Tingginya kebutuhan setrum di Tanah Air dan adanya kepastian pembelian listrik membuat pengembang swasta beramai-ramai masuk ke bisnis pembangkit. Namun, bisnis ini masih didominasioleh konglomerasi besar. Adapun, belum banyaknya pengembang menengah ke bawah yang bermain di bisnis ini disebabkan oleh masalah pendanaan dan regulasi. Sejauh ini, ada beberapa nama konglomerasi besar yang berinvestasi di pembangkit listrik, yaitu PT Adaro Energy Tbk, Wilmar, PT Medco Energi Internasional, PT United Tractors, PT Indika Energy Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Toba Bara Sejahtera Tbk, dan PT Dian Swastika Sentosa Tbk. Bisnis pembangkit menguntungkan lantaran kontrak perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) diteken secara jangka panjang selama 20-25 tahun. Setelah 7-8 tahun pengembang bisa menikmati keuntungan. Apalagi biaya operasi dan perawatan pembangkit untuk energi terbarukan relatif kecil. Untuk masuk ke bisnis bisa dikatakan susah-susah gampang, karena terbentur dengan pendanaan dan regulasi. Kondisi kontrak PPA yang kurang bankable membuat proyek pembangkit listrik skala kecil hanya akan dikerjakan oleh korporasi besar yang memilki relasi baik dengan perbankan. Diharapkan juga adanya regulasi yang lebih memberi peluang kepada pebisnis menengah, sehingga tidak hanya dikuasai oleh pemodal besar.

AEoI adalah pertukaran informasi otomatis mengenai rekening bank dan investasi keuangan antarotoritas pajak di tingkat global tanpa harus membuat permintaan khusus. Konsep ini merupakan versi terbaru yang diadaptasi dari US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) yang merupakan upaya awal untuk mengidentifikasi kepemilikan harta warga negara AS. Tujuan dari AEoI adalah meningkatkan transparansi pelaporal pajak global yang diharapkan dapat mengangani isu berneficial ownership. Seluruh bank, perusahaan sekuritas, asuransi dan istitusi keuangan lainnya harus melaporkan aset beneficial owner. Di Indonesia, dengan populasi sekitar 260 juta orang, hanya 16,5 juta yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi, atau dengan kata lain hanya 10% orang pribadi yang menyumbang kontribusi pajak. Padahal di sebagian negara besar, kontribusi pajak penghasilan pribadi bisa lebih dari setengah total pendapatan pajak. Terlepas dari hal tersebut, banyak orang khawtir dengan adanya keterbukaan informasi ini terhadap kemungkinan otoritas pajak justru akan menargetkan pada minoritas Wajib Pajak yang sudah patuh daripada bersusah-susah mengejar para wajib pajak yang belum terdaftar.

OVO, platform pembayaran dengan penerimaan terluas di Indonesia mengumumkan kolaborasinya dengan Bosowa Taksi, untuk memfasilitasi pembayaran tarif perjalanan secara nontunai di Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu (12/2).

Director Administration, Corporate and External Affairs PT Toyota Motor mengatakan bahwa peraturan baru ini akan memangkas biaya logistik yang awalnya 12% menjadi 6% saja. Selain itu, peraturan ini dapat menyederhanakan administrasi dan waktu. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan Kemenperin, dampak peraturan ini akan menurunkan average stock level sebesasr 36%. sehingga meningkatkan efisiensi penumpukan gudang eksportir dan dapat memaksimalkan jangka waktu penumpukan di gudang TPS. Diyakini bahwa aturan in tidak akan langsung menggenjot ekspor mobil CBU dalam waktu singkat. Namun, kebijakan ini bakal meningkatkan daya saing mobil ekspor indonesia sehingga lebih kompetitif.

Hal ini terkait dengan naiknya harga tiket pesawat akhir-akhir ini melonjak. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran di Indonesia (PHRI) mengatakan kinerja sektor pariwisata di Indonesia terganggu karena melambungnya harga tiket pesawat. Dalam kajian maskapai, harga avtur menumbang sekitar 40% dari biaya operasional dan PPN atas avtur juga 10%. Sebaiknya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait komponen pembentuk Harga Pokok Produksi dari industri pesawat terbang. Di kajian yang lain, alokasi per tiket untuk bahan bakar hanya 3,63 % saja, yang jika menyalahkan harga avtur sebagai penyebab utama maka salah alamat.

