Hubungan AS dan Uni Eropa kembali menegang disebabkan rencana Washington mengucurkan subsidi 367 miliar USD. Brussels khawatir subsidi itu membuat perusahaan-perusahaan Eropa pindah ke AS. Presiden Perancis Emmanuel Macron mengungkit soal subsidi itu kala menemui anggota Kongres AS, Rabu (30/11) malam, di Washington atau Kamis dini hari WIB. Ia menyebut UU Pengurangan Inflasi (IRA), regulasi AS yang menjadi dasar subsidi itu, sangat agresif pada perusahaan Eropa. Saat di Kedutaan Besar Perancis di Washington, Macron menyebut subsidi bisa memecahkan persekutuan Barat. Sebab, perusahaan AS kurang tertarik lagi berinvestasi di Eropa. IRA dituding bisa melemahkan komoditas ekspor Eropa ke AS dan menimbulkan risiko deindustrialisasi di Eropa. IRA akan membuat AS dan sekutunya di Eropa akan lebih mementingkan kepentingan domestik dibandingkan kepentingan bersama. ”Eropa, demikian juga Perancis, akan melakukan penyesuaian juga,” katanya.

Koordinator Hubungan Uni Eropa-AS pada Parlemen Eropa Tonino Picula menuding AS mendiskriminasi sekutunya. Jubir Gedung Putih Karine Jean-Pierre menyebut, IRA salah satu perangkat untuk memacu pertumbuhan energy bersih dan terbarukan. Perusahaan UE malah mendapat kesempatan besar. Ketua Partai Sosial Demokrat Jerman Lars Klingbeil khawatir IRA memicu deindustrialisasi di UE. Sebab, IRA dan sejumlah kebijakan AS akan membuat daya saing produk impor dari Eropa terpangkas. Dalam jajak pendapat Federasi Industri Jerman, BDI, ditemukan 20 % pengusaha Jerman mempertimbangkan pemindahan usaha. Harga energi yang tinggi jadi alasan utama. Selain itu, ada tawaran insentif seperti dalam IRA. Kamar dagang dan Industri Jerman menemukan, 39 % perusahaan mau meningkatkan investasi di AS selepas IRA disahkan Agustus lalu. Ketua Kadin Jerman Volker Treier menyebut, sejumlah perusahaan otomotif Jerman mau meningkatkan investasi di AS. (Yoga)

Sakit perdagangan dunia tak kunjung reda. Pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina masih menjadi penyebabnya. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melaporkan, per September 2022, indeks atau barometer perdagangan barang dunia berada di level 96,2. Angka itu berada di bawah tren normal atau ambang batas 100. Barometer itu menunjukkan perdagangan tumbuh lebih lambat pada bulan-bulan terakhir tahun ini, sejalan dengan perkiraan WTO bahwa perdagangan global pada 2022 bakal tumbuh 3,5 % dan 1 % pada 2023. Rendahnya barometer perdagangan barang itu dipengaruhi oleh rendahnya subindeks permintaan ekspor dan perdagangan bahan mentah. Juga tecermin pada subindeks angkutan udara dan pengapalan kontainer. Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) bahkan menyebutkan, gangguan pengiriman barang masih terjadi karena karantina wilayah (lockdown) dan perang. Meski tarif angkutan kontainer telah turun sejak pertengahan 2022, tarif itu masih di atas level pra-Covid-19.

Dalam laporannya, ”Review of Maritime Transport 2022: Navigating Stormy Waters”, UNCTAD menyimulasikan, kenaikan harga komoditas biji-bijian dan tarif pengiriman curah kering menyebabkan kenaikan harga pangan di tingkat konsumen sebesar 1,27 % di negara-negara berpenghasilan menengah, 1,06 % di negara berpenghasilan rendah, dan 0,8 persen di negara berpenghasilan tinggi. UNCTAD juga memperkirakan perdagangan maritim global tumbuh lambat menjadi 1,4 % pada 2022, dibarengi kenaikan inflasi dan biaya hidup yang menggerus pendapatan konsumen pada akhir 2022 dan 2023. Pada periode 2023-2027, perdagangan maritim diproyeksikan tumbuh 2,1 % per tahun, lebih lambat dari rata-rata pertumbuhan tiga dekade terakhir sebesar 3,3 %. ”Demam” perdagangan dunia itu sudah menular ke Indonesia. Harga komoditas yang diimpor Indonesia, seperti kedelai, gandum, dan pupuk, melonjak. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, harga kedelai impor per 24 Februari 2022 sebesar Rp 13.300 per kg dan per 29 November 2022 naik jadi Rp 14.900 per kg. Pada periode sama, harga tepung terigu naik dari Rp 10.800 per kg jadi Rp 13.100 per kg. (Yoga)

