Pemerintah pada tahun depan berencana  menambah rute atau trayek tol laut dari jumlah saat ini sebanyak 39 rute.  Penambahan rute tol laut tersebut diharapkan mampu menjangkau  distribusi barang ke daerah-daerah terluar di Indonesia. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Capt Antoni Arif Priadi mengatakan, efektivitas program tol laut yang berjalan selama 10 tahun memberikan efek besar bagi disparitas harga. "Apalagi dengan jumlah pulau kita saat ini sangat besar mencapai lebih dari 17.000 pulau, jadi bayangkan ketika kita hadir membawa kebutuhan-kebutuhan dasar, Sehingga tentunya kedepan  akan kita tambah rute atau trayeknya," kata Antoni. Antoni mengatakan, permasalahan tol laut diakui masih sangat kompleks hingga masih memerlukan perbaikan di masa datang. "Adapun untuk trayeknya kita rencanakan  tambah tiga rute di tahun depan. Tapi ini masih akan kami bahas lagi, karena akan tergantung pada kesesuaian  anggaran yang ada," ucapnya. Direktorat Jenderal perhubungan Laut telah mengajukan anggaran tahun depan pada program tol laut mencapai Rp 1,124 triliun. Antoni menjelaskan, koordinasi dengan operator  penyelenggara tol laut juga akan diperkuat. (Yetede)

Presiden terpilih Prabowo Subianto mengingatkan seluruh partai politik pendukungnya untuk tidak menugaskan kadernya yang menjadi menteri kelak sebagai sarana pencari uang. Apalagi, uang ”setoran” untuk partai politik diambil dari anggaran negara.
”Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya. Terang-terangan saya katakan, semua ketua umum, semua perwakilan, jangan menugaskan menteri-menteri yang Saudara tunjuk di pemerintah yang saya pimpin, jangan Saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD,” kata Prabowo dalam pidato politiknya dalam Rapat Koordinasi Nasional Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Grand Sahid, Jakarta, Kamis (10/10/2024). Agenda itu turut diikuti Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Begitu pula sejumlah elite PKB, seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Sekretaris Jenderal
PKB Hassanudin Wahid, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB Rusdi Kirana, dan Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurizal.

Prabowo menyadari, partai politik (parpol) membutuhkan sumber keuangan dan sumber daya agar tetap beroperasi. Namun, jangan sampai kebutuhan itu dipenuhi lewat permintaan ”setoran” dari kader parpol yang menjabat sebagai menteri. Menteri Pertahanan itu
mengajak seluruh anggota parpol dan menteri mendatang untuk mencari cara yang baik, terbuka, dan tidak mengganggu institusi dalam memenuhi kebutuhan keuangan. Dengan demikian, kekayaan bangsa dapat terkelola secara efektif tanpa bocor ke kantong-kantong pihak tak bertanggung jawab. Apalagi, lanjut Ketua Umum Partai Gerindra itu, teknologi kian canggih. Kemampuan pengawasan terhadap aliran dana bisa maksimal. ”Zamannya sekarang susah, ini zaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat, jangan coba-coba,” ujarnya. Selain arahan untuk menyalahgunakan uang negara, pidato Prabowo juga berbicara soal kondisi global, demokrasi, serta kontestasi Pilkada 2024.

Demokrasi Indonesia, kata Menteri Pertahanan, memiliki ciri khas yang tak bisa disamakan dengan negara lainnya. Kritik harus disampaikan secara sopan, bukan dalam bentuk makian. Dalam forum itu, Muhaimin Iskandar meminta Prabowo untuk meninjau Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Aturan itu salah satunya mengatur soal
honorarium anggota DPRD. ”Sederhana Bapak, Bapak meninjau saja Perpres Nomor 33. Jadi, peninjauan terhadap Perpres 33 yang memungkinkan tugas-tugas DPRD bisa berjalan dengan optimal karena rata-rata APBD kita juga mampu menjadi dan menyangga seluruh tugas-tugas DPRD,” katanya. Bagi Muhaimin, revisi aturan tersebut sejalan dengan cita-cita Prabowo agar pertumbuhan ekonomi naik sebesar 8 persen. Angka  ambisius itu dukung dengan pertumbuhan ekonomi di daerah yang salah  satunya adalah kontribusi DPRD. (Yoga)

Stabilitas pasar surat utang Indonesia menjadi peluang bagi pemerintah yang bersiap mengadakan lelang Surat Berharga Negara (SBN) lebih besar pada kuartal IV/2024 dengan target awal Rp180 triliun. Menurut anggota PWMII, Siswa Rizali, pasar SBN masih kuat meskipun terdapat peningkatan yield SBN 10 tahun karena ekspektasi peningkatan suplai. Pemerintah pun mempertimbangkan front loading untuk pembiayaan utang 2025, yang dikonfirmasi oleh Direktur Strategi DJPPR Kemenkeu, Riko Amir, sebagai langkah fleksibel dalam mengantisipasi kondisi pasar.