Mesin perdagangan China kemungkinan tetap macet pada Januari 2019. Hal ini menguatkan sinyal risiko perlambatan ekonomi yang lebih tajam. Bukan cuma itu, ekspor China pada Januari kemungkinan akan mengalami kontraksi meski tidak banyak. Impor China di bidang teknologi juga mengalami kontraksi. Babak baru pembicaraan China-AS di Beijing diharapkan menjadi obat meredakan perang dagang antar kedua negara yang mulai tak sehat. Sebagian analis percaya penangguhan kenaikan tarif lebih lanjut akan menjadi hasil paling memungkinkan dari perundingan. Ekonomi China diramal tidak akan stabil hingga pertengahan tahun.

Meski terus diberangus, financial technology ilegal masih terus menghantui masyarakat. Jumlah fintech ilegal bukan berkurang, malah semakin bejibun. Satgas Waspada Investasi mencatat ada 231 fintech ilegal awal tahun ini. Artinya, dalam sehari rata-rata muncul lima fintech ilegal, meningkat daripada tahun lalu muncul 1,1 fintech sehari.
Keberadaan rentenir online ini cukup meresahkan. Beberapa hari lalu, viral pengemudi ojek online bunuh diri akibat terjerat pinjaman online. Kepolisian sendiri terus bergerak memberantas fintech ilegal, walau kesulitan karena server para pelaku berada di luar negeri. Perlu edukasi kepada masyarakat soal ancaman fintech ilegal ini. Selain bunga yang mencekik, proses penagihan juga tidak manusiawi. Harus ada solusi untuk memberantas fintech ilegal, sehingga tidaka ada lagi korban baru.

Tingginya harga avtur menjadi salah satu penyebab kenaikan tiket pesawat terbang. Nah avtur mahal lantaran ada PPN atas penyerahan avtur. Namun, tudingan PPN sebagai penyebab mahalnya harga avtur ini dibantah DIrektorat Jenderal Pajak. Direktur P2Humas menyatakan PPN avtur sudah berlaku sejak dulu. Negara lain juga mengenakan pajak untuk avtur. Karena itu, DJP meminta ada kajian menyeluruh apa penyebab kenaikan harga tiket pesawat. Sebelumnya Menteri BUMN mengusulkan agar Presiden menurunkan PPN avtur.

Lama mengusai tata niaga bahan bakar pesawat terbang, PT Pertamina bakal kedatangan pesaing baru, PT AKR Corporindo Tbk (AKRA). Keinginan AKRA muncul di tengah pernyataan Presiden Joko Widodo atas monopoli penjualan avtur oleh Pertamina. Presiden Jokowi memberikan pilihan kepada Pertamina, yaitu menurunkan harga atau mengizinkan perusahaan minyak lain menjual avtur.
Peluang bisnis avtur dalam negeri cukup menggiurkan seiring pesatnya bisnis transportasi udara dan keseriusan pemerintah mengembangkan sektor pariwisata. Meski Kementerian ESDM baru merilis formulasi penentuan harga avtur, tidak menyurutkan niat AKRA untuk berbisnis avtur. Manajemen AKRA menargetkan memulai bisnis avtur pada semester dua dan menyasar pasar Indonesia Timur. Pada tahap awal, kongsi AKRA dan BP Indonesia akan memulai bisnis distribusi pelumas.

Pemerintah mengerak estimasi kebutuhan batubara dalam negeri atau domestic market obligation menjadi 128 juta ton pada tahun ini. Proyeksi ini tumbuh 5,79% ketimbang target kebutuhan batubara tahun lalu sebanyak 121 juta ton. Kenaikan itu menyesuaikan permintaan batubara dalam negeri oleh PLN yang akan menambah kapasitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Dirjen Minerba menyebutkan pemerintah sudah merestui RKAB seubsektor minerba sepanjang tahun 2019. Dalam RKAB tersebut, target produksi batubara nasional mencapai 489,12 juta ton atau naik 0,85% dibanding target tahun lalu. Namun estimasi ini turun 7,36% dibanding realisasi produksi sepanjang tahun lalu. Volume batubara tahun ini akan terserap oleh kebutuhan PLTU, metalurgi, industri pupuk, industri semen, tekstil, kertas dan briket.