KPK melakukan OTT terhadap Direktur PT Krakatau Steel pada Jumat (22/3). Penangkapan ini menambah panjang daftar petinggi perusahaan BUMN yang dicokok KPK. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengingatkan agar BUMN membangun tata kelola perusahaan yang baik. Koordinator ICW menyebut terulangnya kasus korupsi di BUMN membuktikan tak ada resep untuk menangani korupsi di perusahaan milik negara ini. BUMN bagian dari politik pemerintah dengan perputaran uang yang besar.

Huawei membuat langkah besar. Mereka berupaya membujuk para konsumen dengan meluncurkan ponsel pintar dengan hardware tinggi dan fitur inovatif di rentang harga kompetitif antara USD 500 - USD 800. Alhasil, banyak konsumen beralih dari iPhone ke ponsel China. Hal ini memaksa Apple memotong harga penjualan iPhone untuk memperbaiki penjualan. Huawei, Xiaomi, Oppo, dan Vivo memang sedang saling berebut pangsa pasar telepon pintar di dunia, dengan menawarkan perangkat terjangkau dengan spek lumayan. Banyaknya konsumen yang berpindah dari Apple ke Huawei karena didorong fitur selfie dan kualitas kamera. Di saat penjualan iPhone tengah anjlok, Huawei justru sedang berjaya. Tahun lalu, Huawei mencatatkan peningkatan pendapatan sebesar 21%.

Setelah merealisasikan program biodiesel 20% (B20), industri otomotif Tanah Air siap menyambut kewajiban B30. Tak berhenti sampai B30, pemerintah bahkan ingin meneruskan implementasi B100 dengan meluncurkan program flexy engine (mobil berbahan bakar terbarukan atau biofuel). Program tersebut untuk menekan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Produsen otomotif siap mengantisipasi kebijakan biofuel dengan melakukan pengujian dan investasi pada filter.

Lion Air dikabarkan tengah menyiapkan Initial Public Offering (IPO) dan mengincar dana US$ 1 miliar atau setara Rp 14,1 triliun. Jika terealisasi, angka ini jauh melebihi nilai IPO Garuda Indonesia (GIAA) tahun 2011 silam senilai Rp 4,75 triliun. Namun analis menyangsikan saham Lion Air bakal diminati investor. Terlebih, akhir-akhir ini banyak berita buruk terkait perusahaan ini. Analis juga meragukan target Rp 14,1 triliun tercapai.

Salah satu mata rantai Moda Raya Terpadu (MRT) yang akan diresmikan Presiden Joko Widodo (24/03) adalah sistem pembayaran. Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berharap bisa menikmati kue MRT lewat uang elektronik berbasis kartu. Sebab transportasi masal berpotensi besar bagi perbankan sekaligus bukti bahwa kue ulang elektronik masih besar. PT MRT Jakarta menargetkan ada 65.000 penumpang per hari di tahun pertama beroperasi. Tarif yang dibebankan ke konsumen diusulkan Rp 10.000 oleh Pemprov DKI Jakarta. Bukan hanya bank plat merah, BCA juga mau mencicipi peluang tersebut. Di sisi lain, tuan rumah, Bank DKI memastikan uang elektronik mereka, JakCard, bisa dipakai untuk pembayaran MRT. 

PT Transportasi Jakarta bakal menguji coba bus listrik di rute non koridor selama 6 bulan. Direktur utama PT Transportasi Jakarta, Agung Wicaksono, mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta mengharapkan 10 bus listrik dioperasikan selama uji coba. Saat ini baru ada 2 unit dari BYD Auto-industry dan satu unit dari PT Mobil Anak Bangsa. Transjakarta juga menyiapkan stasiun pengisian baterai (charging station), saat ini hanya memiliki dua stasiun pengisian baterai (charging station). 

PT Pesona Belantara Persada di Kabupaten Muaro Jambi diduga melanggar berbagai aturan terkait kepatuhan selaku pemegang izin hak pengusahaan hutan. Namun, belum ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum.  Kepala seksi pemantauan dan evaluasi hutan produksi balai pengelolaan hutan produksi (BPHP) wilayah IV Jambi Akhmad Sodiq mengatakan, pelanggaran yang dimaksud diantaranya tidak tertib melaksanakan penata usahaan hasil kayu. Perusahaan itu juga tidak melakukan pengamanan dan diduga sengaja membiarkan pembalakan liar berlangsung dalam areal kerjanya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pernah memberi sanksi pembekuan izin lingkungan perusahaan itu pada 2015. Sanksi itu terkait kebakaran yang melanda lebih dari 70% dari total 21.315 hektar luas areal kerja perusahaan. Pembekuan izin dicabut pada 2016. Padahal saat itu perusahaan dinilai belum mengupayakan pemulihan lingkungan. 

Kepala BPHP Jambi Muhamad Fendi menambahkan, sewaktu pengawasan dan pembinaan di lapangan, tim nya justru diusir para pekerja perusahaan. Saat itu, kami lihat sendiri kayu-kayu hasil tebangan menumpuk di sana. Padahal perusahaan tidak memiliki izin tebang. 

Terkait maraknya aliran kayu dalam kanal PT PBP, juru bicara perusahaan, Irzan mengatakan kayu-kayu itu bukan berasal dari areal kerja PT PBP melainkan areal kerja perusahaan lain yang bersebelahan langsung dengan PBP.

Lazada Group berencana membangun gudang terbesar di Thailand. Gudang ini akan dibangun seukuran 12 lapangan sepak bola standar. Gudang ini menawarkan penyimpanan yang cepat, tanpa kerumitan, pengemasan dan pengiriman dengan batas waktu keterlambatan serta tarif lebih rendah. Gudang ini akan melengkapi 31 warehouse di seluruh Asia Tenggara, termasuk 5 di Indonesia dan gudang lain di Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Kemkeu akan mendorong K/L menggunakan kartu kredit untuk belanja rutin seperti pembelian peralatan kantor. Penggunaan kartu kredit bisa mempermudah pencatatan dan pengawasan. Kemkeu sudah mencoba penggunaan kartu kredit di lingkungan Kemkeu, Setneg, dan KPK. Penggunaan kartu kredit utamanya untuk pembayaran yang sifatnya uang persediaan. Fungsi kartu kredit pemerintah mirip dengan kartu kredit korporasi.

Pengusaha Non-CPO dan produk turunannya menilai rencana pemerintah memboikot produk asal Uni Eropaa bisa menjadi bumerang terhadap ekspor produk Indonesia ke kawasan itu. Hal ini mengingat nilai ekspor ke UE pada 2018 mencapai US$17,09 miliar atau memiliki porsi 10,47% dari keseluruhan ekspor. Nilai tersebut berdasarkan data BPS menjadi nilai yang terbesar keempat setelah Asean, China, dan AS. Ada dua hal yang perlu diperhatikan pemerintah sebelum memutuskan untuk melakukan aksi boikot. Pertama, aksi boikot berisiko membuat semua sektor yang mengekspor produknya ke UE akan dirugikan. Khususnya apabila perundingan IEU-CEPA terhambat. Kedua, Indonesia akan segera ditinjau oleh UE terkait dengan kelayakan menerima Generalized System of preferences (GSP) pada tahun ini.