;

Pada Juni 2025, IHSG Diprediksi Bisa Capai Level 7.400

Yoga 10 Jun 2025 Kompas

Pasar saham dalam negeri diproyeksikan masih akan bergairah. Alasannya ada optimisme seputar stabilitas ekonomi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG terus positif dalam jangka pendek. Di sisi lain, pelaku pasar tetap perlu mengantisipasi beberapa kebijakan geopolitik luar dan dalam negeri yang bisa mengubah arah pasar. IHSG pada hari perdagangan terakhir pekan pertama Juni 2025, Kamis (5/6) ditutup di level 7.113. Pekan tersebut, IHSG terkoreksi 0,87 % dengan asing mencatatkan penjualanbersih di pasar reguler sebesar Rp 3,9 triliun. Meski demikian, tren IHSG sebulan terakhir sudah bergerak positif dengan kenaikan indeks 4,7 % dan pembelian bersih oleh asing di pasar reguler senilai Rp 2 triliun.

Equity Analyst Indo Premier Sekuritas (IPOT) Imam Gunadi dalam laporan analisisnya, Senin (9/6) memprediksi, pergerakan IHSG pada pekan kedua Juni masih akan positif meski hanya berlangsung selama empat hari perdagangan karena ada cuti bersama Idul Adha. Prediksi ini mempertimbangkan agenda pertemuan Pemerintah AS dan Pemerintah China. Perkiraannya, pertemuan itu akan menghasilkan kesepakatan positif bagi pasar. Pertemuan yang dijadwalkan berlangsung 9 Juni ini menjadi langkah resolusi eskalasi perang dagang AS dan China. Secara teknikal, pergerakan IHSG pada Kamis pekan lalu juga membentuk pola martil. Hal ini menggambarkan pasar sudah menoleransi peningkatan eskalasi AS dan China serta bersiap untuk pertemuan AS-China. Pola martil di pasar modal adalah pembalikan trendari bearish (turun) ke bullish (naik). ”Maka, kami proyeksikan IHSG cenderung menguat dengan resisten di 7.325 dan support 6.994,” ujarnya. (Yoga)


Kembali Naiknya Harga Beras Dunia

Yoga 10 Jun 2025 Kompas

Produksi beras dunia tahun 2025/2026 diperkirakan meningkat. Namun, saat pasokan berlimpah, harga beras dunia justru kembali naik pada Mei 2025. Tren penurunan harga beras dunia sejak awal Januari 2025 pun terhenti. Tarif resiprokal AS dan krisis beras di Jepang menjadi biang keladinya. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) memperkirakan produksi beras dunia pada 2025/2026 akan menyentuh 551,5 juta ton, naik 4,9 juta ton dari produksi 2024/2025 yang sebesar 546,6 juta ton. Kendati produksi beras berlimpah, harga beras dunia justru kembali naik, terkonfirmasi dari harga sejumlah beras dalam Data Harga Komoditas (The Pink Sheet) Bank Dunia yang dirilis 3 Juni 2025. Harga beras Thailand dengan kadar pecah 5 %, misalnya, mencapai 431 USD per ton pada Mei 2025, lebih tinggi disbanding April 2025, di 415 USD per ton, tapi masih lebih rendah dari Mei 2024, di 628 USD per ton.

Merujuk data Pemutakhiran Harga Beras FAO yang dirilis pada 6 Juni 2025, Indeks Harga Beras Dunia pada Mei 2025 sebesar 106,3. Walau lebih rendah 22,6 % secara tahunan, indeks tersebut naik 1,4 % secara bulanan. FAO menyebut, peningkatan harga beras dunia didominasi kenaikan harga beras aromatik sebesar 4,6 % secara bulanan. Kenaikan harga beras aromatik dipicu peningkatan beras basmati menjelang Idul Adha dan permintaan AS terhadap beras hommali Thailand. Permintaan beras hommali Thailand dari AS meningkat lantaran importir AS memanfaatkan jeda 90 hari penerapan tarif resiprokal. Adapun beamasuk impor tambahan yang dikenakan AS terhadap Thailand pada 2 April 2025 sebesar36 %. Selain itu, kenaikan harga beras dunia juga disebabkan kenaikan harga beras japonica sebesar 1 % secara bulanan. Krisis beras dan tingginya harga beras di Jepang jadi pemicuya. (Yoga)


