2021, Fintech Wajib Terapkan Program APU-PPT
OJK mengimbau agar industri fintech bersiap untuk menerapkan program anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme (APU-PPT) yang diwajibkan pada tahun 2021. Hal ini dilakukan karena perkembangan industri fintech di Indonesia membuka potensi terjadinya kriminalisasi finansial, diantaranya kasus pencucian uang, pendanaan terorisme, pencurian dan sebagainya. Ada sanksi penghapusan aplikasi dan pencabutan izin dari OJK jika fintech tidak mematuhi program APU-PPT.
Laporan Dari Singapura, Pembeli Asal RI Menciut di Negeri Singa
Sempat merajai pasar properti Singapura dari segi pembeli asing, jumlah pembeli properti asal Indonesia di Negeri SInga secara keseluruhan telah menurun dalam 3 tahun terakhir. Berdasarkan data Urban Redevelopment Authority Singapura, pada 2016, jumlah pembeli properti asal Indonesia di pasar Singapura menurun cukup signifikan sebesar 5% menjadi 10% dari tahun sebelumnya sebesar 15%. Penurunan tersebut berlanjut pada 2017 yang kembali menurun sebanyak 5% sehingga hanya menjadi 5%. Kemudian pada 2018, kontribusi pembeli asal Indonesia untuk properti Singapura berhasil naik, hanya saja tidak signifikan sebesar 1% menjadi 6% dari total keseluruhan pembeli asing properti SIngapura. Walaupun begitu, Indonesia masih menjadi tiga negara terbesar untuk pembeli properti di Singapura. Menurut Vice President Coldwell Banker Dani Indra Bhatara, penurunan jumlah pembeli porperti asal Indonesia di Singapura bisa disebabkan oleh adanya aturan pengampunan pajak (tax amnesty) oleh Pemerintah Indonesia yang mulai berlaku pada 2016.
Kebijakan Bank Sentral, Bank Tunggu Standardisasi QR Code
Industri perbankan menyambut positif kebijakan Bank Indonesia yang tengah menyusun standardisasi pembayaran berbasis quick response (QR) untuk mendukung ekosistem keuangan digital. Dengan QR Code terstandardisasi, memungkinkan interoperabilitas antarplatform pembayaran. Tidak hanya antarbank, tetapi juga antara bank dan perusahaan teknologi finansial. QR yang terstandardisasi juga akan memberikan kenyamanan bagi konsumen. Standardisasi tersebut akan membuat pengembangan transaksi pembayaran yang menggunakan QR Code akan makin efisien dan terintegrasi. Selain itu, standardisasi ini akanmemperluas interkoneksi antaroperator. QR Indonesia Standard (QRIS) akan diperluas tidak hanya ke merchant tetapi juga ke masyarakat luas.
Mengembangkan Mobil Listrik
Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto menyebut mobil listrik mampu melihat energi hingga 80%. Merealisasikan mobil listrik memiliki tantangan tersendiri, yaitu :
- kesiapan industri otomotif dalam memproduksi massal mobil listrik
- harga jual mobil listrik yang kompetitif perlu diperhitungkan agar bisa dijangkau oleh masyarakat dan menjadi sarana penumbuhan kesadaran masyarakat untuk bisa beralih LCEV
- ketersediaan dan ketahanan energi pengampu listrik
Realisasi PNBP Tergerus Tembaga dan Migas
Realisasi PNBP Februari 2019 jauh dari harapan. Penyebabnya adalah rendahnya ekspor tembaga dan aktivitas eksplorasi migas. Terlebih harga komoditas SDA juga sedang rendah. Pantauan data kepabeanan menunjukkan dua bulan ini aktivitas migas dari Freeport dan Newmont mengalami penurunan. Lemahnya aktivitas Freeport ditengarai karena izin eksport yang habis masa berlakunya pada 15 Februari 2019 dan baru diperpanjang pada 8 Maret 2019.
