Tahun ini DJP menargetkan penyampaian SPT Tahunan PPh, Badan dan OP, mencapai 80%. Menurut Direktur P2Humas, upaya ini dilakukan karena target yang besar dan rasio pajak (tax ratio) Indonesia masih rendah. Kementerian Keuangan menargetkan rasio pajak mencapai 12,2% di tahun 2019, lebih tinggi dari 2017 (10,7%) dan 2018 (11,5%). Target penerimaan pajak sendiri sebesar Rp 1.737,8 triliun.
Agar wajib pajak lebih tertib melaporkan SPT, Ditjen Pajak mendorong penyampaian SPT lewat pengisian digital atau e-filling serta gencar mempromosikan agar WP melaporkan SPT lebih awal. Direktur P2Humas mengatakan bahwa Kanwil DJP dan KPP siap jemput bola mendatangi perusahaan dan instansi pemerintah. Langkah lain dengan membuka layanan Pojok Pajak di luar jam kantor di tempat-tempat publik. Ditjen Pajak juga menggandeng Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Ini masih ditambah dengan relawan pajak di berbagai kota untuk bisa menyukseskan hajatan itu.
Direktur CITA memperkirakan jumlah SPT tahun ini naik dibandingkan dengan 2018.. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah jangan sampai masyarakat tetap masih enggan mengisi SPT. Seperti memilih cara manual agar jika ada kesalahan bisa segera diperbaiki.

PMK 210/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce) akan berlaku mulai 1 April 2019. Salah satu isinya adalah mewajibkan penyedia platform marketplace untuk melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan pengguna platform. Hanya, detil pelaporan ini diatur lebih lanjut dengan Perdirjen Pajak.
Direktur P2Humas mengatakan pihaknya sedang menyusun aturan pelaksanaannya.Ditjen Pajak masih terus berdiskusi dengan pengelola marketplace atas penyampaian identitas pelapak. Meski demikian, pelapak tidak wajib NPWP saat berjualan di marketplace. Ditjen Pajak menegaskan tidak ada objek baru ataupun tarif baru.
Asosiasi e-commerce Indonesia (idEA) mengaku baru sekali bertemu dengan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai untuk membahas PMK tersebut. idEA meminta pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku e-commerce baru. Maksudnya adalah agar pemain e-commerce baru dengan omzet kecil tidak termasuk dalam data rekapitulasi yang diminta.

Penyelesaian sengketa dagang AS-China masih jauh dari kata selesai. Negosiator AS bakal menekan China dengan tuntutan lama. Yakni meminta China mereformasi perlakuan hak kekayaan intelektual milik perusahaan-perusahaan AS, bila tak ingin dikenakan kenaikan tarif impor. China sendiri membantah telah melakukan praktik pencurian kekayaan intelektual dan memaksa perusahaan-perusahaan AS untuk berbagi teknologi dengan perusahaan-perusahaan China.
Kedua negara berusaha menuntaskan kesepakatan menjelang tenggat 1 Maret 2019 ketika tarif AS atas impor China bakal meningkat menjadi 25% dari sebelumnya 10%. Presiden AS Donald Trumph mengatakan, ia tidak berencana bertemu dengan Presiden China Xi Jinping sebelum batas waktu itu. Pernyataan itu mengurangi harapan bahwa perjanjian perdagangan dapat dicapai dengan cepat.

Era masyarakat tanpa dompet (wallet-free) sudah di depan mata. Kesepakatan bank-bank BUMN dan Telkomsel untuk menyatukan sistem dompet (mobile wallet) dan pembayaran bergerak (mobile payment) ke dalam LinkAja, memberi dorongan luar biasa bagi penggunaan transaksi model baru ini. Jumlah pengguna uang elektronik BUMN tersebut sudah mencapai puluhan juta. Belum ditambah pengguna GoPay dan Grab, serta pengguna mobile payment dari BCA dan bank swasta lainnya.
Begitu BI merampungkan proses standardisasi QR Code dan menerbitkan izin mobile payment, kita akan memasuki era cashless, cardless, dan wallet-free society. Tren ini sudah menjadi kenyataan di China dan sebagian kota besar Eropa. Namun, bank sentral mesti mencermati dampak negatif tren mobile payment ini. Di Negeri Panda, semakin sedikit orang mengisi dompetnya dengan uang tunai. Begitupun semakin banyak toko dan pedagang yang menolak pembayaran tunai.
Kondisi ini menciptakan dua masalah. Pertama, masyarakat miskin dan sangat miskin yang tak punya akses kepada produk keuangan dan telepon pintar semakin terpinggirkan. Alhasil, alih-laih menjadikan produk finansial semakin inklusif, mobile payment justru menciptakan kelompok eksklusif baru. Kedua, jika sampai terjadi penolakan pembayaran tunai, jelas melanggar undang-undang. Bank sentral harus memastikan bahwa sistem perekonomian di tanah air tetap menerima uang tunai rupiah sebagai alat pembayaran.