Pembudidaya Kerang Dara di Muara Badak Gagal Panen

Yoga 10 Jun 2025 Kompas

Memasuki panen raya pada Desember 2024, sebanyak 299 nelayan pembudidaya kerang dara (Anadara sp) di Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara, Kaltim, malah gagal panen. Hal itu dialami serentak warga di enam desa. ”Total kerugian Rp 69 miliar,” ujar M Yusuf (28) salah satu pembudidaya kerang dara di Muara Badak, Kamis (5/6). Kondisi ini telah diadukan warga ke pemerintah setempat. Warga menduga kematian massal kerang dara atau kerang darah ini dipicu aktivitas pengeboran minyak PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS). Perusahaan itu satu-satunya yang masih beroperasi di sekitar tambak warga.

Lantaran dalam sejumlah diskusi antara pemerintah, warga, dan PT PHSS tak menemui titik temu, warga yang tergabung dalam Koalisi Peduli Nelayan Kerang Dara Muara Badak melaporkan PHSS ke Polda Kaltim pada 5 Juni 2025. Nurhani (43) pembudidaya kerang dara, mengatakan, ia dan sejumlah warga memulai usaha ini pada 2017. Semula, mereka hanya memenuhi pasar lokal di Kaltim. Lalu, mereka meluaskan pasar sampai ekspor ke Thailand dan Singapura. Pesisir Muara Badak cocok untuk pertumbuhan kerang dara karena tutupan mangrove yang baik dan menguntungkan secara ekonomi. Budidaya kerang dara tak perlu pakan. Kerang dara mencari pakan secara mandiri dengan memakan plankton yang terseret arus air.

Untuk itu, kualitas lingkungan tempat budidaya sangat berpengaruh. Di sisi lain, margin antara modal dan keuntungan tinggi. ”Bibit isinya 1.300 kerang per kg. Ketika panen, hasilnya 80 biji kerang per kg. Satu ton bibit bisa menghasilkan 5 ton kerang siap jual. Kalau sedang bagus, hasilnya bisa sampai 7 ton,” ujar Nurhani. Sebelum gagal panen, Nurhani bermodal Rp 300 juta untuk modal bibit yang disebar ke tujuh petak tambak. Ia pernah panen dengan omzet Rp 2 miliar. Dengan adanya gagal panen massal, ia merugi sampai Rp 2 miliar. Sebab, ia juga berperan sebagai pengepul. Kerang dari nelayan harus dibayar, sedang ketika diekspor, pembeli tak mau membayar. ”Karena kerangnya mati, tidak segar. Bau juga,” katanya. (Yoga)


Bisnis Platform Interaksi Pelanggan di Indonesia memiliki Potensi Besar

Yoga 10 Jun 2025 Kompas

Berbagai pemberitahuan pesan dari aplikasi belanja daring atau agen perjalanan online yang menyapa dengan nama merupakan contoh customer engagement platform atau CEP. CEP adalah platform yang membantu pelaku bisnis meningkatkan interaksinya dengan pelanggan secara tepat dan dalam jumlah besar. Dengan CEP, pelanggan bakal mendapatkan pengalaman lebih personal sehingga menjadi lebih loyal terhadap produk bisnis tertentu. Notifikasi dari CEP bukan pesan massal yang dikirim kepelanggan dan kadang membuat konsumen kesal. ”CEP bukan broadcast, tetapi sangat personal,” ujar Franz Sihaloho, Country Director Braze Indonesia, Rabu (4/6) di Jakarta. Braze merupakan perusahaan yang fokus pada peningkatan interaksi pelanggan (CEP). Berpusat di New York, AS, Braze tersebar di 11 negara lainnya.  Sejak September 2023, platform ini beroperasi di Indonesia dan memiliki klien di bidang kuliner hingga agen perjalanan daring.

