NUSA DUA, ID — Dunia kini melihat Nusa Dua, Bali, Indonesia, tempat 19 pemimpin negara dengan PDB terbesar dan wakil Uni Eropa —yang tergabung dalam Group of Twenty (G20)— berunding untuk merespons tantangan yang tengah dihadapi. Krisis pangan dan energi, hiperinflasi, suku bunga tinggi, resesi ekonomi, dan perang adalah tantangan di depan mata. Anggota G20 diharapkan menjadi katalis pemulihan ekonomi inklusif dan berkolaborasi untuk menyelamatkan dunia, antara lain, dengan mengakhiri perang. “Bertanggung jawab berarti menghormati hukum internasional dan prinsip-prinsip Piagam PBB secara konsisten. Bertanggung jawab berarti menciptakan situasi win-win, bukan zero-sum game. Bertanggung jawab juga berart kita harus mengakhiri perang,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato pembukaan KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Selasa (15/11/2022). Jika perang tidak berakhir, ujar Presiden Jokowi, sulit bagi dunia untuk bergerak maju. Kita juga akan sulit untuk bertanggung jawab atas masa depan generasi sekarang dan mendatang. (Yetede)

NUSA DUA, ID — Dunia kini melihat Nusa Dua, Bali, Indonesia, tempat 19 pemimpin negara dengan PDB terbesar dan wakil Uni Eropa —yang tergabung dalam Group of Twenty (G20)— berunding untuk merespons tantangan yang tengah dihadapi. Krisis pangan dan energi, hiperinflasi, suku bunga tinggi, resesi ekonomi, dan perang adalah tantangan di depan mata. Anggota G20 diharapkan menjadi katalis pemulihan ekonomi inklusif dan berkolaborasi untuk menyelamatkan dunia, antara lain, dengan mengakhiri perang. “Bertanggung jawab berarti menghormati hukum internasional dan prinsip-prinsip Piagam PBB secara konsisten. Bertanggung jawab berarti menciptakan situasi win-win, bukan zero-sum game. Bertanggung jawab juga berart kita harus mengakhiri perang,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato pembukaan KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Selasa (15/11/2022). Jika perang tidak berakhir, ujar Presiden Jokowi, sulit bagi dunia untuk bergerak maju. Kita juga akan sulit untuk bertanggung jawab atas masa depan generasi sekarang dan mendatang. (Yetede)

BI bekerja sama dengan bank sentral empat negara ASEAN melakukan integrasi dan konektivitas sistem pembayaran digital di kawasan. Kerja sama itu diresmikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali dan dituangkan dalam bentuk dokumen kesepahaman serta kesepakatan bertajuk Regional Payment Digital Connectivity. Gubernur BI Perry Warjiyo menuturkan inisiatif ini akan membuka jalan penggunaan Quick Response Indonesia Standard (QRIS) di empat negara tetangga, yaitu Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina.

“Ini merupakan mimpi yang akhirnya menjadi nyata, sebagai inisiatif dari para gubernur bank sentral di kawasan ASEAN yang ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat,” ujar dia, kemarin. Implementasi kesepakatan di area sistem pembayaran ini juga diharapkan dapat menjadi upaya konkret untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Harapannya, setelah fase awal ini akan lebih banyak lagi negara yang terkoneksi dalam sistem pembayaran digital di regional ASEAN. Sistem pembayaran yang cepat dan efisien diharapkan dapat menjadi solusi untuk mendukung pengembangan industri pariwisata, perdagangan, ataupun UMKM. Akselerasi, kata Perry, akan terus dilakukan dengan perluasan kepesertaan dan penggunaan BI Fast, Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP), dan juga QRIS. (Yoga)

Sehari menjelang KTT G20 dibuka pada Selasa (15/11), Presiden Jokowi menggelar pertemuan bilateral dengan beberapa pemimpin negara anggota G20. Pada Senin (14/11), Presiden Jokowi bertemu Presiden AS Joe Biden,PM Jepang Fumio Kishida, Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Turki Recep Tayyib Erdogan, serta PM Australia Anthony Albanese. Aura positif yang muncul dalam pertemuan-pertemuan itu membuka harapan bahwa pembahasan baik di serpa maupun jalur finansial dapat disepakati oleh para pemimpin G20 melalui deklarasi bersama. Melalui pesan pendek, Menlui Retno LP Marsudi mengatakan, semangat cukup tinggi. ”Negosiasi masih jalan terus,” kata Retno.

Dalam pertemuan bilateral Indonesia-AS, Biden mengharapkan kedua negara dapat mempererat hubungan. Kerja sama juga tidak hanya antarnegara, tetapi juga di level Asia Tenggara dan Indo-Pasifik. Dubes RI di Washington Rosan Perkasa Roeslani turut mendampingi Jokowi menerima Biden. Saat bertemu dengan PM Jepang Fumio Kishida, yang digelar seusai bilateral AS-Indonesia, Jokowi mengharapkan dukungan Jepang untuk bersama-sama menyukseskan KTT G20. Jokowi berharap KTT G20 dapat melahirkan deklarasi bersama. Menanggapi ajakan itu, Kishida menyatakan siap mendukung Presidensi G20 Indonesia. Dia juga mengatakan ingin terus bekerja sama dengan Indonesia dalam menangani isu-isu kawasan dan isu-isu global.

