Hal ini terkait dengan naiknya harga tiket pesawat akhir-akhir ini melonjak. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran di Indonesia (PHRI) mengatakan kinerja sektor pariwisata di Indonesia terganggu karena melambungnya harga tiket pesawat. Dalam kajian maskapai, harga avtur menumbang sekitar 40% dari biaya operasional dan PPN atas avtur juga 10%. Sebaiknya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait komponen pembentuk Harga Pokok Produksi dari industri pesawat terbang. Di kajian yang lain, alokasi per tiket untuk bahan bakar hanya 3,63 % saja, yang jika menyalahkan harga avtur sebagai penyebab utama maka salah alamat.

Mesin perdagangan China kemungkinan tetap macet pada Januari 2019. Hal ini menguatkan sinyal risiko perlambatan ekonomi yang lebih tajam. Bukan cuma itu, ekspor China pada Januari kemungkinan akan mengalami kontraksi meski tidak banyak. Impor China di bidang teknologi juga mengalami kontraksi. Babak baru pembicaraan China-AS di Beijing diharapkan menjadi obat meredakan perang dagang antar kedua negara yang mulai tak sehat. Sebagian analis percaya penangguhan kenaikan tarif lebih lanjut akan menjadi hasil paling memungkinkan dari perundingan. Ekonomi China diramal tidak akan stabil hingga pertengahan tahun.

Meski terus diberangus, financial technology ilegal masih terus menghantui masyarakat. Jumlah fintech ilegal bukan berkurang, malah semakin bejibun. Satgas Waspada Investasi mencatat ada 231 fintech ilegal awal tahun ini. Artinya, dalam sehari rata-rata muncul lima fintech ilegal, meningkat daripada tahun lalu muncul 1,1 fintech sehari.
Keberadaan rentenir online ini cukup meresahkan. Beberapa hari lalu, viral pengemudi ojek online bunuh diri akibat terjerat pinjaman online. Kepolisian sendiri terus bergerak memberantas fintech ilegal, walau kesulitan karena server para pelaku berada di luar negeri. Perlu edukasi kepada masyarakat soal ancaman fintech ilegal ini. Selain bunga yang mencekik, proses penagihan juga tidak manusiawi. Harus ada solusi untuk memberantas fintech ilegal, sehingga tidaka ada lagi korban baru.

Tingginya harga avtur menjadi salah satu penyebab kenaikan tiket pesawat terbang. Nah avtur mahal lantaran ada PPN atas penyerahan avtur. Namun, tudingan PPN sebagai penyebab mahalnya harga avtur ini dibantah DIrektorat Jenderal Pajak. Direktur P2Humas menyatakan PPN avtur sudah berlaku sejak dulu. Negara lain juga mengenakan pajak untuk avtur. Karena itu, DJP meminta ada kajian menyeluruh apa penyebab kenaikan harga tiket pesawat. Sebelumnya Menteri BUMN mengusulkan agar Presiden menurunkan PPN avtur.

Lama mengusai tata niaga bahan bakar pesawat terbang, PT Pertamina bakal kedatangan pesaing baru, PT AKR Corporindo Tbk (AKRA). Keinginan AKRA muncul di tengah pernyataan Presiden Joko Widodo atas monopoli penjualan avtur oleh Pertamina. Presiden Jokowi memberikan pilihan kepada Pertamina, yaitu menurunkan harga atau mengizinkan perusahaan minyak lain menjual avtur.
Peluang bisnis avtur dalam negeri cukup menggiurkan seiring pesatnya bisnis transportasi udara dan keseriusan pemerintah mengembangkan sektor pariwisata. Meski Kementerian ESDM baru merilis formulasi penentuan harga avtur, tidak menyurutkan niat AKRA untuk berbisnis avtur. Manajemen AKRA menargetkan memulai bisnis avtur pada semester dua dan menyasar pasar Indonesia Timur. Pada tahap awal, kongsi AKRA dan BP Indonesia akan memulai bisnis distribusi pelumas.

