Berdasarkan data Bloomberg, tiga bank lokal berhasil menduduki posisi 10 besar bank terbesar di Asia Tenggara berdasarkan nilai kapitalisasi pasar. Peringkat perbankan di Asia Tenggara berturut-turut: DBS Bank - Singapura (US$ 51,12 miliar), BCA - Indonesia (US$ 48,47 miliar), BRI - Indonesia (US$ 37,53 miliar), OCBC Bank - Singapura (US$ 35,16 miliar), UOB - Singapura (US$ 33,03 miliar), Bank Mandiri - Indonesia (US$ 25,08 miliar), Malayan Banking - Malaysia (US$ 24,34 miliar), Public Bank Berhad (US$ 21,16 miliar), KasikornBank - Thailand (US$ 14,12 miliar), dan Siam Commercial Bank - Thailand (US$ 13,76 miliar).

Pelaku pasar masih bereaksi negatif atas protes sebagian pemegang saham terkait kinerja keuangan PT Garuda Indonesis (GIAA) tahun buku 2018. Kemarin, harga saham GIAA merosot 7,60% jadi Rp 462 per saham. Bila dihitung selama sepekan, harga saham ini sudah merosot sekitar 12%. Efeknya jelek ke kredibilitas Garuda.

Analis berpendapat, pengakuan piutang ini sah dalam laporan keuangan selama sesuai dengan perjanjian. Aksi protes ini justru janggal. Pasalnya, kenaikan kinerja menguntungkan pemegang saham. Apalagi, laporan keuangan tersebut sudah melalui audit auditor resmi.

Pemerintah mendorong proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) untuk memenuhi kebutuhan listrik sekaligus mengurangi impor migas hingga tahun 2025 nanti. Untuk itu, pemerintah bakal memberikan insentif berupa subsidi untuk kegiatan eksplorasi. Pemerintah menargetkan, bauran energi untuk listrik panas bumi mencapai 11% pada tahun 2025 mendatang.

Menteri perhubungan Budi Karya Sumadi meminta bantuan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk melakukan intervensi terhadap harga tiket pesawat. Permintaan ini disampaikan Menhub agar tarif tiket pesawat yang kini sudah terlampau tinggi segera turun.

Menko perekonomian juga berwenang mengatasi masalah tiket pesawat. Kondisi saat ini mencemaskan terlebih momen mudik saat idul fitri sudah dekat. Tidak hanya Menko Darmin, Menhub Budi juga akan meminta bantuan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk terlibat dalam permasalahan yang sudah berlangsung selama berbulan-bulan.

Garuda akan menjadi salah satu pihak yang dikutsertakan dalam pembahasan tiket. Sebab, Garuda dinilai sebagai market leader yang menentukan tren. Apabila Garuda menaikkan batas atas, semua maskapai cenderung naik begitupun sebaliknya.

Penggunanaa teknologi blockchain dalam pengelolaam wakaf dinilai positif. Hanya hal itu harus diimbangi dengan edukasi pengelola wakaf (nazir). United Nations Development Programme (UNDP) melalui innovative financing labnya meluncurkan inisiatif blockchain wakaf. Blockchain memungkinkan donatur untuk melacak dana wakafnya diterima oleh siapa dan digunakan untuk apa. 

Hara salah satu perusahaan berplatform teknologi sektor pertanian yang telah menggunakan blockchain untuk memudahkan pekerjaan administrasi. Selama ini masalah pembiayaan petani muncul karena data yang tidak reliable. Hara memasukan identitas petani dalam blockchain sehingga data para petani tersimpan dengan baik. Petani terkadang sulit mengakses pembiayaan karena data mereka yang tidak terstandarisasi. Hingga saat ini Hara berhasil mengumpulkan 21 ribu petani dalam sistem blockchain. 

Kabar tak sedap dari Negeri Ginseng Korea Selatan. Ekonomi Korea Selatan melambat pada kuartal I 2019 ini. Kondisi ini akan berdampak bagi negara lain karena Korea Selatan merupakan importir yang menopang pertumbuhan ekonomi dunia. Tak cuma Korea Selatan, perlambatan ekonomi di sejumlah negara importir lain di kawasan Asia Pasifik juga perlu diwaspadai. Hanya indikasi perlambatan masih sulit dibaca penyebabnya, apakah penurunan terjadi karena siklus ekonomi atau akibat adanya ketegangan perdagangan.

Realisasi APBN pada kuartal I/2019 yang menunjukkan pelemahan dibandingkan dengan tahun lalu perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dengan mengambil langkah strategis guna menyelematkan kinerja fiskal 2019. Dengan posisi fiskal kuartal I/2019 yang cukup tertekan, menurut Ekonom Maybank Indonesia Juniman, pilihan pemerintah hanya dua. Pertama, mencari sumber pendapatan baru khususnya di sektor pajak. Kedua, jika terobosan dari sisi penerimaan tak optimal, kejadian 2016 akan berulang. Untuk menyelamatkan posisi fiskalnya, pemerintah mau tak mau harus memangkas belanja-belanja tak produktif. 

