GoFood memberikan sumbangan yang sangat besar untuk GOJEK. Berdasarkan riset Lembaga Demografi FEB UI, kontribusi dari mitra UMKM GoFood mencapai Rp 18 triliun. Melalui riset ini juga diketahui, ada peningkatan kepercayaan dan dampak positif yang dirasakan oleh UMKM setelah bergabung dengan GOJEK di layanan GoFood. Salah satu dampaknya adalah peningkatan volume transaksi hingga kenaikan klasifikasi omzet usaha.

Rata-rata pelaku UMKM mengalami peningkatan omzet 3,5 kali lipat sejak bergabung dengan GoFood. Dampak positif ini membuat 85% responden mengaku menginvestasikan kembali pendapatanya ke dalam usaha mereka. Dari riset ini juga ditemukan aplikasi manajemen merchant yang bernama GoBiz menjadi fitur yang sangat berguna. Melalui aplikasi ini merchant bisa leluasa mengubah menu, harga, foto, jam operasional hingga bisa mengetahui informasi pesanan sebelum mitra driver datang. 

Menurut Chief Food Officer of GoJek Group Catherine Hindra Sutjahyo, filosofi di GoFood seperti berbentuk setiga. Sudut-sudutnya adalah merchant, customer dan driver; kami ingin meningkatkan pemberdayaan kepada tiga sisi tersebut.

Fakta Terbaru GoFood :

• per akhir 2018, GoFood mencatat order 30 juta per bulan
• Jumlah order tumbuh hingga 7 kali lipat dalam 2 tahun terakhir
• GoFood menguasai pangsa pasar online food delivery 4 kali lebih besar dari penyedia layanan sejenis
• menyumbang Rp 18 triliun kepada perekonomian Indonesia
• paket ayam menjadi favorit pada 2018 dengan 10 juta kali pemesan 

Presiden Joko Widodo menyatakan sepakat akan merevisi  Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Namun, pihaknya berharap tidak ada pihak yang dirugikan oleh kebijakan itu baik pekerja maupun pengusaha. 

Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Harijanto menyatakan Apindo menyetujui usulan untuk merevisi PP 78/2015 tentang pengupahan karena dinilai memberatkan pelaku usaha. Kenaikan upah diharapkan cukup ditetapkan sesuai inflasi di masing-masing daerah. 

Sesuai PP 78/2015 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15/2018 upah minimum dihitung dengan menjumlahkan upah tahun berjalan dengan hasil perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan inflasi dan pertumbuhan produk domestik bruto. Menurut Harijanto,kenaikan upah dengan perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi sehingga tidak semua perusahaan dapat memenuhinya. Oleh karena itu melalui revisi PP No.78/2015 pengusaha berharap kenaikan upah cukup didasarkan pada inflasi masing-masing daerah. Selanjutnya perhitungan upah diserahkan pada inflasi masing-masing daerah. 

Sekertaris eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G Ismy menilai, PP 78/2015 sebenarnya memiliki sisi positif yaitu kepastian bagi pelaku usaha dan tidak ada lagi pembahasan tripartit setiap akhir tahun. Pembahasan upah secara tripartit yang sebelumnya pernah terjadi dinilai tidak efisien karena menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran. Menurut Ernovian, revisi UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan justru diperlukan. Ketentuan UU itu dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan teknologi informasi dan ekonomi global yang menuntut efisiensi. Ketentuan ini yang perlu direvisi, antara lain soal pemutusan hubungan kerja atau tenaga kerja asing.

Lahan di sekitar stasiun Light Rapid Transist (LRT) banyak diminati oleh pengembang properti, baik swasta maupun BUMN. Lahan ini diproyeksikan untuk menjadi hunian berkonsep transportasi, atau dikenal juga dengan istilah Transport Oriented Development (TOD). Sebagai contoh, di dekat Stasiun LRT Ciracas sudah terdapat dua lahan hunian berbasis TOD. Yang pertama adalah Sakura Garden City, yang dikembangkan oleh Trivio Group dengan menggandeng 2 perusahaan besar asal Jepang, Daiwa House dan JOIN. Di kawasan ini akan dibangun 4 tower dengan total 2.200 unit dan 90 Ruko. harga unit yang dipasarkan mulai dari Rp 500 jutaan.

Yang kedua adalah LRT City Ciracas dengan nama Urban Signature yang dibangun oleh anak usaha PT Adhi Karya. Total akan terdapat 5 tower apartemen. Harga yang ditawarkan cukup bersaing mulai dari Rp 500 jutaan.

Menurut pengamat properti Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, berkembangnya kawasan bertajuk TOD merupakan hal yang wajar dan dialami seluruh kota besar di dunia karena kawasan ini merupakan salah satu kebutuhan di tengah-tengah kepadatan lalu lintas yang terjadi. TOD ini sudah menyebar di wilayah lain di Jakarta di sekitar stasiun kereta Api, seperti TOD Pondok Cina, TOD Tanjung Barat, TOD Cisauk, dan TOD Tanah Abang.

Dengan teknologi dan pendekatan ramah lingkungan, sampah plastik kini dapat diolah sebagai campuran aspal. Hitungannya, setiap 1 km jalan dengan lebar 7 m, membutuhkan campuran limbah plastik sebanyak 2,5 hingga 5 ton. Dengan estimasi jumlah sampah plastik di Indonesia tahun 2019 mencapai 9,52 juta ton, maka diperkirakan sampah plastik dapat menyumbang kebutuhan jalan sepanjang 190.000 km. Aspal yang dihasilkan juga lebih lengket jika dibandingkan dengan aspal yang tidak menggunakan plastik sebagai campuran.

Teknologi aspal plastik memiliki beberapa kelebihan, yaitu memiliki tingkat perkerasan yang lebih baik, tidak mudah meninggalkan jejak roda kendaraan saat aspal basah dilalui kendaraan, dan daya tahan yang semakin tinggi bila dibandingkan dengan aspal biasa. Penggunaan aspal plastik juga sudah dinyatakan aman dan bebas dari ancaman racun pada plastik.

Ekspor mobil utuh (completely built up) Indonesia ke Australia berpeluang menderu pasca perjanjian perdagangan bebas (FTA) antara Indonesia dengan Australia melalui Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) diteken. Terlebih, Australia tidak memiliki pabrikan mobil, dan mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan pasarnya. Tantangannya ada pada kesiapan industri otomotif nasional.

Rasio utang terhadap PDB per Maret 2019 sudah mencapai 30,12%. Meski masih di level sehat, angka itu adalah rasio terbesar dalam lima tahun terakhir. Kemkeu mencatat total nilai (outstanding) utang pemerintah pusat hingga Maret 2019 Rp 4.567,31 triliun. Angka ini naik 10,4% dibandingkan dengan posisi Maret 2018. Kenaikan itu berasal dari pinjaman dan penerbitan surat berharga negara (SBN). Kemkeu mengklaim sudah mengerem laju utang, terutama pinjaman luar negeri.

Ahmad Mikail, Ekonom Samuel Sekuritas Indonesia, menganalisis. perlambatan utang pemerintah hanya sementara. Pasalnya, penerimaan pajak kuartal I tahun ini hanya tumbuh 1,8% yoy. Ahmad menegaskan, pengeraman utang tidak hanya atas utang pemerintah, tetapi juga meliputi utang BUMN. Peningkatan utang bisa memengaruhi rating utang Indonesia.

Para pemilik lahan kosong di lima jalan protokol Jakarta bisa mendapatkan diskon PBB-P2 sebesar 50% jika mau membangun ruang terbuka hijau (RTH) untuk kepentingan umum di atas lahannya. Sebaliknya, Pemprov DKI akan mengenakan PBB-P2 dua kali lipat kepada pemilik lahan kosong sepanjang lima jalan protokol, meliputi M.H. Thamrin, Sudirman, Gatot Subroto, H.R. Rasuna Said, dan M.T. Haryono.

Selain itu, Pemprov DKI tidak lagi menggratiskan PBB-P2 bagi rumah yang penggunaannya bukan untuk tempat tinggal, melainkan buat kegiatan komersial. Saat ini, Pemprov DKI tengah melakukan pendataan di empat lokasi, yakni Tanah Abang, Kebayoran Baru, Cilandak, dan Penjaringan. Sebagai informasi, Pemprov DKI memberikan kebijakan pembebasan PBB-P2 kepada sejumlah profesi seperti guru, dosen, serta veteran.

Wakil presiden Jusuf Kalla mengangkat isu diskriminasi kelapa sawit Indonesia oleh jumlah negara terutama di Eropa. indonesia sebagai negara yang sekitar 16 juta warganya terlibat dalam perkebunan dan industri sawit terus menghadapi perlakuan diskriminatif. Ia menyayangkan perlakuan diskriminatif itu mengatasnamankan isu sustainable palm oil. Padahal sawit telah memberikan kontribusi signifikan dalam pencapaian cita-cita pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia, dan menurutnya tidak ada satu negara yang bisa mencapai SDGs sendiri tanpa sinergi dan kerjasama dari negara lain.

Kerjasama harus bersifat national-driven bukan donor atau loan-giver driven. Kerjasama juga harus mempertimbangkan inklusivitas karena dengan pertimbangan tersebut Belt and Road Initiative (BRI) dapat menyejahterakan setiap negara yang tergabung di dalamnya. Demikian pula peran swasta harus lebih dilibatkan dan tidak mengandalkan utang pemerintah.

Sementara itu menurut pengamat ekonomi Indef Eko Listiyanto upaya retaliasi terhadap Uni Eropa atas diskrimasi sawit merupakan langkah yang tepat. Kebijakan proteksionisme Uni Eropa merupakan upaya untuk melindungi produk minyak nabati dari kawasan tersebut. Retaliasi perdagangan bisa menimbulkan kerugian bagi keduabelah pihak. Namun, tanpa da upaya perlawanan tersebut diskriminasi yang dilakukan Uni Eropa akan makin kuat. 

Melihat potensi pasar yang besar

Industri produk plastik diyakini makin bergairah seiring dengan tren permintaan yang diproyeksikan melanjutkan peningkatan pada kuartal I/2019. Sektor makanan dan minuman menjadi faktor utama yang memacu serapan produk plastik untuk kemasan. Salah satu produk makanan dan minuman yang menyerap produk plastik adalah air minum dalam kemasan (AMDK). Sektor AMDK menyumbang 30% serapan plastik kemasan. Selain didorong sektor makanan dan minuman, permintaan juga berasal dari sektor pertanian. Proyeksi pertumbuhan industri plastik hingga akhir tahun 2019 mencapai 5,2% secara tahunan.