Realisasi APBN pada kuartal I/2019 yang menunjukkan pelemahan dibandingkan dengan tahun lalu perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dengan mengambil langkah strategis guna menyelematkan kinerja fiskal 2019. Dengan posisi fiskal kuartal I/2019 yang cukup tertekan, menurut Ekonom Maybank Indonesia Juniman, pilihan pemerintah hanya dua. Pertama, mencari sumber pendapatan baru khususnya di sektor pajak. Kedua, jika terobosan dari sisi penerimaan tak optimal, kejadian 2016 akan berulang. Untuk menyelamatkan posisi fiskalnya, pemerintah mau tak mau harus memangkas belanja-belanja tak produktif. 

Komisi Pemberantasan Korupsi menggali sejumlah keterangan dari para saksi untuk menguak peran sentral Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam kasus suap proyek PLTU Mulut Tambang Riau 1. Dari sejumlah dakwaan terhadap para terpidana kasus korupsi proyek PLTU Mulut Tambang Riau 1, nama Sofyan Basir sering kali muncul. Dari pengakuan para terpidana dalam surat dakwaan awal, peran Sofyan Basir itu setidaknya terekam sebagai berikut:

• Pada 2017 terjadi pertemuan antara Eni Maulana Saragih dan Johanes Budisutrisno Kotjo dengan Sofyan Basir di BRI Lounge. Yang bersangkutan menyampaikan bahwa Johanes Budisutrisno Kotjo akan mendapatkan proyek PLTU Mulut Tambang Riau 1 dengan skema Penunjukan Langsung dan anak Perusahaan PLN PT Pembangkitan Jawa Bali akan memiliki saham perusahaan konsorsium minimal sebesar 51% sesuai dengan Perpres No. 4 Tahun 2016.
• Pada 6 Juni 2018, terjadi pertemuan Eni Maulana Saragih, Johanes Budisutrisno Kotjo, dan Idrus Marham, dengan Supangkat Iwan dan Sofyan Basir di rumah Sofyan Basir. Pertemuan itu disepakati bahwa Sofyan Basir akan mendorong agar PT PLN dan PT PJBI menandatangani amandemen perjanjian konsorsium dengan catatan CHEC Ltd. sepakat dalam hal waktu pengendalian JVC selama 15 tahun setelah COD yang rencananya akan dilakukan keesokan harinya.

Nama-nama yang pernah disebut sebagai calon penerima fee pembahasan proyek PLTU Riau 1, yaitu Johanes Budisutrisno Kotjo, Setya NOvanto, Andreas Rinaldi, Rickard Philip Cecile, RUdy Herlambang, Inteckhab Khan, James Rijanto, serta pihak-pihak lain yang membantu.

Indonesia berpeluang nyata menjadi model dari penggunaan teknologi digital maju bagi pelayanan umum. Pemudahan layanan umum akan berbasis layanan di web dan aplikasi HP yang didesain dengan baik untuk membuat banyak layanan menjadi daring penuh bukan setengah daring. Dengan demikian, rakyat sangat dimudahkan menerima layanan pemerintah untuk urusan sangat esensial seperti : KTP-el dan kependudukan, perizinan, perpanjangan SIM, BPJS, imigrasi, denda tilang dan pertanahan.

Pajak online sudah dimulai dan sangat membantu, hanya tutorial yang baku, lengkap dan jelas, serta memang dirancang untuk memudahkan belajar sendiri (self learning) belum tersedia sehingga banyak yang tetap datang ke kantor pajak.

Industri ekspor untuk devisa memerlukan kawasan khusus industri 4.0 yang disediakan untuk smart industry dengan insentif dan infrastruktur serta platform digital yang lengkap dan mutakhir guna menarik investor industri 4.0 masuk dan orang Indonesia bisa mengalami secara nyata 4.0 itu. Di kawasan khusus inilah besar kemungkinan teknologi 5G diwujudkan. Selain itu, diperlukan sistem logistik nasional terpadu dari gudang, pengangkutan darat, pelabuhan laut dan udara, sampai jalur distribusi umum dengan teknologi efektif seperti : bar/QR coding, RFID, tracking, robotic, sampai teknologi maju seperti blockchain dan computer vision serta artificial intelligence dapat digunakan untuk mencapai efisiensi dan keunggulan logistik nasional dan big data logistik nasional agar perencanaan infrastruktur  nasional bisa cepat.

Ekonomi rakyat dibangkitkan dan dibantu dengan pelayanan web dan aplikasi untuk bantuan riil, mulai dari akses modal kerja, manajemen usaha sampai disiplin mutu yang diperlukan UMKM agar bisa tegak dan tumbuh. Sektor ekonomi rakyat perlu ditumpukan pada industri pariwisata dan pertanian dengan teknologi digital seperti penggunaan IoT (internet of thing) dan drone.

Chief Business Development iGrow Jim Oklahoma memproyeksikan, potensi bisnis jasa keuangan berbasis teknologi informasi atau teknologi finansial (tekfin) pertanian dari tahun ke tahun akan tumbuh secara eksponensial. Tren tersebut dikarenakan semakin banyak orang yang membutuhkan investasi aman atau risiko ditekan serendah mungkin.

Berdiri sejak September 2014, iGrow menyediakan sistem untuk melakukan supervisi dan administrasi dalam kegiatan pertanian. Melalui platform itu, pengguna dapat menanam, mengembangkan dan memantau tanaman sebagai sebuah investasi. Pengguna iGrow dapat disebut sebagai sponsor. Animo dan respons masyarakat sangat baik untuk mendanai komoditas, terlebih sistem yang dikembangkan iGrow merupakan social investment. Sampai Januari 2019, iGrow sudah menyalurkan Rp 130 miliar kepada 7.500 petani yang tersebar paling banyak di Jawa dan Bali. Tahun ini iGrow baru mulai melakukan penetrasi ke NTT dan Sulawesi.

