November 2022, DSB WTO memutuskan RI melanggar Pasal XI Ayat (1) Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (GATT) WTO Tahun 1994.

Kebijakan RI itu juga tidak dapat dijustifikasi atau  dikecualikan dengan Pasal XI Ayat (2a) dan XX (d) GATT 1994. Dalam surat permohonan banding yang diajukan ke Sekretariat AB WTO 8 Desember 2022 itu, RI menilai kesimpulan panel DSB WTO atas larangan ekspor bijih besi dan pengolahan bijih ekspor untuk kebutuhan di dalam negeri yang dilakukan RI keliru. RI berargumen bahwa DSB keliru menafsirkan dan menerapkan pasal-pasal GATT 1994 tersebut. RI melarang ekspor bijih nikel benar-benar untuk diolah guna memenuhi kebutuhan industri di dalam negeri. Pengolahan bijih nikel di dalam negeri itu tidak dapat dikategorikan sebagai larangan atau pembatasan sementara untuk mencegah atau meringankan kekurangan kritis bahan esensial bagi  Indonesia. RI juga berpendapat, kesimpulan panel tidak menemukan tindakan alternatif, seperti diusulkan UE tentang sistem otorisasi ekspor dalam rangka membangun tata kelola nikel berkelanjutan, keliru. RI sudah mengatur syarat untuk memastikan kepatuhan terhadap tata kelola nikel berkelanjutan dalam UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam raket dengan Komisi VI DPR, Rabu, Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menuturkan, hilirisasi nikel Indonesia merupakan harga mati karena memberikan nilai tambah, karena itu, Indonesia harus banding ke WTO dalam sengketa nikel melawan UE. (Yoga)

Harga minyak jatuh ke level terendah sejak akhir tahun lalu. Penurunan harga minyak kali ini adalah perlambatan ekonomi. Harga minyak West Texas Intermediate (WTI) kontrak pengiriman Januari 2023 berada di US$ 70,5 per barel pada Senin (12/12) pukul 18.45 WIB. Ini merupakan level harga minyak terendah dalam sejak Desember 2021. Analis DCFX Futures Lukman mengatakan Produksi OPEC+ dan Ekonomi China Goyang Harga Minyak , harga minyak dunia turun akibat sentimen penurunan permintaan, karena perlambatan ekonomi global. Pelonggaran kebijakan lockdown Covid-19 di China juga dikhawatirkan akan meledakkan jumlah kasus dan justru kembali menjadi full lockdown. Kecuali permintaan dari China meningkat atau OPEC kembali memangkas produksi, harga minyak masih akan terus tertekan tahun depan.

JAKARTA, ID – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memanggil perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Indonesia di Jakarta, Senin (12/12/2022) terkait komentar tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang dianggap berpotensi mengancam kebebasan sipil. Kemenlu meminta perwakilan asing termasuk PBB tidak terburu-buru mengeluarkan pendapat atau pernyataan sebelum mendapatkan informasi yang lebih jelas. Juru Bicara Kemenlu, Teuku Faizasyah menjelaskan, alasan pemanggilan karena merupakan salah satu tata hubungan berdiplomasi. “Ada baiknya adab yang berlaku adalah dalam tindak aksi perwakilan asing ataupun PBB di suatu negara, jalur komunikasi akan selalu ada untuk membahas berbagai isu. Jadi kita tidak menggunakan media masa sebagai alat untuk menyampaikan satu hal yang belum diverifikasi,” tegas dia dalam jumpa pers soal KUHP pada Senin (12/12/2022). (Yetede)