Sri Mulyani menjadi nama yang paling banyak disebut sepekan terakhir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Sebagai Menkeu yang berwenang menetapkan pagu anggaran setiap kementerian/lembaga, ia menerima keluhan hingga protes keras dari sesama menteri yang tidak setuju anggarannya pada 2025 dipangkas. Sosok yang paling jengkel adalah Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, karena pagu indikatif atau ancar-ancar pagu anggaran kementeriannya tahun depan dipangkas separuh, dari Rp 1,2 triliun pada 2024 menjadi Rp 681 miliar. Pagu indikatif yang diberikan itu tidak sebanding dengan target kerja yang dibebankan kepada Kementerian Investasi pada 2025. Sesuai target di Rencana Kerja Pemerintah (RKP), target investasi ditetapkan naik dari Rp 1.650 triliun pada 2024 menjadi Rp 1.850 triliun-Rp 1.900 triliun pada 2025.

”Bagaimana mungkin target investasi kita dinaikkan, tetapi anggarannya diturunkan? Bahkan camat di DKI Jakarta pun anggarannya lebih besar dari ini,” kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR untuk membahas RKP dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi, Selasa (11/6). Selama ini pagu yang dijatahkan untuk kementeriannya meningkat selaras dengan target kinerja yang dibebankan. Pada 2023, untuk mengejar target investasi Rp 1.400 triliun, anggaran yang diberikan Rp 1,2 triliun. Baru kali ini pagu anggaran diturunkan 44 % ketika beban kerja bertambah. Ia meminta DPR memanggil Sri Mulyani dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. ”Selama ini, semua target bisa tercapai karena didukung anggaran memadai. Saya minta pimpinan, tolong panggil Ibu Menkeu dan Kepala Bappenas untuk menjelaskan ini,” ucapnya. Jika anggarannya tetap dipangkas, Bahlil ”mengancam” akan menurunkan target kinerja investasi. ”Saya usul, dengan basis anggaran Rp 681 miliar yang ada, kita revisi saja target investasi di RKP menjadi Rp 800 triliun. Itu rasionalisasi yang saya buat dengan tim saya,” katanya.

Curhat dan keluhan jatah pagu anggaran yang menurun signifikan juga disampaikan menteri-menteri lain yang mengikuti rapat pembahasan anggaran di DPR, tetapi caranya lebih halus. Pada hari yang sama, dalam raker bersama Komisi II DPR, Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono mengeluhkan anggarannya yang turun dari Rp 7,2 triliun pada 2024 menjadi Rp 6,4 triliun. Pagu itu hanya separuh dari usul kebutuhan anggaran yang awalnya diajukan untuk tahun 2025 sebesar Rp 14 triliun. Pagu Rp 6,4 triliun terlalu terbatas untuk menjalankan program-program kementerian tahun depan. Namun, ia sungkan menyurati Sri Mulyani untuk meminta tambahan anggaran. Di depan Komisi II DPR, ia meminta tambahan anggaran agar disamakan dengan anggaran pada 2023 dan 2024. Di saat kementerian lain mengalami pemotongan, pagu indikatif Kemenkeu justru naik 10 % dari Rp 48,35 triliun pada 2024 menjadi Rp 53,19 triliun.

Komisi XI DPR selaku mitra kerja Kemenkeu sempat menolak anggaran Rp 53,19 triliun tersebut. ”Kalau kami terus disuruh efisien, bahasa yang sama digunakan juga untuk Kemenkeu, dong. Karena anggaran DPR tahun 2025 pagunya sama dengan 2024 agar efisien, maka Kemenkeu mesti sama juga ukuran efisiennya,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDI-P, Dolfie Othniel Frederic Palit, dalam rapat kerja dengan Kemenkeu, Sri Mulyani menjelaskan, Kemenkeu butuh kenaikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan sistem administrasi perpajakan baru, Coretax Administration System (CTAS). Kenaikan anggaran dibutuhkan untuk membiayai pegawai pajak yang secara masif akan diubah statusnya dari account representative (AR) menjadi fungsional. Pada akhirnya, Dolfie menyetujui usulan pagu indikatif Kemenkeu sebesar Rp 53,19 triliun, syaratnya, Kemenkeu mesti memperhatikan asas efisiensi dan kemampuan keuangan negara dalam menjalankannya. (Yoga)