Kepuasan publik di bidang ekonomi mencapai titik tertinggi sepanjang masa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Di sisi lain, indikator penyediaan lapangan pekerjaan masih lemah. Survei berkala Kompas periode Juni 2024 merekam, apresiasi publik pada pemerintahan Jokowi-Amin meningkat. Tak terkecuali di bidang ekonomi. Meski gejolak global mengguncang sendi ekonomi hampir semua negara, 65,1 % responden mengaku puas atas kinerja pemerintah di bidang ini. Penilaian ini naik 4,3 % disbanding periode survei sebelumnya, Desember 2023. Bahkan, capaian kali ini melampaui kepuasan publik pada periode Januari 2022 yang mencapai 64,8 %. Saat itu, pemerintah berhasil membawa Indonesia keluar dari resesi dengan meroketnya pertumbuhan ekonomi ke angka 7,07 % di tengah terpaan pandemi Covid-19.

Namun, sejak periode Juni 2022, kepuasan publik di bidang ekonomi menyusut ke angka 50,5 %. Kemelut harga minyak goring hingga inflasi yang mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat menjadi pemicunya. Baru pada Mei 2023, apresiasi publik kembali meningkat saat pemerintah berhasil meredam gejolak harga. Kepuasan terus menguat hingga mencapai titik tertinggi pada survei kali ini. Di atas kertas, kinerja ekonomi pemerintah memang cukup mengesankan beberapa waktu terakhir. Pada triwulan pertama tahun ini Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang impresif, yakni 5,11 %. Lonjakan apresiasi di bidang ekonomi juga tak lepas dari bertambahnya rasa puas publik di seluruh indikator pembentuknya. Paling besar terekam pada upaya pemerintah memeratakan pembangunan antarwilayah dengan kenaikan 6,6 % menjadi 74,5 %, sekaligus menjadi indikator dengan tingkat apresiasi tertinggi di bidang ekonomi.

Puluhan triliun rupiah anggaran negara digelontorkan setiap tahun sejak periode pertama pemerintahan Jokowi untuk beragam proyek strategis nasionalhingga penggelontoran skema dana desa, sebagai upaya pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri. Tak terkecuali pembangunan IKN untuk mendongkrak kemajuan ekonomi di wilayah timur Indonesia. Pembangunan dan ekonomi diharapkan tak lagi hanya berpusat di Jawa. Meski demikian, jika dirinci lebih spesifik, penilaian positif di bidang ekonomi ini cenderung bersumber dari kelompok ekonomi tertentu. Dilihat berdasarkan kelas sosial ekonominya, apresiasi lebih banyak datang dari kalangan bawah. Setidaknya tujuh dari sepuluh responden kelompok tersebut mengaku puas dengan kinerja pemerintah saat ini di bidang ekonomi, tapi hanya separuh masyarakat kelas atas yang menyatakan puas.

Tampaknya kemelut ekonomi yang melanda negeri ini, bahkan dunia, tak ”terdengar” oleh masyarakat kelompok akar rumput. Sementara kalangan atas yang relatif terliterasi dengan baik cukup melek situasi dengan kondisi yang terjadi akhir-akhir ini. Ditambah lagi, bagi masyarakat kelas bawah, pemerintah memberikan jaring pengaman ekonomi dalam bentuk bansosseperti saat terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok akibat gagal panen. Bansos hanya dialamatkan kepada mereka yang tidak mampu, miskin, atau rentan terhadap risiko sosial. Praktis hanya menyasar masyarakat kalangan bawah. Sementara kelompok sosial ekonomi atas yang lebih melek situasi tidak tersentuh, justru kelompok ini yang menjadi salah satu ”pendonor” bantuan tersebut melalui pajak yang harus dibayarkan. (Yoga)

Sri Mulyani menjadi nama yang paling banyak disebut sepekan terakhir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Sebagai Menkeu yang berwenang menetapkan pagu anggaran setiap kementerian/lembaga, ia menerima keluhan hingga protes keras dari sesama menteri yang tidak setuju anggarannya pada 2025 dipangkas. Sosok yang paling jengkel adalah Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, karena pagu indikatif atau ancar-ancar pagu anggaran kementeriannya tahun depan dipangkas separuh, dari Rp 1,2 triliun pada 2024 menjadi Rp 681 miliar. Pagu indikatif yang diberikan itu tidak sebanding dengan target kerja yang dibebankan kepada Kementerian Investasi pada 2025. Sesuai target di Rencana Kerja Pemerintah (RKP), target investasi ditetapkan naik dari Rp 1.650 triliun pada 2024 menjadi Rp 1.850 triliun-Rp 1.900 triliun pada 2025.

