JAKARTA-Abdul Qadir, 43 tahun, berpamitan kepada istrinya untuk kembali ke bawah, Senin siang kemarin. Warga Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, itu hendak melanjutkan sisa pekerjaannya di sawah yang tidak tuntas digarap pada pagi hingga menjelang siang kemarin. Keinginan Qodir itu tidak seperti hari-hari sebelumnya, yang memilih beristirahat di rumah setelah salat zuhur dan makan siang. Saat itu, istri Qodir tengah berada di dapur. Sebelum ke sawah, Qodir mengaku juga sempat menyanyakan kabar anaknya, yang berusia 11 tahun, karena belum pulang sekolah, Istri Qadir mengatakan anak mereka, yang duduk di bangku kelas V sekolah dasar, belum pulang ke rumah karena mengikuti  kegiatan sekolah. Setelah sekitar setengah jam berada di ladang. Qodir merasakan gempa bumi. "Saya lihat sawah padi bergerak kayak ombak air, naik turun," kata Qodir dengan suara lirih saat ditemui di kamar mayat Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, Cianjur, Senin kemarin, 21 November 2022. Gempa dengan magnitudo 5,6 terjadi di Kabupaten Cianjur pada pukul 13.21 WIB, kemarin. Warga desa Ciputri memilih mengungsi  di lapangan hingga kemarin malam. "Saat ini 200 orang  berkumpul di lapangan. Mereka takut kembali ke rumah  karena masih terasa adanya gempa sususlan," kata Qodir (Yetede)

Sudah lima hari ribuan kendaraan umum angkutan penumpang, logistik, dan mobil pribadi terjebak banjir di Jalan Lintas Timur Sumatera yang menghubungkan Medan, Sumut, dan Banda Aceh, Aceh, di Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Mereka yang terjebak banjir di jalan lintas tersebut kini membutuhkan makanan dan minuman. Para sopir dan penumpang tidur di kendaraan dan makan seadanya. Arus logistik dan penumpang dari jalur Medan-Banda Aceh pun hampir lumpuh total. Berdasarkan pantauan Kompas yang menyusuri Jalan Lintas Timur Sumatera dari Medan, kendaraan mulai mengantre menjelang perbatasan Sumut dan Aceh di Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sabtu (5/11). Ribuan kendaraan, yang didominasi truk angkutan logistik, parkir di badan jalan mengarah ke Aceh. Antrean sepanjang 10 kilometer sampai ke titik banjir pertama di Desa Karang Jadi, Kecamatan Kejuruan Muda. Banjir setinggi 50 sentimeter menutupi jalan sepanjang 300 meter. Hanya beberapa truk besar yang berani menerobos banjir.

”Di depan masih banyak titik banjir dan ada yang setinggi 1meter. Kami di sini sejak Selasa (1/11) malam menunggu banjir surut,” kata Wisbahul Darwis (25), sopir truk bermuatan barang kelontong yang akan menuju Kabupaten Aceh Utara. Darwis berangkat dari Medan sejak Selasa sore.  seharusnya, ia sampai di Aceh Utara pada Rabu sekitar pukul 05.00. Namun, sudah lima hari truknya tidak bisa bergerak. Ia tidak berani menerobos banjir karena truknya bisa mogok. Barang kelontong bawaannya juga bisa rusak terkena banjir. Uang makan Darwis yang hanya Rp 300.000 untuk pergi pulang Aceh Utara-Medan pun sudah tandas sejak Rabu. Ia meminjam uang dari sopir lain dan sesekali meminta makan kepada mereka. ”Sejak Rabu, saya dan kernet hanya makan sekali sehari,” katanya. Hal serupa juga dialami Abdul Fery (30), sopir truk pupuk dari Lhokseumawe ke Medan. Ia terjebak banjir sejak Selasa sore. ”Rabu malam, truk kami mogok di tengah jalan saat mencoba melewati genangan air,” kata Fery. Setelah tiga hari mogok di tengah jalan, truk lain menarik truk Fery ke tempat aman. Uang makan Fery dan kernetnya juga sudah habis. Ia hanya makan sekali sehari menggunakan uang pinjaman dari teman sopir yang lain.

