Skema perpajakan digital belum juga mendapatkan lampu hijau dalam pembahasan di Task Force on Digital Economy (TFDE) yang akan berakhir pada 2020. Namun demikian, Organization for Economic Co-operation Development (OECD) belum lama ini mengumumkan adanya perkembangan baru pada proses pemajakan ekonomi digital yang dimuat dalam Policy Note yang terdiri dari dua pilar utama. Pilar pertama bertujuan untuk mengatur alokasi pemajakan secara lebih adil dengan memperluas hak pemajakan bagi yurisdiksi pasar melalui pendekatan user participation, marketing intangibles, dan sufficient economic presense. Pilar yang kedua adalah fokus terhadap keberadaan global anti-base erosion rule. 

Konsep user participation menekankan penetapan keberadaan suatu entitas digital di suatu negara didasarkan pada ada tidaknya atau seberapa besar pengguna dari produk digital di suatu yurisdiksi. Marketing intangibles adalah suatu keberadaan entitas digital akan dilihat berdasarkan faktor pasar dari entitas tersebut. Sufficient economic presense diukur dari dampak entitas tersebut ke ekonomi di satu yurisdiksi pajak. Menurut Partner Fiscal Research DDTC, Bawono Kristiaji, pada prinsipnya ketiga bentuk proposal tersebut sangat menguntngkan Indonesia sebagai yurisdiksi pasar. Meski demikian, setiap opsi tersebut memiliki keuntungan dan kesulitan yang berbeda-beda.

Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan diminta untuk segera menindaklanjuti kasus penolakan laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk, kendati saat ini OJK dan BEI telah melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain menjaga kasus itu agar tidak terus bergulir menjadi bola liar, keterlibatan dua kementerian tersebut diperlukan. Sebab, jika terbutki ada rekayasa keuangan, kasus ini bisa dikategorikan sebagai kejahatan penipuan yang dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap Garuda Indonesia. Polemik Lapkeu Garuda mencuat setelah dua komisaris Garuda Indonesia menolak pencatatan laporan keuangan tahun buku 2018. Penolakan ini terkait perjanjian kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi, dimana terjadi piutang yang diakui dalam laporan sebagai pendapatan perusahaan. Apabila tidak ada pengakuan pendapatan itu, perseroan akan mengalami kerugian senilai US$ 244,95 juta. Atas persoalan tersebut, manajemen Garuda Indonesia menyakan, kebijakan memasukkan piutang menjadi pendapatan dalam laporan keuangan tahun 2018 tidak melanggar PSAK 23.

Ada sejumlah kriteria menteri ekonomi pada kabinet baru menurut pengusaha dan ekonom. Pertama, menteri ekonomi diisi kalangan profesional dan steril dari politisi. Kedua, kabinet mendatang harus solid dan koordinasi baik. Tidak seperti sekarang, Mendag dan Mentan acap bertikai terkait urusan regulasi pangan. Ketiga, menteri di bidang ESDM lebih pro pengembangan energi baru dan terbarukan. Keempat, investor dan pebisnis ingin kepastian, oleh karena itu kabinet baru harus meneruskan proyek infrastruktur.

Target pemerintah untuk mendorong pertumbuhan investasi di atas 10% makin jauh panggang dari api. BKPM mencatat realisasi investasi kuarta I-2019 sebesar Rp 195,1 triliun atau naik 5,3% yoy. Kepala BKPM mengklaim angka ini sebagai pemulihan. Ia melihat ada sentimen pemulihan gairah investor lokal dan global. Di sisi domestik, setelah tahun pemilu, tren investasi biasanya meningkat. Kendati demikian, ekonom meminta pemerintah harus jemput bola, bukan sekedar menyediakan karpet merah bagi investor. Selain itu, pemerintah harus mencari pengganti investasi di sektor sumber daya alam. Misalnya, investasi untuk substitusi bahan baku impor.

