Labirin | News & Update

;

Tiga Bulan Pertama Tahun Ini Perbankan Indonesia Mencetak Laba Bersih Sebesar Rp65,45 triliun

Yuniati Turjandini 11 Jun 2025 Investor Daily (H)

Tiga bulan pertama tahun ini perbankan Indonesia mencetak laba bersih sebesar Rp65,45 triliun, secara tahunan (yoy). Capaian ini mulai membaik usai dua bulan mengalami kontraksi yang dalam. Mengacu data OJK, pada Januari 2025 laba perbankan ambles 7,28% (yoy), akibat menyusutnya laba kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 4 yang sebesar 15,33% (yoy). Jika dilihat berdasarkan kepemilikannya, laba bank persero anjlok 25,79% (yoy) per Januari 2025. Hal ini karena PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) yang menumpuk pencadangan besar di awal tahun sebagai langkah mitigasi risiko, yakni Rp5,63 triliun. Alhasil, laba bank yang fokus pada segmen usaha UMKM tersebut ambles 58,3% (yoy) menjadi Rp 2,0 triliun per Januari 2025. Berikutnya, pada Februari 2025, terjadi perbaikan. Di mana industri perbankan mengantongi laba bersih sebesar Rp 40,01 triliun, naik tipis 1,65% (yoy). Bank KBMI 4 meraup laba bersih Rp26,47 triliun, walaupun masih susut 0,26% (yoy), namun mulai membaik. Sedangkan, secara kepemilikannya, bank persero masih kontraksi 6,43% (yoy) menjadi Rp 17,74 triliun. Terbaru, pada posisi Maret 2025, laba industri perbankan mencapai Rp65,45 triliun, tumbu 5,79% dibandingkan periode yang sama taun sebelumnya. (Yetede)

Teknologi

Gag Nikel Bersiap Produksi

Yuniati Turjandini 11 Jun 2025 Investor Daily (H)

PT Gag Nikel bersiap memasok lagi bijih nikel ke Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). Pengiriman bijih nikel ini sempat mandek sejak 5 Juli 2025 seiring keputusan Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral (ESDM) yang menghentikan sementara operasional tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Gag Nikel yang berada di Pulau Gag masuk dalam admisnitrasi Kabupaten Raja Ampat. Konsesi ini berjarak sekirar 90 mil dari kota Sorong. Bila menggunakan kapal cepat bisa ditempuh sekitar 3 jam. Pulau Gag ini lebih dekat ke Halmahera, maluku Utara yang dijangkau sekitar 45 menit. Direktur keuangan, manajeman Risiko, dan Sumber Daya Manusia Gag Nikel Aji Priyo Anggoro mengatakan bijih nikel dikirim menggunakan kapal tongkang dengan volume mencapai 10 ribu ton. Sebanyak 28-32 tongkang berlayar ke Weda Bay setiap bulannya. Ia menuturkan butuh waktu untuk bisa segera mengirimkan bijih nikel tersebut setelah pemerintah menerbitkan izin operasional. "Bila hari ini terbit, tentunya kita akan koordinasi dulu dengan pihak terkait, dengan pembeli, dengan kontraktor, dan dengan Syahbandar, serta instansi lainnya. Untuk mengurus surat izin berlayar dan administrasi lainnya yang dibutuhkan," kata Aji. (Yetede)

Teknologi

Saham Emiten Nikel Berguguran

Yuniati Turjandini 11 Jun 2025 Investor Daily (H)

Saham emiten nikel berguguran di tengah sorotan publik terhadap operasi sejumlah tambang logam dasar tersebut di kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Meski emiten nikel tak semuanya beroperasi di Kabupaten Raja Ampat, isu keberlanjutan di wilayah Surga Bawah laut Dunia itu telah berimbas pada saham-saham nikel seperti PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel, PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA), dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Tanpa kecuali, saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) alias Antam. Akibat isu panas ini, deretan emiten nikel berkapasitas kakap itu terperosok top losers pada perdagangan Selasa (10/6/2025).

