;

DKI Mulai Beli Bawang dari Importir

Ayu Dewi 08 May 2019 Republika

DKI Jakarta mengalami defisit kebutuhan bawang putih sebanyak 2.930 ton untuk selama bulan puasa dan lebaran. Di tengah defisit pasokan itu, PT Food Station Tjipinang Jaya belum juga memperoleh rekomendasi impor produk holtikutura (RPIH) dari Kementerian Pertanian. Untuk mengatasi kelangkaan sembari menunggu RPIH, DKI membeli barang dari importir.

Pasokan bawang putih dari importir mulai masuk ke pasar Jakarta kemarin sebanyak 1 kontainer atau 29 ton. Harga bawang itu ditetapkan Rp 30.000 per kilogram . Harga bawang putih di pasaran Jakarta sekarang Rp 60.000 sd Rp 100.000 per kilogram Saat ini, ada setidaknya 5 kontainer atau 145 ton yang akan didatangkan secara bertahap. Direktur Utama PT Food station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi mengakui, jumlah pasokan tersebut masih belum memenuhi selama puasa dan lebaran tahun ini. Oleh sebab itu diperlukan izin impr bagi  PT Food station Tjipinang Jaya tetap dibutuhkan DKI untuk dapat memenuhi kebutuhan bawang putih.

Tarif Tiket Pesawat Hambat Laju Ekonomi Nasional

Budi Suyanto 07 May 2019 Kontan

Lonjakan harga tiket pesawat mulai berdampak negatif pada ekonomi Indonesia. Bukan hanya merugikan konsumen, industri terkait seperti perhotelan, pariwisata dan ekonomi daerah ikut terdampak. Puncaknya, pertumbuhan ekonomi triwulan I-2019 hanya 5,07% jauh di bawah prediksi 5,2%. BPS mencatat, penumpang domestik kuartal I-2019 hanya 18,32 juta penumpang atau turun 17,66% dibanding periode sama tahun lalu.

Pemerintah masih mencari solusi. Salah satu opsinya adalah menurunkan tarif batas atas. Untuk itu, pemerintah akan membahas dengan pelaku usaha. KPPU saat ini juga sudah menurunkan investigator untuk mengusut dugaan kartel dalam menetapkan harga tiket. Namun, menurut Komisioner KPPU Guntur Saragih, hingga kini belum ada kesimpulan KPPU.

[Tajuk] Tsunami Akuntansi

Budi Suyanto 07 May 2019 Kontan

Istilah tsunami digunakan untuk menggambarkan besarnya dampak implementasi serentak PSAK 71, 72, dan 73 mulai 1 Januari 2019. Jika tidak diantisipasi, penerapan ketiga standar itu akan menjadi bencana bagi korporasi. Dampak besar itu karena dua hal. Pertama, ketiganya menuntut perubahan pelaporan akuntansi yang mendasar. Berdasarkan PSAK 71 (tentang Instrumen Keuangan), sebuah bank atau multifinance harus menyediakan pencadangan kerugian semua jenis kredit, bahkan yang berstatus lancar sekalipun. PSAK 72 mensyaratkan korporasi mengenali semua kontrak sebelum mengakui pendapatan atas kontrak-kontrak itu. Sementara, PSAK 73 mendorong korporasi mencatat transaksi sewa sebagai financial lease bukan sekedar operating lease, sehingga akan memengaruhi aset dan liabilitas di neraca.

Kedua, ketiga PSAK akan memengaruhi banyak sektor. PSAK 72 misalnya, sudah pasti akan memengaruhi semua perusahaan, karena hampir semua perusahaan punya kontrak dengan pelanggannya. Masalahnya, mayoritas korporasi belum siap menerapkan ketiga standar baru itu. Oleh karena itu, OJK, DSAK, asosiasi-asosiasi industri, serta para stakeholder lain harus berteriak lebih keras agar korporasi segera mempersiapkan diri.

Holding Keuangan Tunggu KSSK

Budi Suyanto 07 May 2019 Kontan

Pembentukan holding BUMN sektor keuangan hingga kini masih terkatung-katung. Kabar terakhir, Kemkeu sebagai salah satu anggota KSSK belum memberi lampu hijau pembentukan holding keuangan BUMN. Kendati pembentukan holding belum tuntas, Kementerian BUMN sudah menyiapkan tiga agenda yang bakal digulirkan, meliputi: permodalan, pendalaman pasar, dan big data di industri keuangan.