Saat Jokowi bertemu dengan Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen, selain membahas perundingan kerja sama Indonesia-Uni Eropa melalui persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA), kedua pemimpin juga membahas G20. Sebagaimana kepada Biden dan Kishida, Jokowi juga meminta Komisi Eropa dan G7 untuk dapat memberi dukungan dan fleksibilitas agar KTT G20 bisa menghasilkan deklarasi. Kepada Jokowi, Von der Leyen mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam G20 yang terus berupaya merumuskan solusi bersama terhadap krisis global. Indonesia disebut sebagai mitra tepercaya dalam berbagai isu strategis, termasuk energi terbarukan dan keamanan pangan. (Yoga)

Indonesia bersama dengan negara-negara anggota ASEAN lain menyepakati peningkatan perjanjian perdagangan bebas dengan sejumlah negara. ASEAN bahkan semakin meningkatkan ikatan kerja sama komprehensif dengan India di luar perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau RCEP. Peningkatan perjanjian perdagangan bebas (FTA) itu disepakati dalam KTT Ke-40 ASEAN yang digelar di  Phnom Penh, Kamboja, 10-13 November 2022. Perjanjian yang ditingkatkan itu, antara lain, perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) dan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru (AANZFTA). Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono, Senin (14/11) mengatakan, peningkatan FTA diperlukan agar semakin relevan bagi bisnis dan responsif terhadap tantangan global.

Peningkatan FTA itu juga mengakomodasi ekonomi hijau dan perdagangan berkelanjutan dalam rangka mengatasi perubahan iklim. Menurut Djatmiko, peningkatan perjanjian AANZFTA telah menghasilkan kesimpulan substansial negosiasi dengan menambahkan tiga bab baru, menyangkut pembangunan perdagangan berkelanjutan; UMKM; serta pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, terdapat sejumlah komitmen ASEAN- Australia-Selandia Baru untuk menjamin kelancaran arus perdagangan di kawasan perdagangan bebas, penggunaan teknologi perdagangan, dan aturan-aturan yang ramah bisnis. Perjanjian itu akan didesain agar lebih responsif terhadap tantangan dan krisis. (Yoga)

BI bersama bank sentral Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand menandatangani dokumen kerja sama (MoU) implementasi sistem konektivitas pembayaran lintas negara, yang dilakukan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo, Gubernur Bank Negara Malaysia Shamsiah Yunus, Managing Director Monetary Authority of Singapore Ravi Menon, Deputi Gubernur Bank Sentral Pilipinas Mamerto E. Tangonan, dan Deputi Gubernur Bank of Thailand Ronadol Numnonda. Presiden Jokowi dalam sambutannya menilai, Asean lebih maju dalam interkoneksi pembayaran lintas batas. Sebab, sistem pembayaran negara-negara Asean akan saling terhubung.

"Sudah saatnya kerja sama ini diformalkan dalam regional payment connectivity sebagai wujud konkret implementasi G20 road map for enhancing cross border payment," jelas Jokowi dalam sambutannya di acara penandatanganan kerja sama itu di Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (14/11). Jokowi mengatakan, agenda transformasi ekonomi digital di sektor keuangan merupakan prioritas bersama. Perry Warjiyo menjelaskan, penandatanganan ini bukan hanya sekadar kerja sama, namun untuk menciptakan warisan dan mence tak sejarah baru di dunia digitalisasi. “Ini adalah mimpi yang telah lama ada, di antara kita, dari pemerintah dan bank sentral untuk memudahkan masyarakat," jelas Perry. (Yoga)

Dana Pandemi yang resmi diluncurkan dalam presidensi G20 Indonesia diharapkan dapat mengatasi kesenjangan pembiayaan pandemi secara global di masa depan. Tata kelola pemanfaatan dana ini pun  perlu dipastikan inklusif, terutama bagi negara miskin dan berkembang, sehingga tujuan mencapai kesetaraan terwujud. Pandemi Covid-19 telah menunjukkan lemahnya sistem ketahanan kesehatan global. Kesenjangan pembiayaan dalam penanganan pandemi terhitung amat besar. WHO dan Bank Dunia mengestimasikan biaya yang dibutuhkan untuk menutup kesenjangan tersebut mencapai 10,5 miliar dollar AS. Menkeu Sri Mulyani dalam acara peluncuran Dana Pandemi di Nusa Dua, Bali, Minggu (13/11) menyampaikan, pandemi membuktikan lemahnya sistem kesehatan di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Kapasitas laboratorium, SDM, infrastruktur kesehatan, sistem diagnostik, dan layanan kesehatan primer tak memadai.

