Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat penurunan nilai transaksi di pasar modal. Nilai transaksi perdagangan sepanjang April lalu dilaporkan sebesar Rp 396 triliun, menyusut dibanding Maret yang mencapai Rp 569 triliun. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Laksono Widodo, mengungkapkan terdapat sejumlah penyebab perurunan nilai transaksi tersebut. Salah satu dugaannya adalah pamer saham yang tergerus mata uang kripto.

Mungkin karena adanya kompetisi dari mata uang kripto, walau memang belum ada data konkret. Hal lain yang menyebabkan sepinya nilai transaksi adalah tren aksi jual investor asing yang masih berlanjut serta ekonomi yang mulai bergerak. Banyak uang retail yang diputar balik ke sektor riil. Head of Investment Research Infovesta Utama, Wawan Hendrayana, menilai salah satu penyebab lesunya gairah pasar modal di kuartal I tahun ini adalah kinerja emiten yang di bawah ekspektasi.

Manajemen bursa berupaya meningkatkan gairah investasi di pasar modal dan mengungkit nilai transaksi. Kebijakan yang sedang disiapkan adalah perpanjangan jam perdagangan untuk pasar reguler dan pasar negosiasi, dari yang saat ini berakhir pukul 15.00 menjadi 16.30 WIB.

Pengelola gerai KFC, PT Fast Food Indonesia Tbk. melaporkan ke Bursa Efek Indonesia soal utang PT Bakrie Darma Indonesia (BDI) senilai Rp 75 miliar yang belum dibayar.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Fast Food Indonesia, Dalimin Juwono, dalam keterbukaan informasi yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia per tanggal 28 April 2021. Di dalam surat bernomor O28/Penj./FAST/lV/21 yang ditujukan ke Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 BEI, Vera Florida, disebutkan,perseroan memiliki piutang total senilai Rp 100 miliar kepada BDI sejak 31 Desember 2019.

Piutang diberikan ke Bakrie Darma Indonesia dengan skema tanpa bunga dan akan digunakan untuk pendanaan kegiatan usaha, pembangunan dan pembelian properti. Dengan latar belakang tersebut, Perseroan sepakat untuk memberikan investasi di proyek tersebut.

Perseroan akan memperoleh hak untuk menggunakan properti untuk pengembangan usaha restoran. Dalam keterangan pada catatan laporan keuangan disampaikan, jika proyek BDI tidak terlaksana sampai 31 Desember 2019, maka status perjanjian akan batal.

Karena proyek properti tersebut tak terealisasi, BDI mengembalikan sebagian dana yang diterima sebesar Rp 25 miliar pada Desember 2020. Adapun sisa pengembalian utang sebesar Rp 75 miliar akan tetap diselesaikan oleh BDl.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mematangkan rencana initial public offering (IPO) empat anak usaha BUMN pada tahun ini. Bahkan hingga tahun 2022, setidaknya 14 anak usaha BUMN akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansury mengungkapkan, tahun ini ada beberapa anak usaha yang direncanakan bisa menghimpun pendanaan melalui IPO maupun skema lain seperti kemitraan. "Kami ada inisiatif empat rencana tahun ini. Kami juga akan melihat kemitraan khususnya kemitraan dengan Indonesia Investment Authority (INA) atau SWF atau dana pemerintah di Taspen dan BPJS Tenaga Kerja, " ungkap Pahala dalam wawancara dengan KONTAN, Rabu (29/4).

Keempat perusahaan yang akan IPO tahun ini adalah Pertamina Geothermal Energy, PT Pertamina International Shipping & Marine Logistic, anak usaha PT Krakatau Steel Tbk yang bergerak di bidang penyediaan infrastruktur dan kawasan industri. IPO satu lagi yang disiapkan adalah lini Indonesia Healthcare Corporation (IHC).

Untuk Pertamina International Shipping, Pahala mengungkapkan, ada potensi untuk menjadi perusahaan marine logistic terbesar di Asia Tenggara. Apalagi, saat ini kebutuhan kapal Pertamina di atas 200 kapal. "Bagaimana kita bentuk satu perusahaan marine logistic yang terintegrasi punya shipping, punya storage dan beberapa pelabuhan, tandas Pahala.