Boeing Sembunyikan Kesalahan Fitur 737 Max

Ayu Dewi 07 May 2019 Republika

Boeing Co disebut menyembunyikan informasi soal tak bekerjanya salah satu alat peringatan di kokpit pesawat Boeing 737 max 8 selama setahun lebih. Persoalan mengenai hal tersebut baru dijelaskan kepada kalangan industri dan pejabat negara selepas kecelakaan penerbangan LionAir JT-610 yang menggunakan jenis pesawat itu di Indonesia pada Oktober 2018 lalu. 

Dilansir Associated Press pada Senin 6 Mei 2019 fitur keamanan yang bermasalah itu semacam lampu yang dimaksudkan untuk memepringatkan pilot saat dua sensor pembaca angle of attack (AOA) alias sudut serang pesawat menunjukan informasi yang tak sesuai. Para insinyur di Boeing sudah menyadari pada 2017 bahwa sistem peringatan tersebut hanya menyala jika maskapai membeli fitur opsional yang dijual terpisah. Fakta itu disembunyikan Boeing dari regulator penerbangan Amerika Serikat hingga kemudian terjadinya kecelakaan di Indonesia.

Pernyataan resmi Boeing menurut Associated Press justru memuncukan pertanyaan soal cara Boeing menangani permasalahan dengan pihak berwenang ataupun maskapai penerbangan.  Boeing menyatakan, pesawat 737 max laik terbang tanpa sistem peringatan tersebut dan menyatakan bahwa ketaksesuaian pembacaan sudut kemiringan pesawat bukan persoalan besar. Alat penunjuk lainnya masih bisa memberi tahu perihal kecepatan pesawat, ketinggian, performa mesin, dan faktor lainnya yang mendukung keselamatan penerbangan.

Sementara itu juru bicara administrasi penerbangan federal AS (FAA) menyatakan bahwa mereka pertama kalinya diberitahukan oleh Boeing soal lampu peringatan yang tak menyala itu selepas kecelakaan LionAir di Indonesia. Jika Boeing mengkomunikasikan persoalan itu lebih cepat dengan maskapai penerbangan bisa jadi mengurangi atau menghilangkan faktor kebingungan (pilot). Pihak Boeing juga menyatakan persoalan sistem peringatan yang memerlukan fitur tambahan agar dapat bekerja muncul saat perangkat lunak dipasang di pesawat. Kendati demikian pihak Boeing menolak memberitahukan nama vendor perangkat lunak tersebut.

Dalam pernyataan tersebut pihak Boeing menyatakan, karena lampu peringatan tersebut tak mempengaruhi keselamatan, perusahaan itu memutuskan untuk memutuskan koneksi dari indikator tambahan. Artinya pada seluruh produksi 737 max mendatang, lampu peringatan dijanjikan bisa menyala tanpa harus diimbuhi perangkat tambahan.

Perang Dagang, Arah Negosiasi AS-China Kian Tak Pasti

B. Wiyono 07 May 2019 Bisnis Indonesia

Pada saat pasar optimistis dengan gagasan bahwa perundingan dagang antara Amerika Serikat dan China sudah mendekati kesepakatan, muncul ancaman baru yang mengembalikan keadaan ke titik nol. Presiden AS Donald Trump secara dramatis meningkatkan tekanan kepada Beijing untuk segera mencapai kesepakatan dagang dengan mengancam akan menaikkan tarif atas barang asal China senilai US$200 miliar pada pekan ini dan akan menargetkan tarif pada produk tamabahan senilai miliaran dolar dalam waktu dekat. 

Cuitan Trump di Twitter "Kesepakatan perdagangan dengan Tiongkok berlanjut, tetapi terlalu lambat, karena mereka berusaha untuk melakukan negosiasai ulang kembali. Tidak!". Langkah ini menandai peningkatan besar dalam ketegangan antara ekonomi terbesar di dunia dan pergeseran sikap Trump, padahal belum lama ini dia menyampaikan proses perundingan dagang telah mengalami kemajuan. Alhasil, pasar saham merosot dan harga minyak jatuh karena negosiasi makin diliputi keraguan. 

Pasar keuangan global, yang sebagian besar telah memperkirakan ekspektasi kesepakatan perdagangan, mengalami kejatuhan. Trump mengatakan, tarif barang US$200 miliar akan meningkat menjadi 25% dari 10%, membalikkan keputusan yang dibuat pada Februari untuk mempertahankan tarif pada level 10% setelah melihat kemajuan antara kedua belah pihak. Trump juga mengatakan akan menargetkan tambahan produk China senilai US$325 miliar dengan tarif 25% dalam waktu dekat. Kebijakan ini pada dasarnya menargetkan semua produk yang diimpor ke Amerika Serikat dari China. 

