Sejumlah kalangan menilai, minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya bakal menjadi titik kritis perundingan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (UE) atau IEU CEPA. Apa-lagi, IEU CEPA juga memuat kesepakatan perdagangan dan pembangunan minyak nabati berkelanjutan. Selain itu, bea masuk nol % dinilai tak akan mendongkrak ekspor sawit RI ke UE, mengingat masih ada hambatan perdagangan terkait kebijakan energi terbarukan dan antideforestasi UE. Pada 7 Juni 2025, Menko Bidang Perekomomian, Airlangga Hartarto menyatakan, perundingan IEU CEPA telah memasuki babak akhir dan tanpa ganjalan yang tersisa. Pada 10 Juni 2025, Mendag, Budi Santoso menyebutkan, IEU CEPA ditargetkan kelar 2025. Keduanya menyatakan IEU CEPA akan menurunkan hambatan tarif dan nontarif sejumlah produk ekspor Indonesia, seperti kelapa sawit, hasil pertanian, alas kaki, tekstil, dan elektronik, untuk dapat memasuki pasar UE dengan tarif nol %.

Dalam draf IEU CEPA, RI dan UE juga mencantumkan kesepakatan tentang perdagangan dan pembangunan minyak nabati berkelanjutan. Pasal 14 draf itu menyebutkan, RI dan UE berkomitmen bekerja sama di bidang minyak dan lemak nabati, bahkan mengakui peran penting minyak nabati, terutama dari kelapa sawit, dalam konteks pertanian, ekonomi, lingkungan, gizi, kesehatan, dan energi. Kedua negara juga sepakat menerima kriteria dan standar keberlanjutan minyak nabati yang ditetapkan secara independen oleh setiap negara. Anggota Dewan Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto, Kamis (12/6) menilai, kesepakatan antara RI dan UE terkait IEU CEPA masih belum final. Dalam perundingan babak akhir nanti, pembahasan mengenai minyak sawit diperkirakan bakal berlangsung alot. ”Minyak sawit bakal jadi titik kritis di perundingan akhir IEU CEPA karena menyangkut tiga isu fundamental, yaitu lingkungan hidup, terutama perihal deforestasi dan emisi karbon; keadilan sosial terkait masyarakat adat dan petani kecil; serta perdagangan global yang adil versus diskriminatif,” kataDarto. (Yoga)

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menindaklanjuti rencana perubahan batas minimal luas tanah dan luas lantai rumah subsidi. Hunian yang lebih kecil dinilai dapat memberi lebih banyak opsi bagi masyarakat untuk memperoleh tempat tinggal. Jika diterapkan, kebijakan ini hanya akan berlaku di kota-kota metropolitan, seperti Jakarta, Surabaya dan Bandung. Ketentuan perubahan standar ukuran rumah subsidi tercantum dalam draf Keputusan Menteri PKP No/KPTS/M/2025 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai dan Batasan Harga Jual Rumah dalam Pelaksanaan Kredit atau Pembiayaan Perumahan dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan. Dalam draf terbaru ini, batas minimal luas tanah rumah subsidi dipangkas dari minimal 60 meter persegi menjadi 25 meter persegi.

Luas lantai bangunan juga berkurang dari minimal 21 meter persegi menjadi 18 meter persegi. Meski demikian, besaran maksimal luas rumah subsidi tidak berubah. Luas tanah maksimum tetap 200 meter persegi dan luas lantai paling besar 36 meter persegi. ”Zamannya sudah berubah. Generasi milenial jugamenginginkan yang lebih simpel, tapi lebih dekat ke (pusat) aktivitas. Itu yang kami coba jawab dari permasalahan ini,” ujar Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati di Jakarta, Kamis (12/6). Bila kedepannya model rumah ini tidak dapat digolongkan sebagai rumah subsidi, Kementerian PKP tetap melanjutkannya sebagai rumah komersial. Menteri PKP, Maruarar Sirait mengatakan, tanahdiperkecil agar masyarakat perkotaan dapat menjangkau rumah bersubsidi. Sebab, rumah subsidi lebih banyak diakses di luar kota besar. (Yoga)

Tahun ini adalah tahun kelima Gilang yang tinggal di Sleman, DI Yogyakarta menjadi kontributor media yang berbasis di Jakarta. Sebelumnya, selama empat tahun, ia menjadi wartawan media lokal di Yogyakarta. ”Untuk mengakali biaya operasional, saya sering wawancara via telepon. Kalau tidak penting, saya tahan untuk liputan lapangan di luar kota,” ujarnya melalui sambungan panggilan video, Rabu (11/6). Dua tahun terakhir, pendapatannya terus tergerus. Kuota maksimal berita yang bisa ia kirim sebulan dipangkas dari 95 menjadi 70 berita. Sedangkan, tarif kontribusi per berita tayang juga turun dari Rp 46.000 menjadi Rp 37.500. ”Kalau dihitung-hitung, bulan lalu saya hanya dapat Rp 2,6 juta. Padahal, saat awal kerja, bisa tembus Rp 5juta,” ujarnya pelan. Kisah Gilang mencerminkan realitas yang dialami banyak pekerja di sektor informasi dan komunikasi. Pada Februari 2025, BPS mencatat penurunan rata-rata upah di empat sektor utama, yaitu informasi dan komunikasi, real estat, keuangan dan asuransi, serta pendidikan.

Penurunan paling tajam terjadi di sektor informasi dan komunikasi, sebesar 12,78 %, dari Rp 4,74 juta pada Februari 2024 menjadi Rp 4,13 juta pada Februari 2025. Sektor real estat turun terdalam kedua sebesar 6,28 %, dari Rp 4,31 juta menjadi Rp 4,04 juta. Sementara, sektor layanan keuangan dan asuransi turun sebesar 5,37 %, dari Rp 5,15 juta menjadi Rp 4,88 juta. Bahkan, sektor pendidikan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan SDM menyusut 1,73 % dari Rp 2,84 juta menjadi Rp 2,79 juta. Menurut Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam, penurunan upah, merupakan gambaran sektor usaha yang tengah lesu. Ketika ekonomi melemah, performa sektor formal pun ikut terdampak. ”Kalau ekonomi secara makro melemah, kinerja sektor formal akan turun. Kalau aktivitas dan keuntungan industri itu menurun, overtime berkurang, bonus mengecil, insentif pun mesti dihitung ulang,” kataBob. (Yoga)

Presiden Prabowo menegaskan, pembangunan tanggul laut sepanjang 500 km dari Banten sampai Gresik di Jatim tidak bisa ditunda lagi. Presiden mengundang pihak swasta dari dalam dan luar negeri untuk terlibat dalam mega proyek ini. ”Proyek ini sangat vital dan sudah masuk Bappenas sejak 1995, 30 years ago. Sekarang tak ada lagi penundaan, sudah enggak perlu banyak bicara, kita akan lakukan,” ujar Prabowo ketika menutup International Conference on Infrastructure (ICI) di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (12/6). Pembangunan tanggul laut sepanjang 500 km itu diperkirakan memerlukan anggaran 80 miliar USD. Lama pembangunan tanggul untuk sekitar Teluk Jakarta saja diperkirakan 8-10 tahun. Jika sampai Jatim, diperkirakan makan waktu 15-20 tahun.

Prioritas tanggul akan dibangun di wilayah Jakarta sampai Semarang. Untuk di sekitar Teluk Jakarta, menurut Presiden, Gubernur Jakarta, Pramono Anung sudah menyatakan mendukung sehingga anggarannya akan urunan. Presiden menambahkan, satu tim sudah diperintahkan untuk roadshow dan dalam waktu dekat, akan dibentuk badan otorita tanggul laut pantura Jawa. ”Kita butuh mitra-mitrayang efisien, modern teknologinya. Saya arahkan bahwa (pembangunan) infrastruktursekarang, peran swasta harus lebih besar,” katanya. Agar sektor swasta tertarik membangun infrastruktur, pemerintah harus mempermudah pekerjaan mereka. ”Semua proyek dibantu, diamankan supaya tidak terganggu rencana besar pembangunan,” tambah Prabowo. (Yoga)