Pala organik dari Maluku untuk pertama kalinya diekspor ke Belanda, Uni emirat Arab dan India senilai Rp 24 miliar. Jika dirinci, nilai untuk biji pala Rp 11,4 miliar dan fuli (bunga pala) Rp 12,6 miliar. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono menyatakan bahwa saat ini permintaan sejumlah negara terhadap komoditas pala dari Indonesia sangat tinggi. Pemerintah terus mendampingi petani agar dapat menjaga kualitas produksi. Pihaknya mendorong agar produksi pala terus meningkat lewat penyediaan bibit dan pupuk organik. 

Berdasarkan data Kemeterian Pertanian, pada tahun 2017 luas perkebunan pala Indonesia 196.983 ha dengan jumlah produksi 32.805 ton. Perkebunan pala itu tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua. Ketua Dewan Rempah Maluku Djalaludin salampessy mengatakan, ekspor perdana tersebut menjadi angin segar bagi petani pala di Maluku. Belakangan ini, para petani hilang harapan lantaran harga biji pala terus merosot hingga di bawah Rp 50.000 per kg. 

Pemerintah memiliki tiga kandidat wilayah yang akan dijadikan sebagai ibu kota baru. Meski belum diputuskan, pulau kalimantan tampaknya menjadi wilayah paling potensial menggantikan DKI Jakarta. Kalimantan difavoritkan karena memiliki sejumlah kriteria yang dibutuhkan.

Pengamat komunikasi politik asal Universitas Airlangga Surabaya, Sukowidodo, menilai pemindahan ibu kota bukan hal mendesak. Menurutnya hal mendesak yang perlu dilakukan pemerintah adalah memajukan daerah lain. Salah satu upaya untuk memajukanya yakni dengan memberikan anggaran yang memadai. Selain itu semua anggaran negara jangan dikelola di Jakarta sehingga tidak muncul persoalan disparitas pembangunan. 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan bersama kementerian dan lembaga terkait menggagalkan upaya penyelundupan impor barang elektronik ilegal senilai Rp 61,86 miliar. Penggagalan penyelundupan barang elektronik ilegal itu terdiri atas 20.732 unit ponsel, 135 unit tablet beserta 90 pensil tablet, dan 1.342 unit laptop. Secara total barang elektronik yang diselundupkan mencapai 22.299 unit. 

Para pengusaha batubara mulai gusar lantaran pemerintah tak kunjung merampungkan revisi PP 23 Tahun 2010. Sebab, beleid tersebut merupakan bentuk kepastian bagi pemilik lisensi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk mengajukan perpanjangan izin usaha sekaligus mengubah status mereka menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Termasuk izin beberapa pemilik PKP2B generasi pertama yang sebentar lagi akan berakhir.

Kegusaran para pengusaha ini didasari adanya usulan Menteri BUMN untuk mengakomodasi dan memperkuat peran BUMN dalam revisi PP 23/2010. Salah satu permintaan Menteri BUMN, luas wilayah tambang PKP2B yang memperoleh perpanjangan tidak boleh melebihi 15.000 hektare (ha).

Pemprov DKI Jakarta terus berupaya merealisasikan rencana pengurangan polusi kendaraan. Salah satunya dengan penggunaan angkutan umum ramah lingkungan. Setelah mengoperasikan Moda Raya Terpadu (MRT), pemprov DKI Jakarta siap mengoperasikan bus listrik untuk digunakan Transjakarta.

Saat ini, PT Transjakarta tengah melakukan pra uji coba terhadap bus listrik sebelum memutuskan mengoperasikan secara reguler. Transjakarta akan melihat beberapa aspek seperti cara pengisian daya, ketahanan waktu, daya jelajah dan biaya operasional. Uji coba dilakukan sembari menunggu perizinan penggunaan bus listrik yang selesai Juni atau Juli 2019.

Ditjen Pajak memberi kelonggaran dalam pelaporan SPT wajib pajak badan. Ditjen Pajak tidak akan memberi sanksi wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN hingga 2 Mei 2019. Dispensasi itu diberikan lantaran ada gangguan sistem e-filing di Ditjen Pajak jelang batas akhir pelaporan 30 April.