Untuk anak usaha KRAS, Pahala menilai dengan penggabungan sejumlah anak usaha yang bergerak di bidang pengelolaan listrik, air, pelabuhan dan kawasan industri, maka akan menjadi perusahaan yang terintegrasi. "Untuk industri pasti butuh air dan listrik. Kalau dekat laut juga butuh pelabuhan, " jelas dia.

Sebelumnya, hingga tahun 2022, Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan, ada 14 anak usaha BUMN yang akan IPO, sesuai dengan klaster masing-masing. Klaster Energi meliputi PT Pertamina International Shipping, PT Pertamina Geothermal Energi, PT Pertamina Hulu, PT Pertamina Hilir, dan anak usaha PLN.

Selanjutnya Klaster Kesehatan yakni PT Indonesia Healthcare Corporation dan anak usaha PT Bio Farma, kemudian klaster Keuangan ada PT EDC and Payment Gateway, klaster Pertanian yaitu PT Pupuk Kalimantan Timur, klaster IT yaitu PT Dayamitra Telekomunikasi atau Mitratel dan PT Telkom Data Center. Terakhir Klaster Pertambangan yakni PT Inalum Operating, PT Mind Id, dan PT Logam Mulia.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mematangkan rencana penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) sejumlah anak usaha pelat merah. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan langkah go public di bursa saham ditempuh untuk meningkatkan daya saing dan sebagai bagian dari transformasi bisnis di era digitalisasi.

Setidaknya ada 14 perusahaan yang disiapkan untuk dapat melantai di bursa dalam tiga tahun ke depan. Perusahaan yang akan dilego ke pasar tersebut berasal dari berbagai macam kluster industri, dari telekomunikasi, kesehatan, energi, pangan, hingga jasa keuangan. Suka tidak suka era di semua sektor sekarang serba terbuka. Digitalisasi membuat kompetisi tidak bisa dibendung lagi.

Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury mengungkapkan, khusus tahun ini terdapat dua anak usaha yang digadang-gadang bakal melakukan IPO dengan nilai jumbo. Kedua anak usaha tersebut adalah PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel), dan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), yang merupakan anak usaha PT Pertamina (Persero).

Rencana pembentukan bursa khusus kripto terus dimatangkan. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menyampaikan, bursa kripto akan hadir di Indonesia pada semester dua tahun ini.

Kepala Bappebti Sidharta Utama menuturkan, pihaknya masih dalam proses verifikasi dokumen persyaratan calon Bursa Pasar Fisik Aset Kripto. "Terdapat beberapa persyaratan yang masih dilengkapi oleh calon Bursa Pasar Fisik Aset Kripto, " kata Sidharta, Selasa (27/4).

Perdagangan aset kripto di Indonesia menggunakan pendekatan yang menetapkan aset kripto sebagai komoditi yang dapat ditransaksikan di Bursa Berjangka. Ini sebagaimana diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU PBK).

Sejarah tercatat di bursa Amerika Serikat (AS). Coinbase Global Inc, perusahaan perantara jual beli kripto terbesar di AS melakukan debut di pasar saham. Dalam debutnya, valuasi Coinbase Global Inc mencapai USS 86 miliar pada Rabu (14/4) waktu setempat.

Saham Coinbase dibuka pada harga US$ 381 per saham, naik 52,4% dari harga referensi US$ 250 per saham yang ditetapkan pada hari sebelumnya. Valuasi Coinbase ini cukup fantastis. Sebagai perbandingan, pemilik Bursa Efek New York, Intercontinental Exchange Inc, memiliki kapitalisasi pasar US$ 66 miliar.

JAKARTA - Tren Investasi aset digital kripto atau cyrpto currency semakin berkembang pesat. Kementerian Perdagangan selaku regulator mendorong pembentukan bursa kripto pertama di Indonesia, Digital Future Exchange (DFX). Di bawah naungan PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) atau Jakarta Future Exchange (JFX), serta di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). DFX nantinya memperdagangkan aset kripto, seperti Bitcoin dan Ethereum. 

