Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto menyambut baik langkah PT Semen Indonesia (PT SI) yang sudah menyelesaikan akuisisi 80,6% saham PT Holcim Indonesia Tbk senilai US$ 917 juta (Rp 12,8 Triliun), yang semula dikuasai perusahaan asal Swiss. Ekspansi ini akan memperkuat BUMN semen di pasar dalam negeri, dengan pangsa pasar diperkirakan melonjak dari 40,8% menjadi 55,8%.

Perusahaan logistik mengeluhkan kenaikan tarif kargo pesawat yang cukup tinggi oleh maskapai penerbangan. Pengusaha sektor ini menilai kenaikan tarif kargo yang mencapai 300% sejak pertengahan 2019 tidak masuk akal. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo), Mohammad Feriadi menyatakan kenaikan ini tidak pro-bisnis. Para pelaku bisnis kargo meminta kenaikan tarif kargo udara direvisi. Cost of economy dari biaya transportasi yang tinggi akan menyebabkan daya saing produk menjadi turun dan meningkatkan harga jual barang, hal ini disinyalir juga akan menyumbang inflasi.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, bergerak cepat usai menandatangani perjanjian hukum timbal balik (mutual legal assistance) antara RI dengan Swiss pada 4 Februari 2019. Pengejaran terhadap aset hasil penggelapan pajak, perbuatan korupsi dan perbuatan melanggar hukum pidana lainya akan diburu dengan melibatkan KPK, Polri, Kejaksaan serta PPATK. Perjanjian ini meliputi tahap penyidikan, penuntutan, dan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Aparat penegak hukum dapat meminta bantuan dalam mendukung penyedikan dalam rangka memperoleh informasi keberadaan aset, keberadaan seseorang, membekukan dan menyita aset hingga merampas aset sebagai eksekusi putusan yang berkekuatan hukum.

Permintaan gas alam di Jerman diproyeksikan naik hingga 8% pada tahun ini hingga 2022 sejalan dengan rekomendasi penutupan pembangkit listrik bertenaga batubara di negara tersebut. Kapasitas batubara di Jerman bakal dikurangi hingga lebih dari setengahnya hingga 2030.
Saat ini di Indonesia menjadi importir minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM). Sebaliknya, Indonesia masih menjadi eksportir gas bumi dalam bentuk gas cair LNG. Padahal pemanfaatan gas bumi di dalam negeri dapat mengurangi impor minyak dan BBM. Industri dan pembangkit listrik yang selama ini menggunakan solar bisa beralih ke gas bumi. Namun peningkatan pemanfaatan gas untuk kebutuhan domestik berjalan lambat. Hal tersebut dikarenakan infrastruktur gas yang masih minim.

Operasional taksi berbasis aplikasi online di Pulau Bali kemungkinan segera ditutup setelah pemda setempat didemo oleh para sopir pariwisata yang bekerja secara konvensional. Gubernur Bali berjanji untuk melakukan penutupan operasional angkutan sewa khusus setelah Pemilu 2019. Hal ini dikarenakan sopir taksi konvensional tidak ingin dibuatkan aplikasi, mereka hanya menginginkan gubernur melakukan penutupan operasinal taksi berbasis aplikasi online. Sopir taksi konvensional di Bali mengalami penurunan pendapatan hingga 90% dari rata-rata biasanya. Adapun dalam sehari mereka mengaku hanya mendapatkan upah senilai Rp 50.000 sampai Rp 70.000 dengan jumlah penumpang antara satudua orang saja.

Jumlah kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia diproyeksikan bertumbuh sekitar 10%-12% sepanjang tahun ini, dari realisasi tahun lalu sebanyak 15,81 juta kunjungan. Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengestimasikan pertumbuhan kunjungan wisman pada 2019 mengalami perlambatan yakni hanya 11,5% hingga 12% dibandingkan dengan pertumbuhan wisman pada 2018 sebesar 12,58%. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhan kunjungan wisman melambat pada tahun ini, yaitu : bencana alam, pemilu serentak, volatilitas kurs, dan kondisi pelemahan ekonomi global.
Sementara itu, Policy Analyst dari Indonesia services Dialogue Muhammad Syarif Hidayatullah pun berpendapat, kunjungan wisman pada tahun ini tak sepesat pada tahun lalu karena pariwisata Indonesia masih kalah bersaing dibandingkan negara-negara dikawasan Asean. Berdasarkan survei World Economic Forum, Indonesia kalah dari Thailand dalam hal kebersihan dan kesehatan, sumber daya manusia, teknologi dan infrastruktur transportasinya (seperti : bandara).

BPS melaporkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 tumbuh 5,17% lebih tinggi dari 2017 yang cuma 5,07%. PDB mencapai Rp 14.837,4 triliun, artinya pendapatan per kapita penduduk sebesar US$ 3.927 atau Rp 56 juta. Jika menggunakan patokan Bank Dunia, Indonesia sudah masuk ke negara berpenghasilan menengah atas.
Kepala BPS menjelaskan konsumsi rumah tangga tetap menjadi jawara penyokong ekonomi. Konsumsi tumbuh 5,05% berkontribusi sampai 55,74% atas PDB. Disusul investasi yang naik 6,67% dengan kontribusi 32,29% terhadap PDB. Laju investasi yang lebih besar diharapkan memutar lebih kencang ekonomi karena akan bisa menciptakan lapangan kerja dan mengungkit daya beli.
Meskipun demikian, Wakil Ketua Kadin melihat pertumbuhan ekonomi 5,17% belum cukup untuk memangkas angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Ekonom Center of Reform on Economic mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak dalam pertumbuhan di level 5%, karena Indonesia hanya akan berkutat di kelompok negara dengan pendapatan menengah (middle income trap).

