Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan aliran dana hasil pemerasan dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Fokus penyidikan diarahkan pada kemungkinan penerimaan dana oleh para Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan dari para tersangka.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penyidikan ini mencakup pemeriksaan terhadap Luqman Hakim, Staf Khusus dari Menaker Hanif Dhakiri (2014–2019), serta Caswiyono Rusydie Cakrawangsa dan Risharyudi Triwibowo, yang menjabat sebagai staf khusus pada masa Menaker Ida Fauziyah (2019–2024).

Selain staf, KPK juga berencana memeriksa dua mantan Menteri Ketenagakerjaan untuk mengusut tuntas keterlibatan para pejabat dalam praktik dugaan pemerasan ini. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen KPK dalam membongkar praktik korupsi yang melibatkan penyalahgunaan jabatan publik, khususnya dalam pengelolaan tenaga kerja asing di Indonesia.

Di tengah sepinya aksi initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia belakangan ini, muncul rencana IPO besar dari PT Chandra Daya Investasi (CDIA), anak usaha PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) milik taipan Prajogo Pangestu. CDIA menargetkan meraup dana segar hingga Rp 2,37 triliun dengan menawarkan maksimal 12,48 miliar saham pada harga Rp 170–Rp 190 per saham.

Aturan baru tentang kewajiban membawa pulang devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) memang sudah berlaku sejak 1 Maret 2025, tapi dampaknya dinilai belum signifikan. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebut setoran valuta asing dari DHE SDA ke rekening khusus selama Maret–April 2025 memang naik menjadi US$ 22,9 miliar. Ia mengklaim peningkatan ini sebagai hasil implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 8/2025 yang mewajibkan 100% DHE SDA disimpan di dalam negeri minimal 12 bulan.

Prospek PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) pada 2025 dinilai tetap solid meskipun menghadapi tantangan di segmen food & beverage (F&B). Laporan keuangan kuartal I 2025 menunjukkan pendapatan segmen kafe dan restoran turun 8,65% yoy menjadi Rp 719,49 miliar. Sebaliknya, segmen penjualan ritel tumbuh 6,71% yoy menjadi Rp 7,79 triliun dan departemen store naik 9,51% yoy menjadi Rp 759,78 miliar.

Industri perbankan Indonesia pada Mei 2025 berupaya memperbaiki profitabilitas di tengah tantangan biaya dana tinggi dan likuiditas ketat dengan menaikkan bunga kredit. Bank Indonesia (BI) mencatat margin keuntungan naik tipis 3 bps ke 2,04% pada April, sementara suku bunga dasar kredit (SBDK) juga naik ke 9,27%.

Pemerintah Korea resmi mendukung ekspansi perusahaan AI dan digital ke pasar ASEAN, menyusul dimulainya kegiatan Tim Gabungan Ekspor Digital di Indonesia. Hasilnya, tercapai 35 kontrak ekspor dan nota kesepahaman (MoU), termasuk satu kontrak senilai US$ 4 juta oleh satu perusahaan dengan jaringan hotel terbesar di Asia Tenggara. Kementerian Sains dan Teknologi dan Informasi Korea mengumumkan bahwa mereka memulai kegiatan Tim Gabungan Ekspor Digital (pemerinta dan swasta) dari Indonesia untuk mendukung ekspansi perusahaan AI dan inovasi digital Korea ke ASEAN. Sebanyak 30 perusahaan digital inovatif Korea terabung dalam tim ini, menggabungkan kerja sama antar pemerintah dan kegiatan swasta untuk membuka jalur ekspor baru. ASEAN, yang terdiri dari 10 negara Asia Tenggara, adalah mitra ekonomi utama mitra dagang kedua terbesar bagi Korea. Indonesia, sebagai negara tujuan pertama tim ekspor ini, tengah berkembang pesat sebagai basis produksi lobal dan menjadi lokasi strategis untuk ekspansi ke ASEAN karena meningkatnya  permintaan infrastruktur digital. (Yetede)

Pemerintah membuka kemungkinan mengimpor gas dengan harga kompetitif untuk kebutuhan industri. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yulito Tanjung mengatakan , kebutuhan gas dilihat dari kondisi kontinuitas pasokan gas yang ada. "Jadi kalau ini secara kebijakan, ini akan dimungknkan untuk impor gas untuk kebutuhan industri," ucap dia. Yulio menjelaskan, kebutuhan industri adalah bagaimana kontinuitas terhadap pasokan. Sementara, kontinuitas berkaitan erat dengan ketersediaan gas, jaringan  dan kemampuan produksi gas, jaringan dan kemampuan produksi gas dalam negeri. "Kami mengharapkan untuk ke depan apa pun kebutuhan industri di dalam negeri itu akan bisa terpanuhi  jelas dia. Saat ditanya kapan impor gas  akan dilakukan, Yuliot menjawab sampai saat ini impor gas khusus untuk kebutuhanindustri dalam negeri. "Jadi dengan melihat kondisi yang sma, sepanjang untukk peningkatan kepasstian berusaha, dan juga dalam rangka operasional, ya kenapa ini tidak kita lakukan (impor gas),"

Pemerintah mengimbau para pelaku industri gula, termasuk penggilingan, distributor, dan pabrik, untuk menyerap hasil panen petani tebu sesuai harga acuan penjualan (HAP) di tingkat produsen  yang telah ditetapkan melalui Perbadan No 12 Tahun 2024 sebesar Rp14.500 per kilo gram (kg). Produksi gula kristal putih (GKP) dalam negeri mulai meningkat di Juni 2025 ini seiring masuknya musim giling tebu untuk tahun ini. Seiring naiknya produksi GKP domestik yang mulai terjadi Juni ini, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bappanas/NFA) menggelar rapat koordinasi stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) gula tingkat produsen di Jakarta pada 17 Juni 2025. Langkah itu bertujuan menjaga agar peningkatan produksi tidak berimplikasi pada depresiasi harga di tingkat produsen/petani tebu. Di pertemuan itu, Bapanas mengajak penyerapan gula petani dilakukan sesuai HAP demi menjaga harga tetap stabil dan mendukung swasembada. "Kondisi harga gula konsumsi di tingkat konsumen secara prinsip masih relatif bagus, sehingga mestinya tidak ada alasan harga gula di petani menjadi rendah," tegas Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa. (Yetede)

Burhan kaget saat halaman rumahnya di Bekasi, Jabar, dipenuhi sejumlah orang, pertengahan tahun 2022. Di kerumunan orang pagi itu, ada sejumlah tamu yang dia kenal. Ada kepala desa, camat, satpol PP, pegawai dinas lingkungan hidup (LH), LSM, hingga wartawan, untuk menyegel tempat usaha Burhan. ”Awalnya jawara yang diutus masuk ke lahan saya. Mau duduki lahan ini,” ujar Burhan dirumahnya, Sabtu (24/5). Ia tak terima usaha pengelolaan sampah yang diageluti 16 tahun dihancurkan. Usahanya memang ilegal. Ia menjadikan lahannya sebagai tempat penampungan sampah liar. Bagi Burhan, sekalipun walau ilegal, ia yakin usahanya menyelamatkan banyak pihak, termasuk Pemkab Bekasi. Bentuk bantuannya, saat TPA Burangkeng penuh, ia menyediakan lahan untuk menampung sampah warga setempat. ”Burangkeng kadang-kadang minta tolong. Jujur saja, sekarang juga sama,” kata Burhan. TPA yang dikelola Pemkab Bekasi itu menyimpan banyak persoalan.

