Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meyakini ekspor minyak sawit nasional tahun ini akan menembus US$ 30 miliar, mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah sawit Indonesia. Hal ini didorong kenaikan harga minyak sawit mentah (rude palm oil/CPO) yang luar biasa di pasar global. Ketua Umum Gapki Joko Supriyono saat diskusi daring bertema 110 Tahun Kelapa Sawit kita sudah US$ 25.90 miliar. "Sampai September, devisa ekspor sawit kita sudah US$ 25,90 miliar, mungkin tahun ini around US$ 30 miliar, mencetak rekor tertinggi ekspor," Kata Ketua Umum Gapki Joko Supriyono. Bagi Indonesia, kontribusi kelapa sawit tak hanya sekedar dari devisa ekspor, tapi juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan pengembangan wilayah. Yang menarik, sekitar 52% wilayah pemekaran terjadi karena sawit. 

Produksi minyak sawit atau crude palm oil (CPO) kerap terganggu selama musim hujan. Tak heran, harga minyak sawit belakangan melambung. Jumat (19/11) lalu, harga CPO di Malaysia Derivatives Exchange menurun 0,10% ke RM 4.993 per ton. Sebelumnya, Kamis (18/11), harga CPO sempat menyentuh harga tertinggi di RM 4.998 per ton. Dalam sepekan, harga CPO menguat 5,04%.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia memperkirakan volume ekspor minyak sawit mentah  atau crude palm oil (CPO) berpotensi terkoreksi sampai akhir tahun ini. Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan prediksi itu mengacu  produksi dalam negeri yang menunjukkan kecenderungan tidak naik signifikan. Hingga September 2021, total ekspor CPO, dan turunannya, serta olahan minyak kemel sawit masih menunjukkan pertumbuhan dari 24,07 juta ton pada 2020 menjadi 25,67 juta ton. "Kita akan lihat selama Oktober samapi Desember 2021 seperti apa produksinya. Kalau flat, saya ekspor tetap akan terkoreksi sampai akhir tahun. Bagaimanapun kita harus penuhi dulu kebutuhan dalam negeri." Paparnya. Di sisi lain, produksi di dalam negeri pada September belum menunjukkan kenaikan seperti harapan, Produksi Indonesia pada September mencapai 4,17 juta ton atau turun 1% dibandingkankan dengan bulan sebelumnya. (Yetede)

Program peremajaan sawit  rakyat (PSR) tahun 2021 ditargetkan dapat mencapai 180 ribu hektare dengan alokasi pendanaan dari Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sebesar Rp5,56 triliun. Bantuan subsidi komoditas strategi kelapa sawit rakyat ini merupakan suatu terobosan untuk meningkatkan produktifitas perkebunan kelapa sawit rakyat yang masih belum optimal. Produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat yang masih relatif rendah, menjadi target dari bantuan subdisi yang disalurkan BPDP-KS. Kondisi dewasa ini masih banyak perkebunan kelapa sawit milik petani dengan produktivitas sekitar 2-3 ton/hektare.

Sebagai produsen minyak  sawit terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar  guna memasok kebutuhan masyarakat dunia akan kebutuhan minyak nabati dunia. Pasokan minyak sawit mentah (CPO) di dunia dapat dihasilkan melalui perkebunan kelapa sawit milik perusahaan petani kelapa  sawit. Hingga tahun 2024,pemerintah Indonesia juga menargetkan perkebunan kelapa sawit milik petani seluas 540 ribu hektare untuk dilakukan replanting. Target optimis yang disampaikan Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartato beberapa waktu lalu.

Optimisme pemeritah dalam meningkatkan produktifitas perkebunan kelapa sawit milik rakyat, bukan tanpa dasar.  Lantaran, keberadaan perkebunan kelapa sawit milik rakyat juga mendapat dukungan dan komitmen pemerintah melalui dukungan pendanaan inovatif, yang disalurkan melalui BPDP-KS kepada petani kelapa sawit. Selain subsidi pendanaan replanting yang diberikan melalui BPDP-KS, pemerintah juga turut mendukung pengelolaan perkebunan kelapa sawit petani melalui praktik budidaya terbaik dan berkelanjutan.