Bukan hanya sopir angkutan logistik, mobil pribadi pun terjebak dalam kemacetan panjang itu. Jika truk masih bisa menerjang banjir, mobil pribadi sama sekali tidak bisa melewati banjir di Aceh Tamiang sejak Selasa malam. ”Kami sekeluarga dari Kabupaten Sigli pada Senin malam untuk mengurus visa ke Medan. Saat hendak pulang ke Sigli pada Selasa, kami terjebak banjir,” kata Abdul Haris (40). Haris beserta istri dan tiga anaknya tidur di mobil selama lima hari ini. Saat jam makan, mereka memutar balik ke Besitang lalu kembali lagi mengantre Sementara itu, angkutan penumpang Medan-Banda Aceh hampir lumpuh total. Beberapa bus besar berhasil menerobos banjir. Bus lain hanya melayani Medan-Besitang. Penumpang lalu berjalan kaki sekitar 10-15 kilometer membawa barang bawaannya untuk melewati beberapa titik banjir. Mereka lalu melanjutkan perjalanan menaiki bus yang bersiap di seberang banjir. (Yoga)

Sedikitnya 4.900 hektar sawah di Kabupaten Aceh Utara, Aceh, terendam banjir. Sebagian tanaman padi dipastikan puso. Aceh Utara dilanda banjir selama sepekan. Permukiman penduduk di 142 desa dari 14 kecamatan terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Di persawahan, ketinggian banjir mencapai 2 meter. Sawah yang tergenang sebagian besar telah ditanami padi dengan rentang usia bervariasi. Ada juga yang telah masuk masa panen, tetapi banjir membuat kualitas panen menurun. Plt Kadis Pertanian Aceh Utara Erwandi mengatakan, dari 4.900 hektar sawah yang tergenang, seluas 259 hektar dipastikan puso. Luasan sawah yang puso diperkirakan bertambah jika banjir tak kunjung surut.

”Tanaman padi tidak tahan banjir. Tiga hari tergenang, besar kemungkinan akan puso,” kata Erwandi, saat dihubungi dari Banda Aceh, Rabu (12/10). Jika rata-rata produktivitas tanaman padi 5,7 ton per hektar, dari 259 hektar itu, Aceh Utara kehilangan produksi padi 1.476 ton. Dengan harga jual gabah Rp 5.600 per kg,  petani kehilangan pendapatan Rp 8,2 miliar. ”Kami memohon Kementan agar membantu benih, pupuk, dan perlengkapan untuk petani,” kata Erwandi. Ketua Program Studi Magister Agroekoteknologi Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Laila Nazirah menuturkan, gagal panen tak hanya membuat petani kehilangan pendapatan, tetapi juga kehilangan pengharapan untuk meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah perlu mencari solusi jangka panjang agar banjir tak terus berulang dan menyengsarakan petani.

Jalur Trans-Kalimantan di Kabupaten Ketapang, Kalbar, hingga Selasa (11/10) masih terendam banjir. Akses jalan ke pedalaman juga terhambat dan melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Sejumlah desa terisolasi dan memerlukan bantuan logistik. Banjir di kawasan itu terjadi sejak Senin (10/10). Kawasan terdampak berada di Kecamatan Simpang Hulu dan Kecamatan Nanga Tayap. Tanpa kendaraan bermotor, warga memanfaatkan rakit untuk menjalankan aktivitas. Fabianus (32), warga Nanga Tayap, Selasa, mengatakan, setidaknya ada tiga area banjir di jalan utama Trans-Kalimantan di Ketapang. Panjangnya berkisar 100-150 meter dengan tinggi genangan air 80-100 cm. Sementara di Simpang Hulu, banjir setinggi 30 cm. Dendi (29), warga Simpang Hulu, mengatakan, sepeda motor masih sulit melintasi kawasan itu. Nacha (25), warga Riam Kota, Kecamatan Jelai Hulu, mengatakan, ketinggian banjir berkisar 5-6 m. Banjir merendam sejumlah rumah sehingga membuat warga mengungsi. Jelai Hulu berjarak 140 km dari pusat kota Ketapang.