ZURICH, ID – Otoritas Swiss telah membekukan aset keuangan senilai 7,5 miliar franc (US$ 7,94 miliar) pada 25 November 2022, di bawah sanksi terhadap Rusia. Menurut Sekretariat Negara Urusan Ekonomi (State Secretariat for Economic Affairs/SECO) pada Kamis (1/12/2022), pembekuan ini bertujuan menghukum Rusia atas invasinya ke Ukraina. Badan pengawas sanksi, SECO menambahkan bahwa terdapat 15 properti di enam wilayah yang juga diblokir, tanpa menyebutkan wilayah yang dimaksud. “Hingga 3 Juni, SECO telah diberitahu tentang simpanan yang dimiliki oleh warga negara Rusia, dan individu serta badan hukum di Rusia, sebesar 46,1 miliar franc,” demikian menurut pernyataan yang dilansir Reuters. Angka tersebut jauh di bawah 150 miliar hingga 200 miliar franc Swiss dari kekayaan warga Rusia yang diperkirakan dimiliki perbankan Swiss dalam Asosiasi Bankir Swiss (Swiss Bankers Association). Pejabat SECO mengatakan perbedaan tersebut dapat mencerminkan fakta bahwa penduduk Rusia yang juga warga negara Swiss atau Uni Eropa (UE), atau bertempat tinggal di sana, tidak tercakup oleh tindakan tersebut. (Yetede)

Anggota Uni Eropa (UE) berbeda pendapat soal pembatasan harga maksimal gas. Perbedaan mengemuka dalam rapat para menteri energi negara anggota UE, Kamis (24/11) sore waktu Brussels. Penolakan dilontarkan Austria, Belanda, Estonia, Denmark, Finlandia, Irlandia, dan Luksemburg. Sementara Italia, Malta, dan Spanyol menganggap batas atasnya terlalu tinggi. Selasa lalu, Komisi Eropa mengusulkan harga harus dibatasi dalam kondisi tertentu. (Yoga)

LONDON, ID – Setidaknya ada tiga negara di Eropa Timur dan sekitarnya yang disebut mendapatkan keuntungan dari masuknya para migran dari Rusia beserta kekayaan yang menyertainya. Namun, banyak juga negara yang perekonomiannya tersendat. Semisal Georgia, Republik kecil bekas Soviet yang berada di perbatasan selatan Rusia. Negara ini termasuk salah satu negara Kaukus dan sekitarnya, selain Armenia dan Turki yang mengalami booming ekonomi di tengah gejolak Rusia dan Ukraina yang sudah memasuki bulan kesembilan. Menurut laporan, tahun ini sedikitnya 112.000 warga Rusia telah beremigrasi ke Georgia. Gelombang pertama sebanyak hampir 43.000 tiba setelah invasi Rusia dimulai. Sedangkan gelombang kedua – yang jumlahnya lebih sulit ditentukan – masuk menyusul mobilisasi pasukan cadangan oleh Presiden Vladimir Putin pada September 2022. Sementara, mayoritas migran Rusia yang tersisa memilih melarikan diri ke Turki (24,9%), Armenia (15,1%), dan negara lain yang tidak disebutkan (19%).

Rusia akan membuka keran ekspor pupuk ke semua mitra di dunia tanpa pengecualian. Hal itu demi memastikan suplai pupuk global kembali normal sehingga krisis pangan bisa dilalui secara bertahap. Namun, ekspor ini memiliki satu persyaratan, yaitu proses jual-beli harus memakai mata uang China, yuan. Rencana itu diumumkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin pada Rabu (23/11) siang waktu setempat. Ia menerima Ketua Komisi Produksi dan Perdagangan Pupuk Mineral dari Perhimpunan Industrialis dan Pengusaha Pupuk Rusia (RSPP) Dmitry Mazepin. Selain pengurus RSPP, Mazepin juga pemilik Uralchem, pabrik pupuk terbesar di Rusia.

Total ada 262.000 ton pupuk buatan Rusia yang mengendap di gudang-gudang di berbagai penjuruEropa karena tidak bisa dikirim keluar benua tersebut. Pembukaan kembali keran ekspor itu merupakan salah satu topik pembicaraan dalam KTT G20 di Nusa Dua, Bali, pada 15-16 November. Permintaan itu atas desakan Program Pangan Dunia PBB (WFP) dan Uni Afrika karena negara-negara di Afrika yang paling terdampak oleh terhentinya ekspor gandum dan pupuk akibat perang Rusia-Ukraina.