Senior Vice President Henan Putihrai Asset Management, Reza Fahmi Riawan, mendukung strategi ini karena penggalangan dana lebih awal membantu stabilitas pasar dan mengurangi beban utang tahun depan. Ezra Nazula, Chief Investment Officer Fixed Income di Manulife Aset Manajemen Indonesia, juga menyebut pasar SBN masih menarik bagi investor karena prospek penurunan suku bunga BI dan The Fed, dengan estimasi yield SBN 10 tahun antara 6% hingga 6,25% hingga akhir tahun.

Pemerintah ingin adanya sanksi terhadap pemerintah daerah (pemda) yang terbukti memanipulasi data inflasi. Praktik manipulasi data inflasi diduga demi mengejar insentif fiskal dari pemerintah pusat. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengaku pihaknya sudah mengantongi sejumlah pemda yang sering memanipulasi data. Kementeran PPN juga mendorong Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan hukuman bagi kepala daerah terkait ini. "Ini harus disentil daerah yang seenaknya saja, ngawur seperti itu," kata Suharso kepada media di kantornya, Senin (30/9). Kendati demikian, Suharso menegaskan pemberian skema insentif dan sanksi terhadap daerah masih efektif untuk mengendalikan inflasi. Dia bilang Menteri Keuangan Sri Mulyani tak pernah memberikan insentif terhadap daerah yang terbukti melakukan pemalsuan data. Dari 50 penerima insentif itu, sebanyak 36 daerah di antaranya atau 72% merupakan daerah baru yang sebelumnya tak pernah menerima penghargaan kategori pengendalian inflasi di 2023. 

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemkeu Luky Alfirman mengatakan, pihaknya memberikan keleluasaan terhadap pemda dalam menggunakan insentif fiskal tersebut, seperti pembangunan infrastruktur, layanan publik, layanan kesehatan, ataupun layanan pendidikan. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan BPS mempunyai data dan metodologi untuk menghitung inflasi. BPS juga menjaga independensi pengolahan dan pengumpulan data dan tidak ada intervensi dari pihak lain. Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansah menilai, pemberian insentif fiskal kepada pemda dalam pengendalian inflasi bukan sesuatu yang perlu dilakukan. Nyatanya, pemberian insentif tidak efektif lantaran justru melahirkan "permainan" oleh oknum-oknum kepala daerah.

Guna memuluskan implementasi program unggulan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakbuming Raka, pemerintah menambahkan alokasi anggaran untuk program hasil terbaik cepat (PHTC) atau quick win bertambah Rp 8 triliun menjadi Rp121 triliun dalam APBN 2025. Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Wahyu Utomo mengatakan usulan penambahan anggaran program quick win mengemukakan dalam dinamika pembahasan penyusunan APBN 2025 bersama  DPR. Kenaikan anggaran Rp 8 triliun ini akan dibelanjakan untuk penuntasanaTuberkolosis (TBC) yang diberikan kepada Kementerian Kesehatan. "Saat pembahasan di panja (Panitia Kerja) B, ada aspirasi untuk memunculkan penuntasan TBC dengan alokasi Rp 8 triliun," ucap Wahyu kepada awak Media Gathring APBN 2025 di Anyer  Jika dirinci, tercatat ada tujuh program dalam daftar program dalam quick win pemerintahan baru 2025 yang akan dilaksanakan Kementerian/Lembaga (K/L). (Yetede)

Anggaran untuk penyelenggaraan Pekan Paralimpiade Nasional atau Peparnas XVII 2024 di Kota Surakarta, Jawa Tengah, ditetapkan Rp 290 miliar. Jumlah itu hanya sekitar separuh dari pengajuan awal panitia pelaksana. Alokasi anggaran itu dibahas dalam rapat koordinasi Kemendagri, Kemenpora, dan Panitia Besar (PB) Peparnas XVII di Kota Surakarta, Senin (23/9/2024) sore. Sumber anggaran sebesar Rp 290 miliar berasal dari alokasi Kemenkeu melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (Rp 215 miliar) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemenpora (Rp 75 miliar). Anggaran yang ditetapkan itu besarannya hanya sekitar separuh dari pengajuan awal panitia sebesar Rp 530 miliar. ”Mendagri dan Menpora menyampaikan agar dioptimalkan ketersediaan anggaran yang ada. Jadi, dengan waktu yang mepet ini diharapkan percepatan anggaran sehingga kita bisa terus berjalan,” kata Ketua Pelaksana PB Peparnas XVII DB Susanto, Selasa (24/9) pagi.

