Pandemi Covid-19 menjadi momok yang begitu besar bagi perekonomian Indonesia. Dalam jangka waktu yang relatif singkat, efek dari pandemi virus ini telah menimbulkan dampak negatif yang begitu besar di sektor industri nasional. 

Laporan yang diperoleh Kadin, rata-rata penjualan di seluruh sektor industri nasional selama pandemi mengalami penurunan 30%—60% dari periode sebelum Covid-19 melanda. Diawali oleh tekanan terhadap industri jasa seperti pariwisata dan penerbangan, krisis akibat Covid-19 akhirnya meluas ke berbagai sektor, termasuk manufaktur nasional.

Situasi ini tentu tidak bisa dianggap remeh. Apabila dibandingkan dengan krisis moneter tahun 1998, efek negatif krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 tentu jauh lebih besar. Salah satu indikatornya adalah turut terpukulnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

Sebab, krisis ini didahului dengan pukulan kepada sektor kesehatan yang dampaknya sangat luas sehingga langkah-langkah karantina wilayah harus diambil oleh pemerintah. Padahal, UMKM berkontribusi besar terhadap perekonomian, terutama penyerapan tenaga kerja, di mana 115 juta orang menggeluti sektor ini. 

Selain itu, dampak yang cukup besar pun dialami oleh industri padat karya nasional. Sektor ini mengalami pukulan cukup telak di beberapa sisi. Mereka tidak lagi bisa leluasa melakukan ekspor maupun impor. Target ekspor dan impor pun akhirnya gagal tercapai. 

Industri padat karya pun terkendala operasional dan produksi pabrik yang tidak bisa maksimal selama pandemi Covid-19. Arus logistik dan distribusi barang secara tidak langsung juga terkendala lantaran adanya lockdown di beberapa negara mitra dagang maupun kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa daerah di Indonesia. 

Selain itu, apabila kita menilik secara lebih jauh, besarnya tekanan yang dialami oleh industri nasional juga bisa dilihat dari penyaluran kredit perbankan untuk industri nasional. Apabila krisis Covid-19 ini bertahan hingga September atau Oktober tahun ini, maka angka pengajuan restrukturisasi kredit oleh industri nasional bisa membengkak hingga 45%. 

Berbicara mengenai upaya pelaku usaha untuk menghadapi krisis akibat Covid-19 ini, dapat kami katakan seluruh upaya sudah ditempuh. Para pengusaha berupaya agar cashflow dan likuiditas keuangan perusahaan terjaga agar tidak terlalu ketat atau bahkan mandek. 

Salah satunya kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) akan semakin meluas, kurang lebih 6 juta pekerja telah di-PHK selama pandemi Covid-19. 

Bagi pengusaha yang daerah operasionalnya tidak melaksanakan PSBB, banyak pengusaha yang masih dapat melakukan kegiatan produksi justru terkendala oleh permintaan pasar yang turun. Selain itu, mereka juga harus mengeluarkan ongkos tambahan yang cukup besar untuk menjalankan protokol kesehatan bagi karyawannya.

Harapan kami, pemerintah dapat memberikan bantuan dari sisi modal kerja dalam bentuk pembiayaan perbankan dalam waktu dekat. Pemerintah tidak perlu memberikan jaminan hingga 100%, cukup 80% seperti yang dilakukan oleh beberapa negara tetangga kita, Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Di samping itu, pemerintah juga perlu memberikan stimulus dari sisi biaya produksi seperti relaksasi ongkos listrik dan gas bagi dunia usaha, agar arus likuiditas keuangan perusahaan tidak terlalu ketat. 

Terakhir, kami mengapresiasi bahwa pemerintah sudah berupaya sangat keras dalam menjaga perekonomian dan dunia usaha nasional selama pandemi Covid-19. Namun, kami berharap stimulus yang diberikan pemerintah bisa diperluas dan dipastikan dapat dieksekusi dengan cepat.

Menjaga jarak, membatasi pertemuan tatap muka, dan menghindari kerumunan adalah bagian dari prosedur baku pencegahan penularan virus korona jenis baru. Salah satu solusinya, interaksi dalam jaringan. Tidak mengherankan sektor informasi dan komunikasi akan menjadi tumpuan perubahan perilaku masyarakat yang tiba-tiba didorong untuk daring ini.

Salah satu hal yang cepat beradaptasi adalah dunia pendidikan tinggi dengan mengadopsi metode pembelajaran daring dan campuran tatap muka dengan daring. Di masa depan akan lebih banyak mata ajar yang diambil secara ketengan yang jika dikumpulkan dapat melengkapi beban kredit untuk memperoleh gelar.

