Emiten perkebunan kelapa sawit menilai kondisi bisnis yang menantang pada 2018 akan berlanjut pada tahun ini, seiring dengan masih beralngsungnya pelemahan harga CPO. Berdasarkan data lima emiten perkebunan kelapa sawit yang telah merilis laporan keuangan, hanya dua perusahaan yang mampu meningkatkan pendapatan pada 2018, yaitu PT Astra Agro Lestari Tbk. dan PT Mahkota Group Tbk. Menurut Direktur Keuangan PT Austindo Nusantara Jaya Lucas Kurniawan, Prospek bisnis CPO pada tahun ini masih tergantung beberapa faktor, terutama realisasi penyerapan biodiesel dan penerapan rencana B30 serta penyelesaian perang dagang antara AS dan China dan pemulihan perekonomian global. Faktor lain yang mempengaruhi harga CPO adalah prediksi bahwa El-Nino akan kembali terjadi pada tahun ini, walaupun perkiraan tersebut masih prematur. 

Penumpang ojek online siap-siap merogoh kocek lebih dalam untuk menikmati jasa pengantaran berbasis aplikasi. Pasalnya, berbagai hal mengenai besaran, zonasi, dan tarifnya sudah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang DIgunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Melalui Aplikasi. Kemenhub mengatur tarif tersebut berdasarkan masukan dari aplikator, pengemudi serta berbagai kajian, sehingga melahirkan komponen biaya jasa langsung dan tidak langsung. Besaran komponen biaya jasa langsung yakni segala keperluan pengemudi, baik untuk perawatan kendaraan maupun penghasilannya. Adapun biaya jasa tidak langsung yakni besaran biaya jasa yang merupakan beban dari aplikator. Pembagiannya, besaran maksimal biaya jasa tidak langsung adalah 20% dari total biaya yang dibebankan seluruhnya kepada penumpang. Ketika ditambahkan 20% dari potongan aplikator, masyarakat perlu merogoh kocek Rp2.312-Rp3.000 per KM. Dengan regulasi ini beserta pengawasannya, pemerintah dapat turun tangan dan melindungi kepentingan pengemudi dan penumpang.

World Health Organization merilis penelitian pada tahun lalu yang menunjukkan bahwa ada 23,25% dari total penduduk Indonesia atau 61,40 juta merupakan perokok. Namun, industri rokok mulai mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah pengusaha maupun volume industri. Di sisi lain, produksi rokok elektrik justru berakselerasi dan dinilai mengubah kebiasaan sebagian perokok konvensional menjadi perokok elektrik. Halitu ditunjukkan dengan naiknya persentase jumlah orang yang berhenti merokok di Indonesia. Global Adult Tobacco Survey (GATS) meluncurkan penelitian pada 2011 yang menunjukkan persentase perokok yang berhenti di level 3,30% sedangkan menurut penelitian WHO, angka tersebut naik menjadi 9,50% pada 2018. Ada dua produsen raksasa rokok elektronik yang menyatakan tertarik untuk berinvestasi di Tanah Air, yaitu JUUL Labs dan Philip Morris International melalui produk IQOS. Berdasarkan data BIS Research, nilai industri rokok elektrik global diperkirakan sebesar US$11,30 miliar pada 2016. Namun, angka tersebut diramalkan mencapai US$86,43 miliar pada 2025 dengan pertumbuhan pendapatan tahunan sebesar 23,25% sepanjang 2017-2025.

Impor tekstil sepanjang tahun ini siperkirakan naik hingga 15% dengan adanya dua momentum yang mendorong kenaikan permintaan dalam negeri yakni pemilihan umum dan lebaran. Industri TPT pun meminta agar pemerintah turun tangan untuk melindungi industri dari serangan impor. Impor tekstil yang berada dalam tren kenaikan setiap tahun membuat pertumbuhan industri pun cenderung stagnan. Salah satu disoroti oleh para pelaku industri tekstil adalah aturan yang memperbolehkan seluruh impor masuk melalui pusat logistik berikat (PLB). Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan sektor tekstil hulu antara lain menjalin kerja sama atau menarik investasi perusahaan penghasil serat berkualitas. Investasi ini juga bertujuan untuk mengurangi impor. Salah satu fasilitas yang sedang disiapkan pemerintah untuk menarik investasi adalah insentif fiskal berupa Super Deductible Tax atau pengurangan pajak di atas 100%. Fasilitas ini akan diberikan kepada industri yang terlibat dalam program pendidikan vokasi serta melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi.