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan kegiatan pembelajaran Sekoah Rakyat direncanakan dimulai pada 14 Juli 2025 di 100 titik lokasi. "Direncanakan pembelajaran mulai tanggal 14 Juli 2025 di 100 titik lokasi. "Direncanakan pembelajaran mulai tanggal 14 Juli 2025 di 100 titik dengan jumlah murid hampir 10 ribu pada jenjang SD, SMP, SMA," kata Mensos Saifullah. Lebih lanjut, ia menjelaskan saat ini pihaknya tengah melakukan sosialisasi terkait pembukaan  seleksi formasi guru untuk Sekolah Rakyat yang direncanakan registrasi secara daringnya dibuka melalui aplikasi kemensos mulai tanggal 16 hingga 17 Juni 2025. Tahapan tersebut, kata dia, akan dilanjutkan dengan pengumuman jadwal sekelsi kompetensi tambahan yang dilakukan pada tanggal 18 Juni 2025. Kemudian, pihaknya akan melaksanakan seleksi kompetensi tambahan bagi calon guru mulai tanggal 19 hingga 23 Juni 2025.Mensos mengatakan pihaknya menjadwalan pengumuman Jabatan Fungsional (JF) Guru Sekolah Rakyat pada tanggal 30 Juni 2025. Sementara pelatihan untuk para guru, kata Mensos, akan dijadwalkan mulai awal bukan Juli 2025 dan tidak menutup kemungkinan akan bersamaan dengan pelatihan tahap kedua bagi 47 orang yang lulus seleksi formasi kepala sekolah. (Yetede)

Pemprov Daerah Khusus Jakarta tengah membangun tanggul mitigasi rob sepanjang 1,4 km di Muara Angke, Pluit, Jakut. Tanggul itu semula sudah terbangun setinggi 1,1 meter kemudian ditambah 2,5 meter tinggiannya guna meredam ketinggian air laut yang mencapai 1,8 meter. Tanggul dengan ketinggian 3,6 meter tersebut merupakan program pengendalian banjir jangka menengah dan ditargetkan tuntas pada Desember 2025. Alokasi anggarannya Rp 52 miliar. Gubernur Jakarta, Pramono Anung meninjau pembangunan tanggul mitigasi rob tersebut pada Kamis (12/6). Tanggul ini melengkapi program pengendalian banjir jangka panjang, yakni pembangunan tanggul pengaman pantai atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). NCICD juga kerap disebut tanggul laut raksasa atau giant sea wall. Proyeknya dikerjakan Pemprov Jakarta dan pemerintah pusat.

”Tanggulnya dinaikkan (ditambah) 2,5 meter lebih karena sekarang elevasinya (ketinggian air laut) 1,8 meter. Mudah-mudahan selesai Desember,” ujar Pramono. Dinas Sumber Daya Air Jakarta juga akan melanjutkan pembangunan tanggul mitigasi rob sepanjang 1 km pada tahun 2025. Dengan begitu, secara keseluruhan, Muara Angke akan dilindungi tanggul sepanjang 2,4 km. Muara Angke termasuk salah satu kawasan langganan rob di pesisir Jakarta. Pemprov Jakarta mencatat terjadi kenaikan frekuensi rob di Jakut dan Kepulauan Seribu, yang biasanya hanya sekali setahun, kini bisa terjadi setiap bulan. Ketinggian air mencapai 1,3 meter. Pramono mewanti-wanti lurah, camat dan pemerintah kota agar memastikan tak ada okupansi hunian baru setelah penataan, karena eksekusi program pengendalian banjir bukan hal mudah. Apalagi, akan berlanjut dengan pembangunan NCICD. (Yoga)

Pemerintah harus mengkaji ulang perhitungan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Pembenahan ini dijalankan agar perhitungan data kemiskinan bisa mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Pasalnya kurangnya akurasi data tingkat kemiskinan berimbas pada tingkat efektivitas program pemerintah. Diketahui, Bang Dunia mengubah standar garis kemiskinan global dengan memperbaharui paritas daya beli (Purchasing Power Parity/PPP) dari yang sebelumnya PPP 2017 menjadi PPP 2021. Dalam laporan terbaru Bank Dunia yang bertajuk June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform, disebutkan bahwa dengan adanya PPP 2021 maka terjadi revisi terhadap garis kemiskinan global. Tiga garis kemiskinan global telah direvisi  yaitu untuk garis kemiskinan global yaitu untuk garis kemiskinan ekstrem dari US$ 2,15 per kapita per hari. Garis kemiskinan penduduk negara berpendapatan menengah bawah (lower Middle Income Country/LMIC) dari US$ 3,615 per kapita per hari dan untuk negara menengah atas (upper Middle Income Country/UPMC) dari US$ 6,85 per kapita per hari menjadi US$ 8,3 per kapita per hari.  Dengan standar baru ini maka persentase jumlah penduduk miskin Indonesia menjadi 68,25% di tahun 2024. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 284,4 juta orang maka jumlah penduduk miskin Indonesia tercatat 194 juta jiwa. (Yetede)