Tren kenaikan harga crude palm oil (CPO) yang berlanjut pada kuartal IV/2021 diyakini dapat berdampak positif terhadap kinerja dua emiten sawit milik Grup Salim, PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia Tbk. (LSIP) dan PT Salim Ivomas Pratama Tbk. (SIMP). Berdasarkan data dari Bursa Malaysia pada Senin (25/10), harga CPO kontrak Januari 2022 sempat menyentuh level setelmen 5.071 ringgit per ton pada pekan lalu. Level harga tersebut kemudian menurun pada perdagangan hari ini di 4.924 ringgit per ton. Salah seorang trader David Ng menyebutkan kenaikan harga pada minyak biji kedelai di Chicago Board of Trade (CBOT) dan minyak mentah juga menopang kenaikan harga CPO. “Sentimen tetap bullish yang didukung oleh fundamental yang kuat. Sebelumnya, level harga CPO tertinggi adalah pada 5.066 ringgit per ton. Kami perkirakan level support CPO berada di 4.900 ringgit dan resistance pada 5.150 ringgit per ton,” jelasnya dikutip dari The Edge Markets.

Lonjakan harga CPO turut berdampak positif bagi perusahaan terkait, tidak terkecuali kedua emiten sawit di bawah Salim Group. Berdasarkan laporan keuangan perseroan, Lonsum mencatatkan laba bersih senilai Rp501 miliar pada semester I/2021. Jumlah tersebut meroket 445% dibandingkan dengan laba bersih pada semester I/2020 lalu yang hanya Rp92 miliar. Kenaikan laba emiten bersandi saham LSIP tersebut ditopang oleh pertumbuhan penerimaan perusahaan. Lonsum tercatat membukukan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebesar Rp2,17 triliun, naik 39,1% year-on-year (YoY). Sementara itu, SIMP yang merupakan emiten produsen minyak goreng Bimoli berhasil membalikkan kondisi rugi menjadi laba pada paruh pertama tahun 2021. SIMP membukukan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp219 miliar pada semester I/2021, kontras dengan rugi tahun berjalan sebesar Rp301 miliar pada semester I/ 2020. “Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk berbalik positif menjadi Rp219 miliar, terutama terutama berasal dari naiknya laba usaha dan penurunan beban keuangan yang sebagian diimbangi oleh kenaikan beban pajak penghasilan,” tulis Manajemen Salim Ivomas Pratama dikutip dari keterangannya.

Apical Group mendukung pengembangan industri hilir kelapa sawit nasional dengan terus memperluas jenis produk konsumer yang diolah di pabrik-pabrik pengolahan crude palm oil (CPO) yang dioperasikan di Indonesia. Pengembangan produk akhir dari kelapa sawit itu sudah menjadi  rencana induk dalam kegiatan bisnis  dan investasi yang dilakukan oleh anak usaha RGE itu untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi bagi kepentingan perusahaan dan kepentingan Indonesia. 

Bernard A Reisdo, RGE Indonesia Palm Bussines and Sustainability Director, mengatakan perusahaan sudah banyak mengembangkan produk mentega, margarine, butter oil subtitude (BOS), dan minyak goreng yang dipasarkan di Tanah Air. "Kami memiliki pabrik  pengolahan kelapa sawit di sejumlah tempat seperti di Jambi, Padang, Dumai, Kalimantan dan Marunda. Kami mengembangkan pabrik CPO yang  berkelanjutan dan paling efisien  sehingga menghasilkan produk berkualitas tinggi," katanya dalam acara webinar RGE Journalist Workshop secara hybrid, Kamis (14/10).

Apical memiliki kapasitas pengolahan kelapa sawit terpasang sebesar 10 juta metrik ton per tahun dengan produk utamanya adalah CPO ke 30 negara di dunia, seperti India, China, negara di Timur Tengah, Eropa dan Afrika. Perusahaan ini memasok bahan baku bagi perusahaan consumer good terkenal di dunia, seperti Unilever, P&G, Nestle, Kao hingga perusahaan nasional seperti Mayora. Berdasarkan catatan Bisnis, Apical Group tahun ini mendapatkan pembiayaan berkelanjutan atas sustainability Linked Loan senilai US$750 juta dari sindikasi lembaga pembiayaan yang melibatkan Bank First Abu Dhabi. (yetede)

Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) menyebut moratorium lahan sawit penting untuk meningkatkan produktivitas. Wakil Ketua DMSI, Sahat M. Sinaga, meminta pemerintah memperpanjang kebijakan menunda pemberian izin operasi untuk perkebunan kelapa sawit melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 yang berakhir pada 19 September lalu. Sahat menilai, moratorium juga mendorong produktivitas petani rakyat. Apabila moratorium dihentikan, Sahat menyebutkan, dampaknya akan buruk bagi produktivitas petani rakyat. Selain itu, target sertifikasi sawit berkelanjutan atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk kebun milik petani rakyat akan sulit tercapai. 