Pasokan Gabah Seret, Bisnis Beras Ketat

Budi Suyanto 07 May 2019 Kontan

Persaingan beras nasional terbilang berat dan ketat. Maklumlah, para pemain beras lumayan banyak dan tersebar dengan kapasitas produksi yang sangat besar. Akan tetapi hal tersebut tidak diimbangi dengan pasokan gabah yang memadai. Berdasarkan data Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi), total kapasitas penggilingan padi mencapai 200 juta ton gabah per tahun. Sedangkan produksi gabah secara nasional hanya 50 juta per tahun.

Kapasitas penggilingan di Jawa sudah melampaui pasokan bahan baku gabah. Dari sekitar 182.000 unit penggilingan di dalam negeri, 75% terkonsentrasi di Jawa. Oleh karena itu, Perpadi meminta agar penambahan penggilingan baru dihentikan dan dialihkan ke program revitalisasi penggilingan kecil. Revitalisasi  menjadi penting, karena 94% unit penggilingan di Indonesia dimiliki industri penggilingan kecil.

Operator Minta Kepastian Regulasi Konsolidasi

Budi Suyanto 07 May 2019 Kontan

Kementerian Komunikasi dan Informatika bakal merilis aturan mengenai merger dan akuisisi di industri telekomunikasi. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) juga menyiapkan tiga skema kepemilikan frekuensi. Pertama, seluruh frekuensi dikembalikan ke operator. Kedua, sebagian dari frekuensi yang dimiliki operator seluler setelah konsolidasi ditarik, kemudian dilelang. Ketiga, sebagian frekuensi ditarik kemudian ditahan dulu sembari menunggu evaluasi Kominfo.

Sekretaris Jenderal Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi ITB, Muhammad Ridwan Efendi, menilai tiga opsi pemberian frekuensi berpotensi melanggar UU Telekomunikasi dan PP Nomor 52 dan 53 Tahun 2000. Menurut dia, portofolio bisnis penyelenggara jaringan telekomunikasi harus dievaluasi secara menyeluruh. Yang paling penting, terjadi persaingan usaha sehat agar kualitas layanan terjaga dengan baik.

Batas Atas Tarif Pesawat Terbang Akan Diturunkan

Budi Suyanto 07 May 2019 Kontan

Kemhub akan mengevaluasi tarif batas atas (TBA) angkutan udara untuk kelas ekonomi dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan penurunan tarif batas atas akan berlaku bagi penerbangan full services maupun penerbangan low cost carrier. Sebagai informasi, Pasal 4 ayat 3 PerMenhub Nomor PM-20/2019 membagi besaran tarif atas 3 kelompok. Pengenaan tarif setinggi-tingginya 100% untuk penerbangan full services. Pengenaan tarif setinggi-tingginya 90% dari tarif maksimum untuk pelayanan standar menengah, dan penerapan tarif setinggi-tingginya 85% dari tarif maksimum untuk pelayanan minimum (low cost carrier).

Pemerintah Kaji Empat Lokasi Calon Ibu Kota

Budi Suyanto 07 May 2019 Kontan

Empat provinsi bersaing menjadi ibu kota negara pengganti DKI Jakarta, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Barat. Beberapa potensi masing-masing daerah adalah sebagai berikut.

Kalimantan Tengah

  • Menyiapkan tiga lokasi berbeda
  • Ketersediaan lahan 300.000 - 500.000 ha.
  • Lokasi strategis dengan akses pelabuhan dan bandara.
  • Punya Daerah Aliran Sungai (DAS) dan PLTU/PLTA sebagai infrastruktur dasar.
Kalimantan Selatan 

  • Lokasi strategis karena berada di kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia.
  • Didominasi tanah bebatuan tua sehingga aman dari ancaman gempa.
  • Dekat dengan Pegunungan Meratus sebagai sumber air bersih.
  • Sistem budaya masyarakat terbuka sehingga minim konflik sosial.
Kalimantan Timur

  • Punya empat lokasi yang siap dijadikan forest city.
  • Terletak di wilayah pesisir sehingga memudahkan mobilitas.
  • Terdapat infrastruktur memadai seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, dan bendungan.
  • Berada pada lokasi bebas bencana.
Sulawesi Barat
  • Secara geografis bisa mewakili kawasan Indonesia Timur.
  • Sudah tersedia lahan di lokasi seluas 50.000 ha.
  • Penduduk yang masih sedikit sehingga tidak ada gangguan sosial.
  • Bebas bencana karena tak berada dalam jalur patahan dan hanya diguncang gempa skala kecil.

Pilihan Editor