Dana Pandemi yang resmi diluncurkan dalam presidensi G20 Indonesia diharapkan dapat mengatasi kesenjangan pembiayaan pandemi secara global di masa depan. Tata kelola pemanfaatan dana ini pun  perlu dipastikan inklusif, terutama bagi negara miskin dan berkembang, sehingga tujuan mencapai kesetaraan terwujud. Pandemi Covid-19 telah menunjukkan lemahnya sistem ketahanan kesehatan global. Kesenjangan pembiayaan dalam penanganan pandemi terhitung amat besar. WHO dan Bank Dunia mengestimasikan biaya yang dibutuhkan untuk menutup kesenjangan tersebut mencapai 10,5 miliar dollar AS. Menkeu Sri Mulyani dalam acara peluncuran Dana Pandemi di Nusa Dua, Bali, Minggu (13/11) menyampaikan, pandemi membuktikan lemahnya sistem kesehatan di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Kapasitas laboratorium, SDM, infrastruktur kesehatan, sistem diagnostik, dan layanan kesehatan primer tak memadai.

”Ketika pandemi menghatam negara-negara tersebut, kondisi itu dapat menimbulkan risiko global. Maka, ketika dunia menghadapi pandemi, kita baru bisa mengatasinya saat semua negara siap dan mampu menghadapinya,” tuturnya. Menurut Sri Mulyani, pembiayaan internasional berperan penting mendukung negara berpenghasilan rendah dan menengah agar lebih siap menghadapi persoalan kesehatan di masa depan. Karena menjadi inisiatif global,  keterlibatan berbagai pihak dibutuhkan untuk mendukung pendanaan itu. ”Kami akan terus membangun tata kelola yang lebih inklusif dan semakin memperkuat arsitektur kesehatan global. Dana Pandemi ini menjadi tonggak penting sekaligus titik awal bagi kita semua bahwa G20 mampu menghasilkan aksi konkret yang berdampak global,” ujarnya. Sebanyak 20 donor, yang terdiri dari negara anggota G20, negara non-G20, dan lembaga filantropi dunia, telah berkomitmen dalam Dana Pandemi. Setidaknya komitmen yang terkumpul mencapai 1,4 miliar dollar AS. Dana ini semakin bertambah dengan adanya komitmen dari pihak-pihak lain. (Yoga)

Solusi untuk krisis pangan adalah bekerja sama secara internasional dan membangun sistem pangan bersama. Negara-negara anggota G20 perlu mengambil peran untuk mengatasi krisis dalam jangka pendek dan jangka menengah agar tidak berkepanjangan. Hal itu mengemuka dalam Forum Keamanan Pangan Global sebagai bagian dari penyelenggaraan G20 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, Minggu (13/11). Menhan Prabowo Subianto saat berbicara dalam forum itu menyebut, ancaman terhadap keamanan pangan adalah ancaman pada kehidupan masyarakat. Untuk mengatasi ancaman tersebut, harus ada keamanan global dan kemitraan internasional.

Sebelumnya, dalam kesempatan berbeda, Prabowo menekankan, bekerja sama adalah cara untuk memastikan keamanan pangan. Dia mengingatkan, dunia sudah berkomitmen untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 2, yaitu tidak ada orang mengalami kelaparan pada tahun 2030. Karena itu, ketersediaan dan akses atas pangan menjadi tantangan. Utusan khusus AS untuk keamanan pangan global, Cary Fowler, juga memberi perhatian pada unsur kerja sama. Ia melihat kompleksitas penyebab krisis pangan saat ini mengakibatkan solusi krisis harus berlapis dan penyelesaiannya harus bersamaan. Fowler melihat G20 berperan penting dan anggotanya harus berkolaborasi untuk membangun sistem pangan bersama-sama.  (Yoga)

Konferensi Tingkat Tinggi G20, yang penyelenggaraannya menyedot anggaran Rp 674,8 miliar, terancam gagal menghasilkan leaders' declaration atau komunike bersama para kepala negara. Sejak awal, rapat-rapat working group G20 selalu gagal menemukan kesepakatan ketika urusannya bersinggungan dengan invasi Rusia terhadap Ukraina. Pertemuan tanpa komunike ini akan menjadi yang pertama kalinya dalam sejarah perhelatan G20. (Yoga)

