Minyak sawit merajai minyak nabati dunia karena memiliki berbagai  keunggulan. Dalam tiga dekade terakhir, pangsa pasar minyak sawit melesat  dari 13,9% menjadi 35,1%. Ke depan,  minyak sawit diperkirakan  mendominasi pasar minyak nabati dunia, bahkan berpotensi menggerus pasar minyak kedelai, minyak rapa/kanola, minyak biji bunga matahari, minyak kacang, dan minyak nabati lainnya. Keunggulan minyak kelapa sawit diantaranya memiliki karakteristik yang baik saat dimasak, bahkan dalam suhu tinggi, memiliki tekstur licin, lembut, dan tidak berbau sehingga sempurna digunakan dalam berbagai resep makanan. Menurut Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Institute (Paspi), Tungkot Sipayung, hampir seluruh industri pangan di dunia  menggunakan minyak goreng dari kelapa sawit. Tungkot mengungkapkan, harga komoditas sawit, termasuk minyak goreng berbasis sawit, lebih murah US$ 150-200 per ton dibanding minyak nabati lainnya. (Yetede)

Tengkulak semakin menekan harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di tingkat petani swadaya akibat imbas larangan ekspor minyak kelapa sawit mentah dan sejumlah produk turunannya. Harga TBS, yang biasanya 70-80 % harga patokan di tingkat provinsi, saat ini turun menjadi 40-60 % dari harga patokan itu. Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto (8/5) mengatakan, praktik pembelian TBS sawit di tingkat petani oleh tengkulak sudah berlangsung lama. Biasanya selisih hargaTBS berkisar 20-30 % harga TBS yang dipatok tim penetapan harga TBS tingkat provinsi. ”Lantaran kebijakan larangan ekspor CPO dan produk turunannya, gap harga TBS dengan harga patokan semakin besar, berkisar 40-60 %. Petani sawit swadaya tidak punya pilihan lain mau menjual TBS ke mana lagi selain ke tengkulak karena tidak terhubung langsung dengan pabrik,” ujarnya. SPKS mencatat, hargaTBS di tingkat petani sawit swadaya di beberapa daerah anjlok dari harga tertinggi Rp 3.500 per kg jadi Rp 1.400 per kg untuk harga terendah. Di tingkat petani plasma, harga TBS juga turun, tapi masih di kisaran Rp 2.000 per kg hingga Rp 3.000 per kg.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai penurunan harga TBS kelapa sawit di tingkat petani bukan akibat spekulasi pasar. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan harga TBS turun, seperti sentimen pasar terhadap kebijakan pemerintah dan periode Lebaran. Sekjen Gapki Eddy Martono menuturkan, ada jarak waktu antara pengumuman larangan ekspor minyak goreng beserta bahan bakunya yang dilakukan Presiden Jokowi dengan detail bahan baku yang dimaksud dan diumumkan oleh Menko Bidang Perekonomian. Hal itu membuat pasar salah menangkap informasi. Penurunan harga TBS terbesar terjadi ditingkat petani swadaya sawit, yaitu di kisaran Rp 1.000-Rp 1.500 per kg. Di petani sawit plasma, penurunan harga TBS relatiflebih sedikit, yaitu di kisaran Rp 300-Rp 400 per kg. (Yoga)

Larangan ekspor minyak sawit merontokkan harga saham emiten crude oil (CPO) sebesar 3,8% pada perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI).  Pada hari berikutnya, Selasa, harga saham subsektor sawit itu rebound 1,4%. Para investor yakin, larangan ekspor sebagian besar jenis CPO itu hanya sementara hingga harga minyak goreng dalam  negeri stabil kembali. Setelah sempat tertunda, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (26/4), secara resmi mengumumkan larangan  ekspor sementara minyak goreng alam atau  Refind, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein). "Jangka waktu pelarangan adalah sampai dengan tersedianya minyak goreng curah di masyarakat  pada level harga Rp 14.000 per liter yang merata di seluruh wilayah Indonesia," ujar Airlangga. Sedangkan CPO dan RPO, kata Menko, masih tetap dapat di ekspor sesuai kebutuhan. Dengan demikian, perusahaan tetap bisa membeli tandan buah segar dari petani. (Yetede)

