Kebijakan anggaran untuk pendidikan tinggi (PT) dinilai terlalu rendah dan salah arah. Ini menjadi biang keladi kenaikan  uang kuliah tunggal (UKT) perguruan tinggi negeri (PTN), yang akhirnya dibatalkan oleh pemerintah lantaran memicu polemik di masyarakat. Dalam APBN 2024, anggaran pendidikan sangat besar, mencapai Rp 665 triliun. Namun Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) hanya mengelola 15% atau sekitar Rp 99 triliun. Dari jumlah itu, anggaran untuk PT mencapai Rp38,8 triliun. Perinciannya, sebesar Rp 7,3 triliun dialokasikan untuk bantuan operasional PTN (BOPTN) untuk 125 lembaga, Rp 2,5 triliun untuk tunjangan profesi dosen dan Rp 14 triliun untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 985 ribu mahasiswa. Artinya anggaran khusus untuk PTN terbatas, hanya Rp 7,3 triliun untuk 125 PTN, atau rerata hanya sekitar Rp 60 miliar per kampus. Seharusnya, anggaran PTN dinaikkan guna menurunkan beban biaya kuliah bagi peserta didik, terutama mahasiswa dari keluarga miskin dan juga mahasiswa dari keluarga menengah. (Yetede)

Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari total APBN dinilai tak mencukupi untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) unggulan di Indonesia. Padahal, SDM unggulan menjadi kunci bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan penghasilan menengah atau middle income trap (MIT) dan selanjutnya menggapai status sebagai negara maju pada 2045 atau Indonesia Emas 2045. Alih-alih menyediakan pembiayaan yang memadai  bagi pendidikan tinggi, anggaran pendidikan 20% dari APBN itu pun dirasa masih kurang untuk pendidikan  di Indonesia mengalami penurunan tajam dari 16% pada 2015 (Bank Dunia), menjadi hanya 5,8% pada 2024 (Kemenkeu). Porsi anggaran pendidikan tinggi terhadap total anggaran pendidikan di Indonesia itu kalah jauh dibandingkan Singapura yang pada tahun 2013 sudah mencapai 35%, Malaysia 21% (2018), dan Brunei Darussalam 19% (2016). (Yetede)

Ucapan Presiden terpilih periode 2024—2029, Prabowo Subianto, yang berulang kali mempertegas komitmen untuk melanjutkan pembangunan pada era Presiden Joko Widodo tak bisa lagi dianggap sebatas omon-omon. Terlebih, jika hal itu menyangkut kelangsungan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Media sudah mencatat dengan jernih pesan Prabowo tentang keberlanjutan IKN yang terlontar dari acara Qatar Economic Forum, Rabu (15/5). Gaung pesan keberlanjutan IKN kini makin nyaring di komunitas internasional. Namun, kalau kembali ke dalam negeri, muncul pertanyaan besar, seberapa kuat pemerintahan Prabowo merealisasikan komitmen keberlanjutannya dan dengan cara bagaimana? Ingat. Pembangunan IKN sangatlah lahap modal, sedangkan kebutuhan APBN untuk berbagai program di pemerintahan baru makin banyak. Belum lagi daya pikat IKN untuk para investor lokal dan asing sampai sekarang masih a big question mark. 

Tentu semua itu harus melalui proses dan kajian yang matang serta cermat agar desain serta skema anggaran yang paling paripurna dan implementatif dapat dirumuskan untuk mencegah terjadinya berbagai ekses negatif. Tak salah bila ada yang berpikiran bahwa Prabowo benar-benar memanfaatkan forum internasional itu untuk menyampaikan pesan keberlanjutan pembangunan IKN agar investor dan seluruh pihak merasakan getaran ketenangan, kepastian, dan keyakinan. Data Otorita IKN menunjukkan bahwa realisasi investasi di IKN hingga akhir 2023 baru mencapai Rp41,4 triliun. Angka ini jauh dari kebutuhan investasi swasta yang mencapai Rp374 triliun. Rendahnya minat dari sektor swasta menimbulkan kekhawatiran serius. Pemerintah perlu merumuskan strategi pembiayaan yang lebih menarik bagi investor, baik domestik maupun asing. Guyuran APBN diharapkan dapat menjadi perangsang dalam menambah kepercayaan investor dan badan usaha mengatrol modal di IKN. 