Camat Jelai Hulu Markus menyebutkan, dari 22 desa, sebanyak 18 desa terendam banjir. Lebih dari 1.000 orang terdampak banjir. Sedikitnya 50 keluarga mengungsi ke kantor Kecamatan Jelai Hulu, gedung SMA, dan gedung SMP. ”Kalau bisa, kami dibantu helicopter untuk menjangkau desa-desa yang terisolasi. Ada desa yang tidak bisa dilintasi menggunakan jalur sungai karena arus deras dan jalur darat lumpuh,” ujarnya. Perwakilan Tim Satgas Informasi Bencana BPBD Kalbar, Daniel, mengatakan, Pemprov Kalbar menetapkan status tanggap darurat bencana banjir, puting beliung, dan tanah longsor. Banjir di perbatasan Jalur Trans-Kalimantan di Kalteng juga sebagian masih tergenang, yakni di Kabupaten Lamandau. Jalur yang menghubungkan Kalteng dengan Kalbar itu terendam akibat luapan Sungai Delang. Camat Delang AACG Yudah Sulasopli menjelaskan, banjir cepat surut juga cepat naik tergantung intensitas hujan. ”Saat ini mulai surut dan untuk di jalur Trans-Kalimantan sudah bisa dilalui kendaraan meski beberapa titik masih direndam air banjir,” ujar Yudah, Selasa. (Yoga)

Pemerintah menyiapkan anggaran tanggap darurat bencana untuk menangani banjir di berbagai daerah. Sejumlah balai besar wilayah sungai, yang merupakan pelaksana teknis di beberapa provinsi, pun menyiapkan dana Rp 1 miliar hingga Rp 3 miliar untuk penanganan bencana. “Itu berupa dana tanggap darurat. Sedangkan di pusat sendiri dialokasikan dana tanggap darurat bencana sebesar Rp 450 miliar,” kata Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen SDA Kementerian PUPR, Adenan Rasyid, kepada Tempo, kemarin, 9 Oktober 2022. Menurut Adenan, alokasi dana tanggap darurat dari pusat tersebut digunakan apabila dana tanggap darurat bencana di daerah sudah habis. 

Sejumlah daerah dilanda banjir dalam beberapa hari terakhir. Di Aceh Timur, Provinsi Aceh, misalnya, sebanyak 2.436 warga mengungsi akibat air bah yang menggenangi rumah mereka kemarin. Banjir menggenangi enam kecamatan di Kabupaten Aceh Timur sejak Jumat lalu. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara memperkirakan kerugian sektor pertanian akibat banjir di Aceh Utara mencapai Rp 32,1 miliar. Area pertanian yang digenangi air mencapai 2.848 hektare di 12 kecamatan. Kawasan tersebut pun berpotensi gagal panen atau puso lantaran genangan air merendam sudah lebih dari tiga hari. Sebab, batang padi akan cenderung rusak dan membusuk jika genangan lebih dari tiga hari. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyebutkan dalam tiga hari ke depan terdapat delapan provinsi yang berpotensi hujan lebat kategori siaga atau berpotensi banjir, meliputi sebagian wilayah Aceh, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, dan Sulteng. (Yoga)

