PT Pesona Belantara Persada di Kabupaten Muaro Jambi diduga melanggar berbagai aturan terkait kepatuhan selaku pemegang izin hak pengusahaan hutan. Namun, belum ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum.  Kepala seksi pemantauan dan evaluasi hutan produksi balai pengelolaan hutan produksi (BPHP) wilayah IV Jambi Akhmad Sodiq mengatakan, pelanggaran yang dimaksud diantaranya tidak tertib melaksanakan penata usahaan hasil kayu. Perusahaan itu juga tidak melakukan pengamanan dan diduga sengaja membiarkan pembalakan liar berlangsung dalam areal kerjanya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pernah memberi sanksi pembekuan izin lingkungan perusahaan itu pada 2015. Sanksi itu terkait kebakaran yang melanda lebih dari 70% dari total 21.315 hektar luas areal kerja perusahaan. Pembekuan izin dicabut pada 2016. Padahal saat itu perusahaan dinilai belum mengupayakan pemulihan lingkungan. 

Kepala BPHP Jambi Muhamad Fendi menambahkan, sewaktu pengawasan dan pembinaan di lapangan, tim nya justru diusir para pekerja perusahaan. Saat itu, kami lihat sendiri kayu-kayu hasil tebangan menumpuk di sana. Padahal perusahaan tidak memiliki izin tebang. 

Terkait maraknya aliran kayu dalam kanal PT PBP, juru bicara perusahaan, Irzan mengatakan kayu-kayu itu bukan berasal dari areal kerja PT PBP melainkan areal kerja perusahaan lain yang bersebelahan langsung dengan PBP.

Lazada Group berencana membangun gudang terbesar di Thailand. Gudang ini akan dibangun seukuran 12 lapangan sepak bola standar. Gudang ini menawarkan penyimpanan yang cepat, tanpa kerumitan, pengemasan dan pengiriman dengan batas waktu keterlambatan serta tarif lebih rendah. Gudang ini akan melengkapi 31 warehouse di seluruh Asia Tenggara, termasuk 5 di Indonesia dan gudang lain di Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Kemkeu akan mendorong K/L menggunakan kartu kredit untuk belanja rutin seperti pembelian peralatan kantor. Penggunaan kartu kredit bisa mempermudah pencatatan dan pengawasan. Kemkeu sudah mencoba penggunaan kartu kredit di lingkungan Kemkeu, Setneg, dan KPK. Penggunaan kartu kredit utamanya untuk pembayaran yang sifatnya uang persediaan. Fungsi kartu kredit pemerintah mirip dengan kartu kredit korporasi.

Pengusaha Non-CPO dan produk turunannya menilai rencana pemerintah memboikot produk asal Uni Eropaa bisa menjadi bumerang terhadap ekspor produk Indonesia ke kawasan itu. Hal ini mengingat nilai ekspor ke UE pada 2018 mencapai US$17,09 miliar atau memiliki porsi 10,47% dari keseluruhan ekspor. Nilai tersebut berdasarkan data BPS menjadi nilai yang terbesar keempat setelah Asean, China, dan AS. Ada dua hal yang perlu diperhatikan pemerintah sebelum memutuskan untuk melakukan aksi boikot. Pertama, aksi boikot berisiko membuat semua sektor yang mengekspor produknya ke UE akan dirugikan. Khususnya apabila perundingan IEU-CEPA terhambat. Kedua, Indonesia akan segera ditinjau oleh UE terkait dengan kelayakan menerima Generalized System of preferences (GSP) pada tahun ini.

Tak ada angin tak ada hujan, tiba-tiba Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan telah memiliki informasi keuangan senilai RP1.300 triliun berupa aset keuangan milik WNI yang disimpan di luar negeri. Sontak kabar itu membuet geger WP terutama para pemilik aset. Apalagi informasi itu dibarengi dengan embel-embel bahwa aset tersebut belum dilaporkan baik dalam SPT tahunan maupun dideklarasikan saat implementasi pengampunan pajak. Terlepas bagaimana mekanisme pengujian informasi tersebut, fakta adanya ribuan triliun rupiah aset keuangan yang masih diparkir di luar negeri itu bisa diatfsirkan dalam dua aspek. Pertama, jumlah aset dalam bentuk aset keuangan milik orang Indonesia di luar negeri begitu fantastis. Kedua, keberadaan aset jumbo tersebut juga mengindikasikan berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah termasuk TA, pemerintah boleh saja mengklaim bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan yang paling sukses dibandingkan dengan negara-negara lain. Namun bila dilihat detail kinerjanya, realisasinya masih jauh dari ekspektasi. Persoalannya, dengan jumlah kekayaan yang cukup besar, kontribusi kelompok ini ke penerimaan pajak masih cukup minim. Kurang dari 1% terhadap penerimaan pajak di Indonesia.

