Pemerintah memutuskan mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, yaitu PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Nurham. Keempat perusahaan terbukti melakukan pelanggaran lingkungan. Adapun PT Gag Nikel, tetap beroperasi karena tidak melanggar dan berada di luar kawasan Geopark Raja Ampat. Keputusan mencabut IUP diambil saat rapat terbatas (ratas) di kediaman Presiden Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jabar, Senin (9/6). ”Atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut IUP empat perusahaan di Raja Ampat,” ujar Mensesneg, Prasetyo Hadi.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, terdapat lima perizinan yang sudah terbit di Kabupaten Raja Ampat, hanya PT Gag Nikel yang berlokasi di luar kawasan Geopark Raja Ampat, yakni berjarak 40 km dari Piaynemo. PT Gag Nikel mendapat izin kontrak karya operasi produksi. Sementara empat IUP lain berada di dalam kawasan Geopark Raja Ampat dan mendapat izin IUP operasi produksi. Izin dari kelima perusahaan tersebut diberikan sebelum Indonesia menetapkan Geopark Raja Ampat pada 2017. Kawasan kepulauan karst di Papua Barat Daya itu diakui UNESCO sebagai UNESCO Global Geopark pada Mei 2023. PT Gag Nikel diberi izin yang dikeluarkan pemerintah pusat. Sementara IUP empat perusahaan yang dicabut izinnya diterbitkan pemda pada 2004 dan 2006 ketika kewenangan perizinan tambang ada di pemda. (Yoga)

Pemerintah Perancis tengah mendekati Renault, produsen otomotif utama negara itu untuk pembentukan unit usaha baru yang memproduksi pesawat nirawak atau drone. Sebelumnya, Menhan Perancis, Sebastien Lecornu mengatakan, sebuah perusahaan besar pembuat mobil akan bergabung mengembangkan dan memproduksi drone. ”Drone itu akan digunakan oleh militer Ukraina, tapi, kami juga mendapatkan manfaatnya,” kata Lecornu, Jumat (6/6). Bagi Renault, bisnis ini berpotensi mendatangkan cuan alias untung ketimbang bisnis kendaraan yang tengah lesu. Pertengahan Mei lalu, perusahaan yang berdiri sejak 1898 itu rugi 2,2 miliar euro hanya pada kuartalI-2025, sejalan dengan penurunan produksi dan penjualan dalam beberapa tahun terakhir. Imbasnya adalah PHK di sejumlah fasilitas produksi milik Renault. Pendekatan pada Renault wajar karena Pemerintah Perancis memiliki 15 % saham.

”Diskusi sudah dilakukan, tapi belum ada keputusan. Kami masih menunggu spesifikasi proyek dari kementerian (pertahanan),” kata jubir Renault, Minggu (8/6/2025). Renault bukan pemain baru untuk mengembangkan produk militer. Unit usahanya, Renault Truck Defense, telah beroperasi sejak tahun 1975, memproduksi berbagai jenis kendaraan tempur Perancis, antara lain VAB, MRAP, AMC, VBCI dan Sherpa. Jerman juga siap melakukan hal yang sama, dengan mengarahkan industri otomotifnya menjadi bagian dari industri pertahanan yang tengah naik daun. Begitu juga dengan Inggris. ”Meski kita tak bisa bahagia dengan bisnis yang berhubungan dengan perang, hal ini dapat membantu pekerja sektor otomotif yang perusahaannya kekurangan pekerjaan,” kata Jean Francois Nanda, perwakilan serikat pekerja CFDT Perancis. (Yoga)

Tengkes di Indonesia mengancam mutu SDM. Penurunan prevalensi tengkes yang tak merata perlu pendekatan khas sesuai kondisi daerah. Pemerintah mengumumkan prevalensi tengkes di Indonesia pada 2024 sebesar 19,8 % atau turun 1,7 % dari tahun sebelumnya. Ini pertama kali Indonesia mencapai target Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa tengkes harus dibawah 20 %. Capaian Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 itu membaik signifikan dibanding lima tahun sebelumnya yang tercatat 27,7 %. Secara absolut, angka tengkes atau stunting turun dari 4,8 juta anak pada 2023 menjadi 4,4 juta anak pada 2024. Namun, penurunan prevalensi tengkes ini tak merata. Di 11provinsi, angkanya meningkat, bahkan di tiga provinsi naik signifikan, yakni Riau naik 6,5 %, NTB naik 5,2 % dan Sulbar naik 5,1 % (Kompas.id,6/6/2025). Prevalensi tengkes tak merata, 26 provinsi memiliki prevalensi tengkes amat tinggi, bahkan disejumlah provinsi di atas 30 %. Yakni Papua Pegunungan, NTT, Sulbar dan Papua Tengah.

Stunting menggambarkan defisiensi gizi kronis pada periode emas kehidupan, dari masa kehamilan sampai dua tahun pertama kehidupan anak yang berakibat gagal tumbuh kembang anak balita, berisiko menimbulkan gangguan perkembangan fisik dan kognitif permanen serta memicu penyakit metabolik di masa dewasa. Dampaknya, selain pada tingkat individu, meluas ke aspek ekonomi nasional melalui peningkatan biaya layanan kesehatan dan penurunan produktivitas pada masa depan. Pemerintah menekan prevalensi tengkes dengan intervensi gizi spesifik berfokus pada sektor kesehatan dari masa kehamilan sampai ibu melahirkan dan menyusui, meliputi peningkatan nutrisi ibu hamil, mendorong pemberian ASI eksklusif, makanan pendamping ASI dan imunisasi lengkap. Juga intervensi gizi sensitif meliputi pembangunan diluar sektor kesehatan, berupa penyediaan akses air bersih dan sanitasi, fortifikasi bahan pangan, dan pendidikan pengasuhan pada orangtua. (Yoga)

Harga saham perusahaan industri logam berharga PT Aneka Tambang Persero Tbk atau Antam turun 5 % di awal perdagangan Selasa (10/6). Investor diperkirakan mengantisipasi dampak kerugian usaha dari penghentian sementara operasi tambang nikel anak usaha mereka, PT Gag Nikel, di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dibuka pada harga Rp 3.340 per saham, harga saham emiten berkode ANTM itu turun 180 poin kelevel Rp 3.270 pada pembukaan perdagangan sesi kedua hari Selasa. Kapitalisasi pasar saham ANTM senilai Rp 78,58 triliun dengan jumlah saham beredar 24 miliar. Penurunan drastis terjadi setelah pekan lalu harga saham berada di tren naik. Portal Financial Information and Market Access (FIMA) Mirae Asset Sekuritas Indonesia mengaitkan penyusutan harga saham ANTM dengan pelanggaran penggunaan kawasan dan ancaman kerusakan lingkungan di destinasi wisata Raja Ampat akibat penambangan nikel, yang disebut terjadi di Pulau Gag, lokasi tambang anak usaha perseroan, yaitu PT Gag Nikel.

Perusahaan yang berjarak 30-40 km dari kawasan wisata ikonik Raja Ampat itu diberhentikan sementara operasinya oleh Kementerian ESDM, Kamis (5/6), untuk proses evaluasi laporan masya-rakat tersebut. ”Saham ANTM bahkan sempat terjegal 6,4 % dan menyusut ke posisi Rp 3.230 per saham pada perdagangan hari ini (Selasa),” tulis analis saham di portal tersebut. Laporan analisis Samuel Sekuritas menilai, penghentian sementara operasi PT Gag Nikel yang mendapat izin operasi pada 2017, menjadi risiko operasional bagi perusahaan BUMN tersebut, karena PT Gag Nikel menyumbang 3 juta ton nikel setiap tahun, yang mencakup 16,7 % total produksi nikel Antam. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia di Kantor Presiden, Jakarta Selasa, menyampaikan, PT Gag Nikel masih diizinkan beroperasi, menyusul hasil evaluasi apat terbatas bersama Presiden RI dan kementerian, karena PT Gag Nikel berada diluar kawasan geopark RajaAmpat dan telah memiliki dokumen analisis amdal sehingga dapat berproduksi. (Yoga)

Perusahaan migas multi nasional, Bp Indonesia akan menyerap 5.000 tenaga kerja untuk membangun proyek Tangguh Ubadari, Carbon Capture, Utilization and Storage/CCUS dan Compression (UCC) di Teluk Bintuni, Papua Barat. Kebutuhan tenaga kerja dalam jumlah banyak demi mendukung pengerjaan proyek penangkapan dan injeksi karbon skala besar dan terbesar pertama di Indonesia. ”Di proyek itu akan ada 5.000 (tenaga kerja) pada puncaknya,” kata Head of Country Bp Indonesia, Hardi Hanafiah kepada wartawan di lokasi Bp Tangguh, Bintuni, Selasa (10/6). Total kebutuhan tenaga kerja itu lima kali lipat jumlah pekerja operasional yang bertugas di proyek Tangguh, yang juga menjadi lokasi pengolahan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG). Tenaga kerja konstruksi ini direncanakan mulai mengerjakan proyek pada Desember2025. Mereka akan ditampung di tempat tinggal yang masih dibangun dalam tahap awal (early works) proyek.

”Habis early works baru mulai sekarang ada dua pengerjaan, yaitu offshore atau platformnya dan onshore yang terkait fasilitas. Target kita selesai pada kuartal pertama 2028,” ujar Hardi. Proyek UCC ini memiliki tiga tujuan, yakni membangun sistem penangkapan karbon atau CCUS, aplikasi EGR (enhanced gas recovery) untuk menginjeksi gas CO2 yang didapat dari pabrik pengolahan atau kilang LNG Tangguh dan memastikan peningkatan kapasitas produksi LNG. Proyek yang keputusan investasi akhirnya selesai November 2024 dengan nilai investasi 7 miliar USD atau Rp 111,3 triliun ini akan memiliki kapasitas penyimpanan CO2, 1,8 gigaton. Pada fase awal akan menginjeksikan 15 juta ton CO2 dari emisi fasilitas operasi Tangguh LNG. Pengoperasian proyek ini ditargetkan Bp Indonesia menambah 3 triliun kaki kubik (trillion cubicfeet/TFC) LNG dalam produksi mereka. (Yoga)

Grab Holdings Limited atau Grab mengumumkan rencana penawaran obligasi konversi senior senilai 1,25 miliar USD, bersamaan dengan ramai nya kabar Grab akan mengakuisisi perusahaan layanan transportasi daring pesaingnya, yakni GoTo Group. Obligasi konversi senior (senior convertible bond) adalah surat utang yang memungkinkan pemegang surat utang bersangkutan untuk mengonversinya menjadi saham perusahaan penerbit obligasi. Selain itu, mereka memiliki prioritas pembayaran lebih tinggi dari obligasi subordinat. Dalam siaran pers Selasa (10/6) Grab mengatakan, perusahaan berencana menawarkan obligasi konversi senior senilai 1,25 miliar USD secara agregat dalam bentuk pokok obligasi yang jatuh tempo pada 15 Juni 2030. Surat berharga tersebut akan memberi kupon 0 hingga 0,5 % per tahun, dibayar dua kali setahun, serta premi konversi sebesar 35-40 % dari harga penutupan saham pada hari Selasa (10/6). Grab bermaksud menggunakan hasil bersih penawaran obligasi itu untuk tiga keperluan.

Pertama, keperluan umum perusahaan. Kedua, mengoptimalkan strategi perusahaan yang mencakup akuisisi potensial sambil terus mempertahankan standar tinggi untuk transaksi. Ketiga, pembelian kembali saham. Grab masih memiliki sisa dana 274 juta USD di bawah program pembelian kembali sahamnya pada akhir Maret 2025. Obligasi tersebut dapat ditebus, dalam kondisi tertentu, mulai pertengahan 2028. Grab juga dapat menebus secara tunai seluruh obligasi setiap saat jika kurang dari 10 % jumlah pokok obligasi yang awalnya diterbitkan, masih beredar pada saat penebusan. Penawaran 1,25 miliar USD dari Grab merupakan transaksi obligasi konversi Asia terbesar berdenominasi USD sejak transaksi Ping An (perusahaan asuransi China) di 3,5 miliar USD pada Juli 2024. Transaksi Grab itu hampir mendekati penerbitan obligasi SK Hynix Inc (pembuat cip Korsel) senilai 1,7 miliar USD. (Yoga)

Jumlah penduduk miskin di Indonesia versi Bank Dunia bertambah setelah lembaga ini memperbarui garis kemiskinan global berdasar standar paritas daya beli terbaru. Perubahan tersebut memicu perdebatan soal relevansi garis kemiskinan nasional yang hingga kini belum mengalami pembaruan signifikan selama lebih dari dua dekade. Dalam laporan ”Update tothe Poverty and Inequality Platform” edisi Juni 2025, Bank Dunia mengganti acuan garis kemiskinan global dari paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) 2017 ke PPP 2021, yang  mengakibatkan ambang batas garis kemiskinan meningkat di semua kategori negara. Pada laporan Bank Dunia edisi April 2025, batas pengeluaran penduduk miskin di negara berpenghasilan menengah-atas ditentukan sebesar 6,85 USD PPP (Rp 40.641) per orang per hari.

Sementara, pada laporan edisi Juni2025, batasnya naik menjadi 8,3 USD PPP (Rp49.244) per orang per hari. Menurut laporan Bank Dunia, jumlah penduduk Indonesia, yang merupakannegara berpenghasilan menengah-atas, dengan pengeluaran di bawah Rp 49.244 per hari mencapai 68,2 % dari total populasi yang pada 2024 sebanyak 285,1 juta orang, artinya, berdasarkan standar Bank Dunia, 194,4 juta warga Indonesia masuk dalam kategori miskin. Angka tersebut jauh berbeda dari data BPS. Berdasarkan garis kemiskinan nasional, jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2024 tercatat 24,06 juta orang atau hanya 8,57 % dari total populasi. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, standar garis kemiskinan Bank Dunia menggunakan median garis kemiskinan 37 negara berpendapatan menengah-atas dan ditujukan untuk perbandingan antar negara.