Contohnya, saat berkolaborasi dengan agen perjalanan daring, aplikasi itu mengirim notifikasi massal ke pelanggan. Braze memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mengolah data pelanggan, menganalisis, lalu membaginya kesegmen tertentu. Kemudian, CEP akan mengirimkan pesan yang relevan kepada konsumen melalui aneka saluran. Aplikasi perjalanan daring yang menggunakan teknologi Braze melaporkan lonjakan pendapatan hingga tiga kali lipat dan peningkatan 1.285 % untuk penggunaan kode promo. Capaian itu tak lepas dari notifikasi yang sesuai keinginan dan kebutuhan pelanggan. Dengan CEP, perusahaan tak perlu membangun infrastruktur digital yang baru untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan. ”Kita tak lagi perlu bergantung pada orang TI (teknologi informasi). Sistem ini juga tak perlu coding (kode pemrograman),” ujarnya. Di Indonesia, meski belum genap dua tahun beroperasi, Braze melanjutkan ekspansinya dengan meluncurkan pusat data awal Juni. (Yoga)


Saham Second Liner Jadi Incaran Investor

Hairul Rizal 10 Jun 2025 Bisnis Indonesia (H)

Pasar saham Indonesia tahun ini menunjukkan pergeseran signifikan, di mana kekuatan pasar tidak lagi didominasi oleh saham-saham papan atas seperti LQ45, melainkan justru bertumpu pada saham kelas menengah dan bawah seperti yang tercermin pada indeks IDX SMC Liquid, Papan Pengembangan, dan Papan Akselerasi. Indeks-indeks ini menunjukkan performa positif bahkan melesat lebih dari 20% secara year-to-date (YtD), menandakan bahwa investor kini lebih tertarik pada emiten dengan fundamental tangguh, valuasi menarik, dan potensi pertumbuhan jangka menengah.

Tokoh yang menonjol dalam analisis ini adalah Nafan Aji Gusta, Senior Market Chartist dari Mirae Asset Sekuritas, yang menjelaskan bahwa pergeseran minat investor ke saham-saham undervalued dan likuid dari lapis menengah seperti ANTM, PGAS, PGEO, dan PTBA menjadi bukti bahwa pasar mulai meninggalkan ketergantungan pada nama besar seperti BBCA dan BMRI. Nafan juga menyoroti bahwa aksi korporasi dan tebaran dividen di kalangan saham SMC Liquid turut memperkuat daya tarik mereka di mata investor domestik yang oportunistik.

Meskipun prospek penguatan IDX SMC Liquid masih terbuka hingga akhir tahun, terutama didorong oleh sektor energi, properti, dan barang konsumsi, para analis seperti Angga Septianus dan Felix Darmawan menilai bahwa saham-saham LQ45 masih menyimpan peluang rebound. Hal ini bisa terjadi jika terjadi deeskalasi perang dagang global dan pelonggaran suku bunga oleh Bank Indonesia. Namun, pemulihan indeks LQ45 diprediksi akan terbatas karena masih adanya ketidakpastian makro global dan aksi wait and see investor terhadap kebijakan moneter.

Secara keseluruhan, dinamika pasar saham Indonesia saat ini mencerminkan rotasi modal yang lebih selektif dan oportunistik, dengan investor mulai memberi ruang pada saham second-liners yang menawarkan valuasi menarik dan momentum pertumbuhan yang lebih menjanjikan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kekuatan pasar tidak lagi terpusat pada kapitalisasi besar, tetapi tersebar pada emiten yang agile dan tematik.


Pemberdayaan Desa, Pilar Ekonomi Masa Depan

Hairul Rizal 10 Jun 2025 Bisnis Indonesia

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih muncul sebagai respons strategis negara untuk membangun kedaulatan ekonomi rakyat dari tingkat akar rumput, di tengah tantangan globalisasi dan desentralisasi yang tidak merata. Gagasan ini bukanlah sekadar proyek politik jangka pendek, melainkan koreksi atas ketimpangan struktural yang selama ini menjadikan desa sebagai objek pembangunan semata.

Tokoh penting dalam narasi ini adalah Bung Hatta, Bapak Koperasi Indonesia, yang semangatnya menjadi inspirasi untuk menjadikan koperasi sebagai instrumen rakyat dalam memperkuat kemandirian ekonomi. Pemerintah, melalui berbagai kebijakan dan skema, menunjukkan tekad untuk memperkuat peran desa dalam sistem ekonomi nasional. Namun demikian, seperti disampaikan oleh CELIOS, kritik terhadap desain dan potensi risiko koperasi ini tidak boleh diabaikan. Justru evaluasi harus dijadikan bahan perbaikan, bukan alasan pembatalan.