Tercatat, saham NKCL gugur sebanyak 15 poin (-2,08%) ke posisi (-8%) ke level Rp414 ambruk sebanyak 190 poin (-5,51%) ke area Rp3.260, dan INCO terpangkas 210 poin (-5,66%) hingga membawanya parkir di harga Rp3.500. Menariknya, penurunan kinerja saham emiten tambang nikel tersebut tidak lantas memengaruhi performa indeks sektor energi yang justru terapresiasi 2,18% ke level 2.881, sehingga IHSG tetap mampu melanjutkan tren reli ke posisi 7.230, setelah naik 1,65%. Di antara saham-saham emiten nikel yang berguguran, Antam dan Vale merupakan dua emiten tambang BUMN yang menjadi pemain kunci dalam ekosistem baterai kendaraan listrik nasional. Antam bahkan menjadi bulan-bulanan di tengah badai isu keberlanjutan di Raja Antam ini. (Yetede)

Teknologi

Wamendagri: Kebijakan Rapat di Hotel untuk Dorong Pemulihan Eonomi Daerah

Yuniati Turjandini 11 Jun 2025 Investor Daily (H)

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa kebijakan mengizinkan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan rapat atau pertemuan di hotel merupakan bentuk dukungan terhadap pemulihan perekonomian daerah, khususnya perhotelan dan pariwisata. Wamendagri meminta kepala daerah memahami dan menyesuaikan pelaksanaan relaksasi tersebut dengan kondisi serta data wilayah masing-masing. "Pak Menteri memberikan ruang bagi teman-teman kepala daerah atas dasar data-data yang kami miliki terkait dengan belanja daerah yang arus terus didorong, dimaksimalkan," kata Bima. Bima menegaskan relaksasi ini diberikan dengan beberapa catatan penting. Pertama, kegiatan rapat di hotel harus didasarkan pada urgensi dan substansi kegiatan. Ia meminta pemda memastikan setiap kegiatan tersebut benar-benar diperlukan dan tidak mengada-ada. "Kalau istilah Pak Menteri, kalau tidak perlu, engga udah dibuat perlu. kalau tidak ada urgensinya, enggak usah diprioritaskan," ujarnya. Kedua, ia menyampaikan agar kegiatan rapat tetap dibatasi dari sisi frekuensi. Tujuannya adalah menjaga efektivitas kegiatan dan mencegah pemborosan anggaran. (Yetede)

Teknologi

Kebijakan Tarif Trump Dikhawatirkan Picu Impor Baja

Yuniati Turjandini 11 Jun 2025 Investor Daily

Lemahnya pemerintah dalam memproteksi industri dalam negeri membuat gusar para pelaku industri baja. Kebijakan tarif AS dikhawatirkan dapat menyebabkan lonjakan impor baja. Chairman The Indonesian Iron & Steel Industry Assiation (IISIA) Akbar Djohan menjelaskan, kebijakan tarif ini mengejutkan bagi industri baja dan aluminium dunia. Dia mengkhawatirkan adanya dampak atau efek domino dengan adanya pengenaan tarif 50% kepada industri aja dan aluminium. "Dimana negara-negara mengekspor baja yang harusnya masuk ke market AS setelah pengenaan 50% tentu mencari pasar baru. Dan pasar baru itu adalah negara Asean yang didalamnya ada Indonesia, yang paling termasuk lemah dalam hal proteksi tata cara impornya," papar dia. Akbar mengatakan, potensi industri baja dan aluminium untuk di Asia Tenggara kurang lebih 100 juta ton per tahun. Indonesia sendiri memiliki kapasitas produksi baja tidak lebih dari 18 juta ton per tahun. "Kapasitas terpasang pabrik baja itu kurang lebih 17-18 juta ton," kata dia. Akan tetapi, utilitas pabrik baja yang terpasang nasional tidak lebih dari 60%. Untuk memenuhi kekurangannya, pemerintah mengimpor baja yang sangat masif beberapa tahun ini. (Yetede)

Teknologi

Kemenhub Jaring 13 Bus Melanggar KIR dan KPS

Yuniati Turjandini 11 Jun 2025 Investor Daily

Kementerian perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) kembali menjaring sebanyak 13 bus angkutan orang pada kegiatan pengawasan dan penegakan hukum yang berlangsung selama dua hari (7-8 Juni) di Rest Area KM 45 Tol Jagorawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Direktur Lalu Lintas Jalan Ditjen Perhubungan darat Kemenhub, Rudi Irawan mengatakan, pelanggaran didominasi ketidalengkapan dokumen administrasi syarat keselamatan seperti dokumen uji kendaraan (KIR) dan dokumen kartu pengawas (KPS). "Jumlah kendaraan yang diperiksa total 34 bus, yang tidak melanggar ada 21 bus atau sekitar 62%, sedangkan yang melanggar ada 13 bus atau 38%. Dari 13 bus yang ditindak ini terdapat 16 pelanggaran," kata Rudi. Rudi menjelaskan, pelanggaran didominasi kendaraan yang tidak dilengkapi dengan kartu pengawas (KPS) dimana sebanyak tujuh pelanggaran atau sekitar 44%. "Ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan diantaranya dua bus mempunyai kartu uji kendaran atau KIR tapi masa berlakunya habis, satu bus tidak punya KPS, dan satu bus menggunakan tidak punya KIR, dan dua kendaraan mempunyai KIR palsu. lalu tiga kendaraan mempunyai KPS sudah kadaluwarsa, tujuh kendaraan tidak punya KPS, dan satu bus menggunakan KPS palsu," jelas Rudi. (Yetede)

