Jadwal peluncuran LinkAja yang awalnya pertengahan April kembali ditunda hingga awal Juni mendatang. Alasannya pemerintah ingin meluncurkan layanan dompet digital plat merah ini secara besar-besaran. Sebenarnya LinkAja sudah berfungsi sejak awal Februari 2019. Terkait rencana masuk bisnis pinjaman online, LinkAja masih terganjal izin. Saat ini, PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) baru mengantongi izin dari Bank Indonesia sebagai penerbit uang elektronik. Sementara untuk menyelenggarakan pinjaman online, Finarya harus mengajukan izin ke OJK. Kedepannya, Finarya akan tergabung dalam holding perusahaan keuangan yang dipimpin PT Danareksa. Selain itu, masalah pembagian saham di Finarya pun belum akan rampung dalam waktu dekat. Saat ini 100% saham Finarya masih milik Telkomsel.

Pengusaha pertambangan masih mengandalkan pendanaan perbankan untuk mendukung ekspansi usaha. Mengacu data OJK pada kuartal pertama tahun ini, penyaluran kredit perbankan ke sektor pertambangan meningkat 11,55%. Produsen pertambangan menilai, kredit perbankan masih menarik meski suku bunga acuan (BI rate) dipatok sebesar 6%.

Prospek bisnis otomotif nasional masih menderu. Satu indikasinya, realisasi penjualan dalam Indonesia International Motor Show (IIMS) 2019 masih bergairah. Hingga delapan hari pameran berlangsung, tercatat 10.148 unit kendaraan terjual dengan total transaksi mencapai Rp 3,1 triliun.

Awal bulan ini, harga bawang putih di Jakarta menembus Rp 75.000 per kg, bahkan di beberapa daerah mencapai Rp 100.000 per kg. BPS mencatat, sepanjang April lalu, harga bawang putih melonjak 35% dan menyumbang inflasi 0,09%. Pemerintah pun menggelontorkan bawang putih impor ke pasar. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjamin harga bumbu dapur itu akan turun menjadi Rp 25.000 - Rp 30.000 per kg. Bukan hanya bawang putih, harga bawang merah juga terbang. Jika awal Februari harganya Rp 28.850 per kg, maka awal bulan ini sudah melesat menjadi Rp 45.000 - Rp 50.000 per kg.

Bila lonjakan harga bawang putih relatif bisa dimaklumi, beda halnya dengan bawang merah. Pasalnya, produksi bawang merah jauh melebihi kebutuhan, bahkan Indonesia mengekspor 70.000 ton ke 6 negara. Berdasarkan hukum pasar, harga akan melonjak lantaran terjadi kekurangan pasokan. Apakah ada permainan di pasar ataukah pasokan tersedot untuk ekspor?

Ekspor memang membanggakan. Tetapi ekspor juga harus dihitung matang-matang, bukan hanya kuantitas tapi juga timing-nya, terlebih menjelang Ramadhan. Ekspor juga seharusnya disertai antisipasi 'permainan' di pasar dengan memastikan barang terdistribusi cukup di pasar, sehingga mempersempit ruang spekulasi.

Seluruh laporan keuangan korporasi harus sesuai standar baru PSAK 71, 72, dan 73 mulai 1 Januari 2020. OJK menyatakan sudah melakukan sosialisasi ke perusahaan jauh-jauh hari. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengatakan, penerapan ketiga PSAK ini akan memengaruhi praktik bisnis dan pelaporan keuangan secara luas di Indonesia. Itu karena yang diubah merupakan pengaturan fundamental, yakni klasifikasi dan pengakuan penurunan nilai dari instrumen keuangan, pengakuan pendapatan, dan pengakuan sewa. Djohan Pinnarwan, Ketua DSAK IAI menggarisbawahi poin yang harus diperhatikan, yaitu beban perpajakan, terutama terkait pendapatan yang belum nampak.

Ditjen Pajak menggandeng pemerintah daerah di seluruh provinsi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Pajak ingin membidik setoran perusahaan sawit yang banyak beroperasi ilegal di Riau. Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau 2018 terdapat sejuta hektar perkebunan kelapa sawit yang belum memiliki izin. Nah, dengan kesepakatan ini, Pemda berkomitmen melakukan tukar menukar data untuk mendukung pengumpulan pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Pemda juga akan memastikan perusahaan yang beroperasi memiliki izin.

Kementerian ESDM mencatat, investasi minyak dan gas bumi, baik subsektor hulu maupun hilir, cenderung menurun selama lima tahun terakhir. Kondisi tersebut dipicu oleh penurunan harga minyak mentah di pasar global. Pengamat Migas dari Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto menilai, kebijakan pemerintah turut memengaruhi penurunan investasi.

Dua pasangan capres-cawapres menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Lewat bendahara TKN Jokowi-Amin, Wahyu Trenggono, pasangan 01 melaporkan dana kampanye mencapai Rp 606,78 miliar. Menurut Wahyu, dana yang masuk mayoritas berasal dari kantong pengusaha. Lebih terperinci dana berasal dari badan usaha non pemerintah. Dari angka tersebut, total nilai pengeluaran kampanye TKN Jokowi-Amin sebesar Rp 601,35 miliar.

Sementara itu, pasangan nomor urut 02 memiliki dana kampanye Rp 213,2 miliar. Dana tersebut didominasi sumbangan pribadi Prabowo dan Sandi sebesar Rp 192,5 miliar. Dari jumlah tersebut, pengeluaran terbesar adalah untuk dana kampanye yang mencapai Rp 60,8 miliar saat kampanye.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan, Bambang Prihartono, memperkirakan pemindahan ibu kota hanya menurunkan 10% kemacetan Jakarta. Rencana pemindahan ibu kota tidak boleh menurunkan semangat untuk membentuk badan otoritas yang mengelola transportasi di Jakarta dan sekitarnya. Menurut Bambang, masalah kemacetan Jakarta sudah pada taraf gawat. Indikasinya, pertama, kemacetan di simpang Semanggi dampaknya bisa sampai jalan tol Cibubur. Kedua, rekayasa lawan arah (contraflow) yang dilakukan di jalan tol dalam kota di sekitar Semanggi hingga Cawang tak mampu memberi solusi.

Harga tiket mahal sudah menyeruak sejak akhir tahun lalu dan berlanjut hingga kini Kementerian Perhubungan menghimbau semua maskapai menurunkan harga tiket. Sebatas menghimbau karena harga tiket dinilai menjadi ranah bisnis yang menjadi hak pelaku usaha. Selain itu, harga tiket belum melewati batas atas ketetapan pemerintah.

Awalnya, Indonesia National Air Carrier Association (Inaca) mendeklarasikan akan menurunkan harga. Memang ada yang turun, tetapi tak semua maskapai menurunkan harga tiketnya. Garuda Indonesia tetap menggunakan tarif Y  atau tarif tertinggi. Kalaupun turun tak sepenuhnya turun karena dikemas dengan pameran perjalanan daring dalam kurun waktu tertentu atau hanya di rute terbatas. Problemnya, Garuda Indonesia adalah price setter , patokan harga bagi maskapai lain. Jadi semua maskapai juga mematok harga tinggi.

Garuda bersikukuh di harga tinggi, barangkali karena pasarnya pegawai pemerintahan dan BUMN. Jadi negara yang membayar. Namun, tingginya harga tiket berdampak cukup luas bagi ekonomi, terutama di daerah. Tak hanya ke penumpang, tingginya harga tiket pesawat berdampak ke kargo. Perdagangan yang sedang tumbuh pesat dengan adanya e-dagang kini mulai berhitung kembali.