Harga tiket pesawat yang melambung tinggi menyebabkan sejumlah pelanggan dari Padang, Sumatera Barat beralih menggunakan transportasi bus antar kota antar provinsi. Namun, hal ini dinilai positif terhadap usaha transportasi darat. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumbar Heri Noviardi mencontohkan, salah atu perusahaan transportasi AKAP di Sumbar yakni bus NPM untuk jurusan Padang-Jakarta mengalami peningkatan lebih dari 100%.

Selain NPM, peningkatan permintaan konsumen juga terjadi disejumlah jasa angkutan lainnya, diantaranya PO Transport, Gumarang Jaya, ANS dan Family Raya. Tapi peningkatan signifikan hanya dialami oleh NPM saja.

Sementara, harga tiket pesawat yang meroket menyebabkan kekacauan penerbangan di Ambon. PT Angkasa Pura I cabang Bandara Pattimura Ambon mencatat sebanyak 195 penerbangan dibatalkan perbulan akibat kenaikan harga tiket pesawat. 

Insentif ini merupakan ajakan pemerintah kepada dunia usaha dan industri untuk bekerja sama meningkatkan kualitas pendidikan dan kompetensi tenaga kerja di Indonesia. Menko Perekonomian menargetkan aturan ini selesai semester II tahun 2019. Superdeduction tax akan diberikan kepada industri yang menyelenggarakan pendidikan vokasi serta melakukan kegiatan libang untuk menghasilkan inovasi. Pemerintah akan menghitung 200% biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Pelaku Industri Perbankan harus segera melakukan transformasi bisnis di era disrupsi teknologi, seiring dengan tren penurunan jumlah pekerja bank dalam 3  tahun terakhir. Hal itu selaras dengan data yang dilaporkan oleh sembilan bank skala besar dan menengah dalam 5 tahun terakhir. Sepanjang periode itu, jumlah karyawan sebagian besar bank berada dalam tren penurunan sejak 2016. Menurut Direktur Teknologi Informasi dan Operasi Bank Mandiri, Rico Usthania Frans, 50% persen porsi kerja karyawan perbankan yang ada saat ini akan hilang dalam waktu 10 tahun mendatang. Hal ini didorong oleh perkembangan teknologi yang masif. Ke depan, kebutuhan sumber daya manusia di sektor ini akan berubah. Dari sisi bisnis, implementasi teknologi diayakini akan menguntungkan kondisi keuangan perbankan, seperti menghemat beban operasional dari belanja pegawai pada tahun lalu. 

BPH Migas merekomendasikan pencabutan izin niaga bahan bakar minyak (BBM) kepada sedikitnya 48 badan usaha, karena tidak melakukan verifikasi dan membayar iuran penjualan BBM. Badan usaha tersebut ada yang melakukan importisasi BBM, ada juga ynag mengambil dari badan usaha lainnya. Sepanjang 2018 realisasi jumlah iuran BPH migas senilai Rp1,07 triliun. Pada tahun lalu setidaknya ada 167 badan usaha yang melakukan penjualan BBM.

Tantangan pemerintah untuk menggapai target penerimaan pajak pada tahun ini makin berat. Pasalnya, kinerja penerimaan pajak hingga Februari 2019 masih di bawah ekspektasi sehingga menjadi alarm peringatan bagi pemerintah untuk bekerja lebih keras lagi. Ralisasi penerimaan pajak pada bulan lalu tercatat senilai Rp160,85 tirliun atau hanya tumbuh 4,66%. Dengan kinerja pertumbuhan penerimaan tersebut, bayang-bayang shortfall penerimaan pajak makin mengintai. Anjloknya pertumbuhan penerimaan pajak ini merupakan implikasi dari pertumbuhan penerimaan PPN yang minus 10,4%. Salah satu penyebabnya yaitu melambatnya kinerja penerimaan PPN impor yang dipengaruhi kinerja impor. Khusus penerimaan pajak nonmigas, struktur penerimaan pajak sektoral justru rapuh. Sektor manufaktur dan perdagangan yang kontribusinya terhadap penerimaan lebih dari 48% menunjukkan kinerja di luar ekspektasi. Menurut Sri Mulyani, rendahnya kinerja kedua sektor tersebut terutama karena adanya kebijakan pemerintah terkait dengan percepatan restitusi. Meskipun demikian, Direktur Potensi Penerimaan dan Kepatuhan DJP, Yon Arsal, masih cukup yakin penerimaan pajak akan kembali normal setelah Mei. Apalagi lonjakan restitusi yang terjadi pada awal tahun ini kemungkinan tak akan berlanjut pada bulan-bulan mendatang.