Sejak proyek raksasa ini dikerjakan pada 2022 hingga tahun ini, penggunaan APBN untuk IKN ditargetkan mencapai Rp72,1 triliun, atau 16,1% dari total APBN. Andai kata pemangkasan terjadi di pos-pos strategis, hal itu tentu bisa menurunkan kualitas layanan publik dan program pembangunan di sektor-sektor vital. Lebih jauh lagi, jika belanja IKN dimasukkan ke dalam belanja reguler, hal ini bisa menambah defisit fiskal negara secara signifikan. Apalagi, stimulus proyek ini direncanakan berlangsung selama 25—30 tahun. Pembangunan IKN Nusantara adalah proyek ambisius yang membutuhkan perencanaan matang dan strategi pembiayaan yang komprehensif. Dengan pendekatan yang tepat, hasrat pemerintah memintal mimpi mewujudkan IKN akan sepadan dengan pengorbanannya.

Pemerintahan yang baru memberikan isyarat untuk meningkatkan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pembangunan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Komitmen itu di-sampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, dalam forum internasional Qatar Economic Forum 2024, kemarin (16/5). Prabowo mengatakan, ruang fiskal negara cukup leluasa untuk berkontribusi senilai US$1 miliar per tahun selama 30 tahun ke depan. Angka tersebut seta-ra dengan Rp16 triliun (asumsi US$1 = Rp16.000). Angka tersebut terbilang sangat besar mengingat dalam rencana awal kontribusi APBN untuk pembangunan Nusantara hanya 20% dari total kebutuhan Rp466 triliun. Sisanya, bersumber dari investasi swasta murni atau kerja sama pemerintah dan badan usaha alias KPBU. Komitmen ini merupakan langkah taktis pemerintah dalam menjamin keberlan-jutan pembangunan ibu kota baru serta memastikan dukungan penuh fiskal negara sehingga diharapkan mampu menguatkan keyakinan investor terutama pemodal asing. Pasalnya, sejauh ini, realisasi investasi di IKN terbilang kurang signifikan, yakni Rp49,6 triliun per akhir Maret 2024. Adapun, sumbangsih APBN sepanjang 2022—2024 mencapai Rp72,1 triliun.

Para pebisnis di Tanah Air pun merespons positif rencana pemerintah untuk memberikan dukungan penuh APBN yang memang sangat diharapkan oleh investor. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan injeksi APBN pada proyek IKN perlu diteken agar geliat investasi dapat menunjukkan tren positif. Apalagi, komitmen Rp16 triliun per tahun sebagaimana yang dijanjikan itu jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan realisasi dan rencana kucuran APBN pada pada tahun lalu maupun tahun ini. Namun, Sarman menilai pemerintah perlu upaya besar dalam menggaet minat swasta. Salah satu yang perlu difokuskan adalah memberikan kemudahan perizinan hingga penekanan status kepastian tanah. Selain itu juga kepastian soal Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), sehingga investasi yang dirumuskan bisa tereksekusi tanpa risiko. Untuk mengimbangi respons positif dan jaminan dari pemerintahan baru itu, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) maupun Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) langsung tancap gas untuk mengundang investor. Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Riyatno, mengatakan ada beberapa sektor yang berpeluang untuk dikembangkan oleh pemodal swasta. Di antaranya pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung, pengembangan kawasan komersial dan residensial, serta berbagai industri pendukung termasuk agroindustri.

Senada, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono, mengatakan target penanaman modal di kawasan tersebut pada tahun ini ditetapkan senilai Rp100 triliun. Jika benar dieksekusi selama 30 tahun maka akan ada risiko fiskal yang patut diantisipasi, yakni kian lebarnya defisit anggaran serta terbatasnya efek APBN ke sektor riil karena adanya pemangkasan belanja pada pos lain. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira, mengatakan janji manis dukungan APBN itu merupakan penekanan dari pemerintah bahwa IKN adalah proyek jangka panjang. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, menambahkan langkah yang direncanakan pemerintah baru cukup realistis.