“Kami siap bekerja sama dengan semua mitra global tanpa kecuali,” kata Putin, dikutip kantor berita Rusia, TASS. Ia melanjutkan, sejatinya tak ada masalah dengan produksi pupuk dari negara tersebut. Kendala ada di proses ekspor dan distribusi karena Rusia dan banyak pengusahanya terkena sanksi ekonomi dari negara-negara Barat lantaran menyerang Ukraina sejak Februari 2022. Akibatnya, Rusia ”diusir” dari jaringan perbankan global serta tidak bisa bertransaksi dengan menggunakan euro dan dollar AS. ”Halangan yang ada semuanya sintetis, buatan, karena keputusan negara-negara tertentu,” ujar Putin. (Yoga)

ATHENA, ID - Beberapa negara anggota Uni Eropa (UE) dilaporkan tidak senang dengan batas harga gas alam yang diusulkan sebesar 275 euro per megawatt jam (Mwh). Pembatasan harga yang bertujuan untuk mencegah tagihan biaya setinggi langit bagi konsumen itu dinilai terlalu tinggi bagi sebagian negara. UE memperkenalkan pembatasan harga gas itu, walaupun sangat kontroversial, untuk mengatasi krisis energi akut menyusul invasi Rusia ke Ukraina sejak akhir Februari 2022. Para pemimpin dari 27 negara anggota UE sudah memberikan dukungan politik terhadap gagasan tersebut pada akhir Oktober 2022. Menyusul negosiasi selama beberapa bulan. Namun, beberapa negara menuntut perlindungan konkret sebelum menyetujui proposal tersebut. Sementara yang lain mengatakan batas harganya terlalu tinggi. “Batas harga pada tingkat yang diusulkan oleh komisi (Eropa) sebenarnya bukan batas harga,” ujar Kostas Skrekas, menteri lingkungan dan energi Yunani, kepada CNBC pada Selasa (22/11/2022) waktu setempat, beberapa jam setelah usulan harga batas atas itu ditetapkan oleh Komisi Eropa. Skrekas menjelaskan bahwa batasan harga 275 euro bukan lah batasan harga yang diharapkan. (Yetede)

Hilirisasi nikel nasional bisa terhambat jika Indonesia kalah dalam kasus sengketa nikel di Organisasi PerdaganganDunia (WTO). Direktur Eksekutif Next Policy sekaligus ekonom dari UI, Fithra Faisal Hastiadi, Selasa (22/11) berpendapat, Indonesia saat ini sangat membutuhkan nikel untuk menopang program Pengembangan Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi dan industri baja tahan karat. Jika kalah dalam sengketa itu, program tersebut bisa terganggu dan terhambat, sementara pertumbuhan industri baja tahan karat bakal melambat. Maka, dalam pengajuan banding, Indonesia harus memiliki alasan dan bukti kuat, nikel dibutuhkan di dalam negeri untuk menopang industri nasional dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Indonesia juga perlu memberikan bukti kuat jika menggunakan argumen keterbatasan cadangan nikel. Indonesia, masih punya cukup waktu menyiapkan materi banding mengingat Badan Banding (AB) WTO masih vakum, lantaran AS memblokir penunjukan hakim baru sejak 2019. ”Jika tetap kalah dalam banding di AB WTO, RI dapat mencari peluang dan solusi lain melalui perundingan Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA). Indonesia bisa meminta Uni Eropa (UE) berinvestasi di sektor pengolahan nikel atau produk-produk berbahan baku nikel di Indonesia,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta.

Senin lalu, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan, Indonesia kalah melawan UE di Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) WTO terkait larangan ekspor nikel yang dilakukan Indonesia sejak 2020. Dalam laporan final putusanpanel WTO atas sengketa nomor DS 592 pada 17 Oktober 2022, kebijakan larangan ekspor nikel serta kewajiban pengolahan dan pemurnian nikel RI melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994. Panel WTO juga menolak pembelaan yang diajukan RI terkait keterbatasan jumlah cadangan nikel nasional dan pelaksanaan tata kelola penambangan berbasis lingkungan. Namun, menurut Arifin, keputusan itu belum berkekuatan hukum tetap sehingga Indonesia bisa mengajukan banding. Indonesia juga tetap akan berupaya mempertahankan hilirisasi nikel (Kompas, 22/11). Kemendag berpendapat serupa. Meski enggan menginformasikan rencana dan materi banding, Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono menyatakan Indonesia masih dapat menyampaikan keberatan atas putusan DSB itu. (Yoga)