Ekspor minyak sawit nasional pada Februari 2019 diperkirakan hanya 3 juta ton, atau turun 7,69% dari realisasi ekspor bulan sebelumnya 3,25 juta ton. Penurunan kinerja tersebut terjadi karena produksi minyak sawit domestik yang lebih rendah dan permintaan global yang melemah. Namun, ekspor ini akan meningkat di Februari 2019 sebesar 3,80 juta ton. Siklus produksi CPO pada Januari-Februari di tiap tahunya memang menurun dan ekspor juga menurun. Diharapkan komoditas kelapa sawit dapat diandalkan untuk menyumbang devisa bagi negara di tengah larangan Uni Eropa untuk melarang sawit sepenuhnya dalam jangka panjang.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto menunjuk 12 lembaga sertifikasi produk (LSPro) yang akan bertugas menerbitkan Sertifikas Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI Pelumas. Hal ini dilakukan untuk memastikan implementasi standar nasional indonesia (SNI) Pelumas secara wajib bisa berjalan dengan baik. Hingga kini ada 12 LSPro yang akan bertugas menerbitkan SPPT SNI Pelumas yakni Balai Sertifikasi Industri, Balai Besar Kimia Kemasan, Balai Besar Bahan dan Barang Teknik, Balai Riset dan Standardisasi Industri Medan, Balai Besar Logam dan Mesin, Sucofindo, TUV Nord, SGS Indonesia, Ceprindo, Intertek Utama, IGS dan IGS.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai, kenaikan gaji PNS sebesar 5% yang dirapel Januari hingga April 2019 dapat mendorong konsumsi dan daya beli masyarakat. Meskipun demikian, peningkatan konsumsi ini dinilai tidak berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenaikan gaji PNS ini tertuang dalam PP 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas PP Nomor 15 Tahun 1977 tentang Gaji PNS. Total Rapelan ini mencapai RP 2,661 triliun untuk kenaikan gaji PNS Pusat, TNI, Polri dan Pensiunan.

OVO, platform pembayaran digital, menjalin kemitraan strategis dengan Bareksa, marketplace reksa dana perdagangan di jaringan (online) terintegrasi pertama di Indonesia. Selain itu, OVO menjalin kerja sama dengan penyedia layanan pinjaman Do-It dan Taralite. Hal ini dilakukan untuk memperluas cakupan layanan OVO di luar pembayaran. Sebelumnya, pada akhir Februari lalu, OVO telah meresmikan kerja sama strategisnya dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali) untuk penetrasi transaksi keuangan non tunai dengan QR Code khusunya bagi segmen UMKM di Bali.

Polda Metro Jaya mengungkap pembuatan dan peredaran meterai palsu yang dijual melalui sistem online termasuk menangkap sembilan tersangka. Kerugian neggara akibat kejahatan ini mencapai Rp 30 Miliar. Polda Metro mengungkapkan, mekanisme pembuatan dan penjualan dari tersangka ASR yang menerima pemesanan melalui online selanjutnya yang bersangkutan juga memesan kepada tersangka lainnya. Kegiatan pemalsuan dimulai dari membeli bahan-bahan di sebuah toko, di Jalan Pramuka, Jakarta Timur, pencetakan awal, pemasangan hologram, pencetakan gambar bunga, terakhir didistribusikan menggunakan jasa kurir. Ada 9 tersangka yang ditangkap berinisial ASR, DK SS, ASS, ZUL, RH, SF, DA dan R. Tersangka ASR merupakan residivis penjahat dengan kasus yang sama. Sebenarnya untuk membedakan materai asli dengan palsu adalah melalui tahapan dilihat, diraba dan digoyang mirip dengan uang yang dicetak Peruri karena mesin yang digunakan yaitu mesin Intaglio yang hanya Peruri yang memilikinya.