Dari segi peminjam, iGrow sudah berhasil menarik 50rb orang untuk melakukan registrasi. Dari total tersebut 6.000 orang secara aktif melakukan pendanaan dengan berbagai komoditas. Dalam waktu dekat, iGrow akan melakukan ekspansi ke Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand.

Pasca penetapan Direktur PLN menjadi tersangka KPK, ketidakpastian membayangi kelanjutan megaproyek 35.000 MW, terutama yang masih dalam tahap perencanaan. Berdasarkan catatan PLN, per Januari 2019, masih terdapat proyek listrik berkapasitas 1.383 megawatt dalam tahap pengadaan. Selain itu, 954 MW di tahap perencanaan dan 9.507 MW masuk tahap kontrak dan belum kontruksi. Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) berharap ada kepastian dalam investasi proyek kelistrikan di tanah air. Pengusaha pembangkit listrik mendesak pemerintah mencabut skema penunjukan langsung. Skema penunjukan langsung sejatinya tak menarik dari sisi pengembangan bisnis dan investasi kelistrikan. Di lain sisi, skema penunjukan langsung bisa disalahgunakan.

Hingga Maret, penerimaan bea dan cukai tumbuh 73% yoy. Cukai rokok mengepulkan penerimaan cukai. Lonjakan ini karena pendapatan cukai hasil tembakau tumbuh 189,14% yoy.  Hal ini disebabkan oleh pergeseran pola pelunasan pembelian pita cukai sebagai dampak penerapan PMK-57/2017.

Namun, kenaikan pendapatan cukai hasil tembakau tidak sejalan dengan kondisi pelaku industri. Menurut Philip Morris International, penjualan industri rokok pada kuartal I 2019 sebesar 68,7 miliar batang atau turun 0,8% yoy.

Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) menyisakan catatan khusus. Dua komisaris mereka, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria menolak meneken laporan keuangan. Chairal dan Dony masing-masing adalah perwakilan dari PT Trans Airways dan Finegold Resources Ltd. Kedua perusahaan itu menguasai 28,08% dari saham GIAA.

Pemicu perbedaan pendapat adalah perjanjian kerja sama penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan dan pengelolaan inflight entertainment dan manajemen konten antara PT Mahata Aero Teknologi dan PT Citilink Indonesia. Perjanjian yang ditandatangani pada 31 Oktober 2018 itu bernilai sekitar US$ 239,94 juta. Perjanjian tersebut juga memuat US$ 28 juta bagi hasil Garuda Indonesia dari PT Sriwijaya Indonesia.

Secara tertulis, kedua komisaris tadi menyatakan, hingga tutup buku 2018, Garuda Indonesia belum menerima sepeser pun pembayaran dari Mahata Aero. Sementara tidak ada kepastian pembayaran yang jelas dalam perjanjian kerja sama dengan Mahata Aero, termasuk jaminan pembayaran yang tidak bisa ditarik kembali.

Para Menteri Perdagangan di kawasan ASEAN sepakat meneken Perjanjian Perdagangan Jasa ASEAN atau ASEAN Trade In Service Agreement (ATISA). Penandatanganan ATISA ini akan membuka akses pasar industri jasa di negara-negara ASEAN. Perjanjian ini bisa menjadi pisau bermata dua bagi Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk terbanyak di ASEAN, Indonesia akan menjadi pasar utama bagi para penjaja jasa di ASEAN. Namun di sisi lain, Indonesia bisa mengekspor jasa unggulan. Empat sektor unggulan antara lain pariwisata, teknologi informasi dan telekomunikasi, konstruksi, dan jasa tenaga profesional berbagai bidang.

Persatuan Badan Intelijen Internasional yang tergabung dalam The Five Eyes berencana melakukan pertemuan puncak di Glasgow, Skontlandia untuk membahas cara memerangi kejahatan siber dan terorisme. Melansir Bloomberg, Rabu (24/4/) pertemuan ini sebagai respons terhadap tuduhan intelijen AS bahwa Huawei Technologies telah memasukkan perangkat mata-mata sebagai cara pemerintah China untuk mengawasi negara lain. Peralatan teknologi dari China menjadi bagian penting bagi jaringan terbesar di Inggris. Dengan kondisi tersebut pejabat setempat tampaknya berencana membatasi sekaligus melarang secara penuh terhadap perangkat teknologi buatan China. Ini dikhawatirkan akan mengganggu hubungan internasional dengan China.

Struktur penerimaan pajak hingga kuartal I/2019 terus menunjukkan pelemahan. Dari sisi sektoral, sektor-sektor utama yang menopang penerimaan pajak tercatat terkontraksi cukup dalam. Sektor manufaktur yang kontribusinya ke penerimaan pajak sebesar 32,1%. pertumbuhan justru minus 8,8%. Sementara itu, sektor perdagangan yang memiliki kontribusi sebesar 28,4% ke penerimaan pajak hanya mampu tumbuh 1,3%. Adapun total penerimaan pajak sampai dengan Maret 2019 mencapai Rp 248,9 triliun atau 15,7% dari target APBN 2019 senilai Rp1.577,5 triliun. Capaian-capaian ini juga mengonfirmasi bahwa tren pertumbuhan penerimaan pajak selama kuartal I/2019 masih di luar ekspektasi. Apalagi, target pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2019 juga membengkak kurang lebih 20% karena adanya shortfall penerimaan pajak tahun lalu.