Di tengah isu defisit beras di NTT, upaya terobosan berusaha dibuat dengan mengenalkan kembali keragaman pangan lokal pada anak-anak sekolah. Kurikulum pendidikan yang mengadopsi keragaman pangan lokal itu diluncurkan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Rabu (11/6). Wakil Bupati TTS, Johny Army Konay, secara simbolis, meluncurkan kurikulum tersebut pada Rabu, yang mengatur alur tujuan pembelajaran, modul ajar, draf buku bahan ajar dan bahan ajar pendukung lainnya. Materi pangan lokal diajarkan sekali seminggu. Di lapangan, kurikulum pangan lokal dikembangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TTS. Mereka didampingi International Centre for Research in Agroforestry. Sebelum diresmikan, kurikulum pangan lokal diuji coba pada 20 SD dan 10 SMP. Berdasar hasil monitoring dan evaluasi, kurikulum itu dapat diterapkan di seluruh sekolah.

Hasil uji coba menunjukkan peningkatan pengetahuan para siswa mengenai pangan lokal yang beragam. Beberapa sekolah membuka kebun mandiri di sekolah yang dikelola guru bersama siswa. Dalam sistem pendidikan saat ini, pangan lokal untuk ketahanan iklim dapat berdiri sendiri, sejalan dengan semangat kurikulum pembelajaran yang memberi ruang bagi hadirnya konteks lokalitas. Pangan lokal akan masuk dalam kurikulum muatan lokal mulai tahun ajaran2025/2026. Kurikulum diterapkan di seluruh sekolah di bawah tanggung jawab Pemkab TTS. Jumlah sekolahnya 503 SD dan 147 SMP. Arizka, koordinator pengembangan muatan lokal pangan lokal International Centrefor Research in Agroforestry, mengatakan, pengembangan kurikulum tersebut adalah program pemerintah setempat, agar generasi muda mengenal keragaman pangan didaerahnya masing-masing.  (Yoga)

Penerbitan Perpres No 46/2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah akhir April lalu menuai kritik. Selain membuka celah konflik kepentingan, aturan dalam perpres itu dinilai minim transparansi. Regulasi tersebut hanya bersifat administratif dan tidak menyentuh akar persoalan korupsi. Kritik dating dari Transparency International Indonesia (TII) dan Indonesia Corruption Watch (ICW), yang menilai, perpres yang ditetapkan pada 30 April 2025 itu belum bisa menyelesaikan pokok persoalan dalam pengadaan PBJ pemerintah. Perpres ini merupakan perubahan kedua atas Perpres No 16/2018. Peneliti TII, Agus Sarwono, menyampaikan, secara umum, perpres ini dibuat untuk mengakomodasi kebutuhan prioritas presiden. Ada kesan perpres itu bertujuan mengesampingkan isu pidana dalam sektor PBJ pemerintah.

”Secara proses, penyusunan kebijakan ini tak transparan dan minim partisipasi publik. Kehadiran Perpres No 46/2025 tetap melanggengkan status quo lemahnya pemberantasan korupsi di sektor PBJ, seperti terungkap dalam Survei Penilaian Integritas oleh KPK 2024,” kata Agus di Jaksel,Rabu (11/6). Sorotan TII adalah kewenangan luas bagi pejabat pengadaan, terutama pengguna anggaran (PA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK), tanpa diimbangi mekanisme pengawasan yang memadai. ”Luasnya kewenangan (PA) berpotensi mengatur belanja pengadaan, bahkan PA bisa menetapkan penunjukan langsung tender atau seleksi ulang yang gagal,” ujarnya. Luasnya diskresi bagi pejabat rawan disalah gunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Mereka bisa mengatur pemenang tender, menggelembungkan harga atau menentukan spesifikasi barang/jasa agar hanya penyedia tertentu yang bisa menang. Konflik kepentingan ini berisiko menimbulkan praktiksuap, gratifikasi, atau kolusi. (Yoga)

Pemerintah memutuskan mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, yaitu PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Nurham. Keempat perusahaan terbukti melakukan pelanggaran lingkungan. Adapun PT Gag Nikel, tetap beroperasi karena tidak melanggar dan berada di luar kawasan Geopark Raja Ampat. Keputusan mencabut IUP diambil saat rapat terbatas (ratas) di kediaman Presiden Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jabar, Senin (9/6). ”Atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut IUP empat perusahaan di Raja Ampat,” ujar Mensesneg, Prasetyo Hadi.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, terdapat lima perizinan yang sudah terbit di Kabupaten Raja Ampat, hanya PT Gag Nikel yang berlokasi di luar kawasan Geopark Raja Ampat, yakni berjarak 40 km dari Piaynemo. PT Gag Nikel mendapat izin kontrak karya operasi produksi. Sementara empat IUP lain berada di dalam kawasan Geopark Raja Ampat dan mendapat izin IUP operasi produksi. Izin dari kelima perusahaan tersebut diberikan sebelum Indonesia menetapkan Geopark Raja Ampat pada 2017. Kawasan kepulauan karst di Papua Barat Daya itu diakui UNESCO sebagai UNESCO Global Geopark pada Mei 2023. PT Gag Nikel diberi izin yang dikeluarkan pemerintah pusat. Sementara IUP empat perusahaan yang dicabut izinnya diterbitkan pemda pada 2004 dan 2006 ketika kewenangan perizinan tambang ada di pemda. (Yoga)

