Pala organik dari Maluku untuk pertama kalinya diekspor ke Belanda, Uni emirat Arab dan India senilai Rp 24 miliar. Jika dirinci, nilai untuk biji pala Rp 11,4 miliar dan fuli (bunga pala) Rp 12,6 miliar. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono menyatakan bahwa saat ini permintaan sejumlah negara terhadap komoditas pala dari Indonesia sangat tinggi. Pemerintah terus mendampingi petani agar dapat menjaga kualitas produksi. Pihaknya mendorong agar produksi pala terus meningkat lewat penyediaan bibit dan pupuk organik. 

Berdasarkan data Kemeterian Pertanian, pada tahun 2017 luas perkebunan pala Indonesia 196.983 ha dengan jumlah produksi 32.805 ton. Perkebunan pala itu tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua. Ketua Dewan Rempah Maluku Djalaludin salampessy mengatakan, ekspor perdana tersebut menjadi angin segar bagi petani pala di Maluku. Belakangan ini, para petani hilang harapan lantaran harga biji pala terus merosot hingga di bawah Rp 50.000 per kg. 

Pemerintah memiliki tiga kandidat wilayah yang akan dijadikan sebagai ibu kota baru. Meski belum diputuskan, pulau kalimantan tampaknya menjadi wilayah paling potensial menggantikan DKI Jakarta. Kalimantan difavoritkan karena memiliki sejumlah kriteria yang dibutuhkan.

Pengamat komunikasi politik asal Universitas Airlangga Surabaya, Sukowidodo, menilai pemindahan ibu kota bukan hal mendesak. Menurutnya hal mendesak yang perlu dilakukan pemerintah adalah memajukan daerah lain. Salah satu upaya untuk memajukanya yakni dengan memberikan anggaran yang memadai. Selain itu semua anggaran negara jangan dikelola di Jakarta sehingga tidak muncul persoalan disparitas pembangunan. 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan bersama kementerian dan lembaga terkait menggagalkan upaya penyelundupan impor barang elektronik ilegal senilai Rp 61,86 miliar. Penggagalan penyelundupan barang elektronik ilegal itu terdiri atas 20.732 unit ponsel, 135 unit tablet beserta 90 pensil tablet, dan 1.342 unit laptop. Secara total barang elektronik yang diselundupkan mencapai 22.299 unit. 

Para pengusaha batubara mulai gusar lantaran pemerintah tak kunjung merampungkan revisi PP 23 Tahun 2010. Sebab, beleid tersebut merupakan bentuk kepastian bagi pemilik lisensi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk mengajukan perpanjangan izin usaha sekaligus mengubah status mereka menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Termasuk izin beberapa pemilik PKP2B generasi pertama yang sebentar lagi akan berakhir.

Kegusaran para pengusaha ini didasari adanya usulan Menteri BUMN untuk mengakomodasi dan memperkuat peran BUMN dalam revisi PP 23/2010. Salah satu permintaan Menteri BUMN, luas wilayah tambang PKP2B yang memperoleh perpanjangan tidak boleh melebihi 15.000 hektare (ha).

Pemprov DKI Jakarta terus berupaya merealisasikan rencana pengurangan polusi kendaraan. Salah satunya dengan penggunaan angkutan umum ramah lingkungan. Setelah mengoperasikan Moda Raya Terpadu (MRT), pemprov DKI Jakarta siap mengoperasikan bus listrik untuk digunakan Transjakarta.

Saat ini, PT Transjakarta tengah melakukan pra uji coba terhadap bus listrik sebelum memutuskan mengoperasikan secara reguler. Transjakarta akan melihat beberapa aspek seperti cara pengisian daya, ketahanan waktu, daya jelajah dan biaya operasional. Uji coba dilakukan sembari menunggu perizinan penggunaan bus listrik yang selesai Juni atau Juli 2019.

Ditjen Pajak memberi kelonggaran dalam pelaporan SPT wajib pajak badan. Ditjen Pajak tidak akan memberi sanksi wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN hingga 2 Mei 2019. Dispensasi itu diberikan lantaran ada gangguan sistem e-filing di Ditjen Pajak jelang batas akhir pelaporan 30 April.