Wakil Sekretaris Jenderal Komite Paralimpiade Nasional (NPC Indonesia) Rima Ferdianto menyatakan, persiapan gelaran Peparnas mencapai 90 persen. Ihwal keterbatasan anggaran, pihaknya sebisa mungkin akan mengoptimalkannya. Namun, ia perlu rapat kembali mendetailkan pemanfaatan anggaran tersebut. ”Tadi sudah dijabarkan, sebanyak Rp 174 miliar akan dibagi untuk delapan bidang. Sisanya Rp 116 miliar digunakan untuk yang lain-lain. Ini yang kami agak bingung, apa kah nomor menembak itu termasuk dicover karena untuk menembak itu setidaknya butuh Rp 8 miliar,” kata Rima. Kebutuhan lain yang tidak kalah besar jumlahnya, menurut dia, ialah urusan sarana dan prasarana arena pertandingan. Biaya untuk keperluan pendukung lomba seperti tenda dan genset juga memakan biaya tinggi.

Menurut rencana, Peparnas XVII akan diadakan pada 6-13 Oktober 2024. Total akan ada 3.100 atlet dan 1.500 ofisial yang berlaga di Kota Surakarta mewakili 34 kontingen dari seluruh Indonesia. Ada sebanyak 20 cabang olahraga yang dipertandingkan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 22 arena pertandingan sudah disiapkan. Arena-arena pertandingan itu tersebar disejumlah wilayah, yakni Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Boyolali. ”Soal venue ini paling tinggal mengecat velodrom lalu menyiapkan akses jalan untuk GOR Bung Karno (Sukoharjo),” kata Rima. Sebelumnya, Menpora Dito Ariotedjo mengungkapkan, Surakarta dipilih menjadi pe- nyelenggara Peparnas XVII karena lebih siap dibandingkan kota lain. Apalagi kota itu baru saja menjadi tuan rumah ASEAN Para Games 2022. (Yoga)

Anggaran negara masih mencatatkan defisit selama delapan bulan di tahun 2024. Kementerian Keuangan menyatakan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 mencapai sebesar Rp 153,7 triliun pada Agustus 2024. Defisit ini kian melebar ketimbang Juli 2024 senilai Rp 93,4 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit APBN per Agustus 2024 setara 0,68% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit APBN disebabkan pendapatan negara lebih rendah dibandingkan guyuran belanja negara yang cenderung meningkat. "Masih dalam track sesuai UU APBN 2024," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin (23/9). Dia mengatakan, pendapatan negara per Agustus 2024 senilai Rp 1.777,07 triliun atau hanya naik 2,5% dalam setahun terakhir atau year-on-year (yoy). Realisasi ini setara 63,4% dari target APBN 2024. Kementerian Keuangan memproyeksikan defisit APBN pada tahun ini akan mencapai 2,7% PDB atau setara Rp 609,75 triliun. Outlook tersebut lebih tinggi dibandingkan target sebelumnya senilai Rp 522,8 triliun atau 2,29% PDB. Menteri Sri Mulyani menyatakan melebarnya proyeksi defisit itu lantaran pendapatan negara tertekan, sementara kebutuhan belanja terus meningkat. "Ini lebih karena penerimaan mengalami tekanan, sementara pertumbuhan belanja cukup baik," kata dia. 

Wakil Menteri Keuangan I, Suahasil Nazara menambahkan, pelebaran defisit APBN menjadi 2,7% PDB karena biasanya penyerapan anggaran akan meningkat pada kuartal IV-2024. Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky menilai, pemerintah sudah menyadari akan terjadi pelebaran defisit APBN pada tahun ini. Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh kesulitan pemerintah memacu pendapatan negara. Pada saat bersamaan, di tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo, tidak ada upaya dari pemerintah untuk mengerem belanja. Sedangkan Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memproyeksikan, dengan melihat perkembangan defisit Agustus 2024, maka defisit APBN 2024 berpotensi berada di kisaran 2,2% hingga 2,3% terhadap PDB. Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin juga melihat defisit APBN tahun ini akan di bawah outlook pemerintah. "Kita akan lebih yakin memasuki tahun 2025," ucap dia. Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara menyebutkan, dari total tersebut, penerbitan surat berharga negara (SBN) neto sebesar Rp 310,4 triliun. Angka ini tumbuh 70% dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 183 triliun.