Pemerintah RI mendorong negara-negara G20 untuk menghasilkan kesepakatan konkret dalam mengatasi krisis pangan global. Kunci utama untuk mengatasi krisis pangan global adalah bersatu dan berkolaborasi sehingga ditemukan solusi secara bersama-sama. Keberlangsungan Presidensi G20 Indonesia diyakini akan dapat mendorong terciptanya solusi bagi berbagai krisis global, termasuk kesepakatan ketersediaan pangan sehingga akan mengatasi ancaman krisis pangan global. Indonesia memegang Presidensi G20 tahun 2022 hingga puncaknya, yaitu KTT G20 yang diadakan di Nusa Dua, Bali, 15-16 November ini. “Tidak boleh ada negara yang terlewatkan dan tertinggal, kolaborasi adalah kunci untuk mengatasi tantangan saat ini dan di masa datang," ujar Mentan Syahrul Yasin Limpo di Bali, Minggu (13/11). 

Mentan menegaskan, kunci utama untuk mengatasi krisis pangan global adalah bersatu dan berkolaborasi sehingga akan ditemukan solusi secara bersama-sama. Negara-negara G20 sebagai bagian dari komunitas global berkomitmen mendukung peran krusial sektor pertanian dalam menyediakan pangan dan gizi bagi semua orang. “KTT G20 merupakan forum yang efektif untuk mengatasi krisis global. Secara kolektif, anggota G20 merepresentasikan lebih dari 80% perekonomian dunia, 75% perdagangan internasional, dan 60% populasi dunia,” jelas Mentan. Ekonom Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan, keberlangsungan Presidensi G20 Indonesia akan mendorong terciptanya solusi bagi berbagai krisis global, termasuk kesepakatan ketersediaan pangan untuk bisa mengatasi ancaman krisis pangan global. (Yoga)

Meta, induk perusahaan Facebook, akan memutus hubungan kerja dengan 11.000 karyawan atau 13 % dari sumber daya manusianya. Langkah efisiensi itu dilakukan menyusul pendapatan perusahaan yang anjlok. Pengumuman PHK disampaikan CEO Meta Mark Zuckerberg, Rabu (9/11). Zuckerberg dengan mata merah mengumumkannya kepada karyawan dengan membaca naskah. (Yoga)

Pelaku usaha dari negara anggota G20 menyerukan agar para kepala negara yang bertemu di KTT G20, pekan depan, dapat mendorong solusi untuk menyudahi perseteruan geopolitik yang kini telah menekan ekonomi di banyak negara. Di sisi lain, tema pemulihan inklusif yang diangkat presidensi Indonesia diharapkan tidak sekadar menjadi jargon. Seruan akan pentingnya perdamaian untuk menyelamatkan momentum pemulihan ekonomi global itu akan disampaikan dalam komunike berisi rekomendasi kebijakan dan program kerja sama yang dicapai di B20 Summit. Forum itu merupakan wadah pertemuan para pelaku bisnis anggota G20, 19 negara dengan perekonomian terbesar di dunia dan Uni Eropa. B20 Summit akan diadakan di Bali pada 13-14 November 2022. Di forum itu, Indonesia sebagai presidensi akan mendorong adanya ”desakan” dari komunitas bisnis global agar para pemimpin negara bisa mengesampingkan perbedaan dan melahirkan deklarasi bersama. Lobi-lobi dan pendekatan sudah dilakukan Kadin Indonesia sebagai pemimpin (chair) dari B20 melalui kunjungan ke beberapa negara anggota G20 sebelum KTT G20.

