Mengutak-Atik Anggaran Demi Program Prioritas
Pemerintah dan parlemen sepakat menambah dan menggeser beberapa alokasi dana belanja pada tahun depan. Keputusan ini untuk memuluskan langkah pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto menjalani sederet program unggulan yang sudah dijanjikan saat kampanye pilpres lalu. Kegiatan yang disebut-sebut sebagai program percepatan (quick win) tersebut masuk dalam postur sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasiobal (PPN/Bappenas), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Bank Indonesia, Rabu (4/9), disepakati anggaran program quick win mencapai Rp 113 triliun. Duit tersebut untuk enam program Program utama adalah makan bergizi gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan meliputi prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan dengan anggaran Rp 71 triliun. Kemudian pemeriksaan kesehatan gratis untuk 52,2 juta orang, meliputi pemeriksaan tensi, gula darah, hingga foto rontgen untuk screening penyakit katastropik dengan anggaran Rp 3,2 triliun. Total anggaran program quick win masuk alokasi anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) dalam postur sementara APBN 2025. Konsekuensinya, ada sejumlah anggaran yang digeser. Misalnya cadangan anggaran pendidikan dipangkas dari sebelumnya Rp 107,86 triliun menjadi Rp 41,01 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, tambahan anggaran tersebut berasal dari kenaikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari dividen badan usaha milik negara (BUMN) dan kenaikan PNBP K/L dengan total Rp 8,26 triliun. Juga pengurangan sejumlah anggaran belanja non K/L, yakni cadangan belanja negara Rp 28,39 triliun, cadangan anggaran pendidikan Rp 66,85 triliun, dan cadangan transfer ke daerah Rp 14,38 triliun.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan, pihaknya akan sepenuhnya membantu pelaksanaan program tersebut melalui kewenangan Banggar. "Saat ini, sedang kami bahas bersama di panja (panitia kerja). Nanti kami sepakati bersama dengan pemerintah," kata Said kepada KONTAN, kemarin.
Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LEPM) Universitas Indonesia Teuku Riefky melihat, berbagai program itu, khususnya makan bergizi gratis, tak akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tahun depan.
Direktur Eksekuitf Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berharap program
quick win
ini memicu perputaran konsumsi rumah tangga di berbagai daerah. Termasuk, program makan gratis yang membutuhkan distribusi logistik, bahan pangan, hingga usaha mikro kecil menengah.
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023