Dengan memilah paket program-program gelar menjadi individu mata ajar ditambah metode penyampaian yang lebih fleksibel, seperti campuran atau daring penuh, masyarakat yang tertarik meningkatkan kemampuan sumber daya manusia akan semakin meningkat.

Dengan skenario ini, diperkirakan pertumbuhan sektor jasa pendidikan akan melonjak setidaknya menjadi 15,4 persen per tahun dalam 2-3 tahun mendatang.

Keharusan menjaga jarak dalam proses produksi juga menjadi tren otomatisasi/robotisasi di tempat kerja, terutama untuk pekerjaan yang sifatnya berulang-ulang. Jasa-jasa konsultan perusahaan akan sangat diperlukan untuk menata ulang proses produksi, tata letak interior perkantoran, dan alur kerja di tingkat operasional.

Pada lingkup manajemen strategis, jasa konsultan diperlukan untuk menyusun strategi bisnis baru, termasuk penyesuaian ceruk pasar (niche market), metode pemasaran, keuangan, SDM, dan lain-lain, seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih sehat dan menjaga jarak.

Seperti di Singapura, tenaga kerja yang tidak terserap dapat dialokasikan untuk sektor publik terkait sanitasi dan penjagaan lingkungan maupun pemeliharaan fasilitas publik.

Bisnis logistik tumbuh seiring pertemuan fisik antara konsumsi dan produksi yang makin terbatas. Perantara yang bertindak sebagai clearing house akan beralih rupa menjadi bisnis daring. Tanpa ada wabah, perkembangan bisnis logistik dapat ditelusuri dari pertumbuhan sektor pergudangan dan transportasi. Saat ini, transportasi publik didominasi angkutan berbasis rel yang nilai tambahnya lebih banyak dari angkutan barang.

Industri yang juga akan tumbuh lebih cepat akibat gaya hidup baru pascapandemi adalah sanitasi dan obat-obatan, termasuk herbal dan suplemen. Saat krisis moneter 1998, industri ini tumbuh positif pada 2 triwulan lebih awal dari pertumbuhan PDB.

Gaya hidup sehat kembali ke resep suplemen nenek moyang, seperti temulawak, kunyit, jahe, dan madu, diperkirakan kembali marak. Hal ini menjadi peluang baru bagi industri obat-obatan suplemen untuk memanfaatkan perilaku masyarakat normal baru.

Yang juga menarik adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran, seperti halnya dalam krisis moneter 1998, diperkirakan pulih relatif cepat jika prosedur kewaspadaan Covid-19 tetap dipatuhi. Akomodasi hotel dan restoran dibatasi tingkat okupansinya untuk menjaga jarak aman, mungkin tidak boleh dari 50 persen kapasitas terpasang. Untuk mencegah kerumunan, tempat-tempat tujuan wisata dibatasi menggunakan pendaftaran daring, siapa cepat, dia dapat. Konsep hotel diubah dari tempat menumpang tidur menjadi tempat untuk ganti suasana dan mencari ketenangan.

Banyak hal yang belum diketahui mengenai virus ini dan ketersediaan vaksin masih perlu waktu, paling tidak setahun. Dampak sektoral pada perekonomian mungkin lebih transformatif. Sektor-sektor masih sama, tetapi cara produksi dan distribusi berubah sesuai prosedur standar umum pencegahan Covid-19.

Satu kenyataan, ekonomi akan hidup berdampingan dengan virus korona jenis baru untuk beberapa waktu mendatang. Konsekuensinya, perilaku ekonomi harus menyatu dengan usaha-usaha meredam penularan. Bagi pemerintah dan masyarakat, menjaga jarak dan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kebiasaan normal baru yang akan menjadi norma baru.

Datangnya pandemi Covid-19 ibarat menghadirkan satu sisi yang membuat masyarakat cemas dari sisi kesehatan, ekonomi, dan bisnis. Akan tetapi, memunculkan sisi positif bagi ekologi dan kolaborasi dunia menghadapi pandemic Penyakit Covid-19 mewabah begitu luas dan cepat di dunia. Dalam waktu 112 hari sejak dilaporkan pertama kali pada 31 Desember 2019, Covid-19 sudah menjangkiti 2.426.788 orang dan hingga saat ini telah menyebabkan 166.122 orang meninggal dunia.. Dibanding kan dengan dua penyakit yang diakibatkan virus korona lainnya, kasus Covid-19 lebih banyak terjad dan lebih banyak memakan korban jiwa.

