Ekspor mobil utuh (completely built up) Indonesia ke Australia berpeluang menderu pasca perjanjian perdagangan bebas (FTA) antara Indonesia dengan Australia melalui Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) diteken. Terlebih, Australia tidak memiliki pabrikan mobil, dan mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan pasarnya. Tantangannya ada pada kesiapan industri otomotif nasional.

Rasio utang terhadap PDB per Maret 2019 sudah mencapai 30,12%. Meski masih di level sehat, angka itu adalah rasio terbesar dalam lima tahun terakhir. Kemkeu mencatat total nilai (outstanding) utang pemerintah pusat hingga Maret 2019 Rp 4.567,31 triliun. Angka ini naik 10,4% dibandingkan dengan posisi Maret 2018. Kenaikan itu berasal dari pinjaman dan penerbitan surat berharga negara (SBN). Kemkeu mengklaim sudah mengerem laju utang, terutama pinjaman luar negeri.

Ahmad Mikail, Ekonom Samuel Sekuritas Indonesia, menganalisis. perlambatan utang pemerintah hanya sementara. Pasalnya, penerimaan pajak kuartal I tahun ini hanya tumbuh 1,8% yoy. Ahmad menegaskan, pengeraman utang tidak hanya atas utang pemerintah, tetapi juga meliputi utang BUMN. Peningkatan utang bisa memengaruhi rating utang Indonesia.

Para pemilik lahan kosong di lima jalan protokol Jakarta bisa mendapatkan diskon PBB-P2 sebesar 50% jika mau membangun ruang terbuka hijau (RTH) untuk kepentingan umum di atas lahannya. Sebaliknya, Pemprov DKI akan mengenakan PBB-P2 dua kali lipat kepada pemilik lahan kosong sepanjang lima jalan protokol, meliputi M.H. Thamrin, Sudirman, Gatot Subroto, H.R. Rasuna Said, dan M.T. Haryono.

Selain itu, Pemprov DKI tidak lagi menggratiskan PBB-P2 bagi rumah yang penggunaannya bukan untuk tempat tinggal, melainkan buat kegiatan komersial. Saat ini, Pemprov DKI tengah melakukan pendataan di empat lokasi, yakni Tanah Abang, Kebayoran Baru, Cilandak, dan Penjaringan. Sebagai informasi, Pemprov DKI memberikan kebijakan pembebasan PBB-P2 kepada sejumlah profesi seperti guru, dosen, serta veteran.

Wakil presiden Jusuf Kalla mengangkat isu diskriminasi kelapa sawit Indonesia oleh jumlah negara terutama di Eropa. indonesia sebagai negara yang sekitar 16 juta warganya terlibat dalam perkebunan dan industri sawit terus menghadapi perlakuan diskriminatif. Ia menyayangkan perlakuan diskriminatif itu mengatasnamankan isu sustainable palm oil. Padahal sawit telah memberikan kontribusi signifikan dalam pencapaian cita-cita pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia, dan menurutnya tidak ada satu negara yang bisa mencapai SDGs sendiri tanpa sinergi dan kerjasama dari negara lain.

Kerjasama harus bersifat national-driven bukan donor atau loan-giver driven. Kerjasama juga harus mempertimbangkan inklusivitas karena dengan pertimbangan tersebut Belt and Road Initiative (BRI) dapat menyejahterakan setiap negara yang tergabung di dalamnya. Demikian pula peran swasta harus lebih dilibatkan dan tidak mengandalkan utang pemerintah.

Sementara itu menurut pengamat ekonomi Indef Eko Listiyanto upaya retaliasi terhadap Uni Eropa atas diskrimasi sawit merupakan langkah yang tepat. Kebijakan proteksionisme Uni Eropa merupakan upaya untuk melindungi produk minyak nabati dari kawasan tersebut. Retaliasi perdagangan bisa menimbulkan kerugian bagi keduabelah pihak. Namun, tanpa da upaya perlawanan tersebut diskriminasi yang dilakukan Uni Eropa akan makin kuat. 

Melihat potensi pasar yang besar

Industri produk plastik diyakini makin bergairah seiring dengan tren permintaan yang diproyeksikan melanjutkan peningkatan pada kuartal I/2019. Sektor makanan dan minuman menjadi faktor utama yang memacu serapan produk plastik untuk kemasan. Salah satu produk makanan dan minuman yang menyerap produk plastik adalah air minum dalam kemasan (AMDK). Sektor AMDK menyumbang 30% serapan plastik kemasan. Selain didorong sektor makanan dan minuman, permintaan juga berasal dari sektor pertanian. Proyeksi pertumbuhan industri plastik hingga akhir tahun 2019 mencapai 5,2% secara tahunan. 