Studi terbaru yang dirilis Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) menyebutkan, kenaikan tarif antara AS dan China akan memiliki dampak yang tak terhindarkan terhadap ekonomi global. Salah satu yang kini disoroti adalah potensi perang mata uang. Perang mata uang terjadi ketika negara dengan sengaja mendepresiasi nilai mata uang domestik mereka untuk merangsang ekonomi. Tanda-tanda tersebut mulai tampak. Kini, posisi dollar AS terhadap hampir semua mata uang utama dunia sedang turun. Begitu juga dengan kurs yuan China, melemah nyaris terhadap semua mata uang utama dunia.
Sementara seorang tresuri bank Eropa di Singapura mengatakan perang mata uang masih jauh. Dollar AS masih relatif kuat karena kekawatiran perang dagang global.

oleh: Arfanda Siregar (Dosen Manajemen Industri Politeknik Negeri Medan)

Empat tahun lalu, sebelum kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501 di Selat Karimata, masyarakat dimanjakan oleh penerbangan murah (low cost carrier). Namun pascakecelakaan, Menhub saat itu, Ignatius Jonan, menaikkan tarif batas bawah tiket penerbangan hingga 40%. Menhub berargumen LCC berpotensi mengabaikan faktor keselamatan penerbangan seiring banyaknya biaya yang dikurangi. Meskipun saat itu harga tiket pesawat naik, harganya masih terjangkau masyarakat. Hal ini ditopang meningkatnya kebutuhan transportasi udara dan pertumbuhan maskapai penerbangan yang seolah tak terbentung.
Namun, di ujung tahun 2018, pemerintah memberi izin melambungkan harga tiket pesawat. Alasan selalu bisa dibuat, dan dikemas sebaik mungkin agar dipahami khalayak. Pemerintah berargumen harga tiket disesuaikan dengan fluktuasi biaya operasional, seperti biaya navigasi, biaya bandara, avtur dan kurs dollar AS. Selain itu, Menhub Budi Karya mengatakan, dengan tarif batas bawah yang sekarang, banyak maskapai penerbangan yang perang harga.
Nyatanya, ketika harga avtur diturunkan oleh Pertamina dan kurs mata uang sedang bagus, harga tiket tak kunjung turun. Padahal beberapa negara memperhatikan besaran tarif pesawat yang mampu ditanggung warganya. Sebut saja Spanyol, Australia, Afrika Selatan, India, hingga Malaysia. Hal itu menunjukkan ada salah urus dunia penerbangan di Indonesia.
Ketidakbecusan pemerintah ditunjukkan dengan dominasi perusahaan besar di bidang penerbangan, yaitu Garuda Indonesia Group dan Lion Air Group. Garuda baru-baru ini mencaplok Sriwijaya Air. Tidak mengherankan jika harga tiket pesawat hanya dikendalikan kedua maskapai tersebut.
Dari sekian maskapai yang gulung tikar, praktis tidak terjadi persaingan harga tiket. Padahal konsep LCC bukanlah cakap kosong. Konsep LCC adalah hasil dari strategi bisnis dan efisiensi pelayanan. Kenyataan ini seolah mengatakan bahwa buruk muka pemerintah, maka harga tiket pesawat selalu dibelas alias dinaikkan.

Pemerintah perlu mendorong minat investor untuk memanfaatkan fasilitas fiskal libur pajak atau tax holiday. Sejak relaksasi kebijakan libur pajak tahun lalu, jumlah investasi yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha hanya sebesar Rp150 triliun, meskipun bila dibandingkan dengan penerapan kebijakan serupa sebelumnya angka ini menunjukan perbaikan. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyebut, peluang untuk meningkatkan investasi sebenarnya masih cukup besar, hanya saja pemerintah perlu kebijakan yang lebih agresif dalam mendorong para pelaku usaha supaya tertarik dengan insentif yang ditawarkan. Dengan tingkat kompetisi yang cukup ketat dan insentif fiskal yang dimiliki saat ini, pemerintah perlu bekerja keras untuk menggaet investor global. Apalagi kecenderungan awal tahun ini, pelaksanaan insentif fiskal ini sudah menunjukan adanya penurunan minat. Kebijakan baru sangat diperlukan untuk menstimulus minat para investor. Adapun, Thomas menjelaskan bahwa salah satu kebijakan yang akan diterapkan adalah super deduction tax. Saat ini rencana pemberian insentif fiskal ini sedang dimatangkan oleh pemerintah. Sebagai informasi, super deduction tax berbeda dengan tax holiday dan tax allowance, di mana perusahaan mendapatkan insentif langsung berupa pemotongan PPh badan. Dalam super deduction tax, pemerintah memberikan wewenang kepada perusahaan dalam menentukan sebuah biaya kegiatan lebih tinggi dari yang seharusnya, sehingga perusahaan dapat menikmati pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya.