Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat resmi menyepakatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 yang akan menjadi modal awal bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, APBN senilai Rp 3.621,3 triliun itu diragukan bisa memberikan stimulus yang besar bagi perekonomian nasionaltahun depan. APBN 2025 disepakati pemerintah dan DPR dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Kamis (19/9/2024). APBN perdana pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu disahkan setelah pembahasan intens antara pemerintah dan DPR selama kira-kira empat bulan. Semua fraksi di DPR menyetujui pengesahan APBN2025. 

Dari sembilan fraksi, hanya satu fraksi, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang menerima dengan memberi catatan (minderheit nota) sebanyak 37 poin. Salah satunya, agar pemerintah bekerja lebih keras untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen tahun depan. APBN 2025 terhitung bernilai besar. Berdasarkan postur anggarannya, pemerintan mematok target pendapatan negara Rp 3.005,12 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 2.490,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 513,6 triliun, dan penerimaan hibah Rp 581,1 miliar. Sementara itu, belanja negara ditargetkan Rp 3.621,3 triliun. Besaran belanja itu naik 8,9 persen dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp 3.325,1 triliun. Dengan postur tersebut, defisit APBN 2025 melebar hingga 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), nyaris menyentuh batas aman defisit 3 persen terhadap PDB APBN sempat berubah beberapa kali untuk mengakomodasi program prioritas Prabwo-Gibran (quick win). 

Belanja sempat naik dibandingkan rancangan awal, dari Rp 3.613 triliun menjadi Rp 3.621,3 triliun. Program quick win itu memerlukan anggaran Rp 115 triliun, yang terdiri dari program Makan Bergizi Gratis Rp 71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis Rp 3,2 triliun, pembangunan rumah sakit di daerah Rp 1,8 triliun, renovasi sekolah Rp 20 triliun, pembangunan sekolah unggulan terintegrasi Rp 4 triliun, dan program ketahanan pangan Rp 15 triliun. Demi menambah anggaran belanja Prabowo, pemerintahan Jokowi mengerek target setoran PNBP sebanyak Rp 8,26 juta sehingga akhirnya total belanja di APBN menjadi Rp 3.621,3 triliun. (Yoga)

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan menerima tambahan anggaran dari sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mendukung kebijakan penghiliran industri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa alokasi anggaran ini telah disetujui oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan industri manufaktur, termasuk proyek smelter dan sektor penghiliran lain seperti industri agro.

Agus juga menyebut bahwa rencana ini telah dibicarakan dalam beberapa minggu terakhir, dan tambahan anggaran ini akan mendukung program penguatan industri serta pemberdayaan masyarakat. Sebelumnya, pagu anggaran Kemenperin untuk tahun 2025 sudah ditetapkan sebesar Rp2,51 triliun, turun dari Rp3,6 triliun di tahun sebelumnya. Usulan pembagian PNBP ESDM untuk Kemenperin diajukan oleh Komisi VII DPR dalam rapat kerja terbaru.

Anggaran pembangunan di daerah tak sebesar anggaran pusat. Hal ini telah terjadi sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Bahkan komposisi anggaran itu berpotensi terjadi di tahun pertama pemerintahan baru. Mengacu data Kementerian Keuangan (Kemkeu), proporsi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) lima tahun terakhir berfluktuasi. Selama periode 2019 hingga 2024, rerata proporsi anggaran belanja K/L mencapai 39,07% dari total belanja negara. Sementara di 2025, dalam Postur Sementara yang disepakati pemerintah dan DPR, anggaran belanja K/L dipatok sebesar Rp 1.160,09 triliun, atau 32,12% dari alokasi belanja negara tahun depan sebesar Rp 3.613,05 triliun. Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono memastikan anggaran belanja di RAPBN 2025 telah memperhitungkan rencana penambahan K/L oleh pemerintahan Prabowo. Namun ia belum menyebut jumlahnya. Di sisi lain, rerata proporsi anggaran TKD periode 2019-2024 mencapai 27,44% dari total belanja negara. Sementara proporsi TKD tahun depan mencapai 25,46%. Artinya, anggaran K/L masih lebih besar dibanding TKD. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto menilai, besarnya porsi anggaran K/L menggambarkan belanja birokrasi masih lebih besar dibandingkan belanja daerah. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand N Suparman menyebut, lebih besarnya anggaran belanja modal pemerintah pusat dibanding daerah menjadi kabar buruk. Pasalnya, anggaran pembangunan daerah sangat bergantung pada anggaran pusat. "Sekitar 70% bahkan 80% pendapatan daerah dari dana transfer daerah," kata dia, Rabu (11/9). Dengan anggaran daerah yang lebih rendah, kata Armand, maka ruang fiskal daerah semakin sempit.