Penyelenggaraan Pilkada 2024 menelan anggaran hampir Rp27 triliun dengan perincian Komisi Pemilhan Umum Daerah (KPUD) memerlukan Rp20,68 triliun dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah membutuhkan Rp6,09 triliun. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan dalam UU No. 10/2016 diatur bahwa anggaran pilkada berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemendagri mempunyai tugas untuk mengingatkan pemerintah daerah agar melakukan koordinasi kepada KPU dan Bawaslu tingkat daerah. Tito menambahkan bahwa penyedia dana Pilkada 2024 berasal dari 40% APBD tahun anggaran 2023 dan 60% APBD tahun anggaran 2024 dalam bentuk belanja hibah. Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk melaksanakan Pilkada 2024 serentak di 545 daerah. Di sisi lain, Tito mengingatkan kepada KPU ihwal potensi hukum pidana apabila data pemilih bocor ke pihak yang tak berwenang.

Pemerintah berencana meningkatkan program biodiesel dari saat ini B35 menjadi B40. Uji coba menambah kadar bahan bakar nabati berbasis sawit menjadi 40 persen pada solar ini digelar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejak tahun lalu. Presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pun menjanjikan implementasi program tersebut hingga biodiesel B50 dalam kampanye mereka. Namun rencana ini dibayangi sejumlah hambatan.

Program biodiesel merupakan upaya pemerintah mengurangi konsumsi bahan bakar minyak atau BBM sekaligus emisi kendaraan. Sayangnya, produk ini belum bisa bersaing dengan solar. Ada biaya tambahan dari bahan baku, yaitu molekul minyak sawit, fatty acid methyl ester (FAME), yang membuat harganya menjadi lebih mahal. Pemerintah memutuskan memberikan insentif kepada produsen biodiesel dengan menutup selisih antara biaya produksi dan harga jual untuk memastikan stok terjaga. Dananya berasal dari pungutan ekspor sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS.

Sepanjang 2023, badan ini menggelontorkan dana sebesar Rp 18,32 triliun untuk membayar insentif biodiesel. BPDPKS menutup selisih biaya penyaluran biodiesel sebanyak 12,2 juta kiloliter. Dengan target pemerintah menyalurkan biodiesel sebanyak 13,4 juta kiloliter pada tahun ini, Kepala BPDPKS Eddy Abdurrachman memperkirakan kebutuhan insentif melonjak. "Berdasarkan perkiraan kami, insentifnya sekitar Rp 28 triliun," ujarnya kepada Tempo, kemarin. Selain karena kenaikan volume, besarnya insentif akan dipengaruhi disparitas harga biodiesel dan solar. Pada awal tahun ini, selisihnya tampak melebar. Sebagai gambaran, selisih harga pada Januari 2023 berada di level Rp 715 per liter, sementara pada Januari 2024 mencapai Rp 1.382 per liter. (Yetede)

Pemerintah terus mendorong efisiensi pengelolaan anggaran belanja. Ikhtiar ini dilakukan  terhadap anggaran belanja rutin seperti belanja gaji dan belanja untuk kegiatan tahun jamak (multiyears). Dengan melakukan efisiensi anggaran maka pemerintah diharapkan dapat memiliki ruang fiskal memadai.  Wakil Menteri keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, dengan adanya ruang fiskal yang longgar maka pemerintah dapat memiliki alokasi anggaran untuk belanja program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, menjalankan program perlindungan sosial, mendorong produktivitas, hingga meningkatkan peran serta UMKM, petani, dan nelayan. Pemerintah sedang menggodok Kerangka Ekonomi Makro-Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025. Kebijakan fiskal jangka pendek tahun 2025 diarahkan untuk eskalasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well-being, dan konvergensi antardaerah. (Yetede)

Konflik Iran-Israel berpotensi merambat pada kenaikan harga minyak dunia yang bisa mengerek harga BBM   di dalam negeri. Untuk mengantisipasi risiko itu, pemerintah bersiap-siap mengevaluasi ulang anggaran subsidi di APBN. Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa (16/4) membahas perkembangan situasi global. Strategi kebijakan diperlukan untuk merespons gejolak perekonomian global yang dipicu eskalasi konflik di Timur Tengah akhir pekan lalu. Berdasarkan pantauan Kompas, hadir dalam pertemuan itu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menlu Retno Marsudi, Wamenkeu Suahasil Nazara dan Gubernur BI Perry Warjiyo. Rapat dimulai pukul 10.00 dan berakhir 11.30.