Kementerian LH, pada Maret 2025 menetapkan Kadis LH Kabupaten Bekasi, Donny Sirait sebagai tersangka kasus buruknya pengelolaan TPA Burangkeng, karena melanggar UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Buruknya pengelolaan sampah di TPA Burangkeng menimbulkan gangguan kesehatan warga, gangguan keamanan, pencemaran dan kerusakan lingkungan. Burhan mengaku, keuntungan dari usaha penampungan sampah liar juga dinikmati banyak pihak. Sebelum usahanya disegel pada 2022, setiap bulan akumulasi pemasukan yang diperoleh mencapai Rp 500 juta, dari iuran sampah dan hasil penjualan sampah bernilai ekonomis. Iuran sampah berasal dari 20.000 keluarga di kawasan perumahan atau apartemen elite di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi yang menyerahkan pengelolaan sampahnya ke Burhan.

”Iurannya beda-beda. Perumahan elite, ada yang satu keluarga bayar iuran Rp 75.000 per bulan. Perumahan kelas menengah rata-rata Rp 25.000 per keluarga,” kata Burhan. ”Keuntungan saya hanya Rp 175 juta tiap bulan. Sisanya, saya bagi, untuk petugas keamanan perumahan, wartawan, LSM, ormas, sampai aparat,” katanya. Menurut Burhan, usaha penampungan sampah liar yang dia kelola selama belasan tahun diketahui sejumlah aparat ditingkat kecamatan hingga dinas lingkungan hidup. Pembinaan itu dilakukan dengan memotivasi Burhan agar mengurus administrasi agar usaha Burhan kelak berizin. Namun, upaya mengurus syarat administrasi itu tak kunjung rampung. Padahal, pertemuan rutin sudah sering digelar di rumah makan mewah. Disetiap pertemuan, Burhan tak hanya mentraktir aparat, tapi juga memberi amplop. ”Jumlah Rp 20 juta-Rp 30 juta, saya merem ngasihnya,” ujarnya. ”Surat izin itu akhirnya keluar, namun tepat satu hari sebelum usaha saya disegel,” katanya. (Yoga)

Indonesia menargetkan peningkatan pengiriman pekerja migran ke luar negeri hingga 400.000 orang sebagai respons terhadap kondisi demografi nasional, dengan 4 juta angkatan kerja baru tiap tahun. Tapi, ada kebutuhan global akan tenaga kerja terampil di tengah populasi yang menua dan rendahnya angka kelahiran di banyak negara maju. Dalam acara pelepasan 5.000 pekerja migran ke Jepang, Turki, Jerman dan negara lain, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding, 15 Juni 2025, menegaskan pentingnya migrasi sebagai solusi untuk mengurangi pengangguran dan memperkuat ekonomi keluarga. Kontribusi pekerja migran terhadap perekonomian sangat besar. Pada 2024, devisa yang dihasilkan Rp 253,3 triliun dari 297.434 layanan penempatan (pekerja).  

Lewat kerja sama dengan Kadin Indonesia, pemerintah berjanji meningkatkan pelatihan dan sertifikasi keterampilan, memastikan pekerja yang diberangkatkan benar-benar terampil, termasuk di sektor domestik yang sering dipandang sebelah mata. Ditingkat global, data Organisasi Buruh Internasional (ILO) tahun 2022 menunjukkan, terdapat 167,7 juta migran dalam angkatan kerja internasional, mayoritas berada di negara-negara berpenghasilan tinggi. Sebagian besar bekerja di sektor jasa, sementara perempuan migran sangat terkonsentrasi dibidang perawatan. Para pekerja migran itu menghadapi tantangan serius. Jalur legal yangterbatas dan birokratis memaksa banyak migran menggunakan jalur suaka atau migrasi ireguler (tidak legal).

Akibatnya, jaringan kriminal berkembang dan sistem perlindungan kewalahan. Pada saat yang sama, dunia sangat membutuhkan tenaga kerja, terutama di sektor berketerampilan rendah, yang sering kali diisi pekerja tanpa dokumen. Karena itu, dibutuhkan reformasi sistem migrasi global. Negara tujuan harus menghubungkan kebutuhan pasar kerja mereka dengan kebijakan visa dan berinvestasi dalam pelatihan keterampilan di negara asal migran. Jalur migrasi legal dan aman perlu diperluas. Di sisi lain, perlindungan serta integrase migran diperbaiki melalui kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta. (Yoga)