BMKG merilis peringatan cuaca ekstrem masih berlanjut hingga sepekan mendatang di sebagian  wilayah Indonesia. Banjir, longsor, angin kencang, dan pohon tumbang bisa saja terjadi akibat hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Kewaspadaan masyarakat dan semua pihak perlu ditingkatkan mengingat cuaca ekstrem sejak awal Oktober telah memicu bencana yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian. Di Kabupaten Aceh Utara, Aceh, hingga Minggu (9/10), banjir belum sepenuhnya surut. Jalan nasional Banda Aceh-Medan di Lhoksukon masih terendam banjir meski ketinggiannya mulai berkurang. Di Lhoksukon ketinggian air mencapai 50 cm. Banjir di Aceh Utara menggenangi 142 desa di 14 kecamatan. Banjir terjadi setelah beberapa sungai utama meluap. Hujan dalam intensitas tinggi membuat debit air sungai naik sangat cepat. Sebanyak 39.000 warga di Aceh Utara dilaporkan mengungsi. Di Kalbar, sebagian wilayah Kabupaten Ketapang, Melawi, dan Sanggau kembali direndam banjir. Daniel dari tim Satgas Informasi BPBD Kalbar mengatakan, banjir di Ketapang terjadi di Kecamatan Jelai Hulu sejak Jumat hingga Minggu (7-9/10). Dengan ketinggian air 50-170 sentimeter, 147 rumah yang dihuni 189 keluarga kini teredam. Sejumlah titik jalan juga tak bisa dilintasi. Sekolah, pusat kesehatan desa, surau, dan kantor desa tidak berfungsi ideal.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, BMKG telah mengeluarkan rilis potensi cuaca ekstrem sebelumnya untuk periode 2-8 Oktober 2022. ”Berdasarkan analisis terkini, dinamika atmosfer di wilayah Indonesia masih cukup signifikan mengakibatkan peningkatan potensi cuaca ekstrem di beberapa wilayah dalam sepekan ke depan,” ujarnya. Analisis dinamika atmosfer terkini menunjukkan sirkulasi siklonik yang membentuk pola belokan angin serta perlambatan kecepatan angin yang dapat meningkatkan aktivitas konvektif dan pertumbuhan awan hujan. Selain itu, aktifnya fenomena gelombang atmosfer, seperti Madden Julian Oscillation (MJO) yang berinteraksi dengan gelombang Rossby Ekuatorial dan gelombang Kelvin, secara tidak langsung juga meningkatkan pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG memprediksi potensi curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat dan angin kencang untuk periode 9-15 Oktober 2022 dapat melanda sejumlah wilayah. Untuk wilayah Sumatera, potensi cuaca ekstrem bisa terjadi di Aceh, Sumut, Kepri, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Sumsel, dan Lampung. Potensi cuaca ekstrem juga bisa terjadi di seluruh wilayah Pulau Jawa, Bali, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, hingga Papua Barat. (Yoga)

Hujan lebat yang turun di berbagai daerah telah memicu banjir yang tidak hanya membuat warga mengungsi, tetapi juga menelan korban jiwa. Warga di Sumatera, Kalimantan, Jawa, sebagian Sulawesi, Bali, NTB, Maluku, dan Papua dihimbau bersiaga menghadapi kondisi cuaca hujan sepekan ke depan. Bencana banjir dan tanah longsor terjadi di sejumlah daerah di Bali, Sabtu (8/10), tiga orang tewas akibat kendaraannya terperosok di badan jalan yang ambles dan longsor di Kabupaten Bangli. Kepala Pelaksana BPBD dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangli Wayan Wardana mengungkapkan, hujan lebat di wilayah Bangli dan sekitarnya sejak Jumat (7/10) malam memicu bencana di wilayah Tembuku, Susut, dan Bangli. Wardana mengatakan, BPBD Bangli bersama tim SAR gabungan juga mengevakuasi korban insiden jalan ambles di Banjar Sidembunut, Kelurahan Cempaga, Tembuku.

