Akhirnya pemerintah mengeluarkan sederet aturan untuk ojek online, termasuk tarif. Memang tarif digunakan oleh aplikator untuk bersaing berebut penumpang. Imbasnya, kocek pengojek pun tergerus. Secara umum, tarif yang ditetapkan Pemerintah adalah kenaikan rata-rata sebesar 20%. Aturan tarif ini mengakomodir keinginan para pengojek. Ketika kenaikan tarif ojol diwacanakan, ada kekhawatiran penumpang enggan membayar lebih mahal dan kembali ke kendaraan pribadi. Benarkah itu terwujud? Pengojek di kota-kota besar yang cenderun macet parah, tampaknya tak perlu risau. Ojek motor sudah menjadi kebutuhan utama penghuni kota besar. Meskipun demikian, semestinya aplikator tidak perlu membebani pengojek maupun penumpang. Apalagi pemilik aplikasi yang sudah jadi super-apps. Jangan sampai naik ojek jadi berat di ongkos.

Hingga Senin (25/3), baru 55,6% dari total wajib pajak yang wajib lapor, menyampaikan SPTnya. Yang menggembirakan bagi kantor pajak, 93% dari total pelapor atau 8,02 juta, melaporkan melalui e-filing. Karena minat penyampaian SPT secara online cukup besar, kantor pajak berupaya menjaga agar sistem teknologi informasi di kantor pajak tidak mengalami gangguan. Melihat antusiasme masyarakat, kantor pajak optimis wajib pajak akan memenuhi kewajibannya sebelum batas akhir 31 Maret 2019. Direktur CITA menyarankan, ada dua cara paling efektif dalam mendorong masyarakat menyampaikan SPT mereka. Pertama, kampanye melalui tokoh publik hingga tokoh agama. Kedua, DJP juga harus aktif menjemput bola, menerjunkan petugas pajak untuk membimbing WP membuat laporan SPT mereka.

Desakan dunia usaha untuk memangkas tarif PPh badan kian menggema jelang pemilu. Kedua paslon pun sudah menjanjikan tarif yang kompetitif bagi dunia usaha. Pengusaha percaya pemangkasan PPh akan meningkatkan daya saing Indonesia. Ketua Umum Apindo optimis penurunan tarif tidak akan mengganggu penerimaan negara. Justru dalam jangka menengah dan jangka panjang, penerimaan negara akan meningkat. APINDO dan Hipmi berharap tarif PPh badan bisa turun secara bertahap ke 17% sama seperti di Singapura. Menanggapi ini, Menkeu mengklaim sejatinya pemerintah sudah merencanakan penurunan tarif sejak lama. Sayangnya, hal itu butuh proses panjang lantaran harus merevisi UU PPh. Kemkeu sudah menyiapkan naskah akademik terkait penurunan tarif PPh badan, dan akan menyampaikan kepada kabinet untuk pembahasan.

Kemkeu memperpanjang beleid pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD) atas sejumlah produk impor besi dan baja lewat sejumlah aturan. Pertama, PMK 24/2019 untuk menekan praktik dumping produk H section dan I section dari China. Kedua, PMK 25/2019 tentang pengenaan BMAD produk impor canai lantaian dari besi atau baja bukuan paduan dari Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand. Hanya saja, Ekonom UI, Fithra Faisal menilai, pengenaan BMAD kontraproduktif bagi industri. Pasalnya, BMAD tidak hanya mengerem masuknya produk baja dari negara-negara yang sudah ada dalam list,tapi juga dari negara-negara lain. Akibatnya, berpotensi meningkatkan biaya produksi, khususnya manufaktur.

Pemerintah menggalkan penyelundupan ratusan ekor benih arwana. Padahal ikan arwana tergolong satwa dilindungi sehingga benihnya dilarang untuk diekspor. Larangan ekspor benih dua jenis ikan arwana diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hias Anak Ikan Arwana, Benih Ikan Botia Hidup dan Ikan Botia Hidup dari wilayah RI ke luar wilayah RI.

Pekan lalu, KKP melalui balai karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Entikong Kabupaten Sanggau, menggagalkan penyelundupan benih ikan hias arwana asal Pontianak yang tidak dilengkapi dengan dokumen karantina. Sebanyak 295 ekor ikan hias arwana akan diselundupkan dalam 12 kantong plastik di bagasi bus Damri. Ikan arwana tersebut akan dikirim ke Kuching Malaysia melalui pos lintas batas. Ikan arwna yang diselundupkan adalah jenis Scleropages formosus dan Scleropages jardinii dimana kedua jenis tersebut masuk ke dalam daftar satwa yang dilindungi.

Perusahaan teknologi finansial DANA mulai April 2019 membantu distribusi pembiayaan ultramikro yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Dompet digital yang dimiliki DANA digunakan untuk menyalurkan pembiayaan ultramikro (UMi) dari PT Pegadaian (persero) BUMN yang ditunjuk Kementerian Keuangan.

UMi adalah dana bergulir yang diperuntukan bagi usaha mikro yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui kresit usaha rakyat. Pembiayaan UMi Rp 10 juta per nasabah. Pendistribusian dana melalui lembaga keuangan bukan bank, yang terdiri dari PT Pegadaian (persero), PT Bahana Artha Ventura dan PT Permodalan Nasional Madani (persero).

Per 2019, jumlah konsumen DANA lebih dari 10 jutaorang dengan satu juta transaksi per hari dan saat ini ada lebih dari 15.000 lokasi usaha mitra yang bisa menerima transaksi pembayaran menggunakan DANA. Disisi lain, BRI juga telah bekerjasama dengan DANA. Salah satu wujudnya adalah menghubungkan sistem rekening nasabah ke sistem DANA sehingga memudahkan nasabah BRI mengisi ulang dompet digitalnya.

Dalam rapat pimpinan gabungan DPRD DKI Jakarta, Ketua DPTD DKI Jakarta memutuskan besaran tarif Moda Raya Terpadu (MRT) Rp 8.500 per 10 kilometer per orang. Selain itu, untuk kereta ringan atau LRT Rp 5.000 per 10 km per orang.

Malaysia menyatakan akan membalas rencana Uni Eropa untuk membatasi minyak kelapa sawit. Caranya dengan membeli pesawat tempur dari Tiongkok, alih-alih dari perusahaa Eropa. Malaysia mengancam akan membatalkan rencana pembelian Jet Tempur Rafale dari Perancis atau Eurofighter dai Rusia. Selain itu Malaysia mengancam akan membawa kasus pelarangan ekspor CPO di Eropa ke WTO.

Maskapai swasta nasional Lion Air resmi mengakhiri pengoperasioan Boeing 747-400 registrasi PK-LHG setelah pesawat tersebut melayani para penumpang airline di bawah bendera Lion Air Group sekitar 10 tahun. Pesawat berbadan lebar Airbus 330-900 NEO akan dikirimkan secara bertahap pada Mei 2019. Tahun ini, Lion Air akan menerima dua pesawat dan sisanya akan didatangkan secara bertahap pada tahun 2019 dan 2020.

Kepala Seksi Tarif Cukai dan Harga Dasar II Ditjen Bea Cukai, Agus Wibisono mengatakan, pemerintah meraih pendapatan sebesar Rp 105 Miliar dari cukai rokok elektronik di tahun 2018. Cukai Vape diberlakukan sejak 1 Juli 2018. Rokok elektronik (Vape) mendapat cukai 57% sedangkan cukai untuk rokok bukan elektronik sebesar 10%.