Pemerintah disarankan tidak hanya menekankan target kuantitatif semata, seperti pencapaian 80.000 unit koperasi, melainkan juga memperkuat aspek tata kelola, partisipasi warga, dan penyesuaian terhadap potensi lokal. Rekomendasi penting meliputi penguatan checks and balances di tingkat desa, fleksibilitas bentuk usaha koperasi, dan penerapan pembiayaan yang lebih adaptif seperti blended finance.

Dengan pendekatan inklusif dan berbasis komunitas, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat menjadi platform struktural yang merevitalisasi ekonomi perdesaan—bukan dengan menyeragamkan, tetapi menyediakan pijakan bagi desa untuk tumbuh dan tersambung ke jaringan pasar nasional. Program ini belum sempurna, namun layak diperjuangkan sebagai jembatan menuju transformasi ekonomi yang berpihak pada rakyat.

Strategi Jitu Menjaga Arus Ekspor Nasional

Hairul Rizal 10 Jun 2025 Bisnis Indonesia

Pemerintah Indonesia, melalui sejumlah tokoh kunci seperti Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengambil langkah strategis guna menahan laju penurunan kinerja ekspor nasional. Salah satu upaya konkret dilakukan Kemendag dengan menggelar misi dagang ke Jepang pada 9–13 Juni 2025 untuk memperluas pasar dan memperkuat jejaring bisnis. Selain Jepang, pemerintah juga mempercepat penyelesaian perundingan perjanjian IEU–CEPA dengan Uni Eropa untuk mendorong pertumbuhan ekspor lebih dari 50% dalam beberapa tahun ke depan.

Namun, kinerja ekspor nasional tetap menghadapi tantangan serius. Penurunan ekspor pada April 2025 sebesar 10,77% dibandingkan bulan sebelumnya dipengaruhi oleh faktor musiman (libur Lebaran) dan ketidakpastian global, terutama dari negosiasi tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump. Menteri Budi Santoso menyoroti bahwa banyak eksportir menunggu kejelasan kebijakan tarif tersebut, yang turut memperlambat ekspor ke sejumlah negara. Sementara itu, Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal memperkirakan surplus perdagangan Indonesia akan menyusut lebih lanjut karena tekanan dari tarif tinggi dan hambatan perdagangan.

Secara keseluruhan, meskipun pemerintah aktif memperluas akses pasar dan memperkuat kemitraan global, kondisi eksternal dan faktor musiman tetap menjadi hambatan yang memerlukan strategi lanjutan dan kolaborasi lintas sektor.


Kejagung Periksa Saksi Terkait Kasus Besar

Hairul Rizal 10 Jun 2025 Bisnis Indonesia

Kejaksaan Agung (Kejagung), melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Harli Siregar, mengambil langkah tegas dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek pada periode 2019–2022 yang menelan anggaran sebesar Rp9,982 triliun. Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah memanggil tiga mantan staf khusus Mendikbudristek Nadiem Makarim berinisial FH, JT, dan IA sebagai saksi. Ketiganya telah dicekal karena dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan. Selain itu, Kejagung telah melakukan penggeledahan di apartemen mereka dan menyita sejumlah barang bukti elektronik serta dokumen penting. Langkah ini menunjukkan keseriusan Kejagung dalam mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan berskala besar tersebut.

Angka Kemiskinan Naik, Pemerintah Perlu Bertindak

Hairul Rizal 10 Jun 2025 Kontan (H)
Kondisi ekonomi Indonesia menghadapi tekanan serius seiring melonjaknya angka kemiskinan berdasarkan standar baru dari World Bank. Dalam laporan June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform, World Bank mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 194,4 juta jiwa, atau 68,91% dari total populasi, setelah revisi metode penghitungan garis kemiskinan menggunakan PPP (Purchasing Power Parity) 2021.

Standar kemiskinan internasional untuk negara berpendapatan menengah, termasuk Indonesia, kini ditetapkan sebesar US$ 8,30 per orang per hari, naik dari sebelumnya US$ 6,85. Dampaknya, dua dari tiga warga Indonesia kini dikategorikan miskin secara global. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding data versi Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat hanya 8,57% penduduk Indonesia tergolong miskin per September 2024.

Perbedaan ini disebabkan oleh metodologi. World Bank menggunakan pendekatan paritas daya beli global, sementara BPS memakai pendekatan kebutuhan dasar, yang mencakup konsumsi makanan minimum (2.100 kkal per hari) dan kebutuhan nonmakanan seperti perumahan dan listrik. Menurut BPS, garis kemiskinan nasional saat ini hanya sebesar Rp 595.243 per orang per bulan.

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, menilai metode BPS sudah usang karena belum direvisi sejak 1976. Ia mendesak BPS untuk menyesuaikan standar dengan kondisi terkini agar gambaran kemiskinan lebih akurat dan cakupan bantuan sosial lebih tepat sasaran. Piter Abdullah dari Segara Institute juga mendorong revisi agar data kemiskinan bisa mencerminkan kenyataan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Arief Anshory, Anggota Dewan Ekonomi Nasional, mengungkapkan bahwa BPS sedang dalam proses mengkaji ulang metode penghitungan garis kemiskinan, dan revisinya ditargetkan rampung dalam satu hingga dua bulan ke depan.

Lonjakan angka kemiskinan menurut versi global mengungkap perlunya pembaruan metode nasional. Tokoh seperti Bhima Yudhistira, Piter Abdullah, dan Arief Anshory mendesak pemerintah untuk segera menyesuaikan metode BPS agar kebijakan sosial dan ekonomi dapat lebih tepat sasaran dan merefleksikan realitas lapangan.

Harga BBM Subsidi Perlu Kajian Ulang

Hairul Rizal 10 Jun 2025 Kontan
Meskipun harga minyak mentah dunia saat ini berada di bawah asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah belum menurunkan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite. Padahal, penurunan harga ini dinilai memungkinkan oleh beberapa pengamat, meski juga ada alasan teknis dan fiskal yang menjadi pertimbangan pemerintah.

Saleh Abdurrahman, anggota Komite BPH Migas, menegaskan bahwa Pertalite adalah BBM penugasan sehingga penetapan harganya merupakan wewenang pemerintah. Ia menyebut harga jual saat ini masih di bawah keekonomian RON90. Hadi Ismoyo, praktisi migas, menjelaskan bahwa penentuan harga Pertalite sangat kompleks karena mempertimbangkan banyak variabel, seperti rendemen produksi, harga minyak mentah, kurs rupiah, dan biaya logistik. Berdasarkan hitungan kasarnya, bahkan dengan harga minyak saat ini, keekonomian Pertalite masih sekitar Rp 11.000 per liter, sedangkan harga jualnya Rp 10.000, sehingga pemerintah masih menanggung selisih.

Namun, Bhima Yudhistira dari Celios menilai seharusnya harga Pertalite bisa mulai diturunkan karena harga minyak global sudah jatuh ke kisaran US$ 60–64 per barel, jauh lebih rendah dari asumsi APBN sebesar US$ 82 per barel. Ia mengkritik ketimpangan, karena BBM nonsubsidi seperti Pertamax sudah turun harganya, sementara Pertalite tetap, yang dirasa tidak adil bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Fahmy Radhi, pengamat energi dari UGM, menyatakan bahwa harga Pertalite tidak hanya bergantung pada harga minyak global, tetapi juga kurs rupiah dan volume konsumsi yang diperkirakan meningkat. Pelemahan nilai tukar juga bisa menjadi alasan pemerintah menahan harga Pertalite.

Sementara itu, Yayan Satyakti dari Universitas Padjadjaran mengaitkan keputusan ini dengan rencana Presiden Prabowo yang akan meluncurkan berbagai program insentif, termasuk subsidi BBM yang bersifat universal. Program ini membutuhkan dana besar, sekitar Rp 20–30 triliun, sehingga penurunan harga BBM saat ini bisa mengganggu kebijakan fiskal tersebut.

Meski ada ruang dari sisi harga minyak global untuk menurunkan harga Pertalite, sejumlah faktor teknis dan pertimbangan fiskal-politik membuat pemerintah memilih menahan harga. Tokoh-tokoh seperti Bhima Yudhistira, Fahmy Radhi, dan Yayan Satyakti menyoroti pentingnya transparansi dan keadilan dalam kebijakan harga BBM bagi masyarakat.