Pemerintah memastikan larangan ekspor per 28 April 2022 terbatas untuk tiga kode klasifikasi barang perdagangan. Namun, sejak kebijakan itu diumumkan pada Jumat pekan lalu, harga tandan buah segar di tingkat petani di sejumlah sentra penghasil kelapa sawit di Indonesia anjlok. Serikat Petani Kelapa Sawit mendata, harga tandan buah segar (TBS) di sejumlah provinsi anjlok dari Rp 3.500 per kg pada 23 April 2022 jadi Rp 1.760 per kg pada 26 April 2022. Menurut Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Jambi Kasriwandi (26/4), sebanyak 79 pabrik pengolahan sawit di Jambi serentak menurunkan harga belinya kepada pengepul dan kelompok petani. Dari semua pabrik di provinsi itu, harga beli tertinggi Rp 1.900 per kg. ”Bahkan ada pabrik yang hanya mau membeli buah sawit di harga Rp 1.400 per kg,” katanya. Di tingkat petani, harga sawit menyentuh Rp 1.100 per kg. Harga beli pabrik bahkan jauh lebih rendah dibandingkan harga acuan TBS yang ditetapkan bersama pemangku kepentingan sektor sawit di Jambi, yakni Rp 3.600 per kg.

Risman Siahaan (56), petani kelapa sawit di Desa Batahan I Transmini, Mandaling Natal, Sumut, mengatakan, harga TBS kelapa sawit di desanya anjlok dari Rp 3.300 per kg menjadi Rp 700 per kg lima hari terakhir. Situasi serupa dialami petani sawit di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim. ”Malam hari setelah pengumuman Presiden, (hargaTBS turun) dari Rp 3.100 per kg TBS jadi Rp 3.000 per kg. Setelah itu terus turun. Pagi ini, turun lagi jadi 1.950 per kg. Bahkan, sore ini turun lagi jadi Rp 1.600 per kg,” ujar Erwan (39), petani sawit di Sepaku. Menurut Wakil Ketua Apkasindo Sumsel M Yunus, penurunan harga hanya dialami petani sawit swadaya, sedangkan petani plasma tetap mendapatkan harga yang sudah ditetapkan dinas perkebunan, yakni sekitar Rp 3.500 per kg.

Kementan melalui Dirjen Perkebunan menerbitkan surat No 165 Tahun 2022 tentang Harga TBS Pasca-pengumuman Presiden Terkait Pelarangan Ekspor RBD Palm Olein pada 25 April 2022. Dalam surat itu disebut, tiap gubernur wajib mengirimkan surat edaran kepada bupati/wali kota di sentra-sentra sawit agar perusahaan sawit di wilayah itu tidak menentukan harga TBS secara sepihak atau di luar harga yang ditetapkan tim penetapan harga TBS provinsi. Plt Dirjen Perkebunan Kemenan Ali Jamil menyatakan, penerbitan surat itu dimaksudkan untuk melindungi pekebun sawit. Sekretaris Ditjen Perkebunan Heru Tri Widarto mengatakan, sejauh ini belum ada informasi TBS yang tidak diserap. (Yoga)

Pengumuman Presiden Jokowi Jumat (22/4) tentang larangan ekspor bahan baku minyak goreng mulai Kamis (28/4) dinilai membuat situasi serba spekulatif. Harga tandan buah segar atau TBS petani anjlok. Pemerintah diharapkan segera memperjelas keputusan itu dan membuat kebijakan konkret untuk membenahi tata kelola industri kelapa sawit nasional. Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto (25/4) mengatakan, sebelum ada pernyataan Presiden, harga TBS petani Rp 3.700-Rp 3.800 per kg. Namun, setelah pengumuman, harga TBS terus turun bervariasi, mulai dari Rp 400 per kg hingga Rp 1.000 per kg.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung, sejumlah pengumpul TBS sudah menolakTBS petani, bahkan ada pengepul yang sudah tutup. ”Harga TBS anjlok dari Rp 3.850 per kg menjadi Rp 1.600 per kg. Anjloknya hamper merata di 22 provinsi (penghasil) sawit,” katanya.

Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Veri Anggrijono menyatakan, pihaknya belum dapat memberi informasi terkait produk yang dilarang untuk diekspor dan yang tidak karena masih dalam pembahasan. Guru Besar Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta, Masyhuri menilai, larangan ekspor itu perlu dibatalkan karena petani sawit justru jadi korban. Sementara negara produsen minyak nabati lain justru diuntungkan karena harganya jadi naik.

Kejaksaan agung terus mengembangkan penyidikan kasus korupsi pemberian izin ekspor CPO (crude palm oil) minyak sawit mentah yang menjadi  bahan baku minyak goreng. Penyidikan itu disebut bisa berkembang pada peran sejumlah orang, termasuk pejabat tinggi  di Kementerian Perdagangan dan puluhan perusahaan yang memiliki izin ekspor kelapa sawit. Jaksa Agung Tindak pidana Khusus, Febri Ardiansyah, mengatakan setidaknya ada 88 perusahaan yang memiliki izin ekspor sawit tahun ini. 