Direktur Utama BBJ, Stephanus Paulus Lumintang, menuturkan kehadiran bursa khusus tersebut diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan pasar dan industri kripto dalam negeri. "Kami melihat ini sebagai sebagai kesempatan serta potensi yang bisa digarap karena DFX membutuhkan keahlian dan keterampilan yang berbeda dengan industri perdagangan berjangka Komoditas lainnya," Ujarnya kepada Tempo, Kemarin. 

Adapun dalam pembentukan DFX, BBJ juga bekerja sama dengan 11 perusahaan pedagang aset kripto yang telah terdaftar di Bappebti. Sedangkan PT Kriling Berjangka Indonesia (KBI) akan ikut memberikan dukungan infrastruktur untuk operasi DFX ke depan. Paulus menuturkan saat ini pihaknya masih menyelesaikan urusan perizinan dan administrasi pembentukan DFX di Bappebti. sebelum ditargetkan beroperasi pada awal semester II 2021. "Kami fokus menyiapkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi." 

Presiden Komisioner HFX International, Sutopo Widodo, mengatakan industri mengapresiasi langkah pemerintah yang serius memfasilitas perdagangan kripto agar menjadi legal di Indonesia. Kehadiran Bursa diyakini dapat menciptakan pasar yang lebih likuid dan transparan. 

Terlebih, prospek perkembangan aset kripto ke depan dinilai cukup menjanjikan. "Ini dapat menjadi salah satu alternatif trading atau investasi yang high right high return. "Sejak awal tahun lalu hingga Februari 2021, misalnya, harga Bitcoin telah melonjak 570 persen, ke level US$ 53 ribu per 1 Bitcoin. Menurut Sutopo, tren Bitcoin ke depan diproyeksikan terus melaju lebih tinggi lagi dalam jangka panjang.  

(Oleh - HR1)

JAKARTA – PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) memastikan bursa kripto pertama di Indonesia, Digital Future Exchange (DFX), beroperasi mulai kuartal III-2021. Bursa yang akan memperdagangkan aset kripto, seperti Bitcoin, Doge, dan Litecoin itu merupakan hasil kolaborasi BBJ dengan 11 perusahaan calon pedagang fisik aset kripto yang telah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

“Kehadiran DFX akan memberikan banyak pilihan investasi bagi masyarakat dan turut memberikan nilai tambah terhadap perekonomian nasional,” kata Direktur Utama BBJ atau Jakarta Future Exchange (JFX), Stephanus Paulus Lumintang saat berkunjung secara virtual ke redaksi BeritaSatu Media Holdings (BSMH) di Jakarta, Senin (1/3). Paulus Lumintang menjelaskan, BBJ berkolaborasi dengan 11 perusahaan calon pedagang fisik aset kripto yang telah terdaftar di Bappebti. Dari 11 perusahaan, empat di antaranya merupakan perusahaan berstatus penanaman modal asing (PMA), yakni PT Indodax Nasional Indonesia, PT Upbit Exchange Indonesia, PT Zipmex Exchange Indonesia, dan PT Pintu Kemana Saja.

229 Aset Kripto

Kementerian Per dagangan (Kemendag) melalui Bappebti, menyatakan akan terus meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, serta kepastian berusaha di sektor komoditas digital atau aset kripto. Salah satunya melalui Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Menurut Kepala Bappebti, Sidharta Utama, peraturan tersebut bertujuan meningkatkan kredibilitas industri perdagangan berjangka komoditi (PBK) dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, terutama dalam menghadapi persaingan global dalam era ekonomi digital.

Sejak awal 2020, harga Bitcoin meningkat sekitar 570%. Harga 1 bitcoin pada awal 2020 tercatat US$ 8.440, kemudian pada akhir 2020 melonjak menjadi US$ 29.000, dan pada Februari 2021 melesat menjadi US$ 53.000 per Btc. Alhasil, pamor Bitcoin terus meningkat, mendominasi transaksi aset kripto sebagai salah satu pilihan investasi. 