[Tajuk] Pajak Perlu Trust
Maret tahun ini petugas pajak terlihat selow. Boleh jadi momen pemilu menjadi pertimbangan untuk tidak mengusik wajib pajak. Urusan pajak dianggap hal sensitif yang mudah memantik kehebohan. Isu pajak sendiri tidak bisa dilepaskan dari Pemilu. Kedua paslon menawarkan program pajak dalam janji kampanye. Namun, gagasan keduanya masih sebatas retorika populis. Secara umum, problem utama pajak adalah rendahnya kepatuhan. Ihwal kepatuhan berkaitan erat dengan kepercayaan (trust). Tax is all about trust. Kepercayaan terbangun jika manfaat yang diterima sepadan dengan nilai pajak yang disetorkan ke negara. Nah, membangun kepercayaan inilah yang menjadi tantangan terbesar dan paling mendesak. Apalagi dalam waktu dekat masa tahan (holding period) dana repatriasi tax amnesty sebesar Rp 140 triliun akan berakhir tahun ini. Alhasil, siapapun presiden terpilih harus mampu meyakinkan bahwa negara ini rumah yang menarik. Dana repatriasi niscaya kembali hengkang jika tidak mampu membangun kepercayaan tersebut.
PLN Mengencangkan Ikat Pinggang
PLN masih mampu membukukan laba meski tantangan nilai tukar rupiah menekan kinerja perusahaan sepanjang tahun lalu. Meskipun cuan, PLN menyatakan target utamanya bukan mengejar untung, melainkan menekan kenaikan tarif listrik, meningkatkan rasio elektrifikasi, dan membangun pembangkit listrik. Untuk itu, selain menahan kenaikan tarif, PLN juga berupaya mati-matian menghemat biaya. Salah satunya dengan strategi coal switching alias mengganti konsumsi batubara.
Perputaran Uang Besar, BUMN Rawan Korupsi
KPK melakukan OTT terhadap Direktur PT Krakatau Steel pada Jumat (22/3). Penangkapan ini menambah panjang daftar petinggi perusahaan BUMN yang dicokok KPK. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengingatkan agar BUMN membangun tata kelola perusahaan yang baik. Koordinator ICW menyebut terulangnya kasus korupsi di BUMN membuktikan tak ada resep untuk menangani korupsi di perusahaan milik negara ini. BUMN bagian dari politik pemerintah dengan perputaran uang yang besar.
Apple Kalah Segalanya dari Ponsel Lokal China
Huawei membuat langkah besar. Mereka berupaya membujuk para konsumen dengan meluncurkan ponsel pintar dengan hardware tinggi dan fitur inovatif di rentang harga kompetitif antara USD 500 - USD 800. Alhasil, banyak konsumen beralih dari iPhone ke ponsel China. Hal ini memaksa Apple memotong harga penjualan iPhone untuk memperbaiki penjualan. Huawei, Xiaomi, Oppo, dan Vivo memang sedang saling berebut pangsa pasar telepon pintar di dunia, dengan menawarkan perangkat terjangkau dengan spek lumayan. Banyaknya konsumen yang berpindah dari Apple ke Huawei karena didorong fitur selfie dan kualitas kamera. Di saat penjualan iPhone tengah anjlok, Huawei justru sedang berjaya. Tahun lalu, Huawei mencatatkan peningkatan pendapatan sebesar 21%.
Pelaku Industri Otomotif Mulai Uji Coba B30
Setelah merealisasikan program biodiesel 20% (B20), industri otomotif Tanah Air siap menyambut kewajiban B30. Tak berhenti sampai B30, pemerintah bahkan ingin meneruskan implementasi B100 dengan meluncurkan program flexy engine (mobil berbahan bakar terbarukan atau biofuel). Program tersebut untuk menekan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Produsen otomotif siap mengantisipasi kebijakan biofuel dengan melakukan pengujian dan investasi pada filter.