Ketum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid optimistis, B20 Summit dapat menghasilkan rekomendasi terkait kondisi geopolitik saat ini. ”Bagaimana kita bicara kemajuan ekonomi atau apa pun kalau dunia tidak damai dan perang masih ada? Harapannya ini bisa menjadi bagian dari deklarasi pemimpin G20, apalagi mereka sudah mendapat suara dari pebisnis di semua negara G20,” kata Arsjad dalam wawancara khusus dengan Kompas, di Jakarta, Rabu (9/11). Sektor bisnis dan politik bagaikan dua sisi mata uang, terpisah sekaligus berdampingan. Arsjad  mengatakan, hal itu terlihat daritetap cairnya pembicaraan antarpelaku bisnis dari negara G20 yang posisi politiknya berseberangan. Bahkan, kerja sama antarpebisnis (business to business) masih bisa dilakukan oleh perusahaan dari negara yang berbeda kubu. Namun, di sisi lain, dunia usaha juga menjadi sektor yang paling terdampak dari ketegangan geopolitik. Imbasnya mendisrupsi rantai pasok global, menghambat ketersediaan bahan baku, melonjakkan biaya produksi, melemahkan nilai mata uang negara berkembang, dan memperberat kewajiban kredit pelaku usaha.  (Yoga)

Isu keuangan menjadi pusat perhatian dalam pembahasan iklim COP27 pada Rabu (9/11). Oleh karena itu, para ahli dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerbitkan daftar proyek senilai US$ 120 miliar yang dapat didukung oleh investor untuk membantu negara-negara miskin mengurangi emisi dan beradaptasi dengan dampak pemanasan global. Disampaikan dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) Iklim di kota resor Sharm el-Sheikh, Mesir bahwa terdapat proyek transfer air senilai US$ 3 miliar antara Lesotho dan Botswana, dan rencana bernilai US$ 10 juta untuk meningkatkan sistem air masyarakat di Mauritius, yang merupakan salah satu di antara proyek-proyek yang terdaftar, termasuk 19 proyek lain di Afrika. “Kami sekarang dapat menunjukkan bahwa memang ada saluran peluang investasi yang berarti di seluruh negara yang paling membutuhkan pembiayaan,” ujar Mahmoud Mohieldin, salah satu pakar yang ditunjuk oleh PBB, yang dikenal sebagai Climate Change High-Level Champions PBB, dalam sebuah pernyataan yang menyertai laporan, yang dilansir Reuters.

Dalam upaya menjawab argumen para pemodal sektor swasta bahwa terlalu berisiko untuk berinvestasi lebih banyak di pasar negara berkembang, maka para ahli kemudian menyusun daftar proyek yang dapat didanai lebih cepat oleh para pebinis yang terlibat dalam COP. Setelah setahun bertemu dengan pemangku kepentingan di seluruh dunia, mereka pun merilis daftar awal sehingga perbankan dan pihak lain dapat menilai proyek tersebut. “Kami sekarang membutuhkan kolaborasi kreatif antara para pengembang proyek dan keuangan publik, swasta dan konsesi, untuk membuka potensi investasi ini dan mengubah aset menjadi arus,” ungkap Mohieldin, sebagai Climate Change High-Level Champions COP27 Namun menurut laporan lain yang dirilis pada Selasa (8/11) menyarankan supaya negara-negara berkembang perlu mengamankan anggaran sebesar US$ 1 triliun per tahun dalam pembiayaan eksternal pada 2030, kemudian mencocokkannya dengan dana mereka sendiri guna memenuhi tujuan dunia mencegah perubahan iklim yang tak terkendali. Seperti diberitakan sebelumnya, laporan yang dirilis baru-baru ini oleh para kreditor menunjukkan bahwa bank-bank pembangunan terkemuka di seluruh dunia telah meminjamkan US$ 51 miliar ke negara-negara miskin pada 2021, sedangkan para investor swasta menyumbang US$ 13 miliar. (Yoga)

Elon Musk telah menjual saham Tesla sedikitnya senilai US$ 3,95 miliar setelah menyelesaikan akuisisi Twitter yang bernilai US$ 44 miliar. Menurut laporan keterbukaan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa (Securities and Exchange Commission/SEC) yang diterbitkan Selasa (8/11), Musk telah menjual 19,5 juta lagi saham Tesla. Ia telah menjual hampir US$ 22 miliar saham Tesla pada 2021, ketika harga sahamnya melonjak lebih dari 50%. Tahun ini, Musk kembali menjual saham Tesla senilai lebih dari US$ 8 miliar pada April dan sekitar US$ 7 miliar pada Agustus.

