Suku bunga kredit diproyeksi bakal terkerek baik memasuki naik memasuki kuartal II-2019. Bank sentral meramal, berdasarkan jenis kreditnya, peningkatan bunga akan terjadi pada kredit konsumsi dan kredit modal kerja. Pada kredit konsumsi, kenaikan suku bunga terjadi pada kredit kendaraan bermotor (KKB) dan kartu kredit. Sementara suku bunga kredit kepemilikan rumah/apartemen (KPR/KPA) dan multiguna diproyeksi turun secara kuartalan menjadi 11,22% dan 12,77%.

Bisnis tambang emas memang menyilaukan. Prospek bisnis yang stabil membuat sejumlah emiten pertambangan batubara mulai mendiversifikasi bisnisnya ke bisnis logam mulia itu. Salah satunya PT United Tractors Tbk (UNTR) yang mengakuisisi 95% saham PT Agincourt Resources, pemilik tambang emas Martabe di Sumatera Utara.

Jika dibandingkan dengan bisnis batubara, bisnis emas lebih menjanjikan, karena instrumen emas mulai banyak diminati. Namun, perusahaan yang akan masuk ke tambang emas harus memikirkan terkait pembuatan smelter yang memerlukan biaya tak sedikit.

Pemerintah mengatur pembagian kawasan hutan untuk perkebunan sawit dengan proporsi 80% digunakan oleh perusahaan dan 20% untuk masyarakat dalam hal ini petani plasma. Kendati demikian, KPPU meragukan pelaksanaannya di lapangan. Komisioner KPPU, Guntur S. Saragih, mengatakan bahwa Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian tidak memiliki data anggota petani plasma. Untuk itu, KPPU akan melayangkan surat permohonan resmi kepada pemerintah dan menduga ada praktik maladministrasi dalam kebijakan ini.

Sejumlah negara di Asean bersatu untuk melawan kebijakan proteksionisme UniEropa yang dianggap diskriminatif terhadap beberapa produk asal Asia Tenggara. Seruan perlawanan itu dilontarkan oleh Menteri Perdagangan Indonesia Enggartiasto Lukita di sela-sela pertemuan 25th Asean Economic Minister's Retreat di Phuket, Thailand, Senin (22/4) malam. Beberapa negara di Asean yang tengah menghadapi 'perlawanan' dengan Uni Eropa adalah Indonesia, Malaysia, Myanmar,dan Kamboja. Dengan Indonesia dan Malaysia, Uni Eropa mendiskriminasi minyak kelapa sawit mentah dan produk turunannya. Sementara itu, terhadap Myanmar dan Kamboja, Uni Eropa memberlakukan special safeguard untuk beras hasil produksi kedua negara tersebut. 

Untuk menghadapi kebijakan perdagangan yang bersifat proteksionisme dari Uni Eropa, negara-negara Asean yang terdampak kebijakan proteksionisme itu sepakat menggalang kekuatan dan melakukan dua langkah utama. Pertama, sejumlah negara Asean sepakat untuk memberikan instruksi kepada perwakilannya di Jenewa, Swiss, untuk mengeluarkan pernyataan keras kepada UE atas nama kebersamaan Asean. Kedua, pihak-pihak yang dirugikan akan menyusun sikap bersama untuk menentang setiap langkah atau kebijakan perdagangan yang bersifat diskriminatif, baik dalam bentuk tariff barrier maupun nontariff barrier.

Makin maraknya pengimplementasian fitur dompet digital diklaim turut menjadi faktor penggairah bisnis ritel modern segmen minimarket di Tanah Air pada tahun ini. Tren positif tersebut tercermin dari kenaikan jumlah konsumen di beberapa perusahaan ritel modern yang menawarkan layanan pembayaran melalui dompet digital seperti Go-Pay, Ovo, LinkAja, dan sebagainya. 

CEO Family Mart Wirry Tjandra menuturkan, kerja sama dengan dompet digital cukup menguntungkan bagi Family Mart. Terbukti, konsumen Family Mart saat ini mengalami pertumbuhan hingga dua digit dibandingkan dengan sebelum menggunakan layanan dompet digital. Sementara itu, Corporate Affairs PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (Alfamart) Solihin Putera mengungkapkan, kerja sama dengan perusahaan dompet digital berdampak luar biasa bagi industri ritel. Hal ini berdampak positif bagi pendapatan Alfamart. Di samping itu, Alfamart juga akan terus melakukan ekspansi dengan menambah gerai-gerai Alfamart pada tahun ini, sekitar 800 gerai baru.

Harmonisasi PPnBM kendaraan akan memaksa produsen untuk mengembangkan teknologi kendaraan yang makin rendah emisi alias lebih efisien. Tanpa inovasi, era kendaraan hemat energi dan harga terjangkau (KBH2) itu akan berakhir. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian Harjanto mengatakan, pemerintah ingin mengurangi impor bahan bakar dan menumbuhkan industri mobil listrik dalam negeri. Harmonisasi PPnBM yang dikaitkan dengan emisi merupakan cara untuk mengembangkan pasar otomotif yang ramah lingkungan dalam skala besar. KBH2 akan terkena dampak harmonisasi. Tanpa perubahan teknologi signifikan, era KBH2 yang menikmati pajak 0% akan berakhir karena bakal dikenai tarif 3%. 

Kementerian ESDM mencatat realisasi serapan unsur nabati (fatty acid methyl eter/FAME) untuk program B20 sampai awal April lalu sebesar 1,5 juta KL, atau sudah mencapai 24,19% dari target tahun ini sebesar 6,2 juta KL. Pemerintah telah menetapkan 19 Badan Usaha Bahan Bakar Nabati yang menyediakan pasokan biodiesel di tahun depan adalah PT Cemerlang Energi Perkasa 449.753 KL, PT Wilmar Bioenergi Indonesia 844.949 KL, PT Pelita Agung Agrindustri 145.396 KL, PT Ciliandra Perkasa 171.854 KL, PT Darmex Biofuel 85.680 KL, PT Musim Mas 745.504 KL, PT Wilmar Nabati Indonesia 904.431 KL dan PT Bayar Biofuel 229.075 KL. Selanjutnya, pemasok lainnya yakni PT LDC Indonesia 292.927 KL, PT SMART Tbk 269.914 KL, PT Tunas Baru Lampung 216.875 KL, PT Multi Nabati Sulawesi 253.427 KL, PT Permata Hijau Palm Oleo 261.183 KL, PT Intibenua Perkasatama 241.053 KL, PT Batara Elok Semesta Terpadu 78.818 KL, PT Dabi Biofuels 207.344 KL, PT Sinarmas Bioenergi 262.011 KL, PT Kutai Refinery Nusantara 220.189 KL, PT Sukajadi Sawit Mekar 219.677 KL.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebut LinkAja akan masuk dalam pembentukan induk usaha (holding) BUMN keuangan. Prosesnya masih berlanjut dan diharapkan rampung tahun ini.

PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) yang menjadi gerbang layanan pembayaran daring, LinkAja juga bakal masuk dalam induk usaha ini. LinkAja yang tertunda peluncuranya lantaran belum tersedianya dompet elektronik sehingga pihak kementerian perlu menyempurnakanya terlebih dahulu.

Salah satu bank BUMN, PT Bank Tabungan Negara Tbk (Persero) akan menjajaki akuisisi perusahaan modal ventura. Langkah ini agar BTN leluasa memiliki saham perusahaan tekfin seperti LinkAja dan ATM Link. BTN juga baru saja menandatangani perjanjian pembelian saham bersyarat untuk membeli saham 30% PT Permodalan Nasional Madani Investment Management (PNMIM) dari PT Permodalan Nasional Madani (persero). 

Menurut ekonom Indef Bhima Yudhistira, masuknya Finarya menjadi anggota induk usaha BUMN perbankan akan semakin memperkuat Bank Himbara (Himpunan Milik Negara) sehingga semakin mengintegrasikan sistem pembayaran di Indonesia. Kemungkinan besar setelah holding, perbankan akan lebih solid. Adanya Finarya turut mendongkrak pasar inklusi keuangan khusunya dompet digital

PT Bank Central Asia Tbk mengakuisisi PT Bank Royal Indonesia senilai Rp 1 triliun. Aksi Korporasi BCA ini ditandatangani dengan perjanjian jual beli saham bersyarat pada 16 April 2019.  Berdasarkan perjanjian, para pembeli (BCA dan BCA Finance) akan membeli sebanyak 2.872.000 saham Bank Royal yang mewakili seluruh modal yang ditempatkan dan disetor oleh Para Penjual dalam Bank Royal.

Pemerintah mewaspadai realisasai dari dua komponen utama pendapatan negara, yaitu penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak, yang pada kuartal I/2019 tidak sesuai ekspektasi. Berdasarkan data Kemenkeu penerimaan pajak hanya tumbu 1,8%. Bahkan, jika dikurangi dengan penerimaan PPh migas, pertumbuhan penerimaan pajak hanya 0,6%. Padahal, target pertumbuhan penerimaan pajak pada tahun ini ditetapkan sebesar 19%. Palagi, penerimaan pajak berisiko menghadapi lonjakan restitusi. Selain itu, tren penurunan PNBP masih terus terjadi. Hingga akhir kuartal I/2019, PNBP turun 1,47%.

Pengamat DDTC BawonoKristiaji mengatakan, ada tiga catatan terkait dengan realisasi penerimaan negara sepanjang kuartal I/2019. Pertama, realisasi pajak nonmigas mencapai 15,5% dari target APBN pada dasarnya merupakan pola distribusi bulanan yang umumnya terjadi pada awal tahun, yaitu sekitar 4,5%-6% per bulan. Kinerja PPN yang negatif perlu diwaspadai. Kedua, restitusi hendaknya tidak perlu dipersoalkan seolah-olah menjadi hal yang melemahkan kinerja. Ketiga, kinerja PPN akan meningkat, impor barang modal dan konsumsi dalam negeri akan membaik sejalan dengan kondisi politik yang kondusif pascapemilu dan menyambut lebaran.