Rekor Tertinggi 

Di sisi lain, Direktur Utama BBJ/ JFX, Stephanus Paulus Lumintang menjelaskan, pihaknya menaikkan target transaksi tahun ini, dari 10 juta lot menjadi 11,1 juta lot.  Berdasarkan data BBJ, tahun lalu, total transaksi di BBJ mencapai 9,43 juta lot. Dari jumlah itu, 7,75 juta lot berasal dari transaksi bilateral, sisanya 1,68 juta lot berasal dari transaksi multilateral. Padahal, tahun lalu, BBJ menargetkan transaksi 8,25 juta lot, dengan rincian 6,50 juta lot dari transaksi bilateral dan 1,75 juta lot berasal dari transaksi multilateral

Pajak Final 

Stephanus Paulus Lumintang mengemukakan, untuk meningkatkan perdagangan komoditi primer di Tanah Air, langkah tepat yang dapat ditempuh pemerintah adalah memberlakukan pajak final dengan tarif lebih terjangkau terhadap perdagangan berjangka komoditi melalui bursa berjangka

(Oleh - HR1)

Jetway Wealth Management Ltd telah menyerap sebanyak 531,95 juta saham baru yang diterbitkan oleh PT Bank Artos Indonesia Tbk (ARTO).

Berdasarkan data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) terkait kepemilikan efek emiten di atas 5% per 8 April 2020, Jetway Wealth Management tercatat menguasai 5,08% saham,

Setelah rights issue, kini total jumlah saham Bank Artos yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) bertambah menjadi 10,84 miliar saham. Sehingga perseroan meraih dana segar sekitar Rp 1,34 triliun. Bank Artos berencana untuk menggunakan 90% dana hasil rights issue untuk penyaluran kredit. Lalu, sekitar 5% akan digunakan untuk investasi infrastruktur di bidang teknologi informasi. Sisanya 5% untuk investasi pada infrastrukur jaringan kantor.

Seperti diketahui, pemegang saham Utama Bank Artos yakin yakni PT Metamorphosis Ekosistem Indonesia (MEI) yang didirikan oleh bankir senior Jerry Ng dan Wealth Track Technology Ltd (WTT) yang merupakan kendaraan investasi Patrick Walujo berharap Bank Artos berkembang menjadi bank digital pada masa mendatang.

Berdasarkan penelusuran Investor Daily pada data Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Singapura, terdapat keterkaitan antara Jetway Wealth Management dengan DKatalis Pte Ltd. Dengan tiga orang berkewarganegaraan Singapura yang menempati kursi direksi DKatalis yakni Chan Huimin, Chen Lanjie, dan Florence Tan Suk Phern. Berdasarkan laman resmi perseroan, DKatalis menjabarkan diri sebagai entitas yang berkolaborasi dengan Gojek melalui akses layanan keuangan digital secara komprehensif.

Namun Saat dihubungi Investor Daily pada Minggu (12/4) terkait hal ini, Komisaris Utama Bank Artos Jerry Ng enggan berkomentar lebih jauh terkait potensi kerja sama strategis antara Bank Artos dengan Dkatalis 

BEI berupaya mengejar target realisasi penawaran saham perdana emiten baru hingga akhir 2019. Dari 33 perusahaan yang berencana mencatatkan diri sebagai emiten pasar modal, 17 perusahaan akan melantai di bursa pada penghujung tahun ini.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna Setia, berharap realisasi IPO tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya. Tahun lalu, entitas yang masuk bursa tercatat berjumlah 57 perusahaan. Adapun hingga kemarin, total entitas yang melantai di bursa saham sepanjang 2019 mencapai 49 perusahaan. Dari 17 perusahaan yang berencana masuk bursa di sisa waktu tahun ini, sebanyak 13 perusahaan menggunakan laporan keuangan Mei dan Juni 2019. Tenggat pencatatan saham mereka akan berakhir di penghujung tahun ini. Adapun 16 perusahaan yang dijadwalkan tercatat tahun depan tinggal menunggu pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Bursa juga berkomitmen memberikan insentif bagi perusahaan yang melakukan IPO di dalam negeri. Rinciannya, pemerintah akan menurunkan tarif PPh dari 25 persen menjadi 22 persen pada periode 2021-2022, dan 20 persen untuk periode 2023.