Airlangga dalam konferensi pers seusai halalbihalal di kantor Kemenko Perekonomian mengatakan, pemerintah terus memantau situasi pergerakan harga minyak dunia yang berpotensi naik akibat terganggunya jalur Selat Hormuz setelah serangan Iran ke Israel, Minggu (14/4). Keberadaan Selat Hormuz sangat krusial sebagai jalur distribusi minyak. Ancaman penutupan selat tersebut akibat serangan Iran berpotensi mengganggu jalur distribusi serta mendongkrak ongkos logistik dan harga minyak dunia. Sebagai net importir minyak, Indonesia sangat rentan terhadap pergerakan harga minyak dunia.

Total anggaran subsidi serta kompensasi BBM dan elpiji di APBN 2024 mencapai Rp 244,18 triliun. Per Maret 2024, patokan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sudah di atas asumsi APBN 2024, yaitu 83,79 USD per barel. Adapun asumsi ICP di APBN adalah 82 USD per barel. ”Kita berharap deeskalasi karena the world cannot afford another war. Namun, kita tetap harus bersiap untuk berbagai shock. Kita sekarang dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama terkait subsidi. Harus kita kalibrasi lagi anggaran yang digunakan,” tutur Airlangga dalam konferensi pers seusai halalbihalal di kantor Kemenko Perekonomian. (Yoga)

Kementerian PUP menganggarkan Rp 35,45 triliun untuk pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 2024, yang digunakan untuk pembangunan pengendalian daerah aliran sungai, bendungan, dan pembangunan jalan tol. Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Kementerian PUPR, Senin (1/4) Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, tahun 2024 pihaknya anggarkanRp 35,45 triliun untuk pembangunan infrastruktur dasar IKN. Anggaran itu tersebar di empat ditjen, yakni Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Perumahan. ”Angka ini meningkat dari anggaran pembangunan infrastruktur dasar IKN pada 2023 yang sebesar Rp 24,97 triliun,” ujar Basuki.

Anggaran sebesar Rp 1,58 triliun diberikan untuk Ditjen Sumber Daya Air. Pembangunan itu, antara lain, untuk pengendalian banjir daerah aliran Sungai (DAS) Sanggai yang berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP), penyempurnaan dan penataan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, serta pembangunan Embung KIPP dan DAS Pemaluan. Ditjen Bina Marga memperoleh anggaran Rp 16,67 triliun, untuk pembangunan jalan akses menuju masjid di kawasan IKN dan dermaga logistik, jalan tol, serta pembangunan bandara VVIP (sisi landasan utara). Ditjen Cipta Karya memperoleh anggaran Rp 11,44 triliun, untuk pembangunan, antbangunan kawasan istana kepresidenan, kantor Otorita IKN, dan sarana prasarana pemerintah. Ditjen Perumahan memperoleh anggaran Rp 5,76 triliun, untuk pembangunan, rumah tapak jabatan menteri dan lanjutan pembangunan rusun ASN. (Yoga) 

Anggaran pupuk bersubsidi tahun ini resmi naik menjadi Rp 54 triliun, naik Rp 28 triliun dari sebelmunya Ro 26 triliun. Dengan anggaran Rp 54 triliun, kuota pupuk bersubsidi 2024 meningkat menjadi 9,55 juta ton dari sebelumnya 4,72 juta ton. Keputusan tersebut tertuang dalam  Surat Menteri Keuangan No. S-297/MK.02.2024 yang telah diterima Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman akhir pekan ini. Dengan tambahan tersebut kini total angaran pupuk subsidi 2024 mencapai Rp 54 triliun, terbesar sehingga merupakan catatan sejarah penting bagi pertanian Indonesia. "Kabar baik ini yang dtunggu-tunggu petani Indonesia karena ini bagian dari tomggal sejarah kembalinya kebutuhan petani yaitu pupuk. Alhamdulillah saya sudah tanda tangan pada 28 Maret 2024," ujar Mentan. (Yetede)