Indonesia mempersiapkan diri memperkarakan putusan Uni Eropa yang hendak melarang penggunaan minyak sawit Indonesia di benua biru. Kemungkinan, pemerintah akan membawa masalah ini ke jalaur litigasi WTO. Namun, langkah tersebut menunggu keputusan resmi Uni Eropa. Komisi Eropa mengklasifikasikan minyak kelapa sawit (CPO) sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan, dan beresiko tinggi. Komisi Eropa mengajukan penghapusan secara bertahap pemakaian biofuel berbasis minyak mentah hingga 0% pada 2030. Indonesia telah menyusun beberapa strategi untuk mengajukan gugatan. Pemerintah akan mempertimbangkan langkah dan strategi negara mitra, Malaysia, agar bisa saling melengkapi. Pemerintah juga saling mendorong para pelaku bisnis kelapa sawit agar turut melakukan gugatan. Sambil menunggu sidang Uni Eropa, parlemen Indonesia juga telah berkirim surat ke Kepala Parlemen Uni Eropa.

Lazada bersiap menghadirkan Lazada Wallet. Sistem pembayaran dompet digital ini terhubung dengan alat pembayaran elektronik milik Alibaba, yaitu Ant Financial Service Group yang lebih populer dengan nama Alipay. Agar bisa masuk Indonesia, Alipay harus menggandeng bank umum kelompok 4 yang memiliki modal inti lebih dari Rp 30 triliun. Sebenarnya sudah ada bank yang menyatakan tertarik menggandeng Alipay, seperti BCA, BNI, CIMB Niaga, dan BRI. Namun hingga saat ini, BI belum memberikan izin operasional.

Kuota ekspor Freeport dan Amman tahun ini kompak menurun. Tak ayal, penerimaan bea keluar kedua perusahaan tersebut bakal menyusut. Adapun kuota ekspor Freeport menciut karena alasan internal. Freeport sedang dalam masa transisi dari penambangan terbuka menjadi bawah tanah. Selama masa transisi, Freeport akan lebih banyak menjual hasil galian ke dalam negeri. Senada dengan Freeport, penurunan kuota ekspor Amman karena imbas operasional tambang. Tambang Batu Hijau tengah berada dalam fase 7, mencakup pengupasan tanah dan batuan, dan pengolahan batuan bijih dari stockpile.

Akhirnya pemerintah mengeluarkan sederet aturan untuk ojek online, termasuk tarif. Memang tarif digunakan oleh aplikator untuk bersaing berebut penumpang. Imbasnya, kocek pengojek pun tergerus. Secara umum, tarif yang ditetapkan Pemerintah adalah kenaikan rata-rata sebesar 20%. Aturan tarif ini mengakomodir keinginan para pengojek. Ketika kenaikan tarif ojol diwacanakan, ada kekhawatiran penumpang enggan membayar lebih mahal dan kembali ke kendaraan pribadi. Benarkah itu terwujud? Pengojek di kota-kota besar yang cenderun macet parah, tampaknya tak perlu risau. Ojek motor sudah menjadi kebutuhan utama penghuni kota besar. Meskipun demikian, semestinya aplikator tidak perlu membebani pengojek maupun penumpang. Apalagi pemilik aplikasi yang sudah jadi super-apps. Jangan sampai naik ojek jadi berat di ongkos.

Hingga Senin (25/3), baru 55,6% dari total wajib pajak yang wajib lapor, menyampaikan SPTnya. Yang menggembirakan bagi kantor pajak, 93% dari total pelapor atau 8,02 juta, melaporkan melalui e-filing. Karena minat penyampaian SPT secara online cukup besar, kantor pajak berupaya menjaga agar sistem teknologi informasi di kantor pajak tidak mengalami gangguan. Melihat antusiasme masyarakat, kantor pajak optimis wajib pajak akan memenuhi kewajibannya sebelum batas akhir 31 Maret 2019. Direktur CITA menyarankan, ada dua cara paling efektif dalam mendorong masyarakat menyampaikan SPT mereka. Pertama, kampanye melalui tokoh publik hingga tokoh agama. Kedua, DJP juga harus aktif menjemput bola, menerjunkan petugas pajak untuk membimbing WP membuat laporan SPT mereka.

Desakan dunia usaha untuk memangkas tarif PPh badan kian menggema jelang pemilu. Kedua paslon pun sudah menjanjikan tarif yang kompetitif bagi dunia usaha. Pengusaha percaya pemangkasan PPh akan meningkatkan daya saing Indonesia. Ketua Umum Apindo optimis penurunan tarif tidak akan mengganggu penerimaan negara. Justru dalam jangka menengah dan jangka panjang, penerimaan negara akan meningkat. APINDO dan Hipmi berharap tarif PPh badan bisa turun secara bertahap ke 17% sama seperti di Singapura. Menanggapi ini, Menkeu mengklaim sejatinya pemerintah sudah merencanakan penurunan tarif sejak lama. Sayangnya, hal itu butuh proses panjang lantaran harus merevisi UU PPh. Kemkeu sudah menyiapkan naskah akademik terkait penurunan tarif PPh badan, dan akan menyampaikan kepada kabinet untuk pembahasan.