Standar itu bukan untuk mengukur kebutuhan dasar masyarakat di setiap negara. Adapun garis kemiskinan nasional dihitung berdasarkan kemampuan penduduk memenuhi kebutuhan dasar. Ini terdiri atas dua komponen, yakni makanan dan nonmakanan, yang menghasilkan ambang batas garis kemiskinan nasional senilai Rp 595.243 per kapita per bulan pada September 2024. Namun, nilai ini merupakan rata-rata nasional yang belum mencerminkan variasi biaya hidup antar wilayah.Garis kemiskinan di Jakarta, misalnya, senilaiRp 846.085 per kapita per bulan. Sementara, di Papua Pegunungan, garis kemiskinan 1,08 juta per kapita per bulan. Kendati punya tujuan berbeda, perbedaan mencolok antara standar Bank Dunia dan BPS mendorong desakan agar Indonesia segera memperbarui garis kemiskinan nasional. (Yoga)

Tren penyaluran kredit pemilikanrumah atau KPR diperkirakan tumbuh melambat di bawah 10 % pada 2025, dipicu kondisi perekonomian yang melemah dan belum pulihnya daya beli masyarakat. Mengutip data Statistik Sistem Keuangan Indonesia, kredit properti pada April 2025 mencapai Rp 967,59 triliun atau tumbuh 8,89 % secara tahunan, lebih rendah dibanding posisi akhir 2024 yang tumbuh 11,96 % secara tahunan. Kondisi serupa terjadi pada penyaluran KPR yang pada April 2025 mencapai Rp742,47 triliun atau tumbuh 8,67 % secara tahunan, jauh lebih rendah disbanding posisi April 2024 yang tumbuh hingga 13,96 % secara tahunan.

Kepala Riset Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan memperkirakan tren ini bertahan hingga enam bulan ke depan bila kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat tak kunjung pulih. Di sisi lain, perbankan juga perlu menjaga likuiditas. ”Pengetatan KPR bergantung pada strategi bank, kebutuhan KPR dan kualitas pembayaran KPR. Pertumbuhannya kemungkinan akan single digit atau berkisar 7-9 % pada 2025,” katanya, Selasa (10/6). Penurunan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,5 % dapat mendorong penyaluran kredit ke depan. Namun, hal ter-penting yang perlu dilakukan adalah meningkatkan daya beli atau ekonomi masyarakat, seperti pembukaan lapangan kerja baru dan insentif yang meringankan beban masyarakat. (Yoga)

Keputusan pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya dinilai sebagai keputusan yang tepat. Sikap tegas ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk tidak hanya menjaga keberlangsungan industri pertambangan berbasis nikel, melainkan juga menjamin keberlanjutan lingkungan yang dalam kasus ini adalah Geopark Raja Ampat. Empat perusahaan yang IUP-nya dicabut tersebut adalah PT Anugrah Surya Pratama yang beroperasi di Pulau Manuran, PT Kawaei Sejahtera Mining di Pulai Kawe, PT Mulia Raymond Perkasa di Pulai Batang Pele di Manyaifun, serta PT Nurham yang berlokasi di wilayah Weigo Timur. Lokasi tambang keempat perusahaan ini semuanya berada di dalam kawasan Global Geopark Raja Ampat. Sedangkan PT Gag Nikel tidak dicabut IUP-nya, karena perusahaan ini dinilai telah menjalankan kegiatan pertambangan sesuai dengan dokumen analisis mengenai dampak dampak lingkungan (amdal). Selain itu, lokasi tambang PT Gag Nikel tidak berada di kawasan Geopark Raja Ampat dan secara geografis lebih dekat ke wilayah Maluku Utara. Karena itu, aktivitas perusahaan tersebut  tidak termasuk dalam zona konservasi yang dilindungi. (Yetede)

 Di tengah dinamika ekonomi global, minat investor asing untu menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara (IKN) makin bertambah. Otorita IKN memaparkan, investor dari AS hingga Spanyol  tengah menjejaki untuk membangun hunian di IKN dengan indikasi nilai investasi sekitar Rp63,3 triliun. Peningkatan minat investor dalam dan luar negeri terus terlihat, seiring dengan penguatan tata kelola serta penyederhanaan proses skema kerja sama pemerintah dengan badan saha (KPBU) yang dilakukan dalam beberapa kuartal terakhir. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuldjono menjelaskan, berbagai proses investasi kini diarahkan untuk menjalankakn lebih ringkas dan efisien, tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. "Prinsip kehati-hatian tetap terjaga, namun hambatan birokratis yang tidak perlu akan diminimalkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga," kata Basuki. Penguatan tata kelola tersebut melalui implementasi KPBU undolicted sektor hunian, dengan telah tuntasnya proses mendapat persetujuan availability payment (AP) dan penjaminan pemerintah dari Kementerian keuangan (Kemenkeu) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) untuk dua proyek utama. (Yetede)