Selain mengucurkan miliaran modalnya untuk menjadikan Twitter milik pribadi, Musk yang merupakan chief executive officer (CEO) Tesla juga diketahui mengandalkan mitra-mitranya, termasuk investor ekuitas Binance, BAMCO Ron Baron, Andreessen Horowitz, mantan CEO Twitter Jack Dorsey dan Pangeran Alwaleed bin Talal bin Abdulaziz dari Arab Saudi, untuk membiayai kesepakatan atau mengumpulkan saham-saham mereka yang ada ke perusahaan induknya untuk Twitter. Seperti dilaporkan NBC News sebelumnya, Senator Chris Murphy telah menyerukan penyelidikan atas implikasi keamanan nasional dari saham Arab Saudi di Twitter menyusul kesepakatan take-private oleh Musk. (Yoga)

Setiap negara dan lembaga internasional terus bergerak menghijaukan perdagangan global. Yang tak mengikuti, bisa tertinggal. Negara maju, seperti AS, dan kawasan Eropa sudah beberapa langkah ke depan menerapkan kebijakan perdagangan hijau. AS telah meluncurkan strategi perdagangan hijau di kawasan bea cukai dan perbatasan serta menggulirkan kebijakan energi baru terbarukan dalam UU Pengurangan Inflasi (Inflation Reduction Act). Uni Eropa (UE) tidak hanya punya Arah Energi Terbarukan (RED II), tetapi juga bakal memiliki skema tarif preferensi umum plus (GSP+) dan Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon (CBAM). UE juga mematangkan regulasi produk bebas deforestasi UE. Regulasi itu mensyaratkan verifikasi atau uji tuntas untuk memastikan produk yang dijual di UE tidak berasal dari lahan yang terdeforestasi.

Regulasi-regulasi itu merupakan bentuk komitmen UE terhadap implementasi Perjanjian Paris 2015. Sementara itu, banyak negara berkembang dan tertinggal tertatih mengatasi ketertinggalan. Untuk membangun atau membenahi industri produk hijau, negara-negara tersebut butuh investasi dan biaya tinggi. Tanpa ditopang sistem perdagangan hijau yang memadai, kesenjangan antarnegara bisa semakin melebar. Karena itu, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) meminta setiap negara saling membantu penciptaan produk-produk ramah lingkungan dengan mendorong investasi serta mempermudah perdagangan dan transfer teknologi penopang industri produk ramah lingkungan, seperti panel surya, turbin air dan angin, serta alat pereduksi emisi karbon dan limbah air. Kemudian, langkah itu dapat diikuti dengan mempermudah perdagangan produk hijau atau ramah lingkungan. Salah satunya melalui penghapusan tarif dan pengurangan tindakan non-tarif pada produk tersebut. (Yoga)

Wakil Presiden ECB Luis de Guindos dan Presiden Bundesbank Joachim Nagel menyampaikan pada Selasa (8/11) Bank Sentral Eropa (ECB) akan terus menaikkan biaya pinjaman kendati perekonomian di zona euro menderita. Pasalnya, membiarkan inflasi tetap tinggi pun bakal berdampak lebih menyakitkan. Pasar finansial memperkirakan ECB terus menaikkan suku bunga hingga pertengahan tahun depan. Sehingga tingkat suku bunga puncak akan mencapai 3%. Dibandingkan saat ini yang berada di level 1,5%. ECB telah menaikkan suku bunga secara agresif. Dan sudah memberi isyarat akan menaikkan lagi ke depannya hingga laju inflasi di zona euro yang saat ini dua digit kembali ke target 2%.

De Guindos dan Nagel, sebagai pembuat kebijakan tertinggi di ECB, menambahkan langkah-langkah tersebut juga bukannya tidak menelan biaya. Karena terbukti mengorbankan pertumbuhan ekonomi. “Saya akan melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa kami, Dewan Gubernur ECB, tidak menyerah terlalu dini dan kami terus mendorong normalisasi kebijakan moneter. Bahkan jika tindakan kami menghambat pembangunan ekonomi. Karena dalam situasi di mana kebijakan moneter berada di belakang kurva, biaya ekonomi secara keseluruhan akan jauh lebih tinggi,” ujar Nagel dalam konferensi perbankan Jerman, yang dilansir Reuters. De Guindos pun menambahkan, kebijakan ECB bakal mengurangi permintaan agregat, baik konsumsi dan investasi. (Yoga)