Teknologi

Konflik Dagang Masih Bayangi Global Trade

Hairul Rizal 11 Jun 2025 Bisnis Indonesia

Minat investor asing terhadap surat utang negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menunjukkan tren positif dalam beberapa bulan terakhir. Peningkatan ini dipicu oleh penurunan suku bunga acuan dan apresiasi mata uang lokal terhadap dolar AS, yang menjadikan pasar obligasi lebih menarik.

Data dari Financial Supervisory Service mencatat bahwa sejak April 2025, Indonesia menerima investasi asing sebesar US$2,1 miliar, sementara Thailand mendapatkan US$1,7 miliar. Bahkan, Malaysia, menurut Bank Negara Malaysia, mengalami lonjakan tertinggi sejak 2013 dengan inflow sebesar US$2,9 miliar pada Mei 2025. Khusus Indonesia, kepemilikan asing atas obligasi pemerintah per 27 Mei 2025 telah mencapai Rp923,75 triliun, meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya.

Kebijakan moneter longgar turut mendorong arus modal. Bank Indonesia, melalui kebijakan yang dipimpin oleh Gubernur Perry Warjiyo, menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,50% pada Mei 2025, sebagai upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan.

Meski demikian, Harian ini mengingatkan akan risiko eksternal, terutama perang dagang antara AS dan China, yang bisa memicu volatilitas dan menghambat aliran investasi. Dampak proteksionisme global terhadap rantai pasok dan pertumbuhan ekonomi juga perlu diantisipasi, karena dapat menekan permintaan dan stabilitas pasar obligasi negara berkembang.

Dengan demikian, keberlanjutan stabilitas ekonomi domestik dan arah kebijakan Bank Indonesia menjadi faktor krusial dalam menjaga daya tarik obligasi Indonesia di mata investor asing. Meski prospek jangka pendek masih cerah, kewaspadaan terhadap gejolak global tetap diperlukan untuk menjaga kepercayaan pasar dalam jangka panjang.

Teknologi

Negosiasi AS–China Bisa Jadi Penentu Harga Emas

Hairul Rizal 11 Jun 2025 Bisnis Indonesia

Harga emas global mengalami fluktuasi di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi dunia. Di bursa berjangka Comex, harga emas untuk pengiriman Agustus 2025 tercatat turun tipis 0,18% menjadi US$3.349 per troy ons, sementara di pasar spot naik tipis 0,04% menjadi US$3.327 per troy ons. Pergerakan ini dipengaruhi oleh menurunnya permintaan terhadap aset safe haven karena adanya kemajuan negosiasi dagang antara AS dan China.

Delegasi kedua negara, yang menggelar pembicaraan di London, menunjukkan tanda-tanda konsesi timbal balik. Amerika Serikat, misalnya, mengindikasikan pelonggaran pembatasan ekspor teknologi sebagai imbalan atas kelonggaran China dalam ekspor tanah jarang. Menurut Bart Melek, Kepala Strategi Komoditas di TD Securities, hasil positif negosiasi bisa menekan harga emas, meski ekspektasi inflasi dan pelemahan ekonomi global tetap menopang minat terhadap logam mulia ini.

Di sisi lain, konflik militer Rusia di Ukraina, ketegangan perdagangan global, dan ketidakpastian ekonomi terus memperkuat posisi emas sebagai lindung nilai (safe haven). Hal ini tercermin dari kenaikan sekitar 26% harga emas sepanjang 2025, mendekati rekor tertinggi US$3.500 per ons yang dicapai pada April lalu. Bahkan, Francisco Blanch, Kepala Penelitian Komoditas dan Derivatif di Bank of America, memproyeksikan harga emas dapat mencapai US$4.000 pada 2026, jika terjadi guncangan besar di pasar.

Langkah Bank Sentral China (PBOC) yang secara konsisten menambah cadangan emas selama tujuh bulan berturut-turut juga menjadi faktor pendukung harga. Pada Mei 2025, PBOC menambah 60.000 troy ons, meningkatkan total cadangan menjadi 73,83 juta troy ons, sebagai bentuk diversifikasi dari dominasi dolar AS. Cadangan devisa China pun naik menjadi US$3.285 triliun, mencerminkan kebijakan yang mendukung ketahanan finansial nasional.

Di Indonesia, harga emas Antam juga menunjukkan tren naik. Harga emas ukuran 1 gram naik menjadi Rp1.909.000, sedangkan ukuran 0,5 gram naik ke Rp1.004.500. Namun, kinerja saham emiten emas seperti PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) dan PT Hartadinata Abadi Tbk. (HRTA) sempat menurun pada penutupan perdagangan terakhir, meskipun keduanya sudah mencetak lonjakan tahunan, masing-masing 113,77% dan 72,32%.

Secara keseluruhan, harga emas tetap berada dalam tren positif, didorong oleh ketidakpastian global, konflik geopolitik, dan kebijakan moneter longgar. Namun, perkembangan perundingan dagang AS-China dan data ekonomi seperti Indeks Harga Konsumen AS akan menjadi penentu arah harga emas ke depan.

Teknologi

KPK Selidiki Praktik Lama di Direktorat Pajak

Hairul Rizal 11 Jun 2025 Bisnis Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Muhammad Haniv, mantan pejabat tinggi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi. Haniv, yang pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Banten (2011–2015) dan DJP Jakarta Khusus (2015–2018), hadir memenuhi panggilan penyidik di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (10/6).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan sprindik yang diteken pada 12 Februari 2025. Haniv juga telah dicegah bepergian ke luar negeri sejak 19 Februari 2025.

Dalam perkara ini, Haniv diduga memeras dua perusahaan wajib pajak (WP) dengan dalih sponsorship untuk mendukung acara fashion show anaknya pada akhir 2016. Dana yang diminta disebut mengalir ke rekening anaknya, baik dari lingkungan WP di Kanwil DJP Jakarta Khusus maupun dari pegawai KPP Penanaman Modal Asing. Total gratifikasi yang diterima Haniv mencapai sekitar Rp804 juta.

Kasus ini kembali menegaskan pentingnya integritas dalam jajaran pejabat perpajakan. KPK menunjukkan komitmennya untuk menindak tegas praktik korupsi di lingkungan fiskal, yang sangat strategis bagi penerimaan negara.

Teknologi

Program Sosial Pemerintah Berpotensi Alami Perubahan Besar

Hairul Rizal 11 Jun 2025 Kontan (H)

Perubahan standar garis kemiskinan oleh Bank Dunia telah memberikan gambaran yang jauh lebih suram terkait kondisi kemiskinan di Indonesia. Jika sebelumnya, berdasarkan standar Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin Indonesia pada September 2024 hanya sebesar 8,57%, kini dengan standar internasional baru, angka itu melonjak drastis. Kemiskinan ekstrem naik dari 1,26% menjadi 5,44%, dan kategori lower middle income mencapai 19,9%, menggambarkan bahwa dua dari tiga penduduk Indonesia berpotensi masuk kategori miskin.

Menurut Arief Anshory, anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), lonjakan ini bukan disebabkan oleh memburuknya kondisi ekonomi, melainkan karena penyesuaian standar internasional. Ia menilai standar garis kemiskinan nasional sebesar Rp 590.000 per bulan sudah terlalu rendah dan nyaris setara dengan batas kemiskinan ekstrem internasional. Arief memperingatkan bahwa standar yang terlalu rendah dapat menyesatkan arah kebijakan pemerintah, sehingga menyarankan agar pemerintah menetapkan standar baru minimal Rp 750.000 dan menerapkan dua versi data kemiskinan selama masa transisi agar masyarakat tidak bingung.

Senada, Eko Sulistyo, ekonom dari Indef, menekankan perlunya intervensi langsung ke akar masalah. Ia menyarankan pemerintah mendorong konsumsi rumah tangga, menjalankan program padat karya, dan memperluas akses pembiayaan UMKM sebagai solusi konkret mengatasi kemiskinan yang lebih luas.

Sementara itu, Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina, mengkritik program-program sosial pemerintah seperti bantuan sosial dan Kartu Prakerja, yang dinilainya tidak produktif dan terlalu bergantung pada APBN. Ia menilai pendekatan tersebut cenderung bersifat gimmick dan formalitas, dan tidak menyentuh persoalan struktural ekonomi.

Revisi standar garis kemiskinan oleh Bank Dunia mengungkap fakta baru bahwa kemiskinan di Indonesia jauh lebih tinggi dari yang selama ini tercatat secara resmi.