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menegaskan, pihaknya tidak akan mengubah tarif terhadap impor barang dari China dari level saat ini. Itu disampaikan otoritas perdagangan AS kendati kesepakatan perdagangan di antara kedua negara belum rampung sepenuhnya. "Bisa dipastikan begitu,"ujar  Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick saat ditanya CNBC. Presiden AS DOnald Trump dalam unggahan di media sosial Truth Social pada  Rabu pagi waktu setempat menuliskan bahwa bea masuk AS terhadap China akan sebesar 55%. Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan pada CNBC bahwa angka itu bukan hal baru. "Itu terdiri atas tarif  menyeluruh AS sebesar 30% terhadap China, ditambah tarif sebesar 25% terhadap produk-produk tertentu yang juga sudah berlaku," kata pejabat yang tidak disebutkan namanya. Trump menuliskan unggahannya beberapa jam setelah Lutnick dan tim negosiator perdagangan China dan AS mengakhiri pembicaraan tingkat tinggi di London, Inggris. Presiden dari Partai Republik itu mengatakan, kesepakatan antara kedua negara sudah selesai. Tetapi, kata dia, kesepakatan itu masih menunggu persetujuan akhir dari dirinya dan Presiden China Xi Jinping. (Yetede)

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) bakal menerbitkan obligasi berkelanjutan dan sukuk mudharabah berkelanjutan untuk mendukung penyaluran pembiayaan tahun ini. Total dana penawaran umum dari obligasi dan sukuk sebesar Rp 1,5 triliun. Apabila dirinci, emiten leasing bersandi saham ADMF ini melakukan penawaran umum berkelanjutan VII tahap 1 tahun 2025 sebesar Rp 1,2 triliun dari target dana Rp 8 triliun. Kemudian, sukuk mudharabah berkelanjutan VI tahap 1 tahun 2025 dengan jumlah dana besar-besaran Rp 300 miliar dari target dana Rp 2 triliun. Berdasarkan prospektus yang dipublikasikan di Investor Daily, Kamis (12/6/2025), baik obligasi maupun sukuk akan ditawarkan masing-masing dalam tiga seri.  Untuk obligasi berkelanjutan dan sukuk mudharabah, masing-masing seri A memiliki tenor 370 hari, seri B dengan tenor 36 bulan, serta seri C berjangka waktu 60 bulanan. Direktur Utama Adira Fnance Dewa Made Susila mengatakan, untuk tenor satu tahun estimasi kuponnya berkisar 6,2% sampai dengan 6,75%. Lalu, untuk tenor tiga tahun berkisar 6,35% hingga 7% per tahun, serta jangka waktu lima tahun akan ditawarkan kupon sekitar 6,45% sampai dengan 7,25%. (Yetede)

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan  gaji hakim hingga yang tertinggi mencapai 280 persen dari gaji saat ini yang ditujukan untuk golongan yang paling junior. Presiden menilai keputusan menaikkan gaji para hakim untuk meningkatkan kesejahteraan pejabat yang berwenang untuk mengadili dan memutuskan perkara itu. "Saya Prabowo Subianto  Presiden RI ke-8 hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim," kata Prabowo saat memberi sambutan pada acara pengukuhan 1.451 hakim mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (12/6/2025). Dalam sambutannya, Prabowo menyebutkan kenaikan gaji hakim tersebut bervariasi, namun yang tertinggi mencapai 280% untuk golongan yang paling juniro. Usai mengumumkan kenaikan gaji hakim itu, Prabowo pun disambut tepuk tangan meriah oleh para hakim yang baru saja dikukuhkan.  Di sisi lain, Kepala Negara menyatakan akan mengawasi kenaikan gaji untuk hakim itu. Sementara untuk pegawai lain, Prabowo meminta untuk bersabar setelah menetahui kemampuan keuangan  negara yang mampu menikkan gaji pegawai MA. Presiden Prabowo menilai bahwa Negara membutuhkan hakim yang objektif, tidak goyah, dan tidak bisa dibeli oleh uang dari para koruptor yang ingin bebas dari hukuman. (Yetede)