Perpanjangan Inpres Nomor 8/2018 tentang Moratorium Sawit juga dipercaya bakal menjamin masa depan tata kelola sawit yang lebih baik dan berkelanjutan. Pasalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dan PP Nomor 24 Tahun 2021 sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur larangan perusahaan sawit melakukan ekspansi lahan di kawasan hutan. Pada bulan lalu Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar US$ 4,7 miliar. Produk minyak sawit merupakan kontributor terbesar, yaitu 19 persen dari ekspor bulanan sebesar US$ 21 miliar yang sebagian besar dikirim ke Cina dan India. Menurut Satria, industri CPO juga memegang kunci pemulihan ekonomi karena mempekerjakan sekitar 4 juta petani.

Reli harga minyak sawit mentah (CPO) diperkirakan masih berlanjut hingga pengujung tahun ini. Pengamat pasar modal dari LBP Institute, Lucky Bayu Purnomo, mengatakan sebagian besar kenaikan harga komoditas dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak dunia yang pada pekan lalu telah mencapai US$ 70 per barel. Ekonom dan peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai peningkatan permintaan dari India ditopang oleh insentif pengurangan pajak untuk impor minyak sawit yang masuk ke negara itu. Harga minyak sawit berjangka Malaysia menyentuh 4.400 ringgit per ton pada pertengahan September lalu di tengah prospek meningkatnya permintaan setelah India memotong pajak impor dasar pada minyak sawit, kedelai, dan bunga matahari. Meski begitu, harga tersebut masih di bawah rekor tertinggi 4.560 ringgit per ton pada Agustus lalu. Sementara itu, pengamat pasar modal dari Asosiasi Analis Efek Indonesia, Reza Priyambada, belum bisa memastikan keberlanjutan reli harga CPO karena bergantung pada sentimen dan kondisi pasar. Menurut Reza, harga CPO dunia yang diperdagangkan di pasar komoditas tidak jauh berbeda dengan pergerakan harga saham yang dipengaruhi oleh sentimen dan spekulasi.

Kalsel merupakan sebuah daerah yang menjadi lokasi peningkatan produksi kelapa sawit melalui peremajaan sawit rakyat (PSR) di Indonesia, baik itu sawit rakyat swadaya maupun plasma.

Bahkan tahun ini, Pemprov Kalsel melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Kalsel dalam rangka mewujudkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelajutan, menargetkan 10.700 hektare lahan.

Luasan lahan ini disentuh dalam program peremajaan sawit hingga 2021 di Bumi Lambung Mangkurat yang dananya bersumber dari Dana Badan Pengelola Dana Pembangunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Dalam rangka peningkatkan sarana dan prasarana melalui pemberian bantuan jalan kebun dan jembatan kebun, saprodi, mesin pertanian serta alat transportasi melalui dana Badan Pengelola Dana Pembangunan Kepala Sawit (BPDPKS) serta dukungan dari dana APBN dan APBD provinsi atau kabupaten.

Ternyata pasokan bahan baku kepala sawit di Kalsel masih kurang. Karena itu guna memenuhi Kalsel masih mendatangkan kelapa sawit dari luar. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kalsel, drh Hj Suparmi mengakui, bahan baku kelapa sawit masih kurang dan baru terpenuhi sekitar 70 persen.

Oleh karena itu, Disbunnak Kalsel terus mendorong agar petani sawit meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi kebun sawitnya melalui program PSR.

Melalui program PSR 2021, dikatakan Suparmi, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pabrik sawit hingga 90 persen.

Pada 2021, ada lima daerah yang mengikuti program PSR yaitu Tanahlaut, Tanahbumbu, Kotabaru, Banjar dan Barito Kuala.

Sementara, Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar berharap Dinas Perkebunan dan Peternakan menyiapkan langkah strategis guna meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.