Tidak hanya dari sisi kesehatan, wabah korona juga menimbulkan kecemasan pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Dana Moneter Internasional (IMF) telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2020. Pertumbuhan ekonomi dunia pada 2020 diprediksi anjlok minus 3 persen. Prediksi Bank Pembangunan Asia (ADB) menyebutkan, dampak ekonomi Covid-19 dapat mencapai 4,1 triliun dollar AS atau setara dengan 4,8 persen produk domestik bruto (PDB) dunia. Merespons wabah Covid-19, Bank Dunia menyediakan dana taktis 12 miliar dollar AS untuk membantu negara-negara mengatasi dampak kesehatan dan ekonomi dari wabah global. Sementara Indonesia mengalokasikan dana Rp 405,1 triliun untuk paket stimulus fiskal antisipasi pandemi. 

Di sektor bisnis, sejumlah sektor turut terdampak, seperti pariwisata dan penerbangan. Organisasi Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNWTO) memperkirakan, tahun ini jumlah perjalanan wisatawan internasional akan menurun hingga 30 persen. Untuk sektor penerbangan, menurut data yang dihimpun oleh CovidAirlineTracker, secara global maskapai mengurangi frekuensi penerbangan domestik dan internasional dalam jumlah besar, bahkan hingga 100 persen. Di Indonesia, maskapai Garuda Indonesia menunda sejumlah 23 rute penerbangan domestik dan internasional.

Organisasi Buruh Internasional (ILO) memperkirakan dalam skenario terburuk, sedikitnya 24,7 juta orang di dunia akan menganggur terkena dampak ekonomi Covid-19. Ada empat sektor yang dipastikan terdampak menurut ILO, yakni ritel, manufaktur, bisnis properti, dan penyedia akomodasi serta makanan. Di Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat per 7 April 2020 sebanyak 1.200.031 pekerja di 74.430 perusahaan terkena dampak pandemi. Sebagian dari mereka dirumahkan atau bahkan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Disisi lain, kehadiran wabah Covid-19 memunculkan sisi positif bagi ekologi dan lingkungan. Dimana pengurangan aktivitas manusia akibat karantina atau isolasi untuk mengurangi penyebaran virus menyebabkan terjadi penurunan drastis kadar nitrogen dioksida (NO2), hal ini sebagaimana di lansir para ilmuwan Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA) dan Eropa (ESA) yang membandingkan citra satelit pada 1-20 Januari 2020 dengan 20-25 Februari 2020 di China.

Salah satu masalah yang menghantui dunia usaha sejak virus corona atau Covid-19 merebak tak terkendali adalah menurun atau bahkan matinya berbagai aktivitas ekonomi yang berujung terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Satu setengah juta pekerja dilaporkan telah dirumahkan dan hanya menerima gaji atau upah separo atau kurang dari yang biasa mereka terima bulanannya.

Untuk mengurangi jumlah korban PHK dan untuk mencegah agar angka pengangguran tidak kembali bertambah, pemerintah saat ini telah mempersiapkan program prioritas berupa surat utang pemulihan atau recovery bonds dan global bond sebagaimana dijelaskan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ketika menggelar video conference di Jakarta, Selasa (7/4) dan Presiden Joko Widodo juga telah menjanjikan bahwa pemerintah akan mempercepat penyaluran Kartu Prakerja untuk memastikan agar angka pengangguran tidak bertambah di tengah wabah Covid-19.

Seperti dilaporkan media massa, sejumlah perusahaan besar seperti PT Indosat Tbk, PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) dan sejumlah perusahaan lain terpaksa melakukan PHK ratusan bahkan ribuan pegawainya.

Banyak perusahaan mengalami kesulitan mempertahan performance-nya karena sebab-sebab internal dan kondisi perekonomian global yang memang suram. Sejumlah indikator ekonomi nasional, seperti investasi, daya beli, ekspor-impor, pertumbuhan ekonomi, dan lain sebagainya bisa dilihat cenderung kurang menggembirakan.

Di tengah meluasnya wabah virus corona, target pemerintah tampaknya tidak muluk-muluk. Pemerintah tidak berharap pelaku usaha mampu meningkatkan volume produksi, melainkan cukup mereka bisa bertahan saja itu sudah lebih dari cukup. Yang penting angka pengangguran tidak bertambah dan daftar korban PHK tidak makin panjang.

Program populis seperti menyediakan jaring pengaman, memperkuat penyangga ekonomi keluarga miskin, mencegah perusahaan tidak bangkrut, dan lain sebagainya untuk saat ini adalah program prioritas yang fungsional untuk mencegah masyarakat agar tidak makin terpuruk.

Bisnis biro wisata dihantui potensi penurunan jumlah kunjungan turis asing akibat efek bencana alam di Tanah Air. Bencana yang datang silih berganti bisa membentuk persepsi Indonesia sebagai negara rawan bencana. Oleh karena, perlu strategi khusus untuk menghilangkan gambran itu, serta memulihkan industri wisata dalam negeri.