Komisi Pemberantasan Korupsi menggali sejumlah keterangan dari para saksi untuk menguak peran sentral Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam kasus suap proyek PLTU Mulut Tambang Riau 1. Dari sejumlah dakwaan terhadap para terpidana kasus korupsi proyek PLTU Mulut Tambang Riau 1, nama Sofyan Basir sering kali muncul. Dari pengakuan para terpidana dalam surat dakwaan awal, peran Sofyan Basir itu setidaknya terekam sebagai berikut:

• Pada 2017 terjadi pertemuan antara Eni Maulana Saragih dan Johanes Budisutrisno Kotjo dengan Sofyan Basir di BRI Lounge. Yang bersangkutan menyampaikan bahwa Johanes Budisutrisno Kotjo akan mendapatkan proyek PLTU Mulut Tambang Riau 1 dengan skema Penunjukan Langsung dan anak Perusahaan PLN PT Pembangkitan Jawa Bali akan memiliki saham perusahaan konsorsium minimal sebesar 51% sesuai dengan Perpres No. 4 Tahun 2016.
• Pada 6 Juni 2018, terjadi pertemuan Eni Maulana Saragih, Johanes Budisutrisno Kotjo, dan Idrus Marham, dengan Supangkat Iwan dan Sofyan Basir di rumah Sofyan Basir. Pertemuan itu disepakati bahwa Sofyan Basir akan mendorong agar PT PLN dan PT PJBI menandatangani amandemen perjanjian konsorsium dengan catatan CHEC Ltd. sepakat dalam hal waktu pengendalian JVC selama 15 tahun setelah COD yang rencananya akan dilakukan keesokan harinya.

Nama-nama yang pernah disebut sebagai calon penerima fee pembahasan proyek PLTU Riau 1, yaitu Johanes Budisutrisno Kotjo, Setya NOvanto, Andreas Rinaldi, Rickard Philip Cecile, RUdy Herlambang, Inteckhab Khan, James Rijanto, serta pihak-pihak lain yang membantu.

Indonesia berpeluang nyata menjadi model dari penggunaan teknologi digital maju bagi pelayanan umum. Pemudahan layanan umum akan berbasis layanan di web dan aplikasi HP yang didesain dengan baik untuk membuat banyak layanan menjadi daring penuh bukan setengah daring. Dengan demikian, rakyat sangat dimudahkan menerima layanan pemerintah untuk urusan sangat esensial seperti : KTP-el dan kependudukan, perizinan, perpanjangan SIM, BPJS, imigrasi, denda tilang dan pertanahan.

Pajak online sudah dimulai dan sangat membantu, hanya tutorial yang baku, lengkap dan jelas, serta memang dirancang untuk memudahkan belajar sendiri (self learning) belum tersedia sehingga banyak yang tetap datang ke kantor pajak.

Industri ekspor untuk devisa memerlukan kawasan khusus industri 4.0 yang disediakan untuk smart industry dengan insentif dan infrastruktur serta platform digital yang lengkap dan mutakhir guna menarik investor industri 4.0 masuk dan orang Indonesia bisa mengalami secara nyata 4.0 itu. Di kawasan khusus inilah besar kemungkinan teknologi 5G diwujudkan. Selain itu, diperlukan sistem logistik nasional terpadu dari gudang, pengangkutan darat, pelabuhan laut dan udara, sampai jalur distribusi umum dengan teknologi efektif seperti : bar/QR coding, RFID, tracking, robotic, sampai teknologi maju seperti blockchain dan computer vision serta artificial intelligence dapat digunakan untuk mencapai efisiensi dan keunggulan logistik nasional dan big data logistik nasional agar perencanaan infrastruktur  nasional bisa cepat.

Ekonomi rakyat dibangkitkan dan dibantu dengan pelayanan web dan aplikasi untuk bantuan riil, mulai dari akses modal kerja, manajemen usaha sampai disiplin mutu yang diperlukan UMKM agar bisa tegak dan tumbuh. Sektor ekonomi rakyat perlu ditumpukan pada industri pariwisata dan pertanian dengan teknologi digital seperti penggunaan IoT (internet of thing) dan drone.

Chief Business Development iGrow Jim Oklahoma memproyeksikan, potensi bisnis jasa keuangan berbasis teknologi informasi atau teknologi finansial (tekfin) pertanian dari tahun ke tahun akan tumbuh secara eksponensial. Tren tersebut dikarenakan semakin banyak orang yang membutuhkan investasi aman atau risiko ditekan serendah mungkin.

Berdiri sejak September 2014, iGrow menyediakan sistem untuk melakukan supervisi dan administrasi dalam kegiatan pertanian. Melalui platform itu, pengguna dapat menanam, mengembangkan dan memantau tanaman sebagai sebuah investasi. Pengguna iGrow dapat disebut sebagai sponsor. Animo dan respons masyarakat sangat baik untuk mendanai komoditas, terlebih sistem yang dikembangkan iGrow merupakan social investment. Sampai Januari 2019, iGrow sudah menyalurkan Rp 130 miliar kepada 7.500 petani yang tersebar paling banyak di Jawa dan Bali. Tahun ini iGrow baru mulai melakukan penetrasi ke NTT dan Sulawesi.

Dari segi peminjam, iGrow sudah berhasil menarik 50rb orang untuk melakukan registrasi. Dari total tersebut 6.000 orang secara aktif melakukan pendanaan dengan berbagai komoditas. Dalam waktu dekat, iGrow akan melakukan ekspansi ke Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand.