Masuknya daftar 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru, membuka peluang sekaligus tantangan bagi arah pembangunan jangka panjang nasional. Bagaimana tidak? Rencananya seluruh kebutuhan untuk membangun aneka proyek infrastruktur itu bersumber dari swasta murni alias tanpa melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tentu ini menjadi angin segar bagi pemangku kebijakan yang memang tengah haus penanaman modal untuk melahirkan efek berganda besar ke perekonomian. Apalagi, hitung-hitungan nilai investasi 14 PSN itu mencapai hampir Rp500 triliun. Akan tetapi, hal ini juga sekaligus menjadi tantangan bagi fiskal negara dan kredibilitas pemerintah. Utamanya ketika situasi ekonomi menghadapi guncangan sehingga dunia usaha memilih wait and see. Risiko ini pun bukannya omong kosong. Maklum, dewasa ini banyak pebisnis yang menunda investasi lantaran masih mewaspadai ketidakpastian global yang diiringi dengan rezim suku bunga tinggi sehingga membatasi akses pembiayaan. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat ada investasi Rp139,3 triliun yang mangkrak dan tak bisa diselesaikan karena ketidak-mampuan pelaku usaha. Pemerintah pun bukannya tak menyadari adanya risiko tersebut. Tak ayal, meski dalam skenario awal nihil melibatkan APBN, fiskal negara tetap disiagakan tatkala terjadi kemacetan kucuran modal swasta. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Abdurohman, mengatakan saat ini nilai investasi dari 14 PSN baru itu masih dihitung oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Termasuk di dalamnya kemungkinan dilibatkannya dana negara dalam pembangunan tersebut ketika swasta berhenti memberikan kontribusi. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto, menambahkan dimasukkannya 14 proyek itu ke dalam PSN mempertimbangkan be-berapa aspek. Di antaranya nilai investasi tinggi dan berdampak ke ekonomi secara luas mulai infrastruktur jalan, energi, kesehatan, dan telekomunikasi. Dari sisi pemerintah, tentu akan meminta kepada pebisnis untuk men-jalankan komitmennya secara penuh sehingga proyek-proyek tersebut terwujud dan tidak menjadi bangunan mangkrak. Sekaligus, pemangku kebijakan terbantu oleh modal swasta sehingga tak perlu mengutak-atik fiskal negara untuk memenuhi besarnya pembiayaan investasi itu. Emiten properti yang PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI), yang akan mengembangkan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, satu dari 14 PSN baru itu, bersiap meng-gelontorkan dana senilai Rp40 triliun. Sekretaris Perusahaan PANI Christy Grassela, mengatakan investasi tersebut akan difasilitasi oleh pihak swasta murni dan tidak menggunakan APBN maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Direktur Eksekutif Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, mengatakan pemerintah juga perlu memacu penerimaan negara lebih tinggi agar fiskal negara lebih tebal. Jika hal itu tak dilakukan, maka sumber utama pembiayaan PSN baru tersebut berasal dari penarikan utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Pemerintah sudah mengucurkan anggaran sebesar Rp13,4 triliun untuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)/TNI,Polri dan pensiunan per 24 Maret 2024. Nilai ini terbagi dalam pembayaran THR untuk ASN/TNI/Polri sebesar Rp3,2 triliun  dan untuk pensiunan dan manfaat pensiunan sebesar Rp 10,2 triliun. "Ini artinya, untuk ASN/TNI/Polri pemerintah pusat itu sudah 625.112 pengawai dari 4.722 satuan kerja yang sudah menyampaikan  surat perintah pembayarannya dan sudah kita proses sehingga THR  sudah bisa dibayarkan Rp 3,2 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Komponen THR untuk ASN/TNI/Polri adalah gaji pokok, tunjangan jabatan/umum, tunjangan yang melekat pada gaji pokok (tunjangan keluarga dan tunjangan pangan), 100% tunjangan kinerja  bagi ASN pusat atau dengan nama lain bagi ASN daerah. (Yetede)

Belanja jumbo pemerintah selama tiga bulan terakhir membuat upaya stabilisasi fiskal amat menantang. Sejumlah kalangan pun berharap agar gelontoran belanja negara yang bersifat ‘populis’ segera digeser ke sektor-sektor produktif demi mendorong akselerasi ekonomi. Maklum, ruang fiskal sepanjang tahun berjalan 2024 yang berakhir 15 Maret lalu makin terbatas. Musababnya, keran belanja yang menganga tak sanggup diimbangi dengan penerimaan yang gemilang. Buktinya, hampir seluruh pos penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 tercatat mengalami penurunan, baik pajak, bea dan cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Harus diakui, belanja ‘jor-joran’ pada tiga bulan terakhir memang mampu menguatkan konsumsi masyarakat terutama kelas bawah, melalui bantuan langsung baik tunai maupun nontunai. Terlebih, pemangku kebijakan juga memiliki tambahan napas lantaran Pilpres 2024 hanya berlangsung satu putaran. Kementerian Keuangan mencatat, dari alokasi anggaran Pemilu 2024 yang senilai Rp71,3 triliun, realisasi hanya Rp33 triliun. Artinya, negara memiliki amunisi Rp38,3 triliun yang bisa disesuaikan untuk belanja produktif.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pun menyadari betul ada beberapa pos belanja yang memiliki efek berganda besar terhadap perekonomian, terutama di sektor infrastruktur. Dia menambahkan, APBN 2024 akan dioptimalkan sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung agenda pembangunan. Pemerintah memahami, belanja negara menjadi kunci utama untuk menggerakkan aktivitas ekonomi nasional di seluruh sektor. Kalangan pelaku usaha pun mengingatkan perlunya penajaman arah belanja sehingga pelonggaran defisit linier dengan geliat ekonomi terkini. Pasalnya, pemerintah menaikkan proyeksi defisit APBN 2024 dari sebelumnya 2,29% menjadi 2,8% terhadap produk domestik bruto (PDB). Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa, mengatakan salah satu stimulus yang dapat menjangkau masyarakat luas adalah penundaan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang dieksekusi 2025. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, menambahkan agar belanja tetap leluasa dan impak ke ekonomi lebih maksimal, pemerintah perlu melebarkan defisit ke kisaran 3%—5% terhadap PDB. Adapun, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara, menyampaikan perlu insentif fiskal bagi masyarakat menengah yang tidak berhak menerima bantuan sosial. Menurutnya, stimulus kelompok menengah juga perlu menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan tertentu. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengatakan konsumsi rumah tangga perlu menjadi prioritas mengingat kontribusinya yang dominan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Seusai penutupan tabir Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, kini muncul pertanyaan kritis: kemanakah pemerintahan baru Indonesia akan mengarahkan belanja APBN 2024? Pertanyaan ini penting diajukan karena menjadi pijakan fundamental dalam membaca arah pembangunan bangsa ke depan agar tidak salah langkah. Jika mengacu pada APBN 2024—disahkan DPR pada 21 September 2023—terdapat beberapa poin menonjol dalam konteks kebijakan belanja negara dan potensi perubahannya pasca-Pilpres 2024. Belanja negara pada 2024 direncanakan sebesar Rp3.325,11 triliun, dengan fokus pada peningkatan alokasi untuk non-kementerian/lembaga, subsidi rakyat, dan transaksi khusus, sedangkan beberapa pos belanja mengalami pengurangan. Sementara itu, pendapatan negara dipatok Rp2.802,3 triliun sehingga defisit APBN 2024 disepakati 2,29% alias Rp522,8 triliun dari PDB. Hal ini dinilai mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan dan kehati-hatian fiskal menghadapi ketidakpastian global. Namun, harus diakui bahwa kebijakan belanja sebelumnya terlalu fokus kepada bantuan sosial (bansos), yang prioritasnya pada penurunan angka kemiskinan, stunting, dan kesenjangan sosial. Akan tetapi, kebijakan belanja yang semula terfokus pada bansos diharapkan dapat segera bertransformasi menjadi stimulus fiskal yang lebih agresif untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, belanja bansos tak lagi relevan karena momentum Pemilu pun juga telah berakhir. 

Transformasi ini mendesak, mengingat kebutuhan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan mendorong konsumsi kelas menengah—sebagai kontributor dominan dalam konsumsi rumah tangga lebih memainkan peran prioritas. Konsekuensi dari tuntutan ini tentu akan melibatkan realokasi anggaran guna memacu konsumsi dan investasi, dengan harapan menciptakan efek berganda pada pertumbuhan ekonomi. Pemerintah pun punya banyak opsi untuk pilihan stimulus fiskal yang dapat dikucurkan seperti insentif pajak, subsidi, dan belanja modal untuk infrastruktur yang strategis. Belanja infrastruktur, misalnya, dianggap sebagai katalis penting yang dapat memicu efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi. Penambahan 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru oleh pemerintah, yang direncanakan dimulai pada tahun anggaran 2024, membuka peluang tersebut. Kontras dengan penurunan penerimaan tersebut, belanja negara mengalami lonjakan signifikan sebesar 18,1% pada periode yang sama. Hal ini menandai disjungsi antara penerimaan dan pengeluaran, memunculkan keharusan untuk mengevaluasi ulang strategi fiskal pasca-Pil­pres 2024. Dari perspektif kebijakan, Kementerian Keuangan perlu mengeksplorasi berbagai opsi untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Strategi ini bisa meliputi penguatan administrasi pajak, peningkatan efisiensi pengelolaan PNBP, dan pemanfaatan aset negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, realisasi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2023 yang mencapai Rp 83,2 triliun, atau bahkan setara dengan kondisi 2021 saat pandemic Covid-19 yang juga mencapai Rp 94,6 triliun.  “Belanja ini relatif sama dengan situasi 2021. Karena ini tahun pemilu memang dipengaruhi oleh akselerasi belanja yang berhubungan dengan pemilu,” tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Kamis (22/2). Adapun realisasi belanja pemerintah pusat ini terdiri dari belanja kementerian/Lembaga (K/L) yang mencapai Rp 44,8 triliun atau 4,1% dari pagu. Belanja K/L ini juga lebih besar jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 28,7 triliun. Lebih tingginya belanja K/L ini dipengaruhi oleh dukungan persiapan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Kemudian untuk belanja non K/L realisasinya mencapai Rp 51,6 triliun atau mencapai 3,8% dari pagu. Namun realisasi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 54,5 triliun.

Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 menjadi ajang bersejarah bagi dua tuan rumah, Aceh dan Sumut.  Untuk pertama kalinya setelah Indonesia merdeka, Aceh ditunjuk sebagai tuan rumah PON. Sebaliknya, Sumut kembali menjadi tuan rumah setelah 71 tahun. Namun, ekspektasi kedua provinsi menyiapkan PON edisi ke-21 tersebut terbentur keterbatasan dukungan dana pusat. Gemuruh suara alat berat bersahut-sahutan di antara tiang pancang bangunan. Ratusan pekerja berpacu dengan waktu. Pembangunan Stadion Utama Sumut yang berjarak 10 km dari Bandara Internasional Kuala Namu tersebut dikejar waktu. Untuk memastikan pembangunan selesai tepat waktu, proses pengerjaan dipacu.

”Kami optimistis pembangunan selesai awal Agustus,” ujar Baharuddin Siagian, Kadid Pemuda dan Olahraga Sumut, seusai acara penanaman pohon serentak nasional di Sport Centre Sumut, Kamis (7/3). Sumut menaruh ekspektasi besar terhadap pembangunan stadion itu. Selain dipakai lokasi penutupan PON 2024, stadion itu menjadi lambang kebangkitan olahraga Sumut yang pernah menjadi tuan rumah PON tahun 1953. Berdasarkan berita Kompas, 31 Maret 2023, Kementerian PUPR semula mengalokasikan anggaran Rp 1,8 triliun untuk pembangunan Stadion Utama Sumut. Anggaran belakangan dipangkas lebih dari setengah, menjadi Rp 587 miliar. Baharuddin menuturkan, banyak hal yang harus disesuaikan daerah tuan rumah dalam menyiapkan PON.

Utamanya terkait anggaran pengerjaan arena pertandingan. Tuan rumah berkejaran dengan waktu demi kesiapan seluruh arena menjelang PON yang akan berlangsung 8-20 September. Pemprov Sumut menggelontorkan anggaran Rp 2 triliun untuk pembangunan dan renovasi arena. ”Daerah berusaha sekuat tenaga memanfaatkan anggaran yang ada. Kami berharap negara bisa lebih dominan dalam urusan anggaran. Daerah tetap butuh bantuan pemerintah pusat. Lagi pula PON adalah ajang nasional,” ucap Baharuddin. Di Aceh, keterbatasan dukungan anggaran dari pemerintah pusat memupuskan harapan memiliki stadion utama baru. Untuk menggantikan stadion yang urung dibangun, pemerintah merenovasi Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, yang menjadi lokasi pembukaan PON, 8 September 2024.

Harapan Bangsa yang berkapasitas 45.000 orang itu selama ini digunakan klub sepak bola Liga 2 Persiraja. Proses renovasi sudah dimulai. Stadion ditutup sementara selama proses pengerjaan. Nyaris tidak ada arena baru untuk di Aceh. Selain di Stadion Harapan Bangsa, renovasi dilakukan pula pada arena-arena lainnya, antara lain gedung serbaguna, gedung pencak silat, gedung anggar, lapangan tenis, dan lapangan sintetis. Ada pula pembangunan waduk untuk cabang dayung di Kabupaten Aceh Besar. Kadis Pemuda dan Olahraga Aceh M Nasir  Syamaun mengatakan, ada19 arena yang sedang direnovasi serentak sejak Januari 2024. Renovasi dilakukan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Anggaran APBN dialokasikan hampir Rp 1 triliun. Pemprov Aceh juga berencana merenovasi 23 arena lain menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA). Arena-arena itu tersebar di 10 kabupaten/kota. (Yoga)

Setelah empat tahun dipotong akibat pandemi Covid-19, Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dicairkan utuh oleh pemerintah tahun ini. Anggaran yang dikeluarkan untuk THR dan gaji ke-13 itu mencapai Rp 99,5 triliun. Tahun ini kapasitas fiskal dinilai jauh lebih baik dibanding empat tahun lalu ketika terpukul pandemi. Sepanjang 2020-2023, pemerintah memotong beberapa komponen THR dan gaji ke-13 karena keuangan negara terbatas. Menkeu Sri Mulyani Indrawati berharap, pemberian THR dan gaji ke-13 secara utuh tahun ini bisa meningkatkan daya beli aparatur sipil negara (ASN).

”Hendaknya dibelanjakan produk-produk dalam negeri agar bisa mendorong ekonomi lokal,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (15/3). Secara rinci, komponen THR dan gaji ke-13 yang akan diterima ASN/pejabat/TNI/Polri adalah gaji pokok sesuai komponen penghasilan per Maret 2024 (untuk THR) dan Mei 2024 (untuk gaji ke-13); tunjangan jabatan/umum, tunjangan yang melekat pada gaji pokok (tunjangan keluarga dan tunjangan pangan); serta 100 % tunjangan kinerja bagi ASN pusat dan setinggi-tingginya 100 % untuk ASN daerah.

Bagi ASN daerah, pemberian THR dan gaji ke-13 dibayarkan sesuai kapasitas fiskal pemda. Sementara komponen THR yang akan diberikan kepada pensiunan ASN adalah pensiun pokok,tunjangan keluarga,tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan pensiun. Untuk guru dan dosen, komponen yang diberikan adalah 100 % tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta tambahan penghasilan guru. THR akan diberikan paling cepat 10 hari kerja sebelum hari raya Idul Fitri dan gaji ke-13 pada Juni 2024.. ”THR tidak dikenai potongan iuran dan untuk potongan PPh juga akan ditanggung pemerintah.” kata Sri Mulyani. (Yoga)

Idul Fitri yang jatuh pada pekan kedua April 2024 rasanya kurang lengkap apabila tak menjalin silaturahmi dengan orangtua, sanak saudara, dan handai tolan di kampung halaman. Pemerintah memperkirakan pergerakan masyarakat 71,7 % total penduduk Indonesia atau 193,6 juta orang selama Lebaran 2024, meningkat dibanding pergerakan masyarakat saat Lebaran tahun lalu di 187 juta orang. Mayoritas di antaranya lebih memilih transportasi umum untuk menuju kampung halaman. Tia (26), karyawati swasta, misalnya, sudah mereka-reka rencana pulang ke kampung halaman di Medan, Sumut. Sejak awal Maret 2024, ia berburu tiket pesawat di berbagai laman. ”Keuangan memang jadi seret jelang mudik. Harga tiket pesawat sudah Rp 2 jutaan. Padahal, pesannya dari Maret, apalagi kalau dekat hari-H Lebaran,” ujarnya, Kamis (14/3). Di luar tiket, ada pengeluaran lain yang totalnya Rp 7 juta-Rp 8 juta. ”Jadi, tahun ini pastinya rindu suasana Lebaran kumpul keluarga.

Alasan mudik itu, ya, karena cuma setahun sekali, masa tidak bisa diusahakan mudik, apalagi buat yang masih punya orangtua dan masih single,” ujarnya. Bayu (24), pegawai kantor pemerintahan, memutuskan mudik pada Lebaran kali ini. Meski harus merogoh kocek lebih mahal lantaran terlambat memesan tiket, ia tetap pulang kampung demi berjumpa orangtua dan menjalin silaturahmi dengan sanak saudaranya. Pada mudik kali ini, Bayu mengeluarkan ongkos transportasi Rp 1,4 juta atau dua kali lipat dari harga tiket normal. Ia baru memesan tiket awal Maret 2024 lalu dan hanya tersisa tiket kereta api (KA) Jakarta-Surabaya kelas eksekutif seharga Rp 710.000. Kedua pengalaman itu mencerminkan bagaimana perencanaan keuangan mudik oleh masyarakat. Penasihat keuangan sekaligus pendiri Oneshildt Financial Planning, Risza Bambang, menyarankan pemudik menyiapkan diri sejak awal. Salah satunya dengan menghitung biaya yang akan dikeluarkan, antara lain, biaya transportasi umum atau kendaraan pribadi, akomodasi, serta biaya konsumsi selama perjalanan dan di kampung halaman.

Selain itu, ada biaya oleh-oleh, biaya zakat, biaya donasi atau THR kepada orangtua dan sanak saudara, kebutuhan untuk pakaian yang berkaitan dengan mudik, serta biaya jasa penjagaan rumah saat ditinggal mudik. Para pemudik sebaiknya memperhitungkan tujuan mudik, waktu keberangkatan dan kepulangan, hingga durasi selama di kampung halaman. Lebih lanjut, destinasi yang akan dikunjungi selama mudik, pilihan akomodasi tinggal, detail jadwal, dan jenis transportasi akan menentukan anggaran. ”Langkah selanjutnya adalah menghitung secara detail dan akurat (keseluruhan biaya yang akan dikeluarkan). Lalu, tambahkan dengan biaya tidak terduga, baik petty cash (kas kecil) lebih kurang 10 % maupun asuransi perjalanan jika diperlukan,” ujarnya. Perlu dicatat bahwa anggaran dibuat sesuai kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan ”unjuk gigi” di kampung. Aanggaran untuk mudik seyogianya mempertimbangkan biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari atau disesuaikan kemampuan finansial agar pengeluaran tak melebihi dana yang disiapkan. (Yoga)

Berdasarkan hasil riset, pola pengeluaran rumah tangga mengalami pergeseran di bulan Ramadhan. Pada umumnya, pos belanja makanan akan meningkat tajam diikuti dengan pos belanja pribadi dan hadiah. Sebagai kompensasinya, banyak orang yang menunda untuk berinvestasi di bulan ini. Bahkan, tidak jarang mengambil solusi meminjam akibat lebih besar pengeluaran daripada penghasilan. Karyawan sebaiknya memahami ada perbedaan alokasi keuangan untuk gaji bulanan rutin dan THR. Hal ini sejatinya mengingatkan bahwa penghasilan bulan ini dan bulan depan sama saja alias tidak ada kenaikan.

Agar anggaran pengeluaran tetap aman terkendali, Langkah awal adalah membuat anggaran untuk satu bulan ke depan. Penghasilan, baik dari gaji maupun usaha, digunakan untuk biaya hidup selama satu bulan. Pengeluaran rutin untuk rumah tangga, makan sahur, dan berbuka puasa seharusnya tetap mengikuti anggaran bulanan normal. Adapun pengeluaran untuk lebaran dan sedekah lainnya sebaiknya diambil dari THR. Cara alokasi dan pemisahannya, Pertama, mengutamakan pos pengeluaran wajib di bulan Ramadhan, yaitu zakat fitrah.

Terlepas besaran penghasilan, sumber dana dan alokasi persentasenya bergantung pada jumlah kepala di keluarga. Alokasi untuk pengeluaran ini sebaiknya diambil dari penghasilan bulanan jika khawatir tidak kebagian alokasi dari dana THR. Kedua, pengeluaran rutin bulanan. Meski dibayarkan di bulan Ramadhan, biaya listrik, uang sekolah anak, dan lainnya tetap harus dikeluarkan seperti biasa. Oleh sebab itu, usahakan untuk tidak menggunakan alokasi ini untuk pengeluaran lainnya. Segera pisahkan alokasi pengeluaran rutin bulanan ke dalam rekening yang terpisah dengan kebutuhan lebaran serta tambahan kenikmatan di bulan Ramadhan.

Sehatnya, alokasi untuk pengeluaran rutin bulanan hanya maksimal 50 % dari penghasilan setiap bulannya. Ketiga, antisipasi pengeluaran tak terduga lebih awal. Keempat, dana gaya hidup Ramadhan. Acara buka bersama menjadi bagian dari gaya hidup masa kini di bulan Ramadhan. Meski silaturahmi harus dijaga, kesehatan keuangan juga jangan sampai kebablasan. Pengeluaran lebaran dan mudik sebaiknya dialokasi kan dari dana THR. Kelima, dana darurat. Tambahan alokasi untuk dana gaya hidup khusus di bulan Ramadhan memang terpaksa diambil dari alokasi tabungan dan investasi bulanan. (Yoga)

Posisi rupiah tersudut dan semakin mejauhi asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Jika pelemahan rupiah terus berlanjut, ruang fiskal pemerintah bakal semakin sempit, sekalipun defisit anggaran diperlebar. Pada Rabu (6/3), rupiah memang ditutup menguat 0,21% ke level Rp 15.723 per dolar AS. Namun angka itu sudah jauh di bawah target pemerintah di APBN 2024, yakni Rp 15.000 per dolar AS.