Perum Bulog tetap menantikan izin impor bawang putih sebesar 100 ribu ton sesuai hasil rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian pada Maret lalu. Meski pemerintah sempat menetapkan Bulog sebagai pelaksana importasi bawang putih sebesar 100 ribu ton, persetujuan impor dari Kemendag belum diterbitkan. Pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan PI kepada 8 importir swata dengan kuota impor sebesar 115 ribu ton.

Direktur utama perum Bulog Budi Waseso mengatakan, pihaknya pun kini tidak bisa ikut serta melakukan upaya stabilisasu harga bawang putih. Menurut dia, hal tersebut membuat harga bawang putih terus naik seiring dengan pasokan yang kurang mencukupi. Ia mencurigai kartel-kartel bawang putih menjadi penyebab utamanya.

Pengamat ekonomi pangan dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori menilai apabila pemerintah memberikan izin impor sebanyak 100 ribu ton kepada Bulog, impor kembali tetap akan diperlukan untuk memenuhi konsumsi nasional. Untuk diketahui, tingkat kebutuhan bawang putih nasional mencapai 500 ribu ton setahun sekitar 90% berasal dari impor.

Kalau benar seperti yang disampaikan Kemendag bahwa importir masih punya 115 ribu ton bawang putih sisa impor tahun lalu maka jika ditambah dengan impor kepada 8 importir 115 ribu dan kemungkinan Bulog 100 ribu totalnya masih kurang tutup konsumsi kita. Apabila bawang putih impor dari 8 importir swasta telah masuk, pemerintah perlu mengawasinya. Pengawasan dilakukan dari pendataan jumlah stok yang dimiliki importir hingga pendistribusianya. 

Pemerintah berkomitmen mendukung industri otomotif sebagai salah satu sektor manufaktur andalan tanah air. Sejumlah dukungan dan insentif disiapkan untuk mendorong investasi serta ekspor produk industri otomotif.

Kementerian perindustrian mencatat, produksi kendaraan roda empat atau lebih mencapai 1,34 juta unit atau setara 13,76 miliar dollar AS pada tahun lalu. Adapun ekspornya mencapai 346.000 unit atau setara 4,78 miliar dollar AS. Jumlah kendaraan yang diekspor tahun ini diharapkan bisa meningkat menjadi 400.000 unit.

Sebanyak 20% dari total produksi otomotif nasional tahun 2025 adalah kendaraan listrik. Pengembangan kendaraan rendah emisi karbon ditempuh antara lain dengan memberikan pengurangan pajak bagi industri komponen otomotif. Pemerintah juga menegosiasikan perjanjian perdagangan preferensial (preferential tariff agreement/PTA) serta perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif untuk perluasan pasar. Langkah ini diharapkan membuka pasar baru bagi Indonesia. Terkait ini target yang relatif mudah dijangkau dan ada depan mata adalah pasar Australia.

Menteri Perindustrian memastikan insentif pengurangan pajak untuk perusahaan yang menyelenggarakan pendidikan vokasi serta penelitian dan pengembangan atau super deductible tax diterbitkan Semester I 2019. Besarnya insentif direncanakan sebesar 200% dari total investasi yang dikeluarkan,s edangkan untuk litbang mencapai 300%. Aturan ini berlaku jika perusahaan bekerja sama dengan SMK tertentu untuk memberikan pelatihan dan pembinaan vokasi serta penyediaan alat industri hingga kegiatan pemagangan dengan menghabiskan biaya Rp 1 Milyar. Kepada perusahaan itu, pemerintah akan memberikan pengurangan terhadap penghasilan kena pajak sebesar Rp 2 milyar. Hal ini salah satunya untuk menghubungkan industri dan SMK (link and match).

PT Astra International Tbk menyiapkan dana belanja modal sebesar Rp 30 triliun. Anggaran ini lebih tinggi dibandingkan belanja modal pada 2018 yang sebesar Rp 29 triliun. Dana belanja modal akan digunakan untuk suntikan dana ke anak usaha, seperti :

• PT United Tractor Tbk sebesar Rp 15 triliun
• PT Astra Agro Lestari Tbk sebesar 1,7 triliun
• ekspansi jalan tol dan pembangunan outlet baru sebesar Rp 2,5 triliun 
• dan sisanya akan digunakan untuk pengembangan teknologi informasi yang diperlukan oleh anak usaha Grup Astra

Astra kemungkinan akan menyuntikan modal untuk Gojek. Astra telah kedua kalinya menanamkan modal ke Gojek dengan total sebesar 250 juta dolar AS. Dalam dua fundraising terakhir Astra ikut 150 juta dolar AS dan 100 juta dolar AS.