Grab menjalin kerja sama dengan Gtech yang merupakan perusahaan dengan bisnis di bidang penciptaan ekosistem digital berbasis data dalam sektor ritel, layanan keuangan, otomotif, manufaktur dan properti. MoU ditandatangani di sela-sela acara TechTalk yang diselenggarakan kampus UID Creative Campus Three Mountains, Kura Kura Bali. Melalui kerjasama ini GrabExpress akan menyediakan solusi layanan logistik dan memberikan kemudahan bagi karyawan GTech dan mitra usahanya.

Kementerian ESDM mengungkapkan kegiatan penambangan tanpa izin (Peti) berada di 23 konsesi Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B). Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Barubara Kementerian ESDM megnatakan, kegiatan peti salah satunya berada di konsesi milik PT Freeport Indonesia. Namun kegiatan itu tidak berlangsung di area tambang Grassberg, Mimika, melainkan di tailing alias aliran sisa tambang yang berada di sungai Timika. Ada upaya penolakan dan perlawanan dari para penambang ilegal ini.

Pieter Tanuri mengaku tengah menjajaki opsi untuk membeli saham PT Visi Media Asia Tbk (VIVA). Rencana ini makin terkonfirmasi dengan pernyataan manajemen Visi Media tentang rencana penerbitan saham baru dengan mekanisme non-HMETD (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) yang akan dibahas dalam RUPSLB.

Pemerintah Indonesia membawa dinamika terkait isu kelapa sawit dengan Uni Eropa ke organisasi perdagangan dunia (WTO). Pemerintah juga mempertimbangkan untuk memboikot produk-produk Uni Eropa seperti kendaraan roda empat dan pesawat terbang.

Indonesia kecewa karena UE telah memproteksi secara berlebihan komoditas minyak nabatinya yang dihasilkan dari biji bunga matahari dan rapeseed. Pada 13 Maret 2019 Komisi eropa mengeluarkan delegated act dari arahan energi terbarukan (RED) II. Dokumen RED II antara lain berisi tidak direkomendasikanya minyak sawit mentah (CPO) sebagai bahan bakar nabati di wilayah UE. Dokumen RED II berpotensi menggolongkan CPO dalam kelompok tanaman pangan berisiko tinggi terhadap alih fungsi lahan secara tidak langsung (ILUC) yang berakibat pada pembatasan penggunaanya. Ekspor CPO Indonesia pun terancam.

Duta Besar UE untuk Indonesia, Vincent Guerend menyatakan jika memang ada ketidaksepakatan dalam perdagangan, langkah yang tepat adalah membawanya ke WTO. Jadi, pihaknya berpikir bahwa langkah Indonesia membawa dokumen RED II ke WTO sudah tepat untuk menyelesaikan perselisihan dagang. 

Disney mengakuisisi bisnis hiburan milik Fox Studio dengan harga fantastis US$ 71 miliar atau setara Rp 1.006,56 triliun. Kesepakatan ini mengakhiri era Rupert Murdoch setelah hampir empat dekade mengendalikan kerajaan Fox. Dengan akuisisi ini, Disney bisa meluncurkan layanan streaming Disney Plus untuk mengimbangi pendapatan ESPN yang menurun. Fox dikenal memayungi tayangan populer seperti The Simpsons, Avatar, dan X-Men. Dengan kesepakatan ini, Disney lebih memiliki kontrol terhadap acara televisi dan film secara terintegrasi. Lewat akuisisi ini, Disney akan mendapat data berharga tentang pelanggan dan kebiasaan mereka dalam menonton hiburan. Dengan begitu, mereka dapat menjual iklan ke pelanggan untuk menambah pundi. Disney merasa perlu berkembang lebih besar lagi ketika perusahaan teknologi secara agresif merangsek ke bisnis hiburan.