Kementeran ESDM membuka peluang penambahan produksi batubara pada pertengahan tahun ini. Penambahan produksi batubara ini tergantung pada realisasi produksi tengah tahun ini. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM mengatakan penambahan produksi ini dimungkinkan hanya saja dia menyebut kesempatan itu tergantung realisasi produksi batu bara hingga pertengahan tahun ini. Adapun target produksi tahun ini mencapai 490 juta ton.

Pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) penugasan atau Premium di Jawa, Madura, dan Bali menjadi sama dengan di luar ketiga daerah tersebut, yakni menjadi Rp 6.450 per liter dari sebelumnya Rp Rp 6.550 per liter. Pada saat yang sama, harga BBM nonsubsidi juga dipangkas sampai Rp 1.100 per liter.

Manajemen perseroan mengakuai bahwa investor asal Perancis, Dubai, dan Hong Kong menyatakan ketertarikan untuk berinvestasi pada ruas tol perseroan. Direktur Utama Waskita Karya, I Gusti Ngurah Putra sebelumnya mengungkapkan bahwa PT Waskita Toll Road (WTR) akan mendivestasi minimal lima ruas tol pada 2019 dari total 18 ruas yang direncanakan untuk dilepas.

Penurunan tax ratio yang dikaitkan dengan kebocoran anggaran merupakab suatu pernyataan yang keliru, karena terlalu menyederhanakan masalah dan dapat menyesatkan masyarakat. Tax ratio menggambarkan tingkat kepatuhan maupun efektivitas pajak yang dapat naik seiring dengan kegiatan ekonomi di suatu negara. Dalam kondisi ekonomi lesu dan mengalami tekanan dari penurunan harga komoditas atau resesi ekonomi pemerintah dapat memberi stimulus ekonomi melalui penurunan tarif pajak atau pemberian insentif pajak. Karena upaya tersebut, maka kondisi ekonomi dapat pulih, namun tax ratio justru turun. Namun ketika terjadi kondisi ekonomi yang overheating atau cenderung menggelembung tidak sehat maka penerimaan pajak dapat ditingkatkan dan diefektifkan untuk mengerem serta memperlambat ekonomi. Oleh karena itu, naik atau turunnya tax ratio mencerminkan berbagai hal baik sebagai instrumen kebijakan fiskal maupun masalah struktural atau fundamental.

Perusahaan penyedia layanan perdagangan elektronik atau e-dagang buatan lokal mendominasi pasar domestik. Berdasarkan laporan riset iprice "The Map of E-Commerce Indonesia Q4-2018", Tokopedia menjadi perusahaan e-dagang dengan rata-rata jumlah pengunjung laman terbanyak, yakni 168 juta kunjungan per bulan atau naik sebesar 10% dibandingkan triwulan III-2018.. Tokopedia menempati urutan pertama. iPrice menilai, membayar transaksi di Tokopedia semakin mudah dan variatif, misalnya dengan OVOcash dan OVOpoints.
E-dagang dengan jumlah kunjungan laman kedua terbanyak adalah Bukalapak. Pada triwulan IV-2018, laman Bukalapak rata-rata mendapat 116 juta kunjungan per bulan atau naik sekitar 20% dari triwulan III-2018. Shopee dan Lazada sebagai perusahaan e-dagang regional menduduki peringkat ketiga dan keempat dengan jumlah kunjungan masing-masing 67,6 juta kunjungan dan 58,2 juta kunjungan. Diurutan kelima ada Blibli.com, perusahaan e-dagang dibawah Djarum Group dengan 12 juta kunjungan. Adapun JD.ID bagian perusahaan e-dagang asal China mendapat kunjungan 16,9 juta per bulan.

Kementerian BUMN semakin serius mendorong perusahaan BUMN bersatu mengembangkan platform pembayaran yang memberikan layanan jasa keuangan secara komprehensif. Platform bernama LinkAja ini akan resmi meluncur pada 21 Februari mendatang.
Integrasi akan dimulai dengan menyatukan uang elektronik berbasis server milik seluruh BUMN, yaitu e-cash milik Mandiri, t-bank milik BRI, Yap/Uniqku milik BNI, t-money milik Telkom Indonesia, dan t-cash milik Telkomsel. LinkAja dipandang sebagai produk nasional inovatif dalam sektor layanan keuangan bagi masyarakat yang bankable maupun yang masih underbanked dan unbanked.
Saat ini izin operasional LinkAja sudah diajukan kepada BI. Sementara izin platform QR Code Himbara yang sebelumnya direncanakan pun masih diproses BI. Strategi LinkAja akan berhasil bila masing-masing BUMN menghilangkan ego. Kalau LinkAaja terwujud, Anda tidak perlu membawa dompet lagi. Uang elektronik, kartu debit dan kartu kredit ada di genggaman Anda.