Penyelenggaraan pesta demokrasi pemilu membawa dampak pada tren beriklan di sejumlah media. Pada kuartal-I tahun 2019, porsi belanja iklan terbesar datang dari kategori Pemerintahan dan Organisasi Politik dengan total belanja iklan mencapai Rp 2 Triliun, naik 11%, disusul oleh kategori layanan Online dengan total belanja iklan Rp 1,9 Triliun. Demikian menurut hasil temuan Nielsen Advertising Intelligence yang dirilis oleh Nielsen Indonesia pada Selasa (30/4). Media Massa yang disurvei oleh Nielsen mencakup 15 stasiun televisi nasional, 98 surat kabar serta 65 majalah/tabloid. Sementara itu kategori produk Perawatan Rambut dengan total belanja iklan mencapai Rp 1,8 Triliun. Kategori Rokok Kretek menghabiskan belanja iklan sebesar Rp 1,7 Triliun dengan pertumbuhan 29%. Di urutan ke lima ada kategori Mie Instan yang tumbuh 37% dengan nilai total Rp 1,5 triliun. Dari sisi merek yang beriklan, Mi Sedaap, Counterpain dan Gudang Garam Move masih mendominasi iklan televisi. Sementara untuk media cetak, kategori Pemerintahan diantaranya, Pemda Sumatera Selatan, Pemda Riau, Pemda Lampung. Iklan di media radio didominasi oleh Shell, Belimobilgue.co.id dan Gulates.

Presiden Joko Widodo menegaskan, rencana pemindahan ibu kota pemerintahan merupakan bagian dari perencanaan dalam mempertimbangkan kebutuhan nasional di masa mendatang. Jokowi mengatakan bahwa rencana pemindahan ibu kota untuk kebutuhan 10, 50 hingga 100 tahun mendatang. Hal ini menjadi pertimbangan karena selama ini Indonesia memiliki 17 ribu pulau tapi 57% dari total penduduk Indonesia, yang kurang lebih sekitar 169 juta jiwa. Akan tetapi perlu pertimbangan daya dukung kota yang menjadi kandidat sebagai calon kota ibu kota baru baik terhadap air, lingkungan, lalu lintas dan kesiapan infrastruktur. Diharapkan dengan adanya pemindahan ibu kota maka akan mampu membuat pemerataan penduduk, pemerataan infrastruktur, pendidikan dan akan membuat ibu kota yang lebih representatif bagi Indonesia.

Bisnis jasa titip atau jastip yang makin populer di masyarakat diminta menunaikan kewajiban membayar pajak. Karena itu, DJBC menertibkan usaha jastib dan meminta untuk mengikuti prosedur yang benar. DJBC akan memfasilitasi para pelaku usaha jastip dengan dokumen yang benar. Hal ini diatur lengkap dalam Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK).

Adapun besarnya pajak barang impor jastip terdiri dari : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%, Pajak penghasilan (PPh) sebesar 10% dan bea masuk 7,5%. Rata-rata barang tersebut dikenakan pajak sekitar 25% hingga 27%. Jika jastip tidak memenuhi aturan secara langsung akan merugikan negara. 

Analis Centre for Indonesia Taxation (CITA) Yustinus Prastowo menyampaikan, usaha jastip lintas batas negara, selama ini sudah ada aturan mengenai barang bawaan dari luar negeri yang tidak dikenai pajak. Yustinus melihat di satu sisi memang ada dilema seolah pemerintah menghambat bisnis. Namun, tugas DJBC adalah mengawasi lalu lintas barang untuk memastikan barang yang masuk ke Indonesia aman. Pungutan seperti pajak dalam rangka impor (PDRI) selain pendapatan negara juga bertujuan menjaga industri dan produksi dalam negeri. 

Peneliti Indef Bhima Yudhistira Adhinegara menilai penerapan pajak pada barang jastip tetap sama dengan aturan barang impor. Namun, ada pendetailan pada prosedur pelaporan, pemungutan dan pengawasan jastip barang impor.

Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji akan melakukan evaluasi terhadap berbagai instrumen kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk menarik investasi asing pada sektor riil. Evaluasi itu dilakukan seiring laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terkait penurunan investasi asing ke Indonesia sepanjang kuartal I 2019.

Kemenkeu juga akan bekerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk dapat meningkatkan daya tarik serta daya saing Indonesia dari sisi kemudahan investasi. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong optimis, pertumbuhan investasi pada tahun ini mencapai 12% hingga 13%. Angka tersebut melebihi target awal yang pernah disampaikan Thomas yakni 10% hingga 11%.

Ada beberapa faktor yang dapat membantu pertumbuhan investasi melebihi target awal, salah satunya siklus politik yang memperlihatkan adanya pemulihan investasi setelah pelaksanaan pemilu. Dibutuhkan juga terobosan reformasi ekonomi yang dapat kembali menggairahkan semangat investor internasional maupun domestik. Salah satunya merevisi terhadap daftar negatif investasi (DNI). Thomas mencontohkan, dampak positif terhadap industri perfilman dan bioskop sejak larangan investasi asing mulai dicabut pada 2 tahun lalu, sektor ini mampu menyentuh level 20% atau jauh melebihi angka pertumbuhan ekonomi Indonesia.