”Ketika pandemi menghatam negara-negara tersebut, kondisi itu dapat menimbulkan risiko global. Maka, ketika dunia menghadapi pandemi, kita baru bisa mengatasinya saat semua negara siap dan mampu menghadapinya,” tuturnya. Menurut Sri Mulyani, pembiayaan internasional berperan penting mendukung negara berpenghasilan rendah dan menengah agar lebih siap menghadapi persoalan kesehatan di masa depan. Karena menjadi inisiatif global,  keterlibatan berbagai pihak dibutuhkan untuk mendukung pendanaan itu. ”Kami akan terus membangun tata kelola yang lebih inklusif dan semakin memperkuat arsitektur kesehatan global. Dana Pandemi ini menjadi tonggak penting sekaligus titik awal bagi kita semua bahwa G20 mampu menghasilkan aksi konkret yang berdampak global,” ujarnya. Sebanyak 20 donor, yang terdiri dari negara anggota G20, negara non-G20, dan lembaga filantropi dunia, telah berkomitmen dalam Dana Pandemi. Setidaknya komitmen yang terkumpul mencapai 1,4 miliar dollar AS. Dana ini semakin bertambah dengan adanya komitmen dari pihak-pihak lain. (Yoga)

Solusi untuk krisis pangan adalah bekerja sama secara internasional dan membangun sistem pangan bersama. Negara-negara anggota G20 perlu mengambil peran untuk mengatasi krisis dalam jangka pendek dan jangka menengah agar tidak berkepanjangan. Hal itu mengemuka dalam Forum Keamanan Pangan Global sebagai bagian dari penyelenggaraan G20 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, Minggu (13/11). Menhan Prabowo Subianto saat berbicara dalam forum itu menyebut, ancaman terhadap keamanan pangan adalah ancaman pada kehidupan masyarakat. Untuk mengatasi ancaman tersebut, harus ada keamanan global dan kemitraan internasional.

Sebelumnya, dalam kesempatan berbeda, Prabowo menekankan, bekerja sama adalah cara untuk memastikan keamanan pangan. Dia mengingatkan, dunia sudah berkomitmen untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 2, yaitu tidak ada orang mengalami kelaparan pada tahun 2030. Karena itu, ketersediaan dan akses atas pangan menjadi tantangan. Utusan khusus AS untuk keamanan pangan global, Cary Fowler, juga memberi perhatian pada unsur kerja sama. Ia melihat kompleksitas penyebab krisis pangan saat ini mengakibatkan solusi krisis harus berlapis dan penyelesaiannya harus bersamaan. Fowler melihat G20 berperan penting dan anggotanya harus berkolaborasi untuk membangun sistem pangan bersama-sama.  (Yoga)

Konferensi Tingkat Tinggi G20, yang penyelenggaraannya menyedot anggaran Rp 674,8 miliar, terancam gagal menghasilkan leaders' declaration atau komunike bersama para kepala negara. Sejak awal, rapat-rapat working group G20 selalu gagal menemukan kesepakatan ketika urusannya bersinggungan dengan invasi Rusia terhadap Ukraina. Pertemuan tanpa komunike ini akan menjadi yang pertama kalinya dalam sejarah perhelatan G20. (Yoga)

Pemerintah RI mendorong negara-negara G20 untuk menghasilkan kesepakatan konkret dalam mengatasi krisis pangan global. Kunci utama untuk mengatasi krisis pangan global adalah bersatu dan berkolaborasi sehingga ditemukan solusi secara bersama-sama. Keberlangsungan Presidensi G20 Indonesia diyakini akan dapat mendorong terciptanya solusi bagi berbagai krisis global, termasuk kesepakatan ketersediaan pangan sehingga akan mengatasi ancaman krisis pangan global. Indonesia memegang Presidensi G20 tahun 2022 hingga puncaknya, yaitu KTT G20 yang diadakan di Nusa Dua, Bali, 15-16 November ini. “Tidak boleh ada negara yang terlewatkan dan tertinggal, kolaborasi adalah kunci untuk mengatasi tantangan saat ini dan di masa datang," ujar Mentan Syahrul Yasin Limpo di Bali, Minggu (13/11). 

Mentan menegaskan, kunci utama untuk mengatasi krisis pangan global adalah bersatu dan berkolaborasi sehingga akan ditemukan solusi secara bersama-sama. Negara-negara G20 sebagai bagian dari komunitas global berkomitmen mendukung peran krusial sektor pertanian dalam menyediakan pangan dan gizi bagi semua orang. “KTT G20 merupakan forum yang efektif untuk mengatasi krisis global. Secara kolektif, anggota G20 merepresentasikan lebih dari 80% perekonomian dunia, 75% perdagangan internasional, dan 60% populasi dunia,” jelas Mentan. Ekonom Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan, keberlangsungan Presidensi G20 Indonesia akan mendorong terciptanya solusi bagi berbagai krisis global, termasuk kesepakatan ketersediaan pangan untuk bisa mengatasi ancaman krisis pangan global. (Yoga)