Pemerintah Perancis tengah mendekati Renault, produsen otomotif utama negara itu untuk pembentukan unit usaha baru yang memproduksi pesawat nirawak atau drone. Sebelumnya, Menhan Perancis, Sebastien Lecornu mengatakan, sebuah perusahaan besar pembuat mobil akan bergabung mengembangkan dan memproduksi drone. ”Drone itu akan digunakan oleh militer Ukraina, tapi, kami juga mendapatkan manfaatnya,” kata Lecornu, Jumat (6/6). Bagi Renault, bisnis ini berpotensi mendatangkan cuan alias untung ketimbang bisnis kendaraan yang tengah lesu. Pertengahan Mei lalu, perusahaan yang berdiri sejak 1898 itu rugi 2,2 miliar euro hanya pada kuartalI-2025, sejalan dengan penurunan produksi dan penjualan dalam beberapa tahun terakhir. Imbasnya adalah PHK di sejumlah fasilitas produksi milik Renault. Pendekatan pada Renault wajar karena Pemerintah Perancis memiliki 15 % saham.

”Diskusi sudah dilakukan, tapi belum ada keputusan. Kami masih menunggu spesifikasi proyek dari kementerian (pertahanan),” kata jubir Renault, Minggu (8/6/2025). Renault bukan pemain baru untuk mengembangkan produk militer. Unit usahanya, Renault Truck Defense, telah beroperasi sejak tahun 1975, memproduksi berbagai jenis kendaraan tempur Perancis, antara lain VAB, MRAP, AMC, VBCI dan Sherpa. Jerman juga siap melakukan hal yang sama, dengan mengarahkan industri otomotifnya menjadi bagian dari industri pertahanan yang tengah naik daun. Begitu juga dengan Inggris. ”Meski kita tak bisa bahagia dengan bisnis yang berhubungan dengan perang, hal ini dapat membantu pekerja sektor otomotif yang perusahaannya kekurangan pekerjaan,” kata Jean Francois Nanda, perwakilan serikat pekerja CFDT Perancis. (Yoga)

Tengkes di Indonesia mengancam mutu SDM. Penurunan prevalensi tengkes yang tak merata perlu pendekatan khas sesuai kondisi daerah. Pemerintah mengumumkan prevalensi tengkes di Indonesia pada 2024 sebesar 19,8 % atau turun 1,7 % dari tahun sebelumnya. Ini pertama kali Indonesia mencapai target Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa tengkes harus dibawah 20 %. Capaian Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 itu membaik signifikan dibanding lima tahun sebelumnya yang tercatat 27,7 %. Secara absolut, angka tengkes atau stunting turun dari 4,8 juta anak pada 2023 menjadi 4,4 juta anak pada 2024. Namun, penurunan prevalensi tengkes ini tak merata. Di 11provinsi, angkanya meningkat, bahkan di tiga provinsi naik signifikan, yakni Riau naik 6,5 %, NTB naik 5,2 % dan Sulbar naik 5,1 % (Kompas.id,6/6/2025). Prevalensi tengkes tak merata, 26 provinsi memiliki prevalensi tengkes amat tinggi, bahkan disejumlah provinsi di atas 30 %. Yakni Papua Pegunungan, NTT, Sulbar dan Papua Tengah.

Stunting menggambarkan defisiensi gizi kronis pada periode emas kehidupan, dari masa kehamilan sampai dua tahun pertama kehidupan anak yang berakibat gagal tumbuh kembang anak balita, berisiko menimbulkan gangguan perkembangan fisik dan kognitif permanen serta memicu penyakit metabolik di masa dewasa. Dampaknya, selain pada tingkat individu, meluas ke aspek ekonomi nasional melalui peningkatan biaya layanan kesehatan dan penurunan produktivitas pada masa depan. Pemerintah menekan prevalensi tengkes dengan intervensi gizi spesifik berfokus pada sektor kesehatan dari masa kehamilan sampai ibu melahirkan dan menyusui, meliputi peningkatan nutrisi ibu hamil, mendorong pemberian ASI eksklusif, makanan pendamping ASI dan imunisasi lengkap. Juga intervensi gizi sensitif meliputi pembangunan diluar sektor kesehatan, berupa penyediaan akses air bersih dan sanitasi, fortifikasi bahan pangan, dan pendidikan pengasuhan pada orangtua. (Yoga)