Dunia boleh sedikit merasa lega. ”Hunger games” Rusia berhasil kembali dihentikan sementara. Melalui telepon, Prakarsa Butir Laut Hitam atau Black Sea Grain Initiative diperpanjang 120 hari ke depan sejak 19 November 2022. Pada 17 November 2022, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menelepon Presiden Rusia Vladimir Putin. Salah satu hasil dari percakapan jarak jauh itu adalah Rusia sepakat memperpanjang prakarsa ekspor biji-bijian dan bahan pangan serta transportasi aman dari Pelabuhan Ukraina. Rusia dan Ukraina menandatangani Black Sea Grain Initiative pada 22 Juli 2022 atas peran Turki dan PBB. Sejak ditandatangani pada 22 Juli 2022 dan berakhir pada 18 November 2022, prakarsa itu berhasil menjadi pijakan pengiriman sekitar 11,2 juta ton bahan pangan, termasuk gandum, dari tiga pelabuhan di Ukraina. Program Pangan Dunia PBB (WFP) juga mengabarkan 300.000 ton pupuk Rusia mulai bergulir ke sejumlah negara. Kedua upaya positif itu akan menurunkan harga pangan dan pupuk serta menghindarkan dari krisis pangan global. ”Pembaruan Black Sea Grain Initiative merupakan kabar baik bagi ketahanan pangan global dan negara berkembang. Hal itu menjadi ”suar harapan” serta bukti capaian kepemimpinan dan multilateralisme, bahkan di tengah perang” cuit Sekjen Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) Rebeca Grynspan.

Pembaruan Black Sea Grain Initiative itu terjadi sehari setelah berakhirnya KTT G20 di Bali, Indonesia,16 November 2022. Namun, Presiden RI Jokowi sudah mendapat ”bocoran” terkait hal itu saat berkomunikasi dengan Putin, 2 November 2022. Kantor berita Rusia, TASS, melaporkan, dalam pembicaraan itu, Putin menyampaikan kesiapan Rusia memasok gandum dalam jumlah signifikan ke negara-negara miskin tanpa ongkos sebagai bantuan kemanusiaan. Putin memaparkan sejumlah pendekatan fundamental Rusia untuk mengimplementasikan kesepakatan paket Istanbul. Hal itu berkenaan dengan ekspor gandum Ukraina dari pelabuhan-pelabuhan Laut Hitam serta melepas ekspor produk pertanian dan pupuk Rusia ke pasar global (Kompas, 2/11). Telepon Erdogan cukup ”sakti” dalam mengatasi persoalan pangan dan pupuk terkini. Pada saat hampir bersamaan, presidensi G20 Indonesia juga mampu melahirkan Deklarasi Bali. Deklarasi itu memuat sejumlah langkah krusial di sektor perdagangan pangan dan pupuk hari ini hingga ke depan. Deklarasi itu tidak hanya memuat pernyataan sikap dan dukungan terhadap sejumlah inisiatif penyelesaian konflik Rusia-Ukraina dan dampaknya, juga komitmen dan aksi nyata mengatasi persoalan pangan global. Salah satu poinnya adalah meningkatkan prediktabilitas pasar, meminimalkan distorsi, meningkatkan kepercayaan bisnis, serta memperlancar rantai pasok perdagangan pangan dan pupuk. (Yoga)

Indonesia dinyatakan melanggar ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO terkait  kebijakan melarang ekspor bijih nikel. Namun, pemerintah melalui Kementerian ESDM melihat ada peluang banding atas keputusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap tersebut. Dalam paparannya, Menteri ESDM ArifinTasrif pada Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/11) disebutkan, kebijakan pelarangan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO. Yang dilanggar ada Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994. Dalam laporan final panel yang dikeluarkan 17 Oktober 2022 disebutkan bahwa WTO menolak pembelaan yang diajukan Pemerintah Indonesia terkait keterbatasan jumlah cadangan nikel nasional dan untuk melaksanakan good mining practice. Laporan itu akan didistribusikan ke anggota WTO lain pada 30 November 2022 dan dimasukkan dalam agenda Dispute Settlement Body (DSB) pada 20 Desember 2022.

”Pemerintah menilai keputusan itu belum berkekuatan hukum tetap sehingga ada peluang banding dan tidak perlu mengubah aturan atau bahkan mencabut kebijakan. Kita perlu mempertahankan kebijakan hilirisasi mineral dengan mempercepat proses pembangunan smelter kita,” ujar Arifin. Menurut dia, UU mengamanatkan hilirisasi nikel ialah  kewajiban untuk meningkatkan nilai tambah serta penyerapan tenaga kerja. Saat ini industri turunan nikel baru pada tahap awal. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI-P Bambang DH menuturkan, ada kesan Indonesia terlalu cepat meratifikasi berbagai kesepakatan perdagangan mengakibatkan kegagalan membela gugatan Uni Eropa di WTO terkait nikel. Ke depan, Indonesia mesti cermat agar tak hanya jadi pasar. ”Kami mendesak agar nilai tambah bisa banyak kita raih. Saat ini, ibarat kita banyak sumber daya alam, tetapi disuruh bersihkan, murnikan saja, lalu ekspor,” ujarnya. (Yoga)