”Bagaimana mungkin target investasi kita dinaikkan, tetapi anggarannya diturunkan? Bahkan camat di DKI Jakarta pun anggarannya lebih besar dari ini,” kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR untuk membahas RKP dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi, Selasa (11/6). Selama ini pagu yang dijatahkan untuk kementeriannya meningkat selaras dengan target kinerja yang dibebankan. Pada 2023, untuk mengejar target investasi Rp 1.400 triliun, anggaran yang diberikan Rp 1,2 triliun. Baru kali ini pagu anggaran diturunkan 44 % ketika beban kerja bertambah. Ia meminta DPR memanggil Sri Mulyani dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. ”Selama ini, semua target bisa tercapai karena didukung anggaran memadai. Saya minta pimpinan, tolong panggil Ibu Menkeu dan Kepala Bappenas untuk menjelaskan ini,” ucapnya. Jika anggarannya tetap dipangkas, Bahlil ”mengancam” akan menurunkan target kinerja investasi. ”Saya usul, dengan basis anggaran Rp 681 miliar yang ada, kita revisi saja target investasi di RKP menjadi Rp 800 triliun. Itu rasionalisasi yang saya buat dengan tim saya,” katanya.

Curhat dan keluhan jatah pagu anggaran yang menurun signifikan juga disampaikan menteri-menteri lain yang mengikuti rapat pembahasan anggaran di DPR, tetapi caranya lebih halus. Pada hari yang sama, dalam raker bersama Komisi II DPR, Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono mengeluhkan anggarannya yang turun dari Rp 7,2 triliun pada 2024 menjadi Rp 6,4 triliun. Pagu itu hanya separuh dari usul kebutuhan anggaran yang awalnya diajukan untuk tahun 2025 sebesar Rp 14 triliun. Pagu Rp 6,4 triliun terlalu terbatas untuk menjalankan program-program kementerian tahun depan. Namun, ia sungkan menyurati Sri Mulyani untuk meminta tambahan anggaran. Di depan Komisi II DPR, ia meminta tambahan anggaran agar disamakan dengan anggaran pada 2023 dan 2024. Di saat kementerian lain mengalami pemotongan, pagu indikatif Kemenkeu justru naik 10 % dari Rp 48,35 triliun pada 2024 menjadi Rp 53,19 triliun.

Komisi XI DPR selaku mitra kerja Kemenkeu sempat menolak anggaran Rp 53,19 triliun tersebut. ”Kalau kami terus disuruh efisien, bahasa yang sama digunakan juga untuk Kemenkeu, dong. Karena anggaran DPR tahun 2025 pagunya sama dengan 2024 agar efisien, maka Kemenkeu mesti sama juga ukuran efisiennya,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDI-P, Dolfie Othniel Frederic Palit, dalam rapat kerja dengan Kemenkeu, Sri Mulyani menjelaskan, Kemenkeu butuh kenaikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan sistem administrasi perpajakan baru, Coretax Administration System (CTAS). Kenaikan anggaran dibutuhkan untuk membiayai pegawai pajak yang secara masif akan diubah statusnya dari account representative (AR) menjadi fungsional. Pada akhirnya, Dolfie menyetujui usulan pagu indikatif Kemenkeu sebesar Rp 53,19 triliun, syaratnya, Kemenkeu mesti memperhatikan asas efisiensi dan kemampuan keuangan negara dalam menjalankannya. (Yoga)

Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango, didampingi tiga wakil ketua KPK, yakni Johanis Tanak, Nurul Ghufron, dan Alexander Marwata, terlihat sedang mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR terkait anggaran 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024). KPK mengusulkan tambahan lebih dari Rp 117 miliar untuk anggaran 2025. Kebutuhan anggaran KPK pada 2025 mencapai Rp 1,3 triliun. Namun, pagu indikatif yang tersedia saat ini sekitar Rp 1,2 triliun. (Yoga)

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengusulkan tambahan anggaran pada pagu indikatif tahun 2025 terbesar Rp29,8 triliun. Pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni mengatakan, tambahan anggaran diusulkan atas konsekuensi pada tahapan pengelolaan barang milik negara (BMN) yang akan diserahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) kepada otorita IKN. "Kami mencatat beberapa kebutuhan anggaran yang belum teralokasi pada pagu indikatif tahun 2025 dengan total Rp 29,8 triliun," kata Raja. Dia menjelaskan, usulan penambahan itu meningkat drastis dibandingkan pagu anggaran tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, otorita IKN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 285,9 miliar. Sedangkan pada pagu indikatif tahun 2025, angka itu menurun menjadi Rp505,5 miliar. (Yetede)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengajukan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 1,6 triliun, naik 25 % dari tahun sebelumnya. Kenaikan diklaim untuk mengakomodasi kebutuhan tambahan 16 anggota DPD dari empat provinsi baru hasil pemekaran di Papua. Namun, usulan kenaikan anggaran tersebut dipertanyakan dan masih akan dievaluasi kembali sebelum diteruskan ke Banggar DPR. Usulan tambahan anggaran DPD disampaikan Sekjen DPD Rahman Hadi dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/6).

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto itu, Rahman memaparkan bahwa berdasarkan SK Bersama Menkeu dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tanggal 5 April 2024, pagu indikatif DPD tahun 2025 sebesar Rp 1,17 triliun, sama dengan pagu anggaran tahun 2024. Tapi, jumlah itu tidak mencukupi kebutuhan DPD tahun depan.

”Kami mengajukan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun untuk tahun 2025 karena ada penambahan anggota DPD dari empat provinsi hasil pemekaran di Papua,” kata Rahman. Dari empat provinsi baru itu, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, terdapat 16 anggota DPD. Dengan demikian, pada 2025, anggota DPD 2024-2029 berjumlah 152 orang, dari periode sebelumnya 136 orang. Untuk itu, diperlukan tambahan anggaran Rp 434 miliar sehingga total anggaran yang diajukan mencapai Rp 1,6 triliun atau naik 25 % dibanding tahun sebelumnya. (Yoga)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengajukan usulan kebutuhan tambahan anggaran untuk kegiatan prioritas yang belum terakomodir di dalam Pagu Indikatif Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp 15,75 triliun. Menteri Perhubungan (Kemenhub) Budi Karya Sumadi, mengatakan, kebutuhan anggaran pada 2025 setidak-tidaknya bisa sama dengan alokasi anggaran 2024 sebesar Rp38,6 triliun. Tahun anggaran 2025 terjadi penurunan untuk anggaran pagu indikatif  dari sebelumnya sebesar Rp 38,6 triliun di 2024 turun menjadi Rp 24,7 triliun. "Ini tentunya akan mengganggu program-program prioritas yang ada di Kemenhub," kata Budi Karya. Menhub menuturkan kebutuhan prioritas  yang belum terakomodir dalam pagu indikatif 2025 meliputi pelayanan keperintisian semua moda basik moda darat, laut, udara, maupun perkeretapian. Di sisi lain pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara atau IMO. (Yetede)

Internal pemerintah berbeda pandangan dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025 sebagai acuan menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun depan. Padahal, anggaran 2025 adalah anggaran transisi pemerintahan Joko Widodo ke Prabowo Subianto. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bapenas) Suharso Monoarfa meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menurunkan defisit APBN 2025 di kisaran 1,5%-1,8% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini terbalik dengan patokan pemerintah dalam KEM PPKF 2025 di kisaran 2,45%-2,82% PDB. "Kami berharap Bu Menkeu dan Komisi XI, kalau memang itu disepakati, defisit bisa lebih turun lagi antara 1,5%-1,8% (dari PDB) sehingga ada ruang fiskal bagi pemerintahan yang akan datang," ujar Suharso di rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (5/6). Suharso mengatakan pemerintahan saat ini memang diwajibkan membentuk dan menyusun rencana kerja pemerintah (RKP) dan RAPBN untuk periode pertama pemerintahan berikutnya.

Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, presiden terpilih memiliki ruang mengubah rancangan APBN 2025 yang tengah didesain pemerintahan saat ini. Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit mempertanyakan usulan itu. "Jadi Pak Suharso enggak ikut menyusun (KEM PPKF 2025) Pak? Gimana Pak Menteri? kok tiba-tiba muncul sekarang usulan defisit 1,5%-1,8%?," tanya dia. Berdasarkan catatan KONTAN, pemerintah juga telah merencanakan alokasi belanja wajib tahun depan, yakni anggaran pendidikan Rp 708,2 triliun–Rp 741,7 triliun dan anggaran kesehatan Rp 191,5 triliun–Rp 217,8 triliun. Belum lagi, anggaran perlindungan sosial yang direncanakan Rp 496,9 triliun–Rp 513 triliun. Terbaru, pemerintah merencanakan belanja perpajakan tahun depan Rp 421,82 triliun, dengan porsi terbesar untuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar Rp 262,3 triliun. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, target defisit anggaran 2025 lebih baik ditekan. Sebab, dengan memasang target defisit tinggi, maka akan mendorong imbal hasil obligasi yang naik.