Pemerintah mengerak estimasi kebutuhan batubara dalam negeri atau domestic market obligation menjadi 128 juta ton pada tahun ini. Proyeksi ini tumbuh 5,79% ketimbang target kebutuhan batubara tahun lalu sebanyak 121 juta ton. Kenaikan itu menyesuaikan permintaan batubara dalam negeri oleh PLN yang akan menambah kapasitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Dirjen Minerba menyebutkan pemerintah sudah merestui RKAB seubsektor minerba sepanjang tahun 2019. Dalam RKAB tersebut, target produksi batubara nasional mencapai 489,12 juta ton atau naik 0,85% dibanding target tahun lalu. Namun estimasi ini turun 7,36% dibanding realisasi produksi sepanjang tahun lalu. Volume batubara tahun ini akan terserap oleh kebutuhan PLTU, metalurgi, industri pupuk, industri semen, tekstil, kertas dan briket.

Ketika di Indonesia masih berkutat di seputar QR Code, pemilik Bank Danamon, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) dan Akamai Technologies, Inc. berkolaborasi lewat pendirian perusahaan patungan bernama Global Open Network, Inc. (Go-Net). Perusahaan patungan ini akan menawarkan jaringan pembayaran online berbasis blockchain baru yang memungkinkan keamanan, skala, dan responsivitas transaksi generasi berikutnya.
Platform blockchain dari Akamai dapat menangani pemrosesan lebih dari satu juta transaksi per detik dalam latensi dua detik per transaksi. Di samping itu, transaksi yang dijalankan di platform akan diamankan dan dipercepat dengan keamanan cloud serta platform transaksi realtime dalam skala yang luas. Jaringan pembayaran baru ini diharapkan dapat menawarkan layanan terdiferensiasi ke pasar untuk pemrosesan transaksi pembayaran generasi berikutnya.

Keberadaan financial technology (fintech) ilegal kian mengkhawatirkan. Jumlah fintech bukannya berkurang malah terus bertambah. Bareskrim masih terus melacak platform fintech ilegal yang memiliki jaringan server di luar negeri. Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengatakan pihaknya tengah memantau 36 fintech yang melakukan hosting atau menampung data ke 107 jaringan server yang berlokasi di lima negara. Bahkan ada satu fintech yang menampung data sampai ke sembilan server di tiga negara. Dengan banyaknya jaringan server tersebut, memungkinkan penyalahgunaan data nasabah.
Seharusnya setiap perusahaan fintech mempunya pusat data di Indonesia dan nantinya dikendalikan oleh Keminfo. Fintech ilegal tak hanya berasal dari Indonesia, tetapi juga Rusia, Korea, dan kebanyakan berasal dari China. Tidak mudahnya membasmi fintech ilegal karena mereka bekerja secara virtual dan berganti-ganti nama dengan muda. Banyak juga yang namanya mirip dengan yang terdaftar di OJK untuk mengecoh masyarakat.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengusulkan penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk penjualan bahan bakar pesawat atau avtur. Menurut Rini, penghapusan PPN dapat menjadi solusi atas mahalnya harga avtur yang dituding menjadi kerok tingginya tarif pesawat. Rini menyatakan harga jual avtur di Tanah Air sebetulnya tidak jauh berbeda dengan negara tetangga, seperti : Singapura. Perbedaan paling mendasar adalah pengenaan PPN. Penjualan avtur di Indonesia dikenakan PPN sedangkan di Singapura tidak. Berdasarkan informasi dalam laman International Air Transport Association (IATA), rata-rata harga avtur di kawasan Asia-Pasifik per 8 Februari 2019 sebesar 75,52 dolar AS per barel atau sekitar Rp 6.747 per liter (asumsi kurs dollar Rp 14.056). Adapun harga avtur di Indonesia khususnya di Bandara Soekarno-Hatta, dibanderol Rp 8.210 per liter menurut keterangan di laman Pertamina Aviation.

Layanan pinjam-meminjam uang antar pihak berbasis teknologi informasi berkembang pesat. Namun, yang berdasarkan syariah masih perlu dikembangkan. Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Adrian A Gunadi mengatakan baru dua penyedia layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi syariah yang terdaftar di OJK. Dua penyedia lainnya masih mengurus legalitas di OJK. Adapun kontribusi dari dua penyedia layanan syariah terdaftar terhadap total pinjaman industri pinjam-meminjam uang antarpihak kurang dari 10%.
Adrian menjelaskan pada 2019, AFPI memiliki sejumlah strategi untuk memajukan layanan pinjam-meminjam syariah. Strategi itu berupa standardisasi produk dari sisi akad dan pengembangan skema distribusi produk berkolaborasi dengan komunitas masyarakat syariah dan perbankan syariah.