Harga saham perusahaan industri logam berharga PT Aneka Tambang Persero Tbk atau Antam turun 5 % di awal perdagangan Selasa (10/6). Investor diperkirakan mengantisipasi dampak kerugian usaha dari penghentian sementara operasi tambang nikel anak usaha mereka, PT Gag Nikel, di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dibuka pada harga Rp 3.340 per saham, harga saham emiten berkode ANTM itu turun 180 poin kelevel Rp 3.270 pada pembukaan perdagangan sesi kedua hari Selasa. Kapitalisasi pasar saham ANTM senilai Rp 78,58 triliun dengan jumlah saham beredar 24 miliar. Penurunan drastis terjadi setelah pekan lalu harga saham berada di tren naik. Portal Financial Information and Market Access (FIMA) Mirae Asset Sekuritas Indonesia mengaitkan penyusutan harga saham ANTM dengan pelanggaran penggunaan kawasan dan ancaman kerusakan lingkungan di destinasi wisata Raja Ampat akibat penambangan nikel, yang disebut terjadi di Pulau Gag, lokasi tambang anak usaha perseroan, yaitu PT Gag Nikel.

Perusahaan yang berjarak 30-40 km dari kawasan wisata ikonik Raja Ampat itu diberhentikan sementara operasinya oleh Kementerian ESDM, Kamis (5/6), untuk proses evaluasi laporan masya-rakat tersebut. ”Saham ANTM bahkan sempat terjegal 6,4 % dan menyusut ke posisi Rp 3.230 per saham pada perdagangan hari ini (Selasa),” tulis analis saham di portal tersebut. Laporan analisis Samuel Sekuritas menilai, penghentian sementara operasi PT Gag Nikel yang mendapat izin operasi pada 2017, menjadi risiko operasional bagi perusahaan BUMN tersebut, karena PT Gag Nikel menyumbang 3 juta ton nikel setiap tahun, yang mencakup 16,7 % total produksi nikel Antam. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia di Kantor Presiden, Jakarta Selasa, menyampaikan, PT Gag Nikel masih diizinkan beroperasi, menyusul hasil evaluasi apat terbatas bersama Presiden RI dan kementerian, karena PT Gag Nikel berada diluar kawasan geopark RajaAmpat dan telah memiliki dokumen analisis amdal sehingga dapat berproduksi. (Yoga)

Perusahaan migas multi nasional, Bp Indonesia akan menyerap 5.000 tenaga kerja untuk membangun proyek Tangguh Ubadari, Carbon Capture, Utilization and Storage/CCUS dan Compression (UCC) di Teluk Bintuni, Papua Barat. Kebutuhan tenaga kerja dalam jumlah banyak demi mendukung pengerjaan proyek penangkapan dan injeksi karbon skala besar dan terbesar pertama di Indonesia. ”Di proyek itu akan ada 5.000 (tenaga kerja) pada puncaknya,” kata Head of Country Bp Indonesia, Hardi Hanafiah kepada wartawan di lokasi Bp Tangguh, Bintuni, Selasa (10/6). Total kebutuhan tenaga kerja itu lima kali lipat jumlah pekerja operasional yang bertugas di proyek Tangguh, yang juga menjadi lokasi pengolahan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG). Tenaga kerja konstruksi ini direncanakan mulai mengerjakan proyek pada Desember2025. Mereka akan ditampung di tempat tinggal yang masih dibangun dalam tahap awal (early works) proyek.

”Habis early works baru mulai sekarang ada dua pengerjaan, yaitu offshore atau platformnya dan onshore yang terkait fasilitas. Target kita selesai pada kuartal pertama 2028,” ujar Hardi. Proyek UCC ini memiliki tiga tujuan, yakni membangun sistem penangkapan karbon atau CCUS, aplikasi EGR (enhanced gas recovery) untuk menginjeksi gas CO2 yang didapat dari pabrik pengolahan atau kilang LNG Tangguh dan memastikan peningkatan kapasitas produksi LNG. Proyek yang keputusan investasi akhirnya selesai November 2024 dengan nilai investasi 7 miliar USD atau Rp 111,3 triliun ini akan memiliki kapasitas penyimpanan CO2, 1,8 gigaton. Pada fase awal akan menginjeksikan 15 juta ton CO2 dari emisi fasilitas operasi Tangguh LNG. Pengoperasian proyek ini ditargetkan Bp Indonesia menambah 3 triliun kaki kubik (trillion cubicfeet/TFC) LNG dalam produksi mereka. (Yoga)

Grab Holdings Limited atau Grab mengumumkan rencana penawaran obligasi konversi senior senilai 1,25 miliar USD, bersamaan dengan ramai nya kabar Grab akan mengakuisisi perusahaan layanan transportasi daring pesaingnya, yakni GoTo Group. Obligasi konversi senior (senior convertible bond) adalah surat utang yang memungkinkan pemegang surat utang bersangkutan untuk mengonversinya menjadi saham perusahaan penerbit obligasi. Selain itu, mereka memiliki prioritas pembayaran lebih tinggi dari obligasi subordinat. Dalam siaran pers Selasa (10/6) Grab mengatakan, perusahaan berencana menawarkan obligasi konversi senior senilai 1,25 miliar USD secara agregat dalam bentuk pokok obligasi yang jatuh tempo pada 15 Juni 2030. Surat berharga tersebut akan memberi kupon 0 hingga 0,5 % per tahun, dibayar dua kali setahun, serta premi konversi sebesar 35-40 % dari harga penutupan saham pada hari Selasa (10/6). Grab bermaksud menggunakan hasil bersih penawaran obligasi itu untuk tiga keperluan.

Pertama, keperluan umum perusahaan. Kedua, mengoptimalkan strategi perusahaan yang mencakup akuisisi potensial sambil terus mempertahankan standar tinggi untuk transaksi. Ketiga, pembelian kembali saham. Grab masih memiliki sisa dana 274 juta USD di bawah program pembelian kembali sahamnya pada akhir Maret 2025. Obligasi tersebut dapat ditebus, dalam kondisi tertentu, mulai pertengahan 2028. Grab juga dapat menebus secara tunai seluruh obligasi setiap saat jika kurang dari 10 % jumlah pokok obligasi yang awalnya diterbitkan, masih beredar pada saat penebusan. Penawaran 1,25 miliar USD dari Grab merupakan transaksi obligasi konversi Asia terbesar berdenominasi USD sejak transaksi Ping An (perusahaan asuransi China) di 3,5 miliar USD pada Juli 2024. Transaksi Grab itu hampir mendekati penerbitan obligasi SK Hynix Inc (pembuat cip Korsel) senilai 1,7 miliar USD. (Yoga)

Jumlah penduduk miskin di Indonesia versi Bank Dunia bertambah setelah lembaga ini memperbarui garis kemiskinan global berdasar standar paritas daya beli terbaru. Perubahan tersebut memicu perdebatan soal relevansi garis kemiskinan nasional yang hingga kini belum mengalami pembaruan signifikan selama lebih dari dua dekade. Dalam laporan ”Update tothe Poverty and Inequality Platform” edisi Juni 2025, Bank Dunia mengganti acuan garis kemiskinan global dari paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) 2017 ke PPP 2021, yang  mengakibatkan ambang batas garis kemiskinan meningkat di semua kategori negara. Pada laporan Bank Dunia edisi April 2025, batas pengeluaran penduduk miskin di negara berpenghasilan menengah-atas ditentukan sebesar 6,85 USD PPP (Rp 40.641) per orang per hari.

Sementara, pada laporan edisi Juni2025, batasnya naik menjadi 8,3 USD PPP (Rp49.244) per orang per hari. Menurut laporan Bank Dunia, jumlah penduduk Indonesia, yang merupakannegara berpenghasilan menengah-atas, dengan pengeluaran di bawah Rp 49.244 per hari mencapai 68,2 % dari total populasi yang pada 2024 sebanyak 285,1 juta orang, artinya, berdasarkan standar Bank Dunia, 194,4 juta warga Indonesia masuk dalam kategori miskin. Angka tersebut jauh berbeda dari data BPS. Berdasarkan garis kemiskinan nasional, jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2024 tercatat 24,06 juta orang atau hanya 8,57 % dari total populasi. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, standar garis kemiskinan Bank Dunia menggunakan median garis kemiskinan 37 negara berpendapatan menengah-atas dan ditujukan untuk perbandingan antar negara.

Standar itu bukan untuk mengukur kebutuhan dasar masyarakat di setiap negara. Adapun garis kemiskinan nasional dihitung berdasarkan kemampuan penduduk memenuhi kebutuhan dasar. Ini terdiri atas dua komponen, yakni makanan dan nonmakanan, yang menghasilkan ambang batas garis kemiskinan nasional senilai Rp 595.243 per kapita per bulan pada September 2024. Namun, nilai ini merupakan rata-rata nasional yang belum mencerminkan variasi biaya hidup antar wilayah.Garis kemiskinan di Jakarta, misalnya, senilaiRp 846.085 per kapita per bulan. Sementara, di Papua Pegunungan, garis kemiskinan 1,08 juta per kapita per bulan. Kendati punya tujuan berbeda, perbedaan mencolok antara standar Bank Dunia dan BPS mendorong desakan agar Indonesia segera memperbarui garis kemiskinan nasional. (Yoga)