Pemerintahan Prabowo Subianto berancang-ancang menggerojok belanja pemerintah pusat pada tahun depan. Satu indikasinya, anggaran belanja kementerian/lembaga naik signifikan dalam pembahasan terakhir Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta Rapat Kerja (Raker) Postur Sementara Tahun Anggaran 2025. Menariknya, kenaikan anggaran kementerian/lembaga (K/L) terjadi setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hasil pembahasan RAPBN 2025 kepada presiden terpilih Prabowo Subianto, Senin (9/9). Hal itu ditegaskan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah, Selasa (10/9). "Kami sudah sisir, ditampilkan kepada bapak presiden terpilih dan dia betul-betul meneliti satu persatu bersama ibu menteri dan pak wamen (Wakil Menteri)," ujar Isa, kemarin. Ada 10 kementerian/lembaga dengan alokasi anggaran terbesar, di antaranya Kementerian Pertahanan sebesar Rp 166,26 triliun, Polri (Rp 126,62 triliun), Kementerian PUPR (Rp 116,22 triliun), 

Kementerian Kesehatan (Rp 105,6 triliun) dan Kemenbudristek sebesar Rp 93 triliun. Bahkan anggaran untuk Badan Gizi Nasional sebagai lembaga anyar masuk dalam 10 besar, yakni mencapai Rp 71 triliun Head of Macroeconomic & Financial Market Research Permata Bank, Faisal Rachman menilai, kenaikan belanja K/L juga diikuti penurunan belanja non K/L sehingga terjadi realokasi anggaran. "Awalnya memang di RAPBN 2025 belanja non K/L cukup besar karena dibuat lebih fleksibel untuk pemerintahan baru," ujar dia, kemarin. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, kenaikan anggaran K/L bisa mendorong pertumbuhan ekonomi melalui transmisi belanja pemerintah. Namun dia belum menghitung seberapa besar efek pertumbuhan ekonomi dari kenaikan anggaran K/L.

Pemerintah dan DPR mengangkat wacana untuk mengubah ketentuan alokasi wajib anggaran pendidikan. Dana pendidikan yang selama ini mengacu pada belanja negara ingin diubah menjadi mengacu pada pendapatan. Implikasinya, nilai anggaran pendidikan dalam APBN berpotensi menjadi lebih kecil. Wacana itu tiba-tiba mencuat dalam raker pembahasan RAPBN 2025 antara pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9). Usulan itu disampaikan Menkeu Sri Mulyani menjelang akhir rapat.

Menurut dia, pemerintah saat ini sedang membahas cara untuk mengantisipasi risiko belanja wajib (mandatory spending), seperti anggaran pendidikan, agar tidak membatasi fleksibilitas ruang gerak fiskal pemerintah. Selama ini, anggaran pendidikan diwajibkan 20 % dari total belanja di APBN. Hal itu diatur dalam Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945. Menurut Sri Mulyani, penggunaan nilai belanja negara sebagai penentu 20 % anggaran pendidikan selama ini berpotensi menyulitkan pengelolaan keuangan negara. Sebab, nilai belanja negara berpotensi menjadi fluktuatif seiring dinamika kondisi perekonomian.

Contohnya, ketika terjadi peningkatan harga minyak dunia dan penurunan kurs rupiah pada 2022, anggaran subsidi energi membengkak hingga Rp 200 triliun sehingga total belanja negara ikut naik. Konsekuensinya, anggaran pendidikan harus naik demi konsisten dengan aturan 20 % dari total belanja ”Bagaimana APBN terjaga, defisit terjaga di bawah 3 %, tapi kepatuhan terhadap aturan 20 % anggaran pendidikan itu tetap kita jaga,” ucapnya. Ekonom Senior Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Teguh Dartanto mengingatkan, langkah itu berpotensi menurunkan anggaran pendidikan hingga Rp 120 triliun-Rp 125 triliun. Karena itu, pemerintah perlu hati-hati mengkajinya agar tidak menimbulkan kegaduhan. (Yoga)

Sejumlah kementerian/lembaga ramai-ramai meminta tambahan anggaran tahun 2025 demi menjalankan program prioritas, setelah sebelumnya dipangkas Kementerian Keuangan. Namun permintaan ini menghadapi tantangan berat dari terbatasnya kemampuan fiskal akibat besarnya hutang dan bunga jatuh tempo pada 2025-2026. Seiring dengan itu, sejumlah kalangan khawatir sejumlah program prioritas kementerian terancam tersendat, jika penambahan anggaran tidak terpenuhi. Ini akan merugikan Indonesia ditengah upaya menjaga pertumbuhan ekonomi. Apalagi, Prabowo Subianto, Presiden Terpilih memasang target pertumbuhan ekonomi ambisius, yakni 8% per tahun, agar Indonesia menjadi negara maju. Target ini membutuhkan sokongan kuat dari sisi fiskal, kebijakan, hingga dunia usaha. Akan tetapi, jika penambahan anggaran disetujui, ruang fiskal penambahan baru akan makin sempit. Selain itu, defisit APBN bisa semakin membengkak, jika penambahan anggaran tidak diimbangi pendapatan negara atau realokasi pagu dari K/L lain. (Yetede)

Pemerintah dan parlemen sepakat menambah dan menggeser beberapa alokasi dana belanja pada tahun depan. Keputusan ini untuk memuluskan langkah pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto menjalani sederet program unggulan yang sudah dijanjikan saat kampanye pilpres lalu. Kegiatan yang disebut-sebut sebagai program percepatan (quick win) tersebut masuk dalam postur sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasiobal (PPN/Bappenas), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Bank Indonesia, Rabu (4/9), disepakati anggaran program quick win mencapai Rp 113 triliun. Duit tersebut untuk enam program Program utama adalah makan bergizi gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan meliputi prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan dengan anggaran Rp 71 triliun. Kemudian pemeriksaan kesehatan gratis untuk 52,2 juta orang, meliputi pemeriksaan tensi, gula darah, hingga foto rontgen untuk screening penyakit katastropik dengan anggaran Rp 3,2 triliun. Total anggaran program quick win masuk alokasi anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) dalam postur sementara APBN 2025. Konsekuensinya, ada sejumlah anggaran yang digeser. Misalnya cadangan anggaran pendidikan dipangkas dari sebelumnya Rp 107,86 triliun menjadi Rp 41,01 triliun. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, tambahan anggaran tersebut berasal dari kenaikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari dividen badan usaha milik negara (BUMN) dan kenaikan PNBP K/L dengan total Rp 8,26 triliun. Juga pengurangan sejumlah anggaran belanja non K/L, yakni cadangan belanja negara Rp 28,39 triliun, cadangan anggaran pendidikan Rp 66,85 triliun, dan cadangan transfer ke daerah Rp 14,38 triliun. Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan, pihaknya akan sepenuhnya membantu pelaksanaan program tersebut melalui kewenangan Banggar. "Saat ini, sedang kami bahas bersama di panja (panitia kerja). Nanti kami sepakati bersama dengan pemerintah," kata Said kepada KONTAN, kemarin. Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LEPM) Universitas Indonesia Teuku Riefky melihat, berbagai program itu, khususnya makan bergizi gratis, tak akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tahun depan. Direktur Eksekuitf Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berharap program quick win ini memicu perputaran konsumsi rumah tangga di berbagai daerah. Termasuk, program makan gratis yang membutuhkan distribusi logistik, bahan pangan, hingga usaha mikro kecil menengah.

Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati total alokasi anggaran subsidi energi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) serta listrik senilai Rp 394,33 triliun pada 2025. Meski ada perubahan kurs rupiah tahun depan, total anggaran itu tak berubah dari usulan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Anggaran subsidi energi dan kompensasi 2025 disepakati dalam rapat kerja antara Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Bank Indonesia dengan Banggar DPR, Rabu (4/9). Hal ini sejalan dengan asumsi rerata nilai tukar rupiah tahun depan yang disepakati Rp 16.000 per dolar AS, menguat Rp 100 dari RAPBN 2025 sebesar Rp 16.100 per dolar AS. Sementara asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) tetap US$ 82 per barel, atau sama dengan outlook 2024. 

"Karena nilai tukar Rp 16.100 menjadi Rp 16.000 maka dari sisi jumlah berkurang Rp 1,12 triliun dan dialihkan sebagai penambahan kepada kompensasi," kata Said Abdullah, Ketua Banggar DPR kepada KONTAN, Rabu (4/9). Dengan penambahan tersebut, maka anggaran kompensasi energi naik menjadi Rp 190,92 triliun, dari usulan sebelumnya Rp 189,80 triliun. Volume subsidi untuk tahun depan juga tidak mengalami perubahan dari usulan. Merujuk data yang dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers beberapa waktu lalu, anggaran subsidi energi dan kompensasi pada tahun 2024 mencapai Rp 334,8 triliun. Dengan demikian, alokasi tahun depan naik 17,8% dibandingkan 2024. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menyoroti besaran anggaran subsidi energi dan kompensasi yang meningkat pada tahun depan.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan realisasi anggaran  tahun 2024 telah mencapai sebesar Rp 22,58 triliun atau setara 51,95%. Angka ini masih sesuai dengan target  yang ditetapkan di awal hingga akhir tahun nanti akan terserap 96%. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan pada tahun 2024 alokasi anggaran Kementerian Perhubungan mencapai Rp38,6 triliun, dimana pagu tersebut mengalami rekomondasi sehingga pagu efektifnya sebesar Rp43,47 triliun. "Adapun untuk APBN Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024, realisasi anggaran per 21 Agustus 2024 adalah sebesar Rp22,58 triliun atau telah mencapai 51,95%," kata Menhub pada Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI. Menurut rincian realisasi anggaran tersebut, yakni untuk belanja pegawai sebesar 74,04%, belanja barang sekitar 50,84%, dan belanja modal sebesar 48,48%. Untuk realisasi penarikan dana mencapai Rp22,58 triliun atau melampaui target bulanan 2024 sebesar Rp22,57 triliun. (Yetede)

Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki harapan besar untuk meningkatkan anggaran negara dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pemerintah memberikan kuasa penuh kepada Prabowo untuk menyesuaikan belanja pada Tahun Anggaran 2025, meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) awalnya hanya direncanakan berkontribusi 20% dari total kebutuhan pembangunan yang mencapai Rp466 triliun. Namun, Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen mendukung proyek ini, dengan anggaran yang nantinya akan diputuskan oleh presiden terpilih.

Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF Kementerian Keuangan, Wahyu Utomo, menegaskan, "Intinya pemerintah berkomitmen keberlanjutan IKN, alokasinya merupakan diskresi presiden terpilih [Prabowo Subianto]."

Sementara itu, ekonom menilai pentingnya keseimbangan anggaran. Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, berpendapat bahwa pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan alokasi anggaran untuk IKN, karena APBN juga dibutuhkan untuk sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan subsidi energi. "Pemerintah perlu berhati-hati mengambil keputusan terkait alokasi anggaran untuk IKN," kata Josua.

Penambahan alokasi anggaran untuk IKN dianggap realistis oleh ekonom seperti Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Ia menyatakan, "Investor tidak akan tertarik apabila peran negara dibatasi, terlebih kondisi di pusat pemerintahan baru itu membutuhkan pembangunan yang cukup kompleks."