Penyelidik kejaksaan bakal menelisik mereka, "Kalau perusahaan-perusahaan ini tidak memenuhi aturan kebutuhan pasar dalam negeri, ya,bisa (ditetapkan sebagai) tersangka," ujar Febrie, kemarin, 20 April. Kejaksaan menahan dan menetapkan mereka sebagai tersangka atas korupsi pemberian izin ekspor CPO. Tiga orang diantaranya adalah petinggi tiga perusahaan sawit. Mereka diduga berkomunikasi dengan pejabat di Kementerian Perdagangan agar mendapat izin ekpsor meski belum memenuhi distribusi kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO). (Yetede)

Kejaksaan agung terus mengembangkan penyidikan kasus korupsi pemberian izin ekspor CPO (crude palm oil) minyak sawit mentah yang menjadi  bahan baku minyak goreng. Penyidikan itu disebut bisa berkembang pada peran sejumlah orang, termasuk pejabat tinggi  di Kementerian Perdagangan dan puluhan perusahaan yang memiliki izin ekspor kelapa sawit. Jaksa Agung Tindak pidana Khusus, Febri Ardiansyah, mengatakan setidaknya ada 88 perusahaan yang memiliki izin ekspor sawit tahun ini. 

Penyelidik kejaksaan bakal menelisik mereka, "Kalau perusahaan-perusahaan ini tidak memenuhi aturan kebutuhan pasar dalam negeri, ya,bisa (ditetapkan sebagai) tersangka," ujar Febrie, kemarin, 20 April. Kejaksaan menahan dan menetapkan mereka sebagai tersangka atas korupsi pemberian izin ekspor CPO. Tiga orang diantaranya adalah petinggi tiga perusahaan sawit. Mereka diduga berkomunikasi dengan pejabat di Kementerian Perdagangan agar mendapat izin ekpsor meski belum memenuhi distribusi kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO). (Yetede)

Kementerian Perindustrian membuka komunikasi intensif dengan pelaku industri minyak goreng menyusul penetapan empat orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung dengan tiga di antaranya merupakan pelaku swasta. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meminta pelaku usaha untuk tetap tenang sehingga dapat mencari solusi bersama di tengah upaya pemenuhan minyak goreng curah bersubsidi yang belum juga selesai. “Kami membuka komunikasi yang intensif dengan pelaku industri untuk mencari solusi terbaik dalam penyaluran minyak goreng curah bersubsidi bagi masyarakat,” katanya di Jakarta, Rabu (20/4). Dia mengatakan kasus terkait ekspor minyak goreng sawit yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, lanjutnya merupakan proses penegakan hukum dan tidak berkaitan dengan program penyediaan minyak goreng curah bersubsidi untuk masyarakat. Data Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah) per 19 April 2022 menunjukkan distribusi bulan ini mencapai 136.720 ton, atau rata-rata 7.197 ton per hari atau sesuai perkiraan Kemenperin pada pekan lalu bahwa rata-rata distribusi minyak goreng curah bersubsidi pada minggu ketiga April 2022 akan mencapai rata-rata 7.000 ton per hari.

PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) menyiapkan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp1,2-1,3  triliun pada tahun ini. Dana tersebut akan digunakan  untuk penanaman kembali (replanting) dan pemeliharaan tanaman sawit yang belum menghasilkan. "Selebihnya akan dipakai untuk memperbaiki infrastruktur dan peremajaan mesin pabrik," kata Direktur AALI Mario Casimirus  Surung Gultom dalam paparan publik Astra Agro Lestari di Jakarta, Rabu (13/4). Tahun ini, menurut Mario, AALI juga akan mengadopsi teknologi digital dalam proses perawatan dan pemeliharaan kebun. Perseroan juga memanfaatkan teknologi  kecerdasan buatan dan mesin pembelajar untuk memprediksi potensi  produksi di 17 lokasi dengan total lahan  pertanian seluas 146.000 hektare. Dengan adanya digitalisasi  diharapkan dapat meningkatkan efektivitas proses pemeliharaan dan produksi tanaman produktif. (Yetede)

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengungkap modus praktik perkebunan ilegal di Provinsi Riau. Berdasarkan informasi yang diperoleh DPR ada kebun sawit seluas 1,8 juta hektare (ha) ilegal. Perusahaan ini tak pernah membayar pajak maupun menyetorkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada negara. Maka, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera mengatasi masalah ini.