Banjir dan longsor juga melanda Kabupaten Banyumas dan Cilacap di Jateng, Sabtu (8/10). Putri Laura (14) tewas tertimbun longsor saat tidur di rumahnya di Desa Karangsari, Kebasen, Banyumas. ”Kejadian sekitar pukul 01.00,” kata Kepala BPBD Banyumas Budi Nugroho di Purwokerto. Longsor terjadi pada wilayah perbukitan. Selain longsor, pada Sabtu dini hari banjir juga terjadi di sejumlah titik di Banyumas. RSUD Banyumas sempat terendam banjir. ”Pagi ini (banjir di RSUD) sudah surut. Tadi pagi sudah saya rapatkan bersama semua camat yang daerahnya terdam- pak,” kata Bupati Banyumas Achmad Husein. Setelah hampir 10 jam perjalanan kereta api di jalur selatan terganggu akibat rel ambles, pada Sabtu pukul 12.25 jalur itu sudah bisa dilalui. 

Banjir juga menelan korban di Jabar. Ading (108) dilaporkan hanyut di Sungai Cijalupang, Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat malam. Hingga Sabtu (8/10), tim gabungan masih mencari korban. ”Penanganan kemarin hingga pukul 23.00 dan dihentikan karena minimnya penerangan di titik sungai," tutur Kepala Diskar Kota Bandung Gun Gun Sumaryana. Menurut Kabid Pengendalian Daya Rusak Air Dinas SDA dan Bina Marga Kota Bandung Dini Dianawati, banjir di sejumlah titik sejak Selasa (4/10) dan beberapa hari berikutnya berasal dari luapan Sungai Citepus dan Sungai Cinambo.  Prakirawan BMKG Bandung, Muhammad Iid Mujtahidin, menyampaikan, potensi cuaca ekstrem masih ada hingga akhir Oktober 2022 di daerah Bandung. Kondisi ini, lanjutnya, perlu diwaspadai karena hujan deras disertai angin kencang dan kilat dapat saja melanda wilayah Bandung dan berdampak pada bencana hidrometeorologi. Selain itu, musim kemarau basah juga memberikan potensi bencana di daerah miring yang rawan longsor. (Yoga)

Sampai Rabu (28/9) bantuan materi dan non materi terus berdatangan ke posko sekitar lokasi kebakaran di belakang Pasar Kembang Cikini di Jalan Cikini Kramat RW 001, Pegangsaan, Menteng, Jakpus, Irawan Prasetyo, Ketua RW 001, mengungkapkan, ada yang menyalurkan bahan pokok, makanan siap santap, dan pakaian. Namun, ketersediaan air bersih serta fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) masih terbatas. Hal ini dikeluhkan Aida (48), salah satu korban kebakaran yang mengungsi di posko bersama dua anaknya. ”Kebetulan air di tempat MCK kecil. Jadi, kami yang di posko menumpang dulu ke warga yang air dan listriknya hidup,” ujarnya. Ia juga mengharapkan ada fasilitas MCK untuk perempuan. (Yoga)

Sekjen PBB Antonio Guterres, Selasa (30/8) menyerukan permohonan bantuan untuk Pakistan. Negara yang kini dilanda banjir besar itu membutuhkan setidaknya 160 juta dollar AS. Dalam seruan yang disampaikan melalui video dari Geneva itu, Guterres mengatakan, dana itu dibutuhkan untuk memberi makan, air, dukungan kesehatan, sanitasi, dan pendidikan darurat bagi 5,2 juta warga Pakistan yang terdampak. (Yoga)

Jakarta- Koalisi masyarakat sipil menentang keputusan Presiden Jokowi membentuk tim penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM. Mereka menganggap penyelesaian kasus pelanggaran HAM secara non-yudisial bertolak belakang dengan semangat UU Pengadilan HAM. "Jika dengan proses non-yudisial ini pada akhirnya dianggap selesai begitu saja atau diputihkan, kewajiban negara untuk penyelesaian dianggap selesai," kata Fatia Maulidiyanti, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), kepada Tempo, Rabu 17 Agustus 2022. Fatia menyebutkan penyelesaian pelanggaran HAM secara non-yudisial atau rekonsiliasi memang diatur dalam UU Pengadilan HAM. Namun Pasal 47 UU Pengadilan HAM jelas mengatur bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-yudisial semestinya melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang terbentuk lewat undang-undang. (Yetede)