Penyusunan anggaran masa transisi pemerintahan di tahun depan cukup pelik. Banyaknya program baru yang akan pemerintahan berikutnya jalankan, membuat kebutuhan anggaran belanja melejit. Alhasil, ruang fiskal pun semakin sempit. Belanja negara tahun pertama era Prabowo Subanto-Gibran Rakabuming Raka mencapai Rp 3.500 triliun untuk mengakomodasi sejumlah kebutuhan. Pertama, utang jatuh tempo yang harus dibayar pemerintah tahun depan. Nilainya, mencapai Rp 704 triliun. Kedua, belanja rutin pemerintah, terutama belanja pegawai yang nilainya juga besar. Berkaca pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, alokasi belanja belanja pegawai Rp 484,4 triliun. Belum lagi, belanja barang dan modal yang juga harus dialokasikan di 2025. Ketiga, berbagai anggaran wajib, seperti anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Pemerintah telah menetapkan rencana alokasi anggaran ini dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025 sebesar Rp 708,2 triliun hingga Rp 741,7 triliun. Ditambah, anggaran kesehatan yang rencananya Rp 191,5 triliun hingga Rp 217,8 triliun. , anggaran perlindungan sosial. Pemerintah juga telah menetapkan rencana alokasi pos belanja ini sebesar Rp 496,9 triliun hingga Rp 513 triliun, naik dari 2024 sebesar Rp 496,8 triliun., anggaran perlindungan sosial. Pemerintah juga telah menetapkan rencana alokasi pos belanja ini sebesar Rp 496,9 triliun hingga Rp 513 triliun, naik dari 2024 sebesar Rp 496,8 triliun.

"Kalau dibandingkan dengan APBN 2024, ini (Postur Makro Fiskal 2025) tetap cukup realistis, meskipun kita dihadapkan pada berbagai shock harga komoditas yang relatif rendah," kata Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Selasa (4/6). Menteri Perencanaan pembangunan Nasional Suharso Manoarfa mengatakan, defisit anggaran 2025 yang melebar juga dipengaruhi pembayaran bunga utang yang terus naik. "Ini memang di-stream line lagi kira-kira ke depan kalau mau melakukan belanja dengan sumber utang, sebaiknya belanja modal reveneu base. Artinya, dia bisa secara finance membayar kembali utang-utang itu," ujarnya. Anggota Banggar DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic khawatir, defisit yang tinggi akan mempersempit ruang fiskal pemerintahan baru. Sebab itu, ia meminta target belanja negara 2025 lebih efisien lagi. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, defisit anggaran tersebut mencerminkan APBN tidak cukup fleksibel terhadap situasi perekonomian yang masih tidak pasti. Menurutnya, defisit anggaran yang ideal tahun depan maksimal 2,45% dari PDB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah membayarkan gaji ke-13 untuk ASN, TNI/Polri, dan pensiunan. Realisasi pencairan gaji ke-13 hingga Senin (3/6) pukul 16.00 total mencapai Rp 21,12 triliun. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro mengatakan, jumlah pembayaran gaji ke-13 untuk ASN pusat serta anggota TNI dan Polri sudah Kemenkeu cairkan sebesar Rp 10,89 triliun kepada 1,67 juta pegawai. Perinciannya, pembayaran gaji-13 ANS mencapai Rp 5,04 triliun untuk 709.573 pegawai, pembayaran kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Rp 298 miliar untuk 74.707 pegawai, anggota Polri sebanyak Rp 3,18 triliun untuk 441.521 personel, dan prajurit TNI sebesar Rp 2,36 triliun untuk 429.493 personel. Di sisi lain, Kemenkeu juga sudah mencairkan gaji ke-13 sebesar Rp 10,23 triliun untuk 3,12 juta pensiunan. Pencairan tersebut Kemenkeu salurkan melalui PT Taspen mencapai Rp 8,9 triliun untuk 2.647.698 pensiunan dan PT Asabri Rp 1,33 triliun untuk 468.666 pensiunan.

Arus modal asing tercatat kembali masuk ke pasar keuangan dalam negeri pada pekan keempat Mei 2024. Berdasarkan data transaksi yang dihimpun Bank Indonesia (BI), pada periode 27 hingga 30 Mei 2024, nonresiden di pasar keuangan domestik tercatat beli neto (net buy) sebesar Rp 4,75 triliun. Dana asing tersebut terutama masuk ke pasar surat berharga negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). "Terdiri dari beli neto Rp 3,31 triliun di pasar SBN, beli neto Rp 6,19 triliun di SRBI dan jual neto Rp 4,75 triliun di pasar saham," kata Asisten Gubernur Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, akhir pekan lalu. Seiring dengan masuknya dana asing dari pasar keuangan domestik, premi risiko investasi Indonesia mengalami peningkatan. Terlihat dari premi credit default swap (CDS) Indonesia lima tahun per 30 Mei 2024 sebesar 71,77 basis poin (bps), naik dibanding 24 Mei 2024 sebesar 71,44 bps. Lebih lanjut, selama tahun ini, berdasarkan data setelmen sampai 30 Mei 2024 tercatat nonresiden beli neto sebesar 42,72 triliun. Perinciannya, jual neto Rp 34,72 triliun di pasar SBN, jual neto Rp 4,26 triliun